Transcript Peraturan / Perundangan Perumahan dan Permukiman Pertemuan 6 Matakuliah

Matakuliah
Tahun
: R0212/ Kota dan Permukiman
: 2006
Peraturan / Perundangan Perumahan
dan Permukiman
Pertemuan 6
1
Defenisi
Beda Perumahan dan Permukiman
Perumahan :
Kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi
dengan prasarana dan sarana lingkungan
Permukiman
Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik
yang berupa kawasan perkotaan mapun perdesaan
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau
lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang
mendukung perikehidupan dan penghidupan
2
Landasan
• Pengembangan usaha dalam sektor perumahan dan
permukiman pada dasarnya harus mengikuti:
• Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan
dan Permukiman.
• Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
selaku Ketua Badan Kebijaksanaan Pengendalian
Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional
(BKP4N) No. 217/KPTS/M/2002 tanggal 13 Mei 2002
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan
Permukiman (KSNPP).
3
Landasan
Pembangunan perumahan dan permukiman tidak bersusun harus
mengikuti Kawasan Perkotaan atau Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten, terdiri dari:
1. Rumah sederhana.
2.
Rumah menengah.
3.
Rumah mewah.
Pembangunan perumahan dan permukiman bersusun, terdiri dari:
1.
Satuan rumah susun sederhana.
2.
Satuan rumah susun menengah.
3.
Satuan rumah susun mewah.
•
•
Persyaratan pembangunan perumahan dan permukiman bersusun:
1. Pembangunan rumah susun harus mengikuti Undang-undang No. 16
Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah
Susun, serta memenuhi persyaratan teknik pembangunan rumah susun
sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.60/PRT/1992 dan
peraturan tambahan/ perubahan-nya.
4
UU No. 4 tahun 1992
Pasal 5
(1)
Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati
dan atau menikmati dan atau memiliki rumah yang
layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan
teratur
(2)
Setiap warga negara mempunyai kewajiban dan tanggung
jawab untuk berperan serta dalam pembangunan
perumahan dan permukiman
5
UU No. 4 tahun 1992
Pasal 18
(1)
Pemenuhan kebutuhan permukiman diwujudkan melalui pembangunan
kawasan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh
dan terpadu dengan pelaksanaan bertahap
(2)
Pembangunan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
ditujukan untuk :
a.
Menciptakan kawasan permukiman yang tersusun atas satuan-satuan
lingkungan permukiman
b.
Mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan kualitas
lingkungan perumahan yang telah ada di dalam atau di sekitarnya
(3)
Satuan-satuan lingkungan permukiman satu dengan yang lain saling
dihubungkan oleh jaringan transportasi sesuai dengan kebutuhan
dengan kawasan lain yang memberikan berbagai pelayanan dan
kesempatan kerja
(4)
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,2,3 dilaksanakan
sesuai rencana tata ruang wilayah perkotaan dan rencana tata ruang
wilayah bukan perkotaan
6
SMF
Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan
(Secondary Mortgage Facility/SMF)
Dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan
perumahan dan permukiman diperlukan pengerahan
dan pengelolaan sumber pembiayaan melalui
perusahaan fasilitas pembiayaan sekunder perumahan
(SMF) yang mengacu pada Keputusan Menteri
Keuangan No. 132/KMK.014/1998.
7
Jasa Profesional Perumahan
•
Usaha Jasa Profesional
•
Sebagai usaha penunjang sub sektor pembangunan
perumahan dan permukiman, terbuka kegiatan usaha jasa
profesional di bidang perumahan dan permukiman yang terdiri dari:
• 1. Jasa Konsultan Pembangunan Properti (Property Development
Consultant).
• 2. Jasa Penilai Properti (Property Valuation/Appraisal).
• 3. Jasa Perantara Properti (Property Agent termasuk Brokerage).
• 4. Jasa Pengelola Properti (Property Management).
• Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan
Rakyat selaku Ketua Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian
Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional No.
05/KPTS/BKP4N/1995 tanggal 23 Juni 1995 tentang Tatalaksana
Pendaftaran Dalam Pembinaan Badan Usaha dan Jasa Profesional
di Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman.
8