Transcript HUKUM_PERDATA.pptx

Oleh : Susan Fitriasari.M.Pd
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur hubungan




hukum antara perorangan,baik mengenai kecakapan seseorang
dalam lapangan hukum,hal kebendaan,hal perikatan,hal
pembuktian,lewat waktu/kadaluarsa .
Pada Mulanya hukum perdata berasal dari hukum Romawi
Sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia tidak
terlepas dari sejarah perkembangan ilmu hukum di negara Eropa
lainnya.
Perkembangan hukum perdata di Indonesia amat dipengaruhi
oleh perkembangan hukum di negara lain,dan Indonesia sebagai
negara yang berada dibawah pemerintahan Hindia Belanda.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikodifikasikan di
Indonesia pada tahun 1848.Dimana pada tahun ini hukum privat
yang berlaku dikumpulkan dan dicantumkan dalam beberapa
kitab undang-undang berdasarkan suatu sistem tertentu.
 Akan tetapi, hampir semua hasil kodifikasi pada`
tahun 1948 yang terjadi di Indonesia tersebut adalah
tiruan hasil kodifikasi yang telah dilakukan di negeri
Belanda pada Tahun 1938,hal ini dikarenakan
pembuatan kodifikasi tersebut mengandung asas
konkordasi.
 Asas konkordasi merupakan asas penyesuaian atau
asas persamaan terhadap berlakunya sistem hukum di
Indonesia yang berdasarkan pada ketentuan pasal 131
ayat (2) : Untuk golongan bangsa Belanda untuk itu
harus dianuta atau dicontoh Undang-Undang di
negeri Belanda.
 Hal tersebut menurut kansil mengandung pengertian
bahwa :Hukum yang berlaku bagi orang-orang Belanda di
Indonesia harus disamakan dengan hukum yang berlaku di
negeri Belanda.
 Sumber pokok Hukum Perdata adalah Kitab UndangUndang Hukum Sipil (KUHS),yang sebagian besar adalah
hukum perdata perancis, yaitu Code Napoleon tahun 18111838,hal ini diakibatkan karena pendudukan perancis di
Belanda.
 Setelah pendudukan Perancis di Belanda selesai, maka
pemerintah Belanda mulai merancang atau membbentuk
Hukum Perdata Belanda.
 Pada 1 Oktober 1838 diresmikan hukum perdata
Belanda,dan pada tahun tersebut dikeluarkan :
BURGERLIJK WETBOEK (KUH Sipil) dan WETBOEK
VAN KOOPHANDEL (Hukum Dagang).
 Dasar Hukum Berlakunya peraturan Kitab UndangUndang Hukum Pedata Di Indonesia adalah Pasal II
Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan
bahwa:
segala badan negara dan peraturan yang ada masih
langung berlaku salama belum diadakan yang baru
menurut Undangg-Undang Dasar ini.
 Pengertian dari bunyi pasal tersebut adalah bahwa
sepanjang belum ada peraturan yang baru,maka segala
jenis dan bentuk hukum yang ada yang merupakan
peninggalan dari jaman kolonial masih dinyatakan
tetap berlaku,termasuk hukum perdata.Namun
demikian,dalam pelaksanaanya disesuaikan dengan
azas dan falsafah negara Pancasila,termasuk apabila
telah lahir peraturan perundang-undangan yang
baru,maka apa yang ada dalam KUH Perdata tersebut
dinyatakan tidak berlaku lagi.
 Contoh beberapa pasal Hukum Perdata yang tidak berlaku
lagi :
1. Pasal 108-110 : tentang ketidakwenangan bertindak dari
istri.
2. Pasal 284 ayat (3) tentang tentang pengakuan anak luar
kawin
3. Pasal 1579 : tentang sewa menyewa barang
4. Pasal 1682: tentang penghibahan dengan akta notaris.
5. Pasal 1238 : Tentang pelaksanaan suatu perjanjian di
depan hakim
6. Pasal 1460 ; Tentang perjanjian jual beli barang
7. Pasal 1630 : Tentang diiskriminasi orang eropa dan bukan
eropa
 Keadaan Hukum Perdata Di Indonesia dari dahulu
sampai dengan sekarang tidak ada keseragaman
(pluralisme),hal ini dikarenakan adanya kbijakan
tentang pembagian penduduk di
Indonesia,diantaranya :
1. WNI asli,berlaku hukum perdata adat.
2. WNI Keturunan Eropa berlaku Hukum Perdata
Barat.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia terdiri dari 4 buku,yaitu :
Buku I : Van Personen (Mengenai Orang)
Subyek hukum atau hukum tentang orang
Perkawinan dan hak suami istri
Kekayaan perkawinan
Kekuasaan orang tua
Perwalian dan pengampuan
Buku II : Van Zaken (Mengenai Benda)
Bezit :kedudukan berkuasa
Eigendom : hak milik
Erfpacht : hak usaha
Hipotik
Gadai
Buku III :Van Verbinsissen (Meneganai Perikatan
Jual beli,tukar menukar,sewa menyewa,
Perjanjian perburuhan,badan usaha,perbuatan melanggar hukum dan bortocgh
Buku IV : Van Bevijs En Verjaring (Mengenai bukti dan kadaluarsa).
Macam-macam alat bukti dan lewat waktu
 Sedangkan menurut Kansil, sistematika Hukum
Perdata adalah sebagai berikut :
1.Hukum tentang diri seseorang
2.Hukum Kekeluargaan
3. Hukum Kekayaaan
4.Hukum Warisan
Hukum Perdata Indonesia berasal dari Hukum Romawi yang
terdiri dari 4 bagian,yaitu :
I.
Institutiones : memuat segala sesuatu tentang
pengertian (lembaga-lembaga) dalam hukum romawi
dan dianggap sebagai himpunan segala macam UndangUndang.
II. Pandecta : Kumpulan pendapat-pendapat para ahli
hukum bangsa Romawi yang termasyhur.
III. Condex : Himpunan Undang-Undang yang telah
dibukukan oleh para ahli hukum atas perintah kaisar
Romawi.
IV. Novolles : Himpunan tambahan-tambahan pada codex
itu dengan pemberian penjelasan atau komentar.