Transcript PERATURAN KEBIJAKAN IPPA.pptx

PERATURAN &
& KEBIJAKAN
KEBIJAKAN
PERATURAN
PARIWISATA ALAM
ALAM
PARIWISATA
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA BARAT
DASAR HUKUM
TENTANG PARIWISATA ALAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
UNDANG – UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG
KEHUTANAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG
PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI ZONA PEMANFAATAN
TN,TAHURA, & TWA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 1998 TTG TARIF
JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA DEPHUTBUN
KEPMENHUT NOMOR 446/KPTS-II/1996 TTG TATA CARA
PERMOHONAN, PEMBERIAN & PENCABUTAN IZIN PENGUSAHA
PARIWISATA ALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYAYANG TERKAIT
BAIK PUSAT MAUPUN DAERAH.
TUJUAN
TENTANG PARIWISATA ALAM
Meningkatkan pemanfaatan gejala keunikan dan
keindahan alam yang terdapat dalam zona
pemanfaatan TN, Tahura & TWA dan dilaksanakan
sesuai dengan asas konservasi sumberdaya alam
hayati dan ekosistemnya (pasal 2 PP 18/1998)
Prinsip-prinsip
Pengembangan Pariwisata Alam/
Ekowisata
Konservasi: harus mampu melindungi, memelihara, dan meningkatkan
kualitas sumber daya alam secara lestari
Edukasi: harus mengandung unsur pendidikan untuk mengubah
perilaku dan membentuk sikap seseorang memiliki kepedulian, tanggung
jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan
Ekonomi: harus mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan
masyarakat dan menjadi penggerak ekonomi serta penyeimbang
pembangunan di wilayahnya
Peran serta masyarakat: harus mampu membangun dukungan
masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pengembangannya
Rekreasi: harus mampu memberikan kepuasan kepada pengunjung
melalui standar pelayanan kegiatan rekreasi–wisata yang memadai
Prinsip pengelolaan
Taman Wisata Alam
50%
30%
P1 Save It
Taman Wisata Alam (TWA)
P2 Study It
Kawasan Pelestarian Alam yang
terutama dimanfaatkan untuk
pariwisata dan rekreasi alam
20%
Kriteria :
P3 Use It

Keunikan

Keaslian

Keperwakilan
PERSYARATAN
PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM
(pasal 4 PP 18/1998)
1. Luas kawasan yg dimanfaatkan u/ pembangunan sarana &
prasarana pariwisata alam max 10% dr luas zona pemanfaatan
2. Bentuk bangunan bergaya arsitektur budaya setempat
3. Tidak mengubah bentang alam yang ada
4. dll
PEMEGANG IJIN/PENGELOLA
PARIWISATA ALAM
Permohonan ijin pengusahaan pariwisata alam dapat diajukan oleh
(pasal 2 Kepmenhut 446/Kpts-II/1996) :
• Koperasi
• Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
• Perusahaan Swasta
• Perorangan
BENTUK/KEGIATAN
PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM
Pengusahaan pariwisata alam berupa usaha sarana pariwisata alam (pasal 3
ayat 2 PP 18/1998)
2. Jenis-jenis sarana pariwisata alam tersebut, meliputi :
• akomodasi, seperti pondok wisata, bumi perkemahan, karavan,
penginapan remaja;
• Makanan dan minuman;
• Sarana wisata tirta
• Angkutan wisata
• Cinderamata
• Sarana wisata budaya (pasal 3 ayat 3 PP 18/1998)
1.
Mekanisme Pengajuan
Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA)
PEMOHON
(Koperasi, BUMN/BUMD, Swasta,
Perorangan Berbadan Hukum)
Tembusan:
Sekjen Dephut, Dirjen PHKA,
Gubernur/Bupati/
Walikota setempat,
UPT (Balai TN/KSDA) setempat
MENHUT
Usulan proyek, peta areal
(1:25.000), data perusahaan,
rekomendasi
Gubernur/Bupati/Walikota
setempat, pertimbangan teknis
dari UPT (Balai TN/KSDA)
setempat
TOLAK
SETUJU
Rencana Karya Site Plan/Design
Fisik
AMDAL, UKL/UPL
PERSETUJUAN PRINSIP
RKPPA
AMDAL
DJ PHKA
DAERAH
TATA BATAS
BAPLAN
SPP PUPA
DJ PHKA
MENHUT
TOLAK
SETUJU
IJIN PENGUSAHAAN
PARIWISATA ALAM (IPPA)
(Jangka waktu 30 tahun)
DIRJEN PHKA
Surat Perintah Pembayaran
Pungutan Ijin Pengusahaan Iuran
Hasil Usaha (PIPPA) dan Iuran
Hasil Usaha Pariwisata Alam
(IHUPA)
PROSEDUR IPPA
 Permohonan ke Menteri: proposal (usulan proyek, paket wisata, analisis
ekonomi & finansial)
 Peta areal yg dimohon 1 : 25.000
 Data perusahaan: akte pendirian, profile perusahaan, NPWP, preferensi
bank, neraca awal perusahaan
 Pertimbangan teknis UPT, rekomendasi Bupati/Kota/Gub.
 Izin prinsip dari Menteri
 Perusahaan susun RKPPA, AMDAL,Tata batas, PUPA
 Izin PPA (kewajiban IUPA 10% pendapatan bersih)
HAK & KEWAJIBAN
PEMEGANG IPPA
1.
2.
Hak Pemegang IPPA (Pasal 9 PP 18/1998) :
• Mengelola sarana pariwisata sesuai dg jenis usaha yg terdapat dlm ijin
usahanya
• Menerima imbalan dari pengunjung yang menggunakan jasa yang
diusahakannya
Kewajiban Pemegang IPPA (Pasal 10 PP 18/1998) :
• Membuat & menyerahkan RKPP berdasarkan RP kepada Menhut
• Melaksanakan sarpras kepariwisataan & pengusahaannya sesuai dg
RKPPA yg telah disyahkan
• Mempekerjakan tenaga ahli sesuai dgn jenis usaha
• Mengikutsertakan masyarakat di sekitar kawasan dalam kegiatan
usahanya
• Membuat & menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan
kegiatan usahanya kepada Menhut, dll
BERAKHIRNYA/ PENCABUTAN
PEMEGANG IPPA
Pasal 14 PP 18/1998 & pasal 15 Kepmenhut 446/Kpts-II/1994 :
1. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir
2. Dicabut oleh Menhut sebagai sanksi yang diberikan
3. Diserahkan kembali oleh pengusaha pariwisata alam kpd
pemerintah, sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir
Pada saat berakhirnya pemegang IPPA maka sarpras kepariwisataan yang tdk
bergerak yang berada di kawasan menjadi milik negara (ps 15 PP 18/98)
SANKSI HUKUM
PEMEGANG IPPA
1.
Pemegang IPPA dicabut, apabila :
• Tdk membayar Iuran Hasil Usaha dlm jangka waktu yg ditetapkan
• Tdk melaksanakan kegiatan secara nyata di lapangan
• Tdk menyerahkan Rencana Karya Pengusahaan Pariwisata Alam
• Meninggalkan usaha sblm jangka waktu yang diberikan
• Melanggar ketentuan pidana dlm UU No.5/1990
• Memindahtangankan IPPa kepada pihak lain tanpa persetujuan
Menhut
• Menyelenggarakan kegt. Pariwisata alam yag bertentangan dg nilai2
agama, sosbud dan ketertiban masy
• Tdk mengindahkan peringatan tertulis yang diberikan 3 kali berturutturut
• dll diatur dlm peraturan perundang-undangan lainnya
PERGESERAN PARADIGMA DALAM PENGELOLAAN KSA DAN KPA
1.
2.
3.
4.
5.
Dari satu stakeholders menjadi multi stakeholders
Dari government based management menjadi multi stakeholders based
management (colaborative management)
Dari kawasan yang semata-mata sebagai kawasan perlindungan
keanekaragaman hayati yang memiliki fungsi sosial ekonomi jangka panjang
guna mendukung pembangunan yang berkesinambungan
Dari beban pembiayaan pengelolaan semula ditanggung pemerintah menjadi
beban bersama pemerintah dan penerima manfaat (beneficiary principle)
Dari close access menjadi regulated open acces.
ANALISIS KEBIJAKAN
PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM
A. Kebijakan Umum
• Menghindari dampak negatif yg membahayakan dan menghacurkan karakter dan budaya serta
lingkungan
• Memberikan pendidikan kepada pengunjung ttg pentingnya konservasi
• Memberikan kontribusi untuk pengelolaan kawasan konservasi
• Memberikan kepuasan kepada pengunjung
B. Kebijakan Operasionalisasi pengusahaan pariwisata alam
•
•
•
•
•
Pengusahaan oleh Swasta, BUMN/BUMD, Koperasi, dan Perorangan selama 30 tahun
Pembangunan sarpras pada 10 % luas zona pemanfaatan
Kegiatan pengusahaan sarpras tidak merubah bentang alam
Pembangunan sarpras mengacu pada arsitektur tradisional setempat
Pengusahaan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam rangka pemberdayaan
ekonomi wilayah
C. Insentif Pemerintah
• Peraturan perundangan menjamin likwiditas investasi
• Fasilitasi promosi dan pemasaran produk wisata alam
MULTIPLIER EFFECT DARI PARIWISATA ALAM
A. Dampak Positif antara lain:
• Berkembangnya bisnis di daerah setempat, regional maupun Nasional, yang akhirnya
juga menambah penerimaan negara dari sektor pajak.
• Menambah lapangan kerja bagi masyarakat terkait dengan penyediaan transportasi,
akomodasi, Konsumsi, cinderamata, parkir, pemanduan, dan jasa-jasa lainnya. Hal ini
bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyakat setempat.
• Penerimaan Negara meningkat. Penerimaan tersebut disetorkan langsung ke Kas
Negara kemudian baru didistribusikan kepada instusi pusat maupun Pemerintah
Daerah melalui mekanisme DIP
• Meningkatkan intensifitas pengelolaan kawasan konservasi dan pemahaman serta
kepedulian masyarakat terhadap kawasan konservasi.
B. Dampak Negatif antara lain
• Tercemarnya kawasan wisata bila tidak dikelola dengan baik
• Budaya setempat terpengaruhi budaya pengunjung.
PERMASALAHAN
 Jaringar kerja kelembagaan yang menangani pariwisata masih belum efektif
 Perangkat lunak banyak yang sudah tidak sesuai dengan keadaan, dan revisi aturanya








berjalan lambat
Belum ada rumusan arah pengembangan pariwisata alam secara nasional yang dapat
dipakai sebagai pedoman.
Pengembangan aksesibilitas darat, laut dan udara masih relatif terbatas.
Besarnya tarif masuk masih dirasakan sangat rendah bagi kawasan yang cukup
terkenal di tingkat Nasional ataupun Internasional
SDM pariwisata alam dirasa masih sangat kurang dan sistem pendidikan belum cukup
menghasilkan SDM yang berkualitas
Proses perijinan masih dirasa lama dan panjang
Proses pengukuhan dan penataan batas dirasa berjalan lama
PP 59 belum sepenuhnya diterapkan, sehingga sering terjadi tumpang tindih
pungutan
Masih sering terjadi tumpang tindih pengelolaan
ARAH KEBIJAKAN
PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM
 Penyederhanaan, penyempurnaan, dan membuat peraturan perundangan
terkait dengan kemudahan perizinan investasi pengusahaan pariwisata alam
 Pendelegasian wewenang perizinan untuk pengusahaan pariwisata alam
tertentu ke daerah : UPT Balai TN
 Peningkatan PNBP dan investasi dan yang terkait dengan kegiatan
pengembangan dan pengusahaan pariwisata alam
 Perluasan bidang usaha pariwisata alam (jasa, kegiatan dan sarpras) pada zona
pemanfaatan
 Perluasan kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi kecil, mikro,
menengah dan besar
lanjutan
 Mendorong upaya partisipasi aktif masyarakat, keberpihakan dan
pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan demokrasi ekonomi yang berbasis
kekuatan rakyat dan pemberdayaan ekonomi rakyat
 Penerapan kemitraan usaha di bidang pengusahaan pariwisata alam yang
dapat memberikan kontribusi nyata
 Peningkatan upaya promosi dan pemasaran (pameran nasional dan
internasional, serta temu investor)
 Pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia untuk peningkatan
kemampuan dan keterampilan di bidang pengusahaan pariwisata alam
(interpreter, pemandu dll)
 Pembinaan dan pengendalian aktivitas pengusahaan pariwisata alam dan
penunjangnya
BEBERAPA KEMUDAHAN DALAM IPPA (1)
 Perpanjangan Automatis berdasarakan penilaian
 Asset pada saat perpanjangan IPPA dengan kinerja baik tetap
menjadi milik IPPA
 Keterangan (Acknowledgement) dukungan Untuk pihak
ketiga (Bank dll)
BEBERAPA KEMUDAHAN DALAM IPPA (2)
 Pengelolaan IPPA tidak harus AMDAL tapi dilakukan UKL dan
UPL, mengingat kawasan konservasi sudah dikelola dengan
prinsip-prinsip konservasi
 Penandaan batas IPPA dilakukan oleh Dirjen PHKA yang dapat
didelegasikan kepada UPT, mengingat batas zonasi saja sudah
dilaksanakan oleh Dirjen PHKA padahal IPPA ada di dalam Zona
Pemanfaatan, sehingga batas di dalam kawasan konservasi
merupakan kewenangan manajement otorita yaitu Dirjen PHKA
BEBERAPA KEMUDAHAN DALAM IPPA (2)
 Dalam Rangka INPRES No 16 Tahun 2005 tentang Pembangunan
Kebudayaan dan Pariwisata
 Surat Edaran No. SE 2/Menhut-IV/2007 Tanggal 6 Juli 2007  Menhut
Kepada Gubernur dan Walikota
- Kawasan Khusus  Pelestarian Alam
dan lingkungan hidup  Pusat 
Kewenangan
- Double Charges  Ekonomi Biaya Tinggi 
Infant Industry
- IMB, Ijin Peruntukkan Penggunaan Lahan, Ijin Lokasi,
Ijin Usaha Pariwisata
- Pajak Retribusi dll.
PENGELOLAAN SAAT INI
OLEH BALAI BESAR KSDA JAWA BARAT
1. DIKELOLA SENDIRI
(6 Kawasan)
 TWA Gunung Tampomas
2. DIUSAHAKAN BERSAMA
PEMEGANG IPPA (7 Kawasan)

TWA Kawah Gn. Tangkuban Parahu

TWA Gunung Pancar (PT. WWI)
 TWA Gunung Guntur

TWA & TWAL Pulau Sangiang (PT. PKP)
 TWA Cibungur

TWA Telaga Warna (PT. LDK)

TWA Jember (PT. LDK)

TWA Sukawayana (CV. Batu Alam)

TWA Pangandaran (Perum Perhutani)

TWA Linggarjati (PT. Linggarjati Wigena)
 TWA Telaga Bodas
 TWA Papandayan
3. DIUSAHAKAN BERSAMA
PERHUTANI (3 Kawasan)
4. DIUSAHAKAN BERSAMA
PTPN VIII (1 Kawasan)




TWA Cimanggu
TWA Carita
TWA Kawah Kamojang
TWA Telaga Patengan
23
CLUSTER TAMAN WISATA ALAM LINGKUP BBKSDA JABAR
Scoring dengan Dasar : PNBP, Jumlah Pengunjung, Aksesibilitas, dan ODTWA
4 Kawasan :
TWA
Unggulan
TWA Tangkuban Perahu
TWA Situ Patengan
TWA Cimanggu
TWA Pangandaran
POTENSI :
Kawah gunung api,
Gunung, pantai, Panorama
alam, Sumber air panas,
Situ/ telaga, flora fauna, dll.
Masalah :
• Penelitian Daya Dukung Pengunjung
• Penataan
Pedagang
(Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan)
• Pemanduan Wisata (Interprenter)
24
4 Kawasan :
TWA
Potensial
TWA Gunung Pancar
TWA Telaga Warna
TWA Kamojang
POTENSI :
Kawah gunung api,
Gunung, Panorama
alam, Sumber air panas,
Hutan penelitian, dll.
TWA Carita
MASALAH : Masih perlu pengemasan/diversifikasi produk wisata,
penertiban/ penyelesaian gangguan, Promosi,pembangunan/
pemeliharaan sarpras dll.
25
10 Kawasan a.l. :
TWA Belum
Berkembang
TWA Telaga Bodas
TWA Pulau Sangiang
TWA Gn. Guntur
POTENSI :
Panorama alam, Sumber air
panas,Pantai peninggalan
sejarah (gua jepang), dll.
TWA Sukawayana
MASALAH :
Aksesibilitas, sarpras, Promosi,
ODTWA tdk khas (umum)
26
RAGAM KEGIATAN WISATA ALAM
NO
JENIS KEGIATAN
TWA Gn. T.
Parahu
TWA T.
Patengan
TWA
Cimanggu
TWA Telaga
Warna &
Jember
TWA P.
Sangiang
TWA Gn.
Pancar
TWA
Pangandaran
TWA Carita
1
Menelusuri hutan
*
*
*
*
*
*
*
*
2
Fotografi/ Syuting
*
*
*
*
*
*
*
*
3
Pengamatan satwa
*
*
*
*
*
*
*
*
4
Menikmati panorama alam
*
*
*
*
*
*
*
*
5
Menelusuri gua
6
Menikmati pantai/laut/ Telaga
*
7
Perahu pesiar
*
8
Ziarah
*
9
Snorkling/ Diving
10
Mandi air panas
11
Pengamatan kawah
12
Berkemah/ Outbond
13
Panjat tebing
14
Mendaki bukit/ Hiking
15
Wisata budaya/sejarah
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
27
Sarana dan Prasarana Ekowisata
AKTIVITAS EKOWISATA
OBYEK DAN DAYA TARIK EKOWISATA
Kawah G.
Bromo
(2.392 m dpl.)
dpl.)
Panorama alam dari G. Penanjakan
Terima
kasih
Terima kasih
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
JAWA BARAT