Transcript 1 Bina Nusantara University

Bina Nusantara University
1
Mata kuliah
Tahun
: F0442 - Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
: 2010
Penyanderaan/Paksa Badan dan Keberatan
Pertemuan 6
Tujuan Pembahasan
Diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal
terkait dengan penyanderaan /paksa badan dalam
penagihan pajak dan memahami serta mampu
menerapkan proses keberatan dalam bidang
perpajakan.
Bina Nusantara University
3
Outline Materi
•
•
•
•
Dasar Hukum, Pengadilan & Tujuan Gizjeling (Paksa Badan).
Kriteria dan Prosedur Gizjeling.
Dasar Keberatan.
Persyaratan & Tata Cara pengajuan Keberatan.
Bina Nusantara University
4
DEFINISI DAN SYARAT-SYARAT
PENYANDERAAN
• Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebeba-san
Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu
(pembatasan fasilitas).
• Syarat-syarat penyanderaan:
– Utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,– Diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya.
– Dilakukan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling
lama 6 (enam) bulan.
– Tempat penyanderaan adalah tempat tertutup dan terasing dari
masyarakat.
• Penyanderaan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis
Menteri Keuangan atau Gubernur.
Bina Nusantara University
5
SURAT PERINTAH PENYANDERAAN
•
Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya
– Indentitas Penanggung Pajak.
– Alasan penyanderaan.
– Izin penyanderaan.
– Lamanya penyanderaan.
– Tempat penyanderaan.
•
Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal:
– Penanggung Pajak sedang beribadah.
– Penanggung Pajak sedang sidang resmi.
– Penanggung Pajak sedang mengikuti Pemilihan Umum.
•
Penyanderaan hanya dpt dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang tidak
melunasi utang pajak setelah lewat jangka waktu 14 hari terhitung sejak
tanggal Surat Paksa diberita-hukan kepada Penanggung Pajak.
Bina Nusantara University
6
PROSES PENYANDERAAN
• Jurusita Pajak hrs menyampaikan Surat Perintah Penyanderaan
langsung kpd Penanggung Pajak dan salinannya disampaikan
kepada kepala tempat penyanderaan.
• Penyanderaan mulai dilaksanakan sejak Surat Perintah
Penyanderaan diterima oleh Penanggung Pajak ysb.
• Dalam hal Penanggung Pajak yang akan disandera tidak dapat
ditemukan, Jurusita Pajak melalui Pejabat atau atasan Pejabat
dapat meminta Kepolisian atau Kejaksaan untuk menghadirkan
Penanggung Pajak tersebut.
• Penyanderaan disaksikan oleh 2 orang saksi penduduk Indonesia
yang telah dewasa, dikenal oleh Jurusita Pajak yg dapat dipercaya.
Bina Nusantara University
7
PROSES PENYANDERAAN …(contd.)
•
•
•
Jurusita Pajak membuat Berita Acara Penyanderaan pada saat Penanggung
Pajak ditempatkan di tempat penyanderaan, dan Berita Acara Penyanderaan
ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Kepala tempat penyanderaan dan saksi.
Berita Acara Penyanderaan sekurang-kurangnya memuat:
– Nomor dan tanggal Surat Perintah Penyanderaan.
– Izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur.
– Identitas Penanggung Pajak.
– Tempat Penyanderaan.
– Lama penyanderaan.
– Identitas saksi penyanderaan.
Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya
utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.
Bina Nusantara University
8
SELAMA PENYANDERAAN
•
Selama dalam penyanderaan, Penanggung Pajak berhak:
•
Melakukan ibadah di tempat penyanderaan sesuai dengan agama dan
kepercayaannya masing-masing.
•
Memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
•
Mendapat makanan yang layak termasuk menerima kiriman dari keluarga.
•
Menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas.
•
Memperoleh bahan bacaan dan informasi lainnya atas biaya Penanggung Pajak
yang disandera.
•
Menerima kunjungan dari:
– Keluarga dan sahabat.
– Dokter pribadi atas biaya sendiri.
– Rohanian.
Bina Nusantara University
9
BERAKHIRNYA PENYANDERAAN
•
Penanggung pajak yang disandera dapat dilepaskan jika:
– Utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas.
– Jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah
dipenuhi.
– Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.
– Berdasarkan pertimbangan tertentu Menteri Keuangan/Gubernur.
•
Biaya penyanderaan dibebankan kpd Penanggung Pajak yg disandera dan
diperhitungkan sebagai biaya penagihan.
•
Penanggung Pajak yg disandera dpt mengajukan gugatan thd pelaksanaan
penyanderaan hanya kepada Pengadilan Niaga.
•
Rehabilitasi nama baik dilakukan di media cetak skala nasional satu kali. Ganti
rugi rehabilitasi nama baik oleh Pejabat ke Penanggung pajak sebesar Rp
100.000,-/hari.
Bina Nusantara University
10
KEBERATAN
• Keberatan adalah upaya yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak
apabila WP berpendapat bahwa Surat Ketatapan Pajak atau
pemotongan/pemungutan oleh pihak lain tidak sesuai dengan
perhitungan WP.
• WP dpt mengajukan keberatan hanya ke Direktur Jenderal Pajak
atas suatu:
– Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
– Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
– Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
– Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
– Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Bina Nusantara University
11
KEBERATAN
• Keberatan hanya dapat diajukan terhadap satu jenis
pajak pada satu tahun pajak.
• Keberatan diajukan terhadap materi atau isi dari
ketetapan pajak yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan
undang-undang perpajakan, jumlah besarnya pajak,
pemotongan atau pemungutan pajak.
Bina Nusantara University
12
Syarat-syarat Pengajuan Keberatan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah
pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi
menurut penghitungan WP dengan disertai alasan-alasan
yang menjadi dasar perhitungan
Satu surat keberatan diajukan hanya untuk satu surat
ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak, atau untuk
satu pemungutan pajak
WP telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling
sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh WP dalam
pembahasan hasil pemeriksaan
Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim
SKP atau sejak tanggal pemotongan /pemungutan
Surat keberatan ditandatangani oleh WP, dalam hal surat
ditandatangani bukan oleh WP, hrs dilampiri Surat Kuasa
Khusus.
Bina Nusantara University
13
PROSES PENGAJUAN KEBERATAN
•
Keberatan diajukan ke Direktur Jenderal Pajak dlm jangka waktu 3 (tiga)
bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan/ pemungutan diterima.
– Kecuali waktu 3 bulan tidak dpt dipenuhi karena force majure.
•
Tanda terima Surat Keberatan yang diterima oleh Pejabat Direktorat
Jenderal Pajak atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat
menjadi bukti penerimaan Surat Keberatan.
•
Dalam mengajukan keberatan, WP dapat meminta Direktur Jenderal Pajak
untuk memberikan secara tertulis hal-hal mengenai dasar pengenaan pajak,
penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak.
•
Sebelum Surat Keputusan Keberatan diterbitkan, WP dapat menyampaikan
alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
Bina Nusantara University
14
PENYELESAIAN KEBERATAN
•
Penyelesaian keberatan merupakan suatu proses yang berlangsung sejak
tanggal Surat Keberatan diterima sampai dengan tanggal keputusan
Direktur Jenderal Pajak atas suatu surat keberatan wajib pajak tersebut.
•
Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima hari memberi keputusan.
•
Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan berupa:
– Menerima seluruhnya.
– Menerima sebagian.
– Menolak.
– Menambah besarnya jumlah pajak terutang.
•
Jika lewat masa 12 bulan belum ada keputusan keberatan, maka keberatan
yg diajukan dianggap diterima seluruhnya.
Bina Nusantara University
15
SK KEBERATAN
• SK Keberatan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak
paling lambat 12 bulan sejak pengajuan keberatan
diterima.
• Apabila pengajuan keberatan diterima sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran dapat dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan
(maksimal 24 bulan).
Bina Nusantara University
16