Transcript Kelompok_2_pih_(peran_dan_fungsi_hukum_dalam_masyarakat).pptx

Kelompok 2
Disusun Oleh :
Anne
Cindy Aditya
Elis Mayangsari
Rani Karnita
Silvia
Fungsi dan Peran Hukum dalam
Masyarakat
Peran Hukum dalam Masyarakat
Peranan masyarakat dalam penegakan hukum atau
sebagai sosial control. Masyarakat haruslah sadar bahwa
proses penegakan hukum bukanlah hanya tugas dari
aparat penegak hukum saja, melainkan juga tugas dari
masyarakat juga dalam menanggulangi, menghadapi
segala bentuk upaya yang merugikan masyarakat. Apa bila
hal ini terwujud yaitu antara masyarakat dan aparat
penegak hukum saling membantu dalam proses
penegakan hukum maka kami yakin lambat laun tindakantindakan kriminal yang terjadi di tengah-tengah
masyarakat akan sedikit demi sedikit menjadi berkurang.
Untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam
penegakan hukum maka hal pertama yang harus kita
lakukan adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat
akan hukum. Hal ini sangatlah penting karena apabila
kesadaran masyarakat akan hukum sudah tumbuh
maka secara tidak langsung peran serta masyarakat
dalam upaya penegakan hukum akan tumbuh dengan
sendirinya. Meningkatnya angka kriminal pada saat ini
tidak lain di sebabkan oleh minimnya kesadaran
masyarakat akan hukum sehingga masih banyak kita
temukan pelanggaran di sana-sini, seperti pemerkosaan,
pembunuhan, perampokan hampir dapat kita temukan
setiap
hari
di
koran,
televisi,
radio
dll.
Fungsi Hukum dalam Masyarakat
Dilihat dari fungsi hukum sebagai alat politik
Sudah bukan rahasia lagi bahwa sebagai
negara adi kuasa, Amerika Serikat sangat
murah hati dalam membagikan dana-dana
bantuan kepada negara-negara berkembang
yang memang sangat membutuhkan
bantuan dana, terutama dalam hal yang
menyangkut kepentingan yang menyangkut
nyawa manusia, kesehatan.
Dilihat dari fungsi hukum sebagai social control
Sebagai alat untuk mengubah masyarakat sebagaimana yang
pernah dikemukakan oleh Roscoe Pound “a tool of social
engineering”. Perubahan masyarakat dimaksud terjadi bila
seseorang atau sekelompok orang mendapat kepercayaan
dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga
kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat
dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan
hal itu langsung tersangkut tekanan-tekanan untuk
melakukan perubahan, dan mungkin pula menyebabkan
perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga lainnya.
Dari segi social control, sebagai negara adi kuasa, Amerika
Serikat seakan mengontrol kebebasan negara-negara
penerima bantuan dana dari Amerika Serikat untuk
melakukan apa yang “diperintahkan” oleh Amerika Serikat
Dilihat dari fungsi hukum
mengubah masyarakat
sebagai
alat
untuk
Untuk mendapatkan kembali pendanaan bagi klinik yang dikelola,
organisasi-organisasi penerima bantuan ini harus menyatakan
bahwa mereka akan patuh pada aturan yang melarang diskusi
mengenai aborsi.
Perubahan pada masyarakat sebagai akibat dari diberlakukannya
kebijakan ini jelas sekali terlihat.
Di Kenya, 5 klinik yang bekerja sama dengan Marie Stopes
International (salah satu NGO internasional), ditutup dengan
paksa karena dianggap tidak mematuhi aturan. Akibatnya,
ribuan pasien tidak terlayani lagi dan kondisi kesehatan
memburuk.
Di Ethiopia, aborsi diperbolehkan ketika kesehatan atau nyawa
seorang ibu dalam keadaan terancam. Para pembentuk Undangundang masih memperdebatkan mengenai ketentuan aborsi
tersebut. Di negara ini, 1 dari 7 perempuan terbukti meninggal
karena komplikasi pada kehamilannya. Demi mencegah hal
tersebut, NGO internasional memberikan penyuluhan mengenai
bahayanya aborsi. Akan tetapi, lagi-lagi akibat memberikan
penyuluhan tersebut, beberapa klinik ditutup dengan alasan
melanggar ketentuan yang sudah digariskan oleh USAID.
Dilihat dari fungsi hukum sebagai symbol
Global Gag Rule adalah symbol kekuasaan
Amerika Serikat terhadap dunia terutama
negara-negara
berkembang
penerima
bantuan
dana
kesehatan.
USAID
memberikan bantuan dana keluarga
berencana bagi 60 negara di dunia. Dengan
kekuatan keuangannya, Amerika Serikat
menjadikan Global Gag Rule sebagai aturan
yang tidak bisa diganggu gugat dengan
alasan apapun.
Dilihat dari fungsi hukumnya sebagai alat integrasi
Kebijakan Global Gag Rule sebenarnya adalah kebijakan
yang cacat. Dilihat dari fungsi hukumnya untuk merubah
masyarakat di negara-negara berkembang dengan
membungkam mereka untuk bicara mengenai aborsi
walaupun konteksnya tidak bertentangan dengan UndangUndang aborsi sendiri. Kebijakan ini dibuat merata, tanpa
peduli apakah untuk mencapai tujuan pelaksanaan keluarga
berencana yang baik diperlukan kampanye mengenai aborsi
yang aman, mengungkap fakta-fakta aborsi yang tidak aman,
berpartisipasi dalam debat publik (formal atau tidak formal)
yang dapat memberikan akses kepada informasi yang aman
mengenai aborsi.