Transcript Document 9651723

Matakuliah
Tahun
: F0622 - Pengantar Hukum Pajak
: 2009
Keberatan dan Banding
Pertemuan 12
Learning Outcomes:
Pada akhir pertemuan ini, mahasiswa diharapkan
akan mampu:
Mahasiswa dapat menjelaskan syarat pengajuan
permohonan keberatan dan banding atas suatu
ketetapan pajak serta aspek hukum dari keputusan
keberatan dan banding.(C2)
Bina Nusantara University
3
Outline Materi
•
•
•
•
Pengertian
Syarat pengajuan keberatan dan banding
Keputusan Keberatan
Putusan Banding
Bina Nusantara University
4
Pengertian
• Keberatan adalah upaya yang dapat dilakukan
oleh Wajib Pajak apabila WP berpendapat
bahwa Surat Ketatapan Pajak atau
pemotongan/pemungutan oleh pihak lain tidak
sesuai dengan perhitungan WP.
Bina Nusantara University
5
Dasar Pengajuan Keberatan
• WP dapat mengajukan keberatan hanya kepada DJP
atas suatu:
– SKPKB
– SKPKBT
– SKPLB
– SKPN
– Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
Bina Nusantara University
6
Syarat-syarat Pengajuan Keberatan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau
jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah
rugi menurut penghitungan WP dengan disertai
alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan
Satu surat keberatan diajukan hanya untuk satu surat
ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak, atau
untuk satu pemungutan pajak
WP telah melunasi pajak yang masih harus dibayar
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh WP
dalam pembahasan hasil pemeriksaan
Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal
dikirim SKP atau sejak tanggal
pemotongan/pemungutan
Surat keberatan ditandatangani oleh WP
Bina Nusantara University
7
Keputusan Keberatan
• DJP dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan
diterima harus memberi keputusan. Keputusan dapat berupa:
– Mengabulkan seluruhnya
– Mengabulkan sebagian
– Menolak
– Menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus
dibayar
• Apabila dalam jangka waktu 12 bulan telah
terlampaui dan DJP belum menerbitkan Surat
Keputusan Keberatan, maka keberatan WP dianggap
dikabulkan.
Bina Nusantara University
8
Keputusan Keberatan
• Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak
dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2%
sebulan max 24 bulan.
• Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan
sebagian, WP dikenakan sanksi administrasi berupa
denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan
keputusan keberatan dikurangi pajak yang telah
dibayar.
Bina Nusantara University
9
Banding
Banding adalah upaya hukum yang dapat
dilakukan oleh Wajib Pajak hanya ke Pengadilan
Pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan
pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata
usaha negara.
Bina Nusantara University
10
Syarat-syarat Pengajuan Banding
• Permohonan Banding diajukan paling lama 3
bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima
dengan cara:
– Tertulis dalam Bahasa Indonesia
– Mengemukakan alasan-alasan yang jelas
– Melampirkan Salinan Surat Keputusan
Keberatan.
Bina Nusantara University
11
Putusan Banding
• Putusan Banding dapat berupa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Menolak.
Mengabulkan sebagian atau seluruhnya.
Menambah pajak yang harus dibayar.
Tidak dapat diterima.
Membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan hitung.
Membatalkan.
• Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan banding belum merupakan pajak yang
terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.
• Apabila permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, WP dikenakan sanksi administrasi berupa
denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang
dibayar.
Bina Nusantara University
12