Regulasi dan deregulasi dalam manajemen perjalanan wisata Pertemuan 19 Matakuliah

Download Report

Transcript Regulasi dan deregulasi dalam manajemen perjalanan wisata Pertemuan 19 Matakuliah

Matakuliah
Tahun
Versi
: G1174/Tourism Management and Planning
: 2005
: 1/R0
Pertemuan 19
Regulasi dan deregulasi dalam
manajemen perjalanan wisata
1
Learning Outcomes
Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa
akan mampu :
• Mahasiswa dapat menunjukkan tujuan
regulasi dan deregulasi dalam
pengembangan usaha perjalanan iwsata
2
Outline Materi
• Arti Regulasi dalam Bisnis pariwisata
3
• Regulasi di bidang pariwisata bisa dibagi
menjadi 2 bidang :
– Hukum umum yang berkaitan dengan hal
yang diakibatkan kerugian/kerusakan yang
menimbulkan kekecewaan
– Hukum khusus dari pariwisata yang lahir dari
pemilik penginapan dan pemilik agen
transportasi di jaman dulu dan sekarang
ditangani oleh pemerintah
4
• Importance of Tourism Law :
– Tourism and travel is one of the world's
largest and fastest growing industries
generating 10.4% of world GDP, 8.1% of
world jobs and 12.2% of world exports in
2004. (source www.wttc.org)
– Tourism and travel offers the best prospects
for generating employment and sustainable
development, particularly in developing
countries.
5
– There is an increasing recognition by industry,
government and international agencies that
effective laws and institutions are fundamental
to achieving successful outcomes.
6
• Secara umum regulasi di bidang
pariwisata menyangkut 3 aspek :
– Masyarakat
– Pasar
– Lingkungan
7
• Isu-isu tentang kesehatan dan keselamatan
dalam berwisata bukan hal yang baru
(http://www.independentliving.org/docs1/richter.html):
– Sejak seminggu setelah tenggelamnya Titanic di
tahun 1912, telah dikeluarkan regulasi yang mengatur
jumlah perahu penyelamat setiap kapal dan
pemantauan gunung es dalam jalur pelayaran
– Pada tahun 1917 – 1918 epidemi Influenza yang
ditularkan oleh tentara telah membunuh 30-40 juta
orang, jauh lebih banyak dari korban perang dunia I
– Pada saat ini isu-isu ini telah ditangani oleh PBB
diantaranya melalui WHO dan WTO.
8