PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN SOSIALISASI

Download Report

Transcript PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN SOSIALISASI

PEMBINAAN
KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA DAN
SOSIALISASI PBM NO. 9
DAN 8 THN 2006
Pdt. Nico Gara
PENDAHULUAN
• Pengertian Kerukunan: Keadaan hubungan sesama umat beragama
yg dilandasi toleransi, baku mangarti, baku hormat, menghargai
kesetaraan dlm pengamalan ajaran agama dan kerjasama dlm
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Balitbang &
Diklat Depag RI)
• Toleransi: kemampuan dan praktek untuk mengakui dan
menghormati kepercayaan orang lain (A.H. Soukhanov et.al)
• Analisis SWOT untuk membedah situasi kerukunan antar umat
beragama di Indonesia
• Apa yang akan kita lakukan
KEKUATAN
 Pengalaman sejarah: kemerdekaan RI dicapai atas perjuangan
bersama
 Pancasila sebagai perekat bangsa
 Jaminan kebebasan beragama menurut pasal 28E UUD 1945
memberi penegasan, bahwa: (1) “Setiap orang bebas memeluk
agama dan beribadat menurut agamanya.... (2) Setiap orang berhak
atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan
sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.
 Adanya upaya regulasi meminimalisasi ketegangan antar umat
beragama al yang terakhir adalah Peraturan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006
Kekuatan (lanjutan)
• Adanya kearifan lokal yang memperkaya kearifan nasional utk
bangun kerukunan hidup antar umat beragama (lihat makalah ttg
membangun kerukunan...melalui kearifan lokal)
• Adanya wadah2 kerukunan baik lokal maupun nasional yg bisa jadi
pilar-pilar pembangunan kerukunan antar umat beragama
• Kekuatan moderat dari setiap agama yg mulai bangkit
KELEMAHAN
•
•
•
•
•
•
•
Warisan sejarah: ada perang dan konflik atas nama agama
Meningkatnya fundamentalisme dan radikalisme atas nama agama
Kontradiksi dalam regulasi
Pemandulan hukum atau pembiaran
Pengistimewaan atau Favoritisme agama tertentu
Regulasi sosial: Perda-perda syariah dan “injili”
Hasil penelitian LSI: teror dan tindak kekerasan disebabkan oleh
kepincangan sosial-ekonomi.
KELEMAHAN (lanjutan)
• Formalisme agama: agama sebagai kekuatan moral untuk
mengontrol perilaku masyarakat tidak berjalan seperti diharapkan
• Agama terpenjara oleh ekskluivisme ritual-formal
• Semua tindakan berlabel agama hanya sah bila dilakukan oleh para
elit (penjata elitisme)
• Umat/Jemaat hidup di dua dunia: “penjara” dan kemerdekaan an
sekularisme
PELUANG
• Keterikatan Indonesia dalam Hukum Internasional termasuk
ratifikasi atas Deklarasi Hak-Hal Azasi Manusia
• Dukungan dunia internasional terhadap upaya meredakan
ketegangan antar agama di Indonesia
ANCAMAN
• Internasionalisasi radikalisme agama seperti al. Al Qaeda,
Jamaah Islamiyah, dll
• Internasionalisasi fundamentalisme agama yang cenderung
membangun benteng dan bukannya jembatan hubungan antar
agama
• Kesenjangan ekonomi akan memupuk radikalisme yang
mengatasnamakan agama seperti para teroris di Indonesia
dan internasional
APA YANG HARUS DILAKUKAN
• Perlu teologi yang memberdayakan umat masing-masing agama,
baik sebagai individu maupun sebagai komunitas untuk
membangun koinonia semesta
• Koinonia semesta yang tidak dibatasi hanya sesama umat, tetapi
kepada segala makhluk yg dlm teks Yunani τή κτίσεί = semua
ciptaan (Mark 16:15)
• Kembangkan dialog komprehensif: intelektual, kehidupan (aksi)
sampai pada grass-root
• Pemahaman ttg kerukunan menjadi trilogi kerukunan: dengan
TUHAN, sesama dan lingkungan
• Sosialiasasi UU dan peraturan yang melandasi dan membantu
pemeliharaan kerukunan umat beragama
SOSIALISASI PBM: KHUSUS DAN
TERINTEGRASI
• Khusus: Kotamobagu (ketika ada kasus), Manado, Minut,
Bitung, Mitra.
• Terintegrasi: Kegiatan2 Kanwil Kemenag Sulut, BAMAG Sulut
(bersama Pembimas Kristen), Dinas Diknas Sulut dlm rangka
perkemahan pemuda lintas agama, Jemaat GMIM Ekklesia
Kalasey, Ormas Kepemudaan (kerjasama dengan Korem),
“Komunitas Jalan Roda” di bawah judul “Membangun Karakter
Bangsa yang Majemuk”, bersama Kominda dan ormas
kepemudaan, Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan
Bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (kerja sama dgn
MPR)
Relevansi Pengaturan ttg Pendirian Rumah Ibadat
a. SKB Menag & Mendagri 01/1969 lahir
dilatarbelakangi oleh beberapa peristiwa
perusakan rumah ibadat.
b. Masalah pendirian rumah ibadat sering
menjadi sebab terganggunya hubungan
antar umat beragama.
c. Ketiadaan pengaturan pendirian rumah
ibadat dpt mengarah kepada benturanbenturan antar umat beragama &
suasana anarkhis atau bahkan chaos.
11
KENDALA-KENDALA
• Keterbatasan dana dari Pusat maupun Daerah untuk sosialisasi
• Sosialisasi yang ada belum menjangkau aparat kecamatan dan
desa, apalagi menjangkau seluruh masyarakat
• Kurangnya lobi-lobi yang diupayakan oleh pengurus FKUB
kepada eksekutif dan legislatif untuk menganggarkan
implementasi PBM dalam APBD (Bab VIII Pasal 26 ayat 2)