KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA

Download Report

Transcript KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA

PERAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH DALAM PEMBANGUNAN
KEAGAMAAN DI JAWA TENGAH
Disampaikan oleh :
KEPALA BIRO BINA MENTAL SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2014
DASAR HUKUM
1.
2.
3.
4.
5.
UUD TAHUN 1945
UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
PP No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah
Pergub No. 42 tahun 2013 tentang tentang Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monev
Pemberian Hibah dan Bansos Yang Bersumber
Dari APBD Prov. Jateng .
Perda
Jawa
Tengah
tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD) Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018
VISI JAWA TENGAH
“MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA & BERDIKARI”
MISI JAWA TENGAH







Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, yaitu : berdaulat di
bidang Politik, berdikari di bidang Ekonomi & berkepribadian di bidang
Kebudayaan.
Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan, menanggulangi
kemiskinan dan pengangguran.
Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Jujur dan Transparan
“mboten korupsi mboten ngapusi”
Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan
dan kesatuan.
Memperkuat parisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses
pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat
Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah
yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
PENJABARAN MISI TERKAIT DENGAN
PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA




Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasikan kearifan lokal
Antara lain : pengembangan budaya-budaya lokal dengan muatan
pesan moral yang dapat mebangkitkan semangat persatuan dan
kesatuan, menumbuhkan nasionalisme, patriotisme dan gotongroyong (adat istiadat daerah yang dikemas dalam religiusitas/
keagamaan dan menurut etika moral agama masing2:
sekatenan, sedekah bumi, nyadran dll)
Mewujudkan kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan
masyarakat
Kondisi aman dan rasa aman merupakan kebutuhan mutlak agar
proses pembangunan dapat berjalan lancar dan kehidupan
masyarakat berjalan nyaman. Untuk mewujudkan, langkah nyata yg
dilakukan dengan memperkuat jalinan kerjasama dlm pencegahan
dan penanggulangan tindak kejahatan, membina kerukunan
inter/antar umat beragama (peran agama sangat strategis).
TUJUAN PEMBANGUNAN BIDANG
AGAMA




Memantapkan fungsi dan peran agama
dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan
Meningkatkan kerukunan hidup beragama
Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan
Ibadah Haji
Meningkatkan peran lembaga keagamaan
TOLOK UKUR PEMBANGUNAN


KEBERHASILAN PEMBANGUNAN
DITENTUKAN OLEH STABILITAS
WILAYAH, DINAMIKA MASYARAKAT DAN
MANTAPNYA PEREKONOMIAN
STABILITAS DIBANGUN MELALUI
JARINGAN KERUKUNAN HIDUP INTERN
UMAT BERAGAMA, ANTAR UMAT
BERAGAMA DAN ANTAR UMAT
BERAGAMA DENGAN PEMERINTAH
MASALAH PEMBANGUNAN DI BIDANG
AGAMA YANG DIHADAPI
1.
2.
3.
4.
5.
Pemahaman agama belum sepenuhnya
diaktualisasikan dalam kehidupan seharihari.
Krisis karakter, jatidiri, ideologi dan
kepercayaan
Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan
agama.
Lembaga sosial keagamaan dan lembaga
pendidikan keagamaan belum mampu
berperan sebagai agen perubahan sosial
Ketegangan sosial yang melahirkan
konflik intern dan antarumat beragama.
KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH




Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai
landasan moral spiritual dan etika dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji
Meningkatkan dan memantapkan kerukunan kerukunan
hidup antar umat beragama serta terciptanya suasana
kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam
semangat kemajemukan melalui dialog antar umat beragama.
Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam
mengatasi dampak perubahan untuk memperkuat jati diri
dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup
bermasyarakat
TUGAS PEMERINTAH



Menjamin
kemerdekaan
penduduk
untuk
memeluk dan beribadat menurut agama dan
kepercayaannya
Melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan
ajaran dan beribadah sesuai agama yang dipeluk
sepanjang tidak bertentangan dengan UU, tidaka
menyalahgunakan/menodai agama dan tidak
menggangu ketentraman dan ketertiban umum
Memberikan bimbingan dan pelayanan agar
setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran
agamanya dapat berlangsung dengan rukun,
lancar dan tertib
PERAN PEMPROV JATENG DALAM PEMBANGUAN
BIDANG AGAMA (APLIKASI KEGIATAN)





Regulasi Pembentukan FKUB Prov. Jateng
Pemberian bantuan pemb./rehab tempat
ibadah
Fasilitasi penyelenggaraan peringatan Hari
besar Keagamaan
Fasilitasi kegiatan Musyawarah inter/antar
umat beragama dan
Fasilitasi kegiatan lintas kelompok agama
(do’a lintas agama)