Transcript POKOK-POKOK_HUKUM_PERDATA.ppt

POKOK-POKOK
HUKUM PERDATA
SEJARAH DAN PENGERTIAN HUKUM
PERDATA


Sejarah perkembangan hukum Perdata di Indonesia
tidak terlepas dari sejarah perkembangan Ilmu
Hukum di negara-negara Eropa lainnya.
Menurut Kansil, tahun 1848 menjadi tahun yang
amat penting dalam sejarah hukum Indonesia. Pada
tahun ini hukum privat yang berlaku bagi golongan
hukum Eropa dikodifikasi, yakni dikumpulkan dan
dicantumkan dalam beberapa Kitab Undang-undang
berdasarkan suatu sistem tertentu.
ASAS KONKORDASI

ASAS PENYESUAIAN ATAU ASAS PERSAMAAN
TERHADAP BERLAKUNYA SISTEM HUKUM DI
INDONESIA
YANG
BERDASARKAN
PADA
KETENTUAN PASAL 131 AYAT (2) I.S. YANG
BERBUNYI: “Untuk golongan bangsa Belanda
untuk itu harus dianut atau dicontoh undangundang di negeri Belanda”.
HAL INI BERARTI BAHWA HUKUM YANG
BERLAKU BAGI ORANG-ORANG BELANDA DI
INDONESIA HARUS DISAMAKAN DENGAN
HUKUM YANG BERLAKU DI NEGERI BELANDA.
SUMBER POKOK
HUKUM PERDATA
KUHS
KITAB UNDANGUNDANG HUKUM
SIPIL (BW)
KUHS sebagian besar adalah hukum
perdata
Perancis,
yaitu
Code
Napoleon.
Akibat
pendudukan
Perancis di Belanda berlaku, maka
Hukum Perdata berlaku di negeri
Belanda sebagai KUHS yang resmi.
Setelah pendudukan Perancis berakhir
melakukan kodifikasi hukum dan
mengeluarkan:
 Burgerlijk Wetboek (KUH Sipil)
 Wetboek van Koophandel (KUH
Dagang).
DASAR BERLAKUNYA
KITAB
UNDANG-UNDANG
HUKUM
PERDATA di Indonesia adalah Pasal II
Aturan
Peralihan
UUD
1945
yang
menyatakan bahwa:
“Segala badan negara dan peraturan yang
ada masih langsung berlaku selama belum
diadakan yang baru menurut Undangundang Dasar ini”.
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963
menyatakan beberapa pasal yang ada dalam KUH
Perdata dinyatakan tidak berlaku lagi.







Pasal 108 s.d. 110 tentang ketidakwenangan bertindak dari istri.
Pasal 284 ayat (3) tentang pengakuan anak luar kawin yang lahir dari
wanita Indonesia Asli.
Pasal 1579 yang menentukan bahwa dalam sewa menyewa
barang,pemilik tidak dapat menghentikan sewa dengan alasan akan
memakai sendiri barangnya.
Pasal 1682 yang mengharuskan penghibahan dengan akta notaris.
Pasal 1238 yang menentukan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian
hanya dapat diminta di depan hakim, jika didahului dengan penagihan
tertulis.
Pasal 1460 tentang resiko dalam perjanjian jual beli barang ditentukan
resiko ada pada pembeli.
Pasal 1630 yang mengadakan diskriminasi atara orang Eropa dan
bukan Eropa dalam perjanjian perburuhan.
KONDISI/KEADAAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA
DARI DAHULU SAMPAI DENGAN
SEKARANG TIDAK ADA
KESERAGAMAN (PLURANISME)
HAL TERSEBUT DIKARENAKAN ADANYA KEBIJAKAN
TENTANG PEMBAGIAN PENDUDUK DI INDONESIA:
 WNI ASLI (DAHULU BUMI PUTERA) = BERLAKU
HUKUM PERDATA ADAT
 WNI KETURUNAN EROPA = BERLAKU HUKUM
PERDATA BARAT
 WNI KETURUNAN TIMUR ASING
PENUNDUKAN DIRI
PENUNDUKAN DIRI
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM STB. 1917 NO. 12 ADA
4 MACAM:
PENUNDUKAN DIRI PADA SELURUH HUKUM PERDATA EROPA.
PENUNDUKAN DIRI PADA SEBAGIAN HUKUM PERDATA EROPA,
YAITU HANYA PADA HUKUM KEKAYAAN HARTA BENDA SAJA,
SEPERTI YANG DINYATAKAN BERLAKU BAGI GOLONGAN TIMUR
ASING.
PENUNDUKAN DIRI MENGENAI SUATU PERBUATAN HUKUM
TERTENTU.
PENUNDUKAN DIRI SECARA DIAM-DIAM.
kuhp (BW)
TERDIRI DARI 4 BUKU
BUKU I
VAN PERSONEN
(MENGENAI ORANG)
BUKU III
VAN VERBINSISSEN
(MENGENAI PERIKATAN)
BUKU II
VAN ZAKEN
(MENGENAI BENDA)
BUKU IV
VAN BEVIJS EN VERJARING
(BUKTI DAN KADALUARSA)
MENURUT KANSIL
HUKUM PERDATA LEBIH TEPAT
DIBAGI DALAM 5 BUKU





BUKU I TENTANG KETENTUAN UMUM
BUKU II TENTANG PERIKATAN
BUKU III TENTANG KEBENDAAN
BUKU IV TENTANG KEKELUARGAAN
BUKU V TENTANG WARIS
SISTEMATIKA HUKUM PERDATA
MENURUT PARA AHLI ILMU HUKUM
 HUKUM TENTANG DIRI SESEORANG
 HUKUM KEKELUARGAAN
 HUKUM KEKAYAAN
 HUKUM WARISAN
Bila kita kaji kembali sejarah perkembangan Hukum
Perdata, pada mulanya hukum perdata berasal dari
hukum Romawi yang termuat dalam CORPUS JURIS
CIVILIS yang terdiri dari 4 bagian sebagaimana
dimukakan oleh Kansil berikut ini:




Institusiones = memuat segala sesuatu tentang pengertian
(lembaga-lembaga) dalam Hukum Romawi dan dianggap
sebagai himpunan segala macam undang-undang.
Pandecta = kumpulan pendapat-pendapat para ahli hukum
bangsa Romawi yang termasyur.
Codex = himpunan undang-undang yang telah dibukukan
oleh para ahli hukum atas perintah kaisar Romawi.
Novelles = himpunan tambahan-tambahan pada codex itu
dengan pemberian penjelasan-penjelasan atau komentar.
Mari kita diskusikan
Terima kasih atas
perhatiannya
LENI ANGGRAENI, S.PD., M.PD.