Transcript aspek hukum i

ASPEK HUKUM DALAM
BISNIS
DOSEN
NUR HUDDA ELHASANI, SH,MM
BIODATA
Tempat Lahir : Yogyakarta
 Alamat
: Perumahan Bumi Alam Hijau
Jl. Durian III Blok D-IV No. 41
RT.01/16 Pedurenan
Mustikajaya
Bekasi Jawa Barat
 Telepon/HP : 021-9188 6756 / 0813 17 235640
 Pendidikan
: S2 – MM - STIE
TRIANANDRA
S1 – SH – UNIV. ISLAM

BIODATA

Pengalaman Kerja:
1992 s/d 1993 Tim advokasi – LKBH – UII
1993 s/d 1996 Manajer Personalia PT Indah Group
1996 s/d 1999 Branch Manager Oxford Course
Indonesia
1999 s/d skrg Dosen STIE TRIANANDRA
2000 s/d 2004 Pembantu Ketua III STIE
TRIANANDRA
2004 s/d 2009 Pembantu Ketua I STIE
TRIANANDRA
2009 s/d skrg Sekretaris Direktur Program
Pascasarjana STIE TRIANANDRA
NON GOVERNMENT ORGANIZATION
1984 s/d 1987 Anggota Martial Art TAPAK SUCI
Putera Muhammadiyah
1987 s/d 1996 Anggota BETADA AGUNG
BUDIAJI
1990 s/d 1996 Instruktur Martial Art
Kushin Ryu Karate Do Indonesia
1992 s/d 1995 Ketua Distrik Sleman
BETADA SENTRAS
1987 s/d 1992 Anggota Martial Art
PHASADJA MATARAM
1992 s/d 1994 Ketua Ranting Muhammadiyah
Sendangrejo Minggir Sleman
NON GOVERNMENT ORGANIZATION
1992 s/d 1997 Sekretaris IKRS
 1997 s/d 2000 Ketua Umum FORMASI ’87
 1999 s/d skrg Anggota Muhammadiyah Cabang
Duren Sawit Jakarta Timur

POKOK BAHASAN : I (PERTAMA)
Sub Pokok Bahasan
:
Makna Hukum
Tujuan Hukum
Pembagian Hukum
Sistematika Hukum Perdata
Tujuan
:
: Setelah mempelajari materi pokok ini,
diharapkan saudara dapat menjelaskan
Pengertian
hukum
Tujuan hukum
Pengertian Hukum Perdata
Hukum Perdata di Indonesia
Sistimatika Hukum Perdata
Aspek Hukum Dalam Bisnis
PENGERTIAN HUKUM
Hukum dalam pengertian umum
adalah ketentuan-ketentuan atau
aturan-aturan yang mengandung
perintah dan larangan, baik secara
tertulis maupun tidak tertulis,
dengan maksud mengatur tata tertib
dalam masyarakat dan terhadap
pelanggarnya diancam dengan
hukuman (sanksi).
KAIDAH HUKUM HUKUM LAINNYA



Kaidah Agama : kaidah yang berpangkal dari
adanya kepercayaan akan adanya Tuhan Yang Maha
Kuasa, berupa peraturan yang berisi perintah dan
larangan. Pelanggaran terhadapnya akan
menimbulkan dosa dan hukuman dari Tuhan di
akhirat nanti.
Kaidah Kesusilaan:
kaidah yang berasal dari
sanubari dari manusia sebagai makhluk bermoral,
tentang apa yang wajib dilakukan dan ditinggalkan.
Pelanggaran atas kaidah kesusilaan menimbulkan
penyesalan
Kaidah Kesopanan:
norma atau peraturan
yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat.
Pelanggaran terhadap kaidah ini adalah cercaan dari
masyarakat.
TUJUAN HUKUM

Tujuan dari hukum adalah mengatur tata tertib
dalam masyarakat dengan peraturan-peraturan
yang dibuat oleh alat perlengkapan negara, di
samping itu juga tujuan hukum adalah untuk
menjamin dan melindungi kepentingan
seseorang dalam masyarakat terhadap orang
lain dengan sanksi-sanksi yang telah ditentukan
secara tegas dengan undang-undang dan bersifat
memaksa, serta untuk menjamin adanya
kepastian hukum dalam pergaulan masyarakat.
PEMBAGIAN HUKUM
Luas Berlakunya
Hukum Umum yaitu aturan hukum yang berlaku pada
umumnya seperti hukum sewa menyewa
Hukum Khusus yaitu aturan hukum yang berlaku untuk
hal-hal yang khusus saja seperti aturan sewa menyewa
rumah



Sifatnya
Hukum Pemaksa yaitu aturan hukum yang tidak dapat
dikesampingkan oleh perjanjian antara kedua belah pihak
atau aturan yang harus diikuti oleh para pihak.
Contoh: Pasal 147 KUHPdt yang menentukan bahwa
perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris.
Hukum Pelengkap atau Pengatur yaitu aturan hukum
yang dapat dikesampingkan atau hanya memberi pedoman
saja bagi para pihak yang mengadakan perjanjian
sepanjang para pihak tidak mengaturnya
Contoh: Pasal 1477 KUHPdt bahwa penyerahan barang
harus terjadi dimana barang tersebut terletak pada
penjualan. Tetapi para pihak boleh menentukan lain



PEMBAGIAN HUKUM
Fungsinya
Hukum Materiil yaitu hukum yang mengatur
hubungan hukum antara orang-orang, yang
menentukan hak dan kewajiban memerintah
dan melarang berbagai perbuatan orang dan
masyarakat.
Contoh: Hukum Perdata; Hukum Pidana; Hukum
Dagang; Hukum Tata Negara; Undang-Undang Pajak
Penghasilan
Hukum Formil yaitu hukum yang mengatur
bagaimana caranya mempertahankan dan
melaksanakan Hukum Materiil.
Contoh: Hukum Acara Pidana; Hukum Acara
Perdata; Ketentuan Umum dan Tata Cara



PEMBAGIAN HUKUM
Isinya
Hukum Publik yaitu hukum yang mengatur kepentingan
umum atau hukum yang mengatur hubungan hukum
antara negara dengan perseorangan atau hubungan
hukum antara negara dengan alat perlengkapannya.
Contoh: Hukum Tata Negara; Hukum Pidana; Hukum
Pajak
Hukum Privat yaitu hukum yang mengatur kepentingan
perorangan atau antar pribadi/antar orang yang satu
dengan orang lainnya
Hukum Privat disebut juga dengan Hukum Perdata,
sedangkan Hukum Dagang adalah merupakan bagian
khusus dari Hukum Perdata.
Lex Specialis derogat Lex Generalis yang artinya
peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan
umum atau dengan kata lain jika sesuatu tidak/belum
diatur dalam peraturan khusus, maka yang akan berlaku
ketentuan yang diatur dalam peraturan umum.



SISTIMATIKA HUKUM PERDATA
Sistimatika Hukum Perdata menurut Ilmu Hukum :
Hukum tentang diri seseorang
Hukum kekeluargaan
Hukum kekayaan
Hukum warisan
 Sistimatika Hukum Perdata menurut KUHPdt :
Buku I Perihal Orang, memuat hukum tentang diri
seseorang dan hukum kekeluargaan
Buku II Perihal Benda, memuat hukum perbendaan
serta hukum warisan
Buku III Perihal Perikatan, memuat hukum kekayaan
yang mengenai hak dan kewajiban yang berlaku
terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu
Buku IV, Perihal Pembuktian dan Lewat Waktu
(daluwarsa)









ASPEK HUKUM DALAM BISNIS


Aktivitas perekonomian khususnya dalam bidang
bisnis perlu dijaga adanya persaingan yang fair serta
perlindungan hak-hak maupun keadilan baik para
pelaku usaha maupun konsumen sebagai peguna jasa
maupun produknya. Untuk itu diperlukan perangkat
hukum beserta penegakannya yang adil serta
konsisten.
Beberapa aspek hukum dalam bisnis yang sebagian
besar terdapat dalam peraturan-peraturan
keperdataan, hukum dagang maupun beberapa
diantaranya juga berkaitan dengan aspek hukum
pidana dan tatanegara.
ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM BISNIS
DIANTARANYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
hukum
penyelenggaraan bisnis atau usaha
hukum perlindungan konsumen
hukum perjanjian
hukum ketenagakerjaan
hukum kejahatan bisnis
hukum kejahatan korupsi
hukum kepailitan
TERIMA KASIH
FOTO-FOTO BY KASAN VAN
RIVES