Transcript Document 9651800

Matakuliah : F0512 - Pemeriksaan Pajak, Penagihan,
Keberatan, dan Banding
Tahun
: 2009
Badan Peradilan Pajak
Pertemuan 13
Learning Outcomes
•Pada akhir pertemuan ini mahasiswa diharapkan
akan mampu:
Mendemonstrasikan proses banding di Peradilan
Pajak (C3)
Bina Nusantara University
3
Outline Materi
•
•
•
•
Dasar Hukum
Proses Banding dan Gugatan di Badan Peradilan Pajak
Pemeriksaan Banding
Putusan Banding
Bina Nusantara University
4
Dasar Hukum
•
•
UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
UU Nomor 6 Tahun 1983 stdtd. UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, Pasal
27 dan Pasal 27A.
Pasal 27 berbunyi ayat (1) dan (2) berbunyi:
1) WP dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan
peradilan pajak atas surat keputusan keberatan
2) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di
lingkungan peradilan tata usaha negara.
Sebagian Pasal 27A berbunyi ayat (1) berbunyi:
– Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding atau permohonan
peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak
yang masih harus dibayar sbgmn dimaksud dlm SKPKB, SKPKBT, SKPN,
SKPLB … menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 dengan ketentuan….
Bina Nusantara University
5
Gugatan
• Selain permohonan Banding, ke Badan Peradilan Pajak
juga dapat diajukan permohonan Gugatan.
• Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan
penagihan pajak atau terhadap suatu keputusan yang dapat
diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.
Bina Nusantara University
6
Syarat Permohonan Gugatan
• Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
kepada Badan Peradilan Pajak.
• Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap
pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal
pelaksanaan penagihan.
• Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap selain
pelaksanaan penagihan pajak adalah 30 hari sejak tanggal
diterimanya keputusan yang digugat.
• Dikecualikan dari jangka waktu tsb jika terjadi force majure,
jangka waktu 14 hari sejak berakhirnya force majure.
• Terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan
diajukan satu Gugatan.
7
Bina Nusantara University
Pemohon Gugatan
• Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya,
seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai
alasan-alasan yang jelas mencantumkan tanggal diterima/
pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan
dilampiri salinan dokumen yang digugat.
• Jika selama proses Gugatan, penggugat meninggal dunia,
Guga-tan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa
hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal
pemohon Gugatan pailit.
• Jika selama proses Gugatan, pemohon Gugatan melakukan
penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha,
atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh
pihak yang menerima pertanggungjawaban karena
penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran, atau
likuidasi dimaksud
Bina Nusantara University
8
Pencabutan Gugatan
• Terhadap Gugatan dapat diajukan surat pernyataan
pencabutan kepada Badan Peradilan Pajak.
• Gugatan yg dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan:
– Penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan
sebelum sidang dilaksanakan.
– Penetapan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal
surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas
persetujuan tergugat.
• Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau
putusan dimaksud tidak dapat diajukan kembali.
Bina Nusantara University
9
Permohonan Penundaan Pelaksanaan
Penagihan
• Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya
penagihan pajak atau kewajiban perpajakan lainnya.
• Penggugat mengajukan permohonan agar tindak lanjut
pelaksanaan penagihan pajak ditunda selama pemeriksaan
sengketa pajak berjalan, sampai ada putusan pengadilan.
• Permohonan dimaksud dapat diajukan sekaligus dalam
Gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok
sengketanya.
• Permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila
terdapat keadaan sangat mendesak yang mengakibatkan
kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan
penagihan pajak yang digugat itu dilaksanakan.
10
Bina Nusantara University
Susunan Pengadilan Pajak
• Hakim Tunggal adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua
BPP untuk memeriksa dan memutuskan sengketa pajak
dengan acara cepat.
• Hakim Anggota adalah hakim dalam suatu Majelis yang
ditunjuk oleh Ketua BPP untuk menjadi anggota majelis.
• Hakim Ketua adalah Hakim Anggota yang ditunjuk oleh
Ketua BPP untuk memimpin sidang.
• Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti
adalah sekretaris, wakil sekretaris, dan sekretaris pengganti
pada pengadilan pajak.
• Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti adalah
sekretaris, wakil sekretaris, dan sekretaris pengganti yang
melaksanakan fungsi kepaniteraan.
11
Bina Nusantara University
Persiapan Sidang
•
Pengandilan Pajak meminta Surat Uraian Banding/Surat
Tanggapan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka
waktu 14 hari sejak diterima Surat Banding/Gugatan.
– Dalam hal pemohon Banding mengirim dokumen susulan, jangka
waktu 14 hari dihitung sejak tanggal diterima keterangan susulan.
•
Terbanding/Tergugat menyerahkan Surat Uraian Banding/
Surat Tanggapan dalam jangka waktu:
– Tiga bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian Banding.
– Satu bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan.
•
•
Salinan Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan dikirim kpd
Pemohon Banding/Penggugat dalam jangka waktu 14 hari.
Pemohon Banding/Penggugat menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak 30 hari sejak tanggal
12
diterima Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan.
Bina Nusantara University
Persiapan Sidang
•
•
•
Salinan Surat Bantahan dikirim kepada terbanding/tergugat
dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima Surat
Bantahan.
Apabila terbanding/tergugat atau Pemohon Banding/
Penggugat tidak memenuhinya, Pengadilan Pajak tetap
melanjutkan proses pemeriksaan Banding/Gugatan.
Pemohon Banding/Penggugat dpt memberitahukan kepada
Ketua BPP utk hadir dalam persidangan guna memberikan
keterangan lisan.
Bina Nusantara University
13
Persiapan Sidang
Pengadilan Pajak
1
4
5
Pemohon Banding/
Penggugat (WP)
6
2
3
Terbanding/Tergugat
(Dirjen Pajak)
1 = Permohonan Banding (maks. 3 bulan)/Gugatan (maks. 14 hari/30 hari).
2 = Permintaan Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan, maks. 14 hari.
3 = Surat Uraian Banding (maks. 3 bulan)/Surat Tanggapan (maks. 1 bulan).
4 = Menyampaikan salinan Srt Uraian Banding/Srt Tanggapan, maks. 14 hari
5 = Surat Bantahan (jangka waktu 30 hari).
6 = Menyampaikan salinan Surat Bantahan (jangka waktu 14 hari).
Bina Nusantara University
14
Hari Sidang
• Ketua menunjuk Majelis yang terdiri dari 3 orang Hakim
atau Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutuskan
sengketa pajak.
• Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Ketua BPP
menunjuk salah seorang Hakim sebagai Hakim Ketua yang
memimpin pemeriksaan sengketa pajak.
• Majelis atau Hakim Tunggal bersidang pada hari yang
ditentukan dan memberitahukan hari sidang dimaksud
kepada pihak yang bersengketa.
• Jangka waktu sidang:
– Banding, selama 6 bulan sejak diterimanya surat Banding.
– Gugatan, selama 3 bulan sejak diterimanya surat Gugatan.
Bina Nusantara University
15
Pemeriksaan Acara Biasa
1. Ketua menunjuk Majelis yang terdiri dari 3 orang Hakim
atau Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutuskan
sengketa pajak.
2. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Ketua BPP
menunjuk salah seorang Hakim sebagai Hakim Ketua yang
memimpin pemeriksaan sengketa pajak.
3. Majelis atau Hakim Tunggal bersidang pada hari yang
ditentukan dan memberitahukan hari sidang dimaksud
kepada pihak yang bersengketa.
4. Jangka waktu sidang:
1. Banding, selama 6 bulan sejak diterimanya surat Banding.
2. Gugatan, selama 3 bulan sejak diterimanya surat Gugatan.
Bina Nusantara University
16
Pemeriksaan Acara Biasa
5. Hakim Ketua menjelaskan masalah yang disengketakan kepada pihakpihak yang bersengketa.
6. Majelis menanyakan kepada terbading atau tergugat mengenai hal-hal
yang dikemukakan pemohon Banding atau Penggugat dalam Surat
Banding atau Surat Gugatan dan dalam Surat Bantahan.
7. Hakim Ketua dapat meminta pemohon Banding atau Penggugat
memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian
Sengketa Pajak.
8. Jika tidak selesai dalam satu kali sidang, pemeriksaan dilanjutkan pada
hari sidang berikutnya yang ditetapkan.
9. Dalam hal terbanding atau tergugat tidak hadir pada persidangan
tanpa alasan yang dapat tepat, persidangan dapat dilanjutkan tanpa
dihadiri oleh terbanding/tergugat.
Bina Nusantara University
17
Pemeriksaan Acara Cepat
• Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan oleh Majelis
atau Hakim Tunggal atas:
– Sengketa pajak tertentu.
– Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan.
– Tidak dipenuhinya standar format putusan (pasal 84 (1)) atau terjadi
kesalahan tulis atau kesalahan hitung dalam putusan.
– Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan
wewenang Pengadilan Pajak.
• Sengketa pajak tertentu (untuk banding) adalah:
–
–
–
–
Tidak diajukan dalam bahasa Indonesia.
Diajukan melebihi masa waktu tiga bulan.
Diajukan terhadap lebih dari satu keputusan.
Tidak diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus,
atau kuasanya hukumnya.
Bina Nusantara University
18
Pemeriksaan Acara Cepat
• Sengketa pajak tertentu (untuk banding) adalah:
– Tidak diajukan dalam Bahasa Indonesia.
– Diajukan terhadap lebih dari satu pelaksanaan penagihan atau lebih
dari satu keputusan.
• Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan tanpa Surat
Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat
Bantahan.
• Semua ketentuan mengenai pemeriksaan acara biasa juga
berlaku untuk pemeriksaan dengan acara cepat.
Bina Nusantara University
19
Putusan Pengadilan Pajak
• Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai
kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diajukan lagi Gugatan,
Banding atau Kasasi.
• Pengadilan Pajak mengeluarkan Putusan Sela atas Gugatan agar
tindakan penagihan pajak ditunda sampai ada putusan Pengadilan
Pajak.
• Pihak-pihak sengketa dpt mengajukan Peninjauan Kembali atas
putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung.
• Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:
–
–
–
–
–
–
Menolak.
Mengabulkan sebagian atau seluruhnya.
Menambah pajak yang harus dibayar.
Tidak dapat diterima.
Membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung.
Membatalkan.
Bina Nusantara University
20
Jangka Waktu Putusan
•
Putusan pengadilan dengan acara biasa atas banding dlm
jangka waktu 12 bulan sjk permohonan banding diterima.
– Dalam hal khusus, jangka waktu dpt diperpanjang 3 bulan.
•
Putusan pengadilan dengan acara biasa atas gugatan dlm
jangka waktu 6 bulan sejak permohonan gugatan diterima.
– Dalam hal khusus, jangka waktu dpt diperpanjang 3 bulan.
– Dalam hal gugatan selain atas pelaksanaan penagihan dan tidak
diputus dlm jangka waktu 6 bulan, maka diambil keputusan dengan
pemeriksaan acara cepat dalam jangka waktu 1 bulan.
•
Putusan pengadilan pajak harus diucapkan dalam sidang
terbuka dimuka umum.
– Jika tidak dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan
Bina Nusantara University
harus diucapkan kembali dalam sidang terbuka dimuka umum
21
Isi Putusan
• Kepala putusan diawali: “DEMI KEADILAN ATAS NAMA TUHAN YANG
MAHA ESA”
• Nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan atau identitas lain
pemohon banding/penggugat.
• Nama, jabatan dan alamat terbanding/tergugat.
• Hari, tanggal diterimanya permohonan Banding/Gugatan.
• Ringkasan Banding/Gugatan, Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan,
dan Surat Bantahan yang jelas.
• Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang
terjadi dalam persidangan selama sengketa diperiksa
• Pokok sengketa.
• Alasan hukum yang menjadi dasar putusan.
• Amar putusan tentang sengketa.
• Hari, tanggal putusan, hakim yang memutus, panitera, dan keterangan
Bina Nusantara
Universityhadir/tidaknya parapihak.
tentang
22
Peninjauan Kembali
• PK mengacu pada pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung.
• Permohonan PK atas satu putusan hanya dapat dajukan
satu kali kpd Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
– Permohonan PK tidak menghentikan pelaksanaan putusan.
• PK diajukannya hanya dengan alasan:
– Apabila putusan BPP didasarkan pada kebohongan pihak lawan.
– Apabila tdp bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan.
– Apabila telah dikabulkan hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang
dituntut, kecuali putusannya mengabulkan sebagian/seluruhnya/
menambah besarnya pajak yang harus dibayar.
– Apabila ada bagian tuntutan yang belum diputus tanpa alasan jelas.
– Apabila terdapat suatu putusan yg nyata-nyata tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bina Nusantara University
23
Jangka Waktu Peninjauan Kembali
• Pengajuan PK harus disampaikan dalam jangka waktu:
– 3 bulan sejak diketahui kebohongan pihak lawan.
– 3 bulan sejak ditemukannya surat bukti baru. Tanggal dan hari
ditemukan harus dinyatakan dibawah sumpah pejabat berwenang.
– 3 bulan sejak putusan (tanpa alasan tepat) dikirim.
• Putusan PK harus dibuat dalam jangka waktu:
– 6 bulan sejak permohonan PK diterima dalam hal pengadilan pajak
mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa.
– 1 bulan sejak permohonan PK diterima dalam hal pengadilan pajak
mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat.
• Putusan PK hrs diucapkan dlm sidang terbuka untuk umum.
Bina Nusantara University
24
Kuasa Hukum / Kuasa Pajak
• Kuasa hukum (kuasa pajak) adalah seseorang yg diberikan
kuasa penuh untuk mewakili atau mendampingi parapihak
yang bersengketa dengan kuasa tertulis untuk memutus
dan memberikan informasi serta bukti-bukti yang diperlukan
dalam persidangan pengadilan pajak.
• Kuasa hukum terdiri dari:
– Kuasa hukum yang Pengacara.
– Kuasa hukum bukan Pengacara.
Bina Nusantara University
25
Kuasa Hukum yang Pengacara
• Syarat-syarat menjadi Kuasa Hukum yang Pengacara:
–
–
–
–
Warga Negara Indonesia.
Pengacara berlisensi.
Sebagai ahli pajak.
Memiliki NPWP/SPT PPh pasal 21 Pemberi Kerja (Form 1721 A1)
• Tata cara mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar Kuasa
Hukum Yang Pengacara:
– Mendaftarkan diri kepada Sekretariat Pengadilan Pajak.
– Melampirkan fotokopi yang dilegalisir:
- Kartu Tanda Penduduk.
- Surat Ijin Praktek Pengacara.
- Ahli Pajak (Brevet, Konsultan, Ijazah).
- NPWP/SPT Form 1721 A1
- Pasfoto ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar.
Bina Nusantara University
26
Kuasa Hukum yang Bukan Pengacara
• Syarat-syarat menjadi Kuasa Hukum bukan Pengacara:
– Warga Negara Indonesia.
– Sebagai ahli pajak.
– Memiliki NPWP/SPT PPh pasal 21 Pemberi Kerja (Form 1721 A1)
• Tata cara mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar Kuasa
Hukum Yang Pengacara:
– Mendaftarkan diri kepada Sekretariat Pengadilan Pajak.
– Melampirkan fotokopi yang dilegalisir:
- Kartu Tanda Penduduk.
- Ahli Pajak (Brevet, Konsultan, Ijazah).
- NPWP/SPT Form 1721 A1
- Pasfoto ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar.
Bina Nusantara University
27