Transcript Arahan Teknis Direktur PJLK2HL-Rakor PPA April 2012

PROSPEK DAN PERKEMBANGAN
IJIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM
DI KAWASAN KONSERVASI
DR. Bambang Supriyanto
Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Kawasan Konservasi Dan Hutan Lindung
jasling.dephut.go.id
STRUKTUR ORGANISASI DIT. PJLK2HL
DIREKTORAT PEMANFAATAN
JASA LINGKUNGAN KK DAN
HL
SUBBAG
TATA USAHA (TU)
SUBDIT PROGRAM
DAN EVALUASI
PEMANFAATAN JASA
LINGKUNGAN
SUBDIT
PEMANFAATAN
JASA
LINGKUNGAN
SUBDIT
PEMANFAATAN
WISATA ALAM
SUBDIT BINA
CINTA ALAM
SUBDIT
PROMOSI DAN
PEMASARAN
WISATA ALAM
SEKSI
PROGRAM
SEKSI
PEMANFAATAN
TN
SEKSI
PEMANFAATAN
TN
SEKSI
PENGEMBANGAN
BCA
SEKSI
DATA DAN
INFORMASI
SEKSI
EVALUASI
SEKSI
PEMANFAATAN
DI NON TN
SEKSI
PEMANFAATAN
NON TN
SEKSI
PEMANTAUAN
DAN INFORMASI
BCA
SEKSI
PUBLIKASI
CONTACT PERSON ANDA
• DIREKTUR PJLKKHL
Bambang Supriyanto
08164810830
[email protected]
• KASUBDIT PWA
Soewartono
0811113059
[email protected]
• KASIE PEMANFAATAN DI TN
(Penerbit SPP)
Sadtata Noor A.
08124607345
[email protected]
• KASIE PEMANFAATAN NON
TN&HL
Noeke Welas ST Kuntari
08129285126
• BENDAHARA PENERIMA
PNBP
Nursiyono
[email protected]
082111827229
PROSPEK PENGEMBANGAN PARIWISATA ALAM
TRANSFORMASI KEBIJAKAN PARIWISATA ALAM
PP No 18 Th 1994 → PP No 36 Th 2010
• Usaha pariwisata terdiri dari
usaha sarana
• Luas kawasan untuk sarpras 
10% dari luas zona pemanfaatan
• Izin diberikan oleh Menteri
setelah mendapat pertimbangan
dr Menteri yg bertanggungjawab
di bidang Budpar dan Gubernur
Tk. I
• Masa IPPA 30 tahun
 Usaha pariwisata terdiri dari
usaha sarana dan jasa pariwisata
 Luas kawasan untuk sarpras 
10% dari luas areal IPPA
 Izin diberikan setelah mendapat:
◦ Pertimbangan teknis dari Dinas
Budpar
◦ Rekomendasi UPT
• Masa IPPA 55 tahun
Lanjutan TRANSFORMASI KEBIJAKAN…….
• Permohonan wajib dilampiri
rekomendasi Gubernur
• Sekjen sebagai Ketua Tim
Pertimbangan
• Kewajiban untuk
melaksanakan AMDAL
• Peta areal kerja disiapkan
oleh Dirjen Intag
• Pelaksanaan tata batas oleh
Baplan
• Permohonan cukup dengan
pertimbangan teknis Dinas
Budpar
• Tugas Sekjen dihilangkan
• AMDAL diubah menjadi UKL
/ UPL
• Peta areal kerja disiapkan
oleh Dirjen PHKA
• Penandaan batas oleh PHKA
PERKEMBANGAN PERIJINAN UPSWA*
Badan Hukum
No
Lokasi
Tahap
Jumlah
Swasta
BUMN
BUMD
TN
TWA
THR
TB
1.
Pemohon UPSWA
15
2
1
18
10
8
-
-
2.
Persetujuan Prinsip
21
1
-
22
6
16
-
-
3.
IUPSWA
24
1
-
25
9
15
-
1
JUMLAH
60
4
1
65
25
39
-
1
*s/d Tahun 2011
KONDISI PERIJINAN UPSWA*
NO KONDISI
1. Aktif
2.
Tidak Aktif
Total
*s/d Tahun 2011
PEMOHON
17
IJIN PRINSIP
18
IUPSWA
19
1
18
4
22
8
25
PERMASALAHAN PERIJINAN DAN
PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM
EKSTERNAL :
1. Pungutan/retribusi /pengenaan IMB/PBB
oleh pemerintah daerah
2. Rekomendasi UKL/UPL beberapa daerah
masih mensyaratkan AMDAL
3. Areal yang dimohon belum clean and clear
 adanya perambahan
4. Belum tersedianya Desain Tapak pada
Zona/Blok Pemanfaatan
PERMASALAHAN PERIJINAN DAN
PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM
INTERNAL :
1. Pendapatan tidak sesuai rencana  BEP tidak sesuai
target
2. Pembangunan sarana prasarana tidak sesuai rencana
3. Tertib administrasi masih rendah  laporan kegiatan
dan laporan keuangan
4. Laporan keuangan tidak diaudit akuntan publik 
mahalnya biaya akuntan publik?
5. Jumlah pengunjung tidak sesuai target  promosi
belum efektif?
6. Belum melibatkan tenaga ahli  program kegiatan
belum maksimal
7. Konflik internal perusahaan
8. Pemenuhan persyaratan oleh pemohon lambat 
berlarut-larut
UPAYA TINDAK LANJUT
1. Usulan revisi PP 59 Tahun 1998
2. Penyiapan pedoman pelaksanaan (Perdirjen PHKA)
bidang pengusahaan pariwisata alam
3. Usulan Revisi Permen LH No. 11 Tahun 2006 tentang
Jenis Kegiatan yang Wajib AMDAL pada Lampiran
Huruf L Bidang Pariwisata
4. Surat Edaran Menhut No. SE.2/Menhut-IV/2007
tanggal 6 Juli 2007 hal Perijinan dan pungutan
pajak/retribusi, dalam pengusahaan pariwisata alam
di kawasan konservasi
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 188.34/17/SJ
tanggal 5 Januari 2010 tentang Penataan Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Lanjutan...
6. Surat Edaran Direktur PJLKKHL No. SE.2/PJLKKHL3/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang
Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara
untuk Mendukung Kegitan Pariwisata Alam
7. Surat Edaran Direktur PJLKKHL No. SE.3/PJLKKHL3/2011 Desember 2011 tentang Penyelesaian
Kewajiban bagi Pemegang Persetujuan Prinsip
IUPSWA
8. Rapat Koordinasi di Tingkat Pusat (Biro Hukum,
Sekditjen PHKA, dan Dit. PJLK2HL) 
menyamakan persepsi dalam percepatan
pelayanan proses peizinan IPPA
Lanjutan...
9. Penertiban pungutan oleh PEMDA maupun
Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
10. Penertiban pengelolaan dan penatausahaan
aset BMN yang dibangun oleh PEMDA dan
Perum Perhutani.
11. Penertiban dan atau proses penegakan
hukum terkait masalah perambahan di
dalam kawasan KPA pada zona atau blok
pemanfaatan yang dimohon oleh pihak
ketiga
HASIL EVALUASI KINERJA IUPSWA
SECARA UMUM
HASIL EVALUASI*
TAHUN 2011
KINERJA BAIK
3 IPPA (12%)
KINERJA SEDANG
8 IPPA (32%)
*Kriteria Administrasi dan Teknis
KINERJA BURUK
14 IPPA (56%)
HARAPAN KEPADA APAI
1. Menjadi lembaga yang mandiri dan
memberikan dukungan serta kontribusi
kepada anggota agar dapat melaksanakan
kegiatan usahanya secara optimal
2. Memfasilitasi komunikasi antara anggota,
Kemenhut dan para pihak
3. Mendorong anggota untuk memenuhi
seluruh kewajiban secara tepat waktu dan
sesuai prodesur
PERDIRJEN PHKA BIDANG PENGUSAHAAN
PARIWISATA ALAM
1. Perdirjen No. P.3/IV-SET/2011 tgl 9 Maret
2011 ttg Pedoman Penyusunan Desain
Tapak di SM, TN, TAHURA, TWA
2. Perdirjen No. P.2/IV-SET/2012 tgl 3 Maret
2011 ttg Pedoman Pemberian Tanda Batas
Areal Pengusahaan Pariwisata Alam di TN,
TAHURA, TWA
3. Perdirjen PHKA No. P.11/IV-SET/2011 tgl 30
Desember 2011 ttg Pedoman Pelaporan
Kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam
4. Perdirjen PHKA No. P.12/IV-SET/2011 tgl 30
Desember 2011 ttg Pedoman Persyaratan
Administrasi dan Teknis Permohonan Izin
Pengusahaan Pariwisata Alam di SM, TN,
TAHURA dan TWA
5. Perdirjen PHKA No. P.01/IV-SET/2012 tgl 4
Januari 2012 ttg Pedoman Penyusunan RPPA,
RKL, RKT Usaha Penyediaan Sarana Wisata
Alam