Bab 3 Aktiva Lancar.ppt (154Kb)

Download Report

Transcript Bab 3 Aktiva Lancar.ppt (154Kb)

AKTIVA LANCAR
Pokok Bahasan :
• Kas dan Bank
• Sekuritas
• Deposito
• Wesel Tagih
• Piutang
• Persediaan
• Biaya dibayar di muka
1. Kas Dan Bank
Kas : Alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai
kegiatan umum perusahaan.
Bank : sisa rekening giro perusahaan di bank yang dapat digunakan secara
bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan.
Adapun yang bukan termasuk kas & bank yaitu dana yang disishkan untuk
tujuan tertentu seperti : perangko, cek mundur, cek kosong, rekening giro
pada bank luar negeri yang tidak dapat segera dibayar.
Bunga rekening giro :
 Akuntansi Komersial : dicatat sebagai pengahasilan
 Akuntansi Fiskal : tidak dicatat sebagai penghasilan, karena bunga sudah
dikenakan PPh dengan tarif final 15% dan tidak boleh digabung dengan
penghasilan yang lain (dikenakan tarif umum).
2. Sekuritas
Merupakan surat berharga yang mudah diperjualbelikan
untuk investasi sementara memanfaatkan dana yang tidak
digunakan (secondary cash reserves).
Jenis Sekuritas :
a. Saham Biasa & Saham Preferen
Penghasilan dari Saham : dividen, saham bonus, hak membeli emisi saham
& capital gains. Penghasilan dividen tidak dikenakan pajak.
 Praktek Komersial :
Mencatat nilai sekuritas berdasarkan Cost Method & Lower Cost or
Market
 Praktek Fiskal :
Mencatat nilai sekuritas berdasarkan Cost Method
Penghasilan dari penjualan saham tidak perlu dilaporkan dalam SPT dan
dikonsolidasikan dengan penghasilan lainnya yang tidak dikenakan pajak
final.
2. Sekuritas
b. Obligasi
Bunga Obligasi dihitung sebagai penghasilan PPh yang
dipungut atas bunga obligasi tidak boleh dikapitalisasi, tetapi
harus dicatat sebagai pajak yang dibayar di muka (pasal 23).
c. Sekuritas yang lain
 Commercial paper, promissory notes, bill of exchange,
bankers acceptance, sertifikat deposito, repurchase
agreement
 Selisih nilai beli dan nilai jual / pelunasan merupakan
penghasilan bagi pemegang sekuritas dan biaya bagi penerbit
sekuritas.
2. Sekuritas
d. Deposito
Merupakan satuan mata uang rupiah atau valas, jangka pendek atau
jangka panjang di dalam atau di luar negeri.
Untuk tujuan perpajakan termasuk deposito on call. Bunga deposito
dikenakan pajak 15% dan final. Bunga deposito bukan merupakan
penghasilan kena pajak pada SPT dan pajaknya tidak dapat dikreditkan.
e. Wesel Tagih
Wesel tagih timbul dari utang piutang penyerahan barang atau jasa.
Bunga yang diterima pada saat pelunasan merupakan penghasilan pemegang
wesel dan biaya bagi penerbit promes.
Penghasilan bunga diskonto merupakan obyek potongan PPh pasal 23 (WP
dalam negeri) atau PPh pasal 26 (WP luar negeri) .
Contoh Kasus Wesel Tagih
(Pendiskontoan, pajak atas bunga dipotong di muka
oleh pembeli)
Wesel milik PT. Andi, nominal Rp. 1 juta
tertanggal 10 Juni 1996, jangka waktu 60 hari
(jatuh tempo 9 Agustus 1996), didiskontokan
kepada PT. Iwan pada 25 Juni 1996. Jika
disepakati tarif diskonto 12%, uang yang akan
diterima PT. Andi pada setiap kondisi berikut :
wesel tanpa bunga, dengan bunga 9% dan
15%.
Contoh Kasus Wesel Tagih
(Pendiskontoan, pajak atas bunga dipotong di muka
oleh pembeli)
Penjelasan
Jenis Wesel
Tanpa bunga
Bunga 9%
Bunga 15%
Nominal
Bunga :
- 9%x(60/360)x1.000.000
- 15%x(60/360)x1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
Tidak ada
-
15.000
-
25.000
Nilai jatuh tempo :
Diskonto :
a. 12%x(45/360)x1.000.000 =
b. 12%x(45/360)x1.015.000 =
c. 12%x(45/360)x1.025.000 =
1.000.000
1.015.000
1.025.000
15.000
-
15.225
-
15.375
Hasil Penjualan :
985.000
999.775
1.009.625
Contoh Kasus Wesel Tagih
(Pendiskontoan, pajak atas bunga dipotong di muka
oleh pembeli)
Pencatatan penyesuaian penghasilan bunga dalam masa kepemilikan wesel
(holding period) sbb :
Wesel dengan bunga 9%
Wesel dengan bunga 15%
1. Penyesuaian penghasilan bunga(10-25 juni 1993)
Piutang bunga
3.750
Pengahsilan bunga
3.750
Piutang bunga
6.250
Penghasilan bunga
6.250
2. Pencatatan penjualan wesel
Kas
Rugi penjualan wesel
Piutang bunga
Piutang wesel
999.775
3.975
3.750
1.000.000
Kas
1.009.625
Piutang bunga
6.250
Piutang wesel
1.000.000
Laba penjualan wesel
3.375
3. Piutang Usaha
Piutang usaha timbul karena penjualan barang atau penyerahan
jasa secara kredit.
 Untuk tujuan PPh : saat pencatatan penjualan mengikuti
praktek akuntansi komersial.
 Untuk tujuan PPn : dapat berbeda dengan akuntansi
komersial & PPh. Pengusaha diminta untuk menerbitkan
faktur pajak selambatnya 30 hari setelah penyerahan barang
dari penjualan (faktur standar) atau bersama-sama pada akhir
bulan (faktur gabungan).
 Untuk tujuan perpajakan : pembukuan penyisihan untuk
potongan tunai & retur penjualan tidak diperkenankan, tetapi
memberlakukan metode penghapusan piutang langsung
(direct written off).
4. Piutang yang lain
Merupakan piutang yang terjadi karena
transaksi di luar aktivitas usaha.
Untuk tujuan pajak : ketentuan pasal 18 ayat 4 UU
PPh piutang kepada perusahaan afiliasi
dikarakteristik sebagai modal.
Untuk pembukuan komersial : diakui sebagai piutang
afiliasi untuk laporan keuangan fiskal dimasukkan
dalam kelompok penyertaan pada perusahaan
afiliasi/investasi.
5. Persediaan
Merupakan aktiva :
•
Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal (barang
dagang & dan produk jadi)
•
Berada dalam proses produksi
•
Bahan baku dan bahan pembantu


Untuk tujuan PPN, pasal 1 bagian (e) UU PPN 1984
menyatakan penyerahan barang kena pajak ke pedagang
perantara dianggap transaksi penyerahan penjualan. Barang
konsinyasi tidak termasuk persediaan consignor.
Akuntansi persediaan berkaitan dengan sistem pencatatan
dan penilaian. Untuk tujuan perpajakan, pasal 10 ayat (6)
UU PPh menganut Metode FIFO & Harga Pokok Rata-rata.
6. Biaya dibayar di muka
Merupakan biaya yang telah terjadi yang akan
digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan
datang.
 Untuk tujuan perpajakan, pasal 11 ayat (10) UU PPh 1984
menyebutkan biaya yang mempunyai masa manfaat > 1 tahun
diamortisasi dengan tarif yang berlaku untuk aktiva golongan
1 (50%), golongan 2 (25%), golongan 3 (10%) atau metode
satuan produksi.
Namun sejak berlaku UU No. 10 tahun 94 biaya tidak
dibebankan melalui amortisasi lagi melainkan dialokasi
menurut masa manfaatnya.