KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBANGUNAN PARIWISATA 2015-2019 Direktorat Industri, Iptek, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta, Desember 2014

Download Report

Transcript KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBANGUNAN PARIWISATA 2015-2019 Direktorat Industri, Iptek, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta, Desember 2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PEMBANGUNAN PARIWISATA
2015-2019
Direktorat Industri, Iptek, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Jakarta, Desember 2014
PENINGKATAN DAYA SAING PARIWISATA
Sasaran pembangunan pariwisata adalah sebagai berikut:
1.
Sasaran Pertumbuhan
URAIAN SASARAN
2.
Baseline 2014 *)
2019
1
Kontribusi terhadap PDB Nasional
4,2%
8%
2
Wisatawan Mancanegara (Orang)
9 juta
20 juta
3
Wisatawan Nusantara (Kunjungan)
250 juta
275 juta
4
Devisa (triliun rupiah)
120
240
Sasaran Pembangunan Inklusif
Meningkatnya usaha lokal dalam industri pariwisata dan meningkatnya
jumlah tenaga kerja lokal yang tersertifikasi.
Slide - 2
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
1. Pemasaran Pariwisata Nasional
Jenis pariwisata yang akan diandalkan dalam promosi ke Wisman mencakup:
I. Wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, wisata ekologi, dan wisata petualangan.
II. Wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja,
dan wisata kota dan desa.
III. Wisata ciptaan yang terdiri dari wisata MICE & event, wisata olahraga, dan wisata
kawasan terpadu.
2. Pembangunan Destinasi Pariwisata
I. Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus pemasaran
pariwisata dengan bentuk advokasi penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam
RTRW dan RDRW, bantuan penyusunan site plan, rancangan detail (detail design)
kawasan destinasi wisata.
II. Bersama para pemangku kepentingan pariwisata membangun fasilitas umum di
kawasan wisata.
III. Meningkatkan citra kepariwisataan.
IV. Menata kelembagaan organisasi pengelola destinasi, destination management
organisation (DMO).
Slide - 3
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3. Pembangunan Industri Pariwisata
I. Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal,
II. Fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata, serta
III. Fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja
lokal di bidang wisata;
IV. Mendorong terbangunnya sikap/mental penduduk lokal yang ramah terhadap
wisatawan.
4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata
I. Berkoordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana di
bidang kepariwisataan;
II. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan,
memperluas jurusan dan peminatan, membangun sekolah pariwisata; serta
III. Turut serta menjaga kualitas pendidikan kepariwisataan yang diselenggarakan
swasta.
Slide - 4
PEMBANGUNAN EKOWISATA SUNGAI
MARINA SUNGAI
PEMBANGUNAN FASILITAS EKOWISATA SUNGAI:
PELABUHAN (MARINA SUNGAI) DAN
DERMAGA APUNG / SINGGAH
DI 5 TITIK SINGGAH
PERJALANAN WISATA
DERMAGA APUNG
SASARAN : 5 SUNGAI
SUNGAI KAPUAS, SUNGAI BARITO,
SUNGAI MAHAKAM, SUNGAI MUSI DAN SUNGAI BATANG HARI
PEMBANGUNAN EKOWISATA MARITIM
Anambas
Tarakan
Bitung
Raja Ampat
TgPinang
Lingga
Wakatobi
Makassar
Karimun Jawa
Lovina
Alor
Saumlaki
Kupang
SASARAN:
Pembangunan 38 Titik Labuh dengan 3 Entry Port: (1) Kupang; (2) Saumlaki; dan (3) Tarakan
Biak
TITIK LABUH DAN TATA RUANGNYA
1. Titik Labuh adalah tempat para pelaku layar dapat
melabuhkan jangkarnya;
2. Penentuan titk labuh mempertimbangkan atraksi
pariwisata, budaya dan kehidupan yang menarik;
3. Titik labuh harus nyaman dan aman; berada di
kawasan perairan yang bersih baik dari limbah
kapal maupun dari daratan;
4. Harus mempunyai penerangan yang cukup pada
malam hari dengan akses yang mudah;
5. Memiliki koneksi internet /komunikasi lain.
Mengacu pada standar
internasional – ISPS Code
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PEMBANGUNAN INDUSTRI
2015-2019
Direktorat Industri, Iptek, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Jakarta, Desember 2014
AKSELERASI INDUSTRI MANUFAKTUR (1)
SASARAN
INDIKATOR
Industri (%)
Share dalam PDB (%)
2015
2016
2017
2018
2019
6,0
6,9
7,5
8,1
8,6
20,8
21,0
21,1
21,3
21,6
Pertumbuhan PDB rata-rata
7,0 persen
Slide - 9
ARAH KEBIJAKAN
1. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa: (1)
Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terutama yang berada dalam
Koridor ekonomi ; (2) Kawasan Peruntukan Industri ; (3) Kawasan
Industri; (4) Sentra IKM; (5) Kawasan Ekonomi Khusus; (6) Kawasan
Berikat / Export Processing Zone (EPZ); (7) Kawasan Perdagangan
Bebas (FTZ)
2. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak
sekitar 9 ribu usaha industri berskala besar dan sedang dimana 50%
tumbuh di luar Jawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20 ribu
unit usaha
3. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan
Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)
Slide - 10
STRATEGI PEMBANGUNAN
1. PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
a. Memfasilitasi pembangunan 13 Kawasan Industri (KI) yang terdiri dari 7
KI di Kawasan Timur Indonesia dan 6 KI di Kawasan Barat Indonesia
b. Membangun PALING TIDAK 1 Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa
c. Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang terdiri
dari 11 di Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, Papua Barat,
Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur), dan 11 di
Kawasan Barat Indonesia
d. Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun
infrastruktur utama (jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pengolah
limbah, dan logistik), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan
sarana pendukung kualitas kehidupan (Quality Working Life) bagi
pekerja.
Slide - 11
KAWASAN INDUSTRI (KI) DAN
SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (SIKIM)
Kuala Tanjung
Sei Mangke
Bitung
Landak
Palu
Ketapang
Tanggamus
Jepara
Batulicin
Morowali
Halmahera Timur
Teluk Bintuni
Konawe
Bantaeng
Gresik
Rencana Pembangunan
Kawasan Industri: 13 di luar Jawa, 2 di P Jawa
Rencana Pembangunan: 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang terdiri dari 11
di Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat,
dan Nusa Tenggara Timur), dan 11 di Kawasan Barat Indonesia
STRATEGI PEMBANGUNAN
2. PENUMBUHAN POPULASI INDUSTRI
A. Mendorong investasi untuk industri pengolah sumber daya alam, baik hasil pertanian
maupun hasil pertambangan (hilirisasi), yaitu industri pengolah:
• Hasil-hasil pertanian/perkebunan.
• Produk turunan Migas (petrokimia).
• Mineral hasil pertambangan.
B. Mendorong investasi industri penghasil:
• Barang konsumsi kebutuhan dalam negeri yang utamanya industri padat tenaga kerja:
industri mesin – permesinan, tekstil dan produk tekstil, alat uji dan kedokteran, alat
transportasi, kulit dan alas kaki, alat kelistrikan, elektronika dan telematika.
• Penghasil bahan baku, bahan setengah jadi, komponen, dan sub-assembly (pendalaman
struktur).
C. Memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi global baik sebagai perusahaan
subsidiary, contract manufacturer, maupun sebagai independent supplier (Integrasi ke
Global Production Network).
D. Pembinaan industri kecil dan menengah (Pembinaan IKM) agar dapat terintegrasi dengan
rantai nilai industri pemegang merek (Original Equipment Manufacturer, OEM) di dalam
negeri dan dapat menjadi basis penumbuhan populasi industri besar dan sedang.
Slide - 13
STRATEGI PEMBANGUNAN
3. PENINGKATAN DAYA SAING DAN PRODUKTIVITAS
1. Peningkatan Efisiensi Teknis
• Pembaharuan / revitalisasi permesinan industri
• Peningkatan dan pembaharuan keterampilan tenaga kerja
• Optimalisasi ke-ekonomian lingkup industri (economic of scope) melalui pembinaan
klaster industri
2. Peningkatan Penguasaan Iptek / Inovasi
• Infrastruktur mutu (measurement, standardization, testing, and quality)
• Layanan perekayasaan dan teknologi
• Penyelenggaraan riset dan pengembangan teknologi
• Penumbuhan entrepreneur berbasis inovasi teknologi (teknopreneur)
3. Peningkatan Penguasaan dan Pelaksanaan Pengembangan Produk Baru (New
Product Development) oleh industri domestik.
4. Pembangunan Faktor Input
• Peningkatan kualitas SDM Industri
• Akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau
Slide - 14
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PEMBANGUNAN IPTEK
2015-2019
Direktorat Industri, Iptek, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Jakarta, Desember 2014
Pembangunan Techno Park dan Science Park
SASARAN : Terbangunnya 100 Techno Park di daerah-daerah
kabupaten/kota, dan Science Park di setiap provinsi.
ARAH KEBIJAKAN :
 Pembangunan Tecno Park diarahkan berfungsi sebagai:


pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil
(pasca panen) yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk
diterapkan dalam skala ekonomi;
tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke
masyarakat luas;

Pembangunan Science Park diarahkan berfungsi sebagai:

penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembaga litbang
pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi;
penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di Techno Park;
sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal.


Slide - 16
PEMBANGUNAN SCIENCE AND TECHNO PARK
Menuju Bangsa Berdaya Saing
PRESIDEN
TIM PENGARAH:
Menteri PPN/Bappenas;
Menteri Ristek dan Dikti;
Menteri Pertanian;
Menteri Kelautan dan Perikanan;
Menteri Perindustrian; dsb
BPPT
National Science and Techno Park
Puspitek Serpong (BPPT, LIPI, BATAN)
PROVINSI/
KELOMPOK
PROVINSI
KABUPATEN/
KOTA
Techno
Park
Techno
Park
Science Park
Science Park
Science Park
Techno
Park
Techno
Park
Techno
Park
Techno
Park
Techno
Park
Techno
Park
Techno
Park
Slide - 17
SEKIAN DAN
TERIMA KASIH