Transcript Sistem Hukum Indonesia Sept 2010

Sistem Hukum Indonesia
September 2010
FISIP Universitas Indonesia
Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si.
Bentuk hukum
• Tertulis
• Tidak tertulis : hukum adat, hukum
kebiasaan
Kewenangan
• MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD
(pasal 7 ayat 1)
• DPR memegang kekuasaan membentuk UU (pasal 20
ayat 1)
• Setiap rancangan UU dibahas oleh DPR dan Presiden
untuk mendapat persetujuan besama (pasal 20 ayat 2)
• Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR (pasal 5
ayat 1)
• Dalah hal ihwal kepentingan yang memaksa Presiden
berhak menetapkan PP sebagai pengganti UU (pasal 22
ayat 1)
Isi Hukum
• Hukum Publik :
Hukum yang melindungi kepentingan umum/
negara
• Hukum Privat :
Hukum yang melindungi kepentingan privat/
perorangan. Misalnya : jual beli, sewa
menyewa.
Hukum Publik
• Hukum pidana adalah bagian dari hukum
publik
• Hukum internasional dapat bersifat publik
maupun privat
• Hukum tentang Negara adalah bagian dari
hukum publik
Hukum Publik dalam Praktek
Hukum Internasional Publik
Hukum Pidana
Hukum Privat
• Hukum privat sama dengan hukum perdata
dalam arti luas.
• Kitab UU Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab UU
Hukum Perdata (KUHP – Burgerlijk Wetboek)
adalah hasil kodifikasi hukum perdata Eropa
yang pada waktu ini berlaku di Indonesia.
• Kodifikasi adalah membukukan hukum ke dalam
kitab UU secara sistematis dan lengkap.
• Hukum bisnis/ hukum ekonomi : berkembang
pada masa Orde Baru dengan rujukan sebagian
besar kepada model Amerika Serikat
Hukum Privat dalam Praktek
Hukum Privat dalam Praktek
Hukum Islam dalam Praktek
Hukum Islam dalam Praktek
Pengaruh Hukum Amerika
Sistem Hukum Indonesia
Hukum Indonesia dapat dibagi atas :
1.
Hukum adat/ hukum kebiasaan
2.
Hukum perdata dan hukum dagang Eropa
3.
Hukum acara perdata
4.
Hukum pidana
5.
Hukum acara pidana
6.
Hukum tata negara
7.
Hukum administrasi negara
8.
Hukum internasional
9.
Hukum Islam (?)
(Bachsan Mustafa)
Pembedaan Hukum untuk
Golongan yang Berbeda-beda
• Masih berlaku peraturan-peraturan hukum
jaman Hindia Belanda melalui Pasal II Aturan
Peralihan UUD 1945 : “Segala peraturan
perundang-undangan yang ada masih tetap
berlaku selama belum diadakan yang baru
menurut UUD ini.”
• Beberapa peraturan perundang-undangan dari
tatanan hukum pada zaman Belanda yang
belum diganti dengan yang baru, adalah Pasal
163 dan 131 IS (indische Staats Regeling)
I.
Berdasarkan pasal 163 I.S. penduduk Hindia Belanda
dibagi dalam 3 golongan :
1. Semua warga negara Belanda;
2. Semua yang tidak disebut pada nomor satu di atas
yang berasal dari Eropa;
3. a. Semua warga negara Jepang;
b. Semua orang yang berasal dari tempat lain yang
tidak termasuk ke dalam no 1 dan no 2 di tanah
asalnya mempunyai hukum keluarga yang dalam
asasnya bersamaan dengan hukum keluarga Eropa.
Anak dari nomor 2 dan nomor 3 yang dilahirkan di
Indonesia secara sah atau menurut UU yang diakui
dan turunan mereka selanjutnya.
II.
III.
Golongan Timur Asing berdasarkan Pasal
163 (4) adalah mereka yang tidak termasuk
ke dalam golongan bumiputera dan golongan
Eropa, yaitu orang-orang India, Pakistan,
Arab, Cina dan sebagainya.
Golongan Bumiputera (Indonesia Asli)
berdasarkan pasa 161 (3) adalah orangorang Indonesia Asli yang turun temurun
menjadi penghuni dan bangsa Indonesia.
•
Termasuk ke dalam Golongan
Bumiputera adalah :
1. Mereka yang termasuk pribumi yang
tidak pindah ke golongan lain
2. Mereka yang tadinya termasuk ke dalam
golongan lain tapi telah meleburkan diri
ke dalam golongan bumiputera.
Hukum Perdata yang Berlaku
1. Berdasarkan pasal 131 ayat 29 :
Untuk golongan Eropa berlaku Hukum
Perdata dan Hukum Dagang Eropa
seluruhnya tanpa kecuali.
2. Berdasarkan pasal 131 ayat 26 :
Untuk golongan Bumiputera berlaku hukum
perdata adat yang sinonim dengan
hukum yang tidak tertulis
III.
a.
b.
Berdasarkan Staatsblad 1917 – 129
Golongan Timur Asing China
Golongan Timur Asing Bukan China.
Hukum perdata berlaku untuk golongan Timur
Asing China adalah hukum perdata dan
hukum dagang Eropa seluruhnya, kecuali
mengenai kongsi dan adopsi,masih berlaku
hukum adat golongan Timur Asing China.
• Hukum perdata yang berlaku untuk
golongan Timur Asing bukan China yakni
orang-orang India, Pakistan, Arab, Parsi
dan sebagainya berlaku hukum perdata
dan hukum dagang Eropa, kecuali hukum
keluarga dan hukum waris tanpa surat
wasiat masih berlaku huum adat mereka
masing-masing.