Transcript Document 9652174

Matakuliah
Tahun
: PBB, BPHTB, BEA METERAI DAN PAJAKPAJAK DAERAH
: 2009
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Pertemuan 4
Learning Outcomes
•Keberatan dan Banding
•Pengurangan PBB
•Pengenaan PBB dalam hal-hal tertentu
•Pembagian Hasil PBB
Bina Nusantara University
3
Outline Materi
•Keberatan dan Banding
•Pengurangan PBB
•Pengenaan PBB dalam hal-hal tertentu
•Pembagian Hasil PBB
Bina Nusantara University
4
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 15 dan 16
 Keberatan diajukan atas :
 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
 Surat Ketetapan Pajak (SKP).
 Jangka waktu pengajuan keberatan adalah 3 (tiga) bulan setelah SPPT atau SKP
diterima oleh WP kecuali WP dalam keadaan di luar kekuasaannya.
 Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan WP paling lama
12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima.
 Atas keberatan yang diajukan, Direktur Jenderal Pajak dapat menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak terutang.
 Keberatan dapat diajukan dalam hal terjadi perbedaan persepsi antara Wajib Pajak dan
Fiskus
 Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas keberatan terhadap keputusan Direktur
Jenderal Pajak kepada Pengadilan Pajak.
 Ketentuan banding PBB mengikuti ketentuan Pasal 27
UU No. 6 Tahun 1983
tentang KUP sebagaimana telah diubah dengan UU No. 27 Tahun 2008.
Bina Nusantara University
5
PENGURANGAN
Pasal 19 dan 20
Menteri Keuangan dalam hal :
PAJAK
TERUTANG
- Kondisi tertentu Objek pajak yang
ada hubungannya dengan subjek
pajak/sebab -sebab tertentu
lainnya
- Objek pajak terkena bencana alam
atau sebab lain yang luar biasa
DENDA
ADMINISTRASI
Bina Nusantara University
Dirjen Pajak
atas permintaan WAJIB PAJAK
karena hal-hal tertentu
6
PENGENAAN PBB TERHADAP OBJEK PAJAK
YANG DINILAI SECARA INDIVIDUAL
KMK No. 523/KMK.04/1998
OBJEK PAJAK YANG BERSIFAT KHUSUS DAPAT DITENTUKAN
BERDASARKAN PENILAIAN SECARA INDIVIDUAL
KEP. DIRJEN PAJAK NO. KEP. 16/PJ.6/1998
Objek Pajak yang bersifat khusus adalah sebagai berikut :
 Jalan tol
 Pelabuhan laut/sungai/udara
 Lapangan golf
 Industri semen/pupuk
 PLTA, PLTU, PLTG
 Pertambangan
 Tempat rekreasi
 Dan lain-lain sejenisnya
Bina Nusantara University
7
PEMBAGIAN
HASIL PENERIMAAN PBB
Pasal 18
DATI I I
DATI I
16,2 %
Bina Nusantara University
64,8 %
PEM. PUSAT
BIAYA PEMUNGUTAN
10 %
9%
- Berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 83/KMK.04/1994
tanggal 19 Maret 1994, 10% bagian
pemerintah pusat dibagikan kepada
seluruh Daerah Tingkat II
- SKB DJA-DJP
KEP. 56/A/44/1996
KEP. 50/PJ.6/1996
8
ALUR PENERIMAAN PBB
BANK
PERSEPSI/
KANTOR POS
Pelimpahan
TEMPAT
PEMBAYARAN
Pembayaran
WAJIB
PAJAK
Pelimpahan
Pembayaran
BANK/
OPERASIONAL V
PETUGAS
PEMUNGUT
Pembagian
10%
Bina Nusantara University
PEM.
PUSAT
9%
BIAYA
PEMUNGUTAN
16,2%
Propinsi
64,8%
Kab/Kota
9