Transcript Document 9653598

Mata kuliah : A0384 - Perpajakan
Tahun
: 2009
Pengantar Perpajakan, Ketentuan Umum
dan, Tata Cara Perpajakan
Pertemuan 01
PENGANTAR PERPAJAKAN
• Definisi Pajak ;
 Iuran rakyat, Dapat dipaksakan, Tidak adanya,
Kontraprestasi, Dipungut oleh negara, Diperuntukkan bagi
pengeluaran negara
•
•
•
•
•
•
•
Fungsi Pajak
Pungutan Lain
Pengertian Hukum Pajak
Kedudukan Hukum Pajak
Asas Pemungutan Pajak
Cara Pemungutan Pajak
Tarif Pajak
• Hapusnya Utang Pajak
Bina Nusantara University
 Budgetair , Reguler
 Retribusi, Sumbangan
 Materiil, Formal
 Perdata, Publik
 Domisili, Sumber, Kebangsaan
 Nyata, Fiktif, Campuran
 Proporsional, Progresif,
Degresif, Tetap, Advalorem,
Spesifik
 Pembayaran, Kompensasi,
Daluarsa, Pembebasan,
Penghapusan
3
PENGERTIAN, FUNGSI, DAN
CARA MENDAPATKAN NPWP, NPPKP
• Definisi :
NPWP : adalah No Pokok Wajib Pajak yang berguna
sebagai identitas Wajib pajak.
NPPKP : adalah No Pokok Pengusaha Kena Pajak yang
berguna sebagai identitas Wajib Pajak (PKP)
• Fungsi
NPWP; Identitas WP, tertib dlm pembayaran dan pengawasan pajak,
untuk keperluan dgn dokumen pajak, memenuhi kewajiban pajak,
mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu, dan untuk keperluan
pelaporan SPT Masa dan Tahunan
Bina Nusantara University
4
PENGERTIAN, FUNGSI, DAN
CARA MENDAPATKAN NPWP, NPPKP
NPPKP; Identitas, pemenuhan kewajiban PPN dan PPnBm, dan
pengawasan perpajakan
• Cara Mendapatkan NPWP dan NPPKP ; mendaftarkan diri ke kantor
DirJen Pajak yang terdekat dengan tempat tinggal WP/PKP
Bina Nusantara University
5
PENGERTIAN & FUNGSI SPT, SKP, STP
KET
SPT
SKP
STP
Definisi
Surat untuk
pelaporan
perhitungandan
pembayaran pajak
terutang
Surat keterangan
berupa SKPKB,
SKPKBT, SKPLB,
SKPN
Surat untuk
menagih pajak dan
sanksi adm
Fungsi
Pelaporandan
pertanggungjawaba
n perhitungan jml
pajak terutang,
pembayaran sendiri
dan dari pemotong
Alat koreksi,
sararna
mengenakan
sanksi, dan alat
menagih pajak
Alat koreksi pajak
terutang, sararna
mengenakan
sanksi, dan alat
menagih pajak
Bina Nusantara University
6
Syarat Pemungutan Pajak
•
•
•
•
•
Adil (syarat keadilan)
Sesuai Undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2 (pajak hrs
memberikan keadilan bagi negara maupun masyarakat.
(syarat yuridis)
Tidak mengganggu Perekonomian (syarat ekonomis)
Efisien (syarat finansial)
sederhana
Bina Nusantara University
7
Teori Yang mendukung Pemungutan Pajak
•
•
•
•
•
Teori Asuransi (melindungi)
Teori Kepentingan
Teori daya pikul
 Unsur Obyektif (besarnya penghasilan)
 Unsur Subyektif (besarnya pengeluaran)
Teori Bakti
Teori azas daya beli
Bina Nusantara University
8
Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak
• Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2) UUD
Dasar’45.
• Hukum Pajak = bagian dari Hukum Publik
• Hukum Publik = Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum
Administrasi.
• Hukum Pajak = Bagian dari Hukum Administrasi.
• Hukum pajak ada 2 macam :
• Hukum pajak materiil (undang-undang pajak penghasilan)
• Hukum pajak Formil (Ketentuan Umum & Tata cara Perpajakan
Bina Nusantara University
9
Asas dan cara Pemungutan Pajak
Pajak
Golongan
Pajak
Lagsung
Bina Nusantara University
pajak tdk
langsung
Sifat
Pajak
Subyektif
Pajak
Obyektif
Lemb.Pemungutnya
Pajak
Pusat
Pajak
Daerah
10
KEWAJIBAN PEMBUKUAN
• Itikad baik
• Menerminkan keadaan dan kegiatan usaha sebenarnya
• Taat asas ; pengakuan penghasilan dan biaya dengan stelsel
akrual/kas
• Syarat ; Dilakukan di Indonesia, menggunakan huruf latin/angka
Arab, menggunakan satuan rupiah/mata uang lain yang diijinkan
MenKeu, menggunakan bahasa Indonesia/bahasa lain yang diijinkan
MenKeu
Bina Nusantara University
11
Tata cara pemungutan pajak
•
•
•
Stelsel Nyata ( Riel)  pemungutan di akhir tahun
Stelsel Anggapan (fictieve)  Pemungutan di awal tahun dgn
berdasar nilai pajak tahun sebelumnya.
Stelsel campuran  Pemungutan di awal tahun dan disesuaikan
kembali di akhir tahun.
Bina Nusantara University
12
Asas Pemungutan Pajak
(1) Asas Domisili
(tempat tinggal)
(2)
Asas sumber
(3) Asas Kebangsaan
Bina Nusantara University
13
Sistem Pemungutan Pajak
•
•
•
Official Assessment System
 Sistem pemungutan oleh pemerintah
Self Assessment System
 Sistem pemungutan oleh wajib pajak sendiri
With Holding System
 System pemungutan oleh pihak ketiga
Bina Nusantara University
14
Tarif Pajak terdiri dari 4 tarif
•
•
•
Tarif Sebanding (proporsional)
 PPN tarifnya =10 %
Tarif Tetap  tarif bea materai
Tarif Progresif  Tarif semakin besar apabila jml yg dikenai
pajak semakin besar.
Tarif degresif  Tarif semakin kecil apabila jml yg dikenai
pajak semakin besar.
Bina Nusantara University
15
Timbul dan Hapusnya Utang Pajak
• Timbulnya utang pajak ada 2 :
 Ajaran Formil , timbulnya utang pajak karena dikeluarkannya
surat ketetapan pajak (official assessment system)
 Ajaran Materiil , timbulnya utang pajak karena undang-undang
( self assessment system)
• Hapusnya utang pajak disebabkan :
 Pembayaran
 Kompensasi
 Kadaluarsa
 Pembebasan/penghapusan
Bina Nusantara University
16
PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK
• Definisi ; kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dlm
rangka pengawasan
• Tujuan ; menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan,
dan tujuan lain (pemberian/pencabutan NPWP, pencocokan data
dan atau alat keterangan, dll)
• Tindak pidana bisa berupa alpa, sengaja, pengulangan, percobaan
Bina Nusantara University
17
KEBERATAN DAN BANDING
• Tata Cara Penyelesaian Keberatan :









WP ajukan keberatan ke DirJen Pajak
Tertulis dalam bahasa Indonesia
Jangka waktu 3 bulan
Jika tidak memenuhi syarat 2 dan 3, dianggap tidak
dipertimbangkan
Bukti penerimaan Surat Keberatan
Keputusan dari DirJen Pajak (jk. Waktu 12 bln)
Lewat dr 12 bln dianggap SK dikabulkan
Tidak menunda kewajiban membayar pajak
Jika SK dikabulkan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
Bina Nusantara University
18
KEBERATAN DAN BANDING
• Tata Cara Penyelesaian Banding





Ajukan permohonan ke Badan Peradilan Pajak
Jangka waktu 3 bln
Diputuskan oleh Badan Peradilan Pajak
Tidak menunda pembayaran pajak
Jika banding diterima, kelebihan pembayaran pajak
dikembalikan
Bina Nusantara University
19
PENAGIHAN PAJAK
• Dasar penagihan  STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding
• Jenis penagihan  seketika, sekaligus
• Negara mempunyai hak mendahului untuk menagih pajak yaitu
pokok pajak, bunga, denda adm, kenaikan, biaya penagihan
• STP = Surat Ketetapan Pajak
• SKPKB = Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
• SKPKBT = Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Terutang
Bina Nusantara University
20
SANKSI PERPAJAKAN
•
•
•
•
Bunga
Kenaikan
Denda
Sanksi pidana
Bina Nusantara University
21