Slide 1

Oleh: Deddy Sumantri, S.H., CES.


Slide 2

Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas, Tujuan, dan
Ruang Lingkup
Bab III Pembinaan
Bab IV Tugas dan Wewenang
Bab V Penyelenggaraan
Perumahan
Bab VI Penyelenggaraan
Kawasan Permukiman
Bab VII Pemeliharaan dan
Perbaikan
Bab VIII Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan
Kumuh dan
Permukiman Kumuh
Bab IX Penyediaan Tanah

Bab X Pendanaan dan Sistem
Pembiayaan
Bab XI Hak dan Kewajiban
Bab XII Peran Masyarakat
Bab XIII Larangan
Bab XIV Penyelesaian
Sengketa
Bab XV Sanksi Administratif
Bab XVI Ketentuan Pidana
Bab XVII Ketentuan Peralihan
Bab XVIII Ketentuan Penutup
Materi pengaturan yang
terkait Keciptakaryaan


Slide 3

Definisi, nomenklatur dan pemahaman baru yang berkaitan dengan
penyelenggaraan perumahan dan penyelenggaraan permukiman. Ada 29
istilah yang dijelaskan ;
Perumahan & kawasan
permukiman

Rumah swadaya

Kaveling
tanah matang

Masyarakat
berpenghasilan rendah

Perumahan

Rumah umum

Konsolidasi
tanah

Setiap orang

Kawasan permukiman

Rumah khusus

Pendanaan

Badan hukum

Lingkungan hunian

Rumah negara

Pembiayaan

Pemerintah pusat

Permukiman

Permukiman kumuh

Prasaranan

Pemerintah daerah

Penyelenggaraan
perumahan dan kawasan
permukiman

Perumahan kumuh

Sarana

Menteri

Rumah

Kawasan siap bangun

Utilitas umum

Rumah komersial

Lingkungan siap bangunan


Slide 4



Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan
dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan
oleh pemerintah.



Pelaksana pembinaan ;




Menteri pada tingkat nasional;
gubernur pada tingkat provinsi; dan
bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota.



Lingkup pembinaan meliputi ; perencanaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan



Pelaksanaan pembinaan dilakukan Menteri dengan melakukan
koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku
kepentingan, baik vertikal maupun horizontal.


Slide 5



Tugas dan Wewenang dilakukan secara
berjenjang antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, misalnya dalam perumusan
kebijakan dan strategi bidang perumahan dan
kawasan perumkiman:
Pemerintah Pusat
Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan
strategi nasional

Pemerintah Provinsi

Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada
tingkat provinsi berpedoman pada kebijakan nasional

Pemerintah Kab/Kota

Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi
pada tingkat kabupaten/kota dengan berpedoman
pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi


Slide 6

 Penyelenggaraan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah
dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk
menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam
lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
 Penyelenggaraan meliputi:
a.
perencanaan perumahan;
b.
pembangunan perumahan;
c.
pemanfaatan perumahan; dan
d.
pengendalian perumahan.
 Perumahan mencakup rumah atau perumahan beserta prasarana, sarana,
dan utilitas umum.


Slide 7

Pengertian:
 Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak
layak huni karena ketidakteraturan bangunan,
tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan
kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang
tidak memenuhi syarat
 Penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman adalah kegiatan perencanaan,
pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian,
termasuk di dalamnya pengembangan
kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan,
serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan
terpadu


Slide 8

Pemeliharaan  dilakukan melalui
perawatan dan pemeriksaan secara
berkala
 Perbaikan  dilakukan melalui
rehabilitasi dna pemugaran



Slide 9

Peningkatan Kualitas diawali dengan
Penetapan Lokasi Kumuh oleh
Bupati/Walikota
 Peningkatan Kualitas dilakukan dengan
pola penanganan:


› Pemugaran
› Peremajaan
› Pemukiman Kembali


Slide 10

Pencegahan Kumuh (Ps. 95)

Pencegahan Terhadap
Tumbuh Dan
Berkembangnya
Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh Baru,
Meliputi:

Pengawasan dan
Pengendalian

Pemberdayaan
Masyarakat


Slide 11

Peningkatan Kualitas (Ps. 97)

Peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Penetapan Lokasi

Pola Penanganan

Pemugaran

Peremajaan

Pengelolaan

Pemukiman

untuk mempertahankan tingkat

Kembali

kualitas perumahan dan
permukiman


Slide 12

Penetapan Lokasi (Ps. 98)

Identifikasi
Lokasi

Penetapan
Lokasi

Melalui :
Keputusan
Bupati/Walikot
a
Keputusan
Gubernur
(Utk DKI)

Satuan Perumahan
atau Permukiman

untuk menentukan batasan atau
lingkup entitas perumahan atau
permukiman dari setiap lokasi

Permasalahan
Kekumuhan

untuk menentukan permasalahan
kekumuhan setiap lokasi

Sesuai kriteria

Legalitas Lahan

untuk menentukan kondisi legalitas
lahan pada setiap lokasi

• Status lahan
• Kesesuaian RTR

Pertimbangan Lain
Non Fisik

untuk menentukan skala prioritas
program penanganan

Permasalahan
Kekumuhan

Penilaian
Lokasi

Legalitas
Lahan
Pertimbangan Lain
Non Fisik

• kumuh ringan
• kumuh sedang
• kumuh berat
• status lahan legal
• status lahan tidak legal
• permasalahan lain non-fisik
rendah
• permasalahan lain non-fisik
sedang
• permasalahan lain non-fisik
tinggi

• Perumahan
• Permukiman

• nilai strategis lokasi
• kepadatan
penduduk
• kondisi sosial
ekonomi


Slide 13

Pola-pola Penanganan (Ps. 99,100,101)
Pemugaran

POLA-POLA PENGANGANAN

untuk perbaikan dan/atau
pembangunan kembali
perumahan dan permukiman
menjadi perumahan dan
permukiman yang layak huni

Kegiatan perbaikan bangunan
gedung, prasarana, sarana,
dan/atau utilitas umum yang
dilakukan tanpa perombakan
mendasar dan bersifat parsial

Peremajaan
melalui pembongkaran dan
untuk mewujudkan kondisi
penataan
secara menyeluruh
bangunan gedung, perumahan,
terhadap bangunan gedung,
permukiman dan lingkungan
prasarana, sarana, dan/atau
hunian yang lebih baik guna
utilitas umum
melindungi keselamatan dan
keamanan penghuni dan
masyarakat sekitar

Pemukiman Kembali
untuk mewujudkan kondisi
bangunan gedung, perumahan,
dan permukiman yang lebih baik
guna melindungi keselamatan
dan keamanan penghuni dan
masyarakat

dilakukan dengan
memindahkan masyarakat
terdampak ke lokasi dengan
klasifikasi status lahan legal


Slide 14

Pengelolaan
dilakukan oleh
masyarakat secara
swadaya
dilakukan untuk mempertahankan
dan menjaga kualitas perumahan
dan permukiman secara
berkelanjutan

Pengelolaan

Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat

Dapat difasilitasi Pemerintah dan
Pemda

Kegiatan Pemeliharaan & Perbaikan

memberikan fasilitasi terhadap pembentukan kelompok swadaya
masyarakat

merupakan upaya menjaga kondisi bangunan
gedung serta prasarana, sarana dan utilitas umum
secara terpadu dan terintegrasi melalui perawatan
rutin dan pemeriksaan secara berkala agar dapat
berfungsi
secara
memadai
Pemeliharaan
dan
perbaikan terhadap bangunan

Pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasionalisasi kelompok
swadaya masyarakat dibiayai secara swadaya oleh masyarakat

gedung serta prasarana dan sarana dilakukan oleh
masyarakat setempat secara swadaya

merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat
dalam komunitas dalam mengelola perumahan dan permukiman
layak
huni dan pemerintah daerah perlu melakukan inisiasi dan
Pemerintah


Slide 15



Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan
tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.



Penyediaan tanah dapat dilakukan melalui:
 pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai
negara;
 konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
 peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
 pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau
milik daerah
 pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
 pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum


Slide 16

 Pendanaan
 Sumber
• anggaran pendapatan dan belanja negara;
• anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
• sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
 Pemanfaatan
• penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
• kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah
bagi MBR sesuai dengan standar pelayanan minimal.
 Sistem pembiayaan
 Lembaga
 Pengerahan & pemupukan dana
 Pemanfaatan sumber biaya
 Kemudahan & bantuan pembiayaan
 Pembiayaan primer
 Pembiayaan sekunder


Slide 17

 Hak tiap orang dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman, antara lain:
 menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang
layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
 melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 memperoleh penggantian yang Iayak atas kerugian yang dialami
secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman;
 Kewajiban tiap orang dalam penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman, antara lain:
 menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di
perumahan dan kawasan permukiman;
 menjaga dan memelihara prasarana lingkungan, sarana lingkungan,
dan utilitas umum yang berada di perumahan dan kawasan
permukiman;
 mengawasi pemanfaatan dan berfungsinya prasarana, sarana, dan
utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.


Slide 18

 Peran masyarakat ,antara lain:
 penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman;
 pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman;
 pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
 pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan
permukiman; dan/atau
 pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman;


Slide 19

UU No. 1 Tahun 2011

Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Amanat Peraturan Pemerintah

Amanat Peraturan Menteri

PP tentang Pembinaan
Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Permen tentang Kemudahan
Perizinan dan Tata Cara
Pencabutan Izin Pembangunan

PP tentang Pembiayaan
Perumahan

Permen tentang Hunian
Berimbang

PP tentang Rumah Negara

Permen tentang Sistem
Perjanjian Pendahuluan Jual-Beli
Rumah

2

PP tentang
Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
PP tentang Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas
Perumahan dan Kawasan
Kumuh

Permen tentang Hunian Skala
Besar dan Kriteria Hunian
Berimbang
Permen tentang Kriteria MBR
dan Persyaratan Kemudahan
Perolehan Rumah bagi MBR
Permen tentang Peran
Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Perumahan
dan Kawasan Permukiman

Amanat Peraturan Daerah
Perda tentang Kemudahan
Akses Rumah Umum Menuju
Pusat Pelayanan dan
Tempat Pekerjaan
Perda tentang
Pemanfaatan Rumah

Perda tentang Penetapan
Lokasi Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh


Slide 20

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
(sesuai lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 ttg Pemda)

 Berdasakan Prinsip Pembagian Urusan Konkuren, maka masing-masing tingkatan
pemerintahan harus melaksanakan kewenangan dalam peningkatan kualitas kawasan
permukiman kumuh
 Dengan melaksanakan kewenanga tersebut, maka sejalan dengan 9 program nawacita
pemrintahan Kabinet Kerja yang terkait dengan meningkatkan kualitas hidup manusia
Indonesia melalui program rumah
 Efektifitas penyelenggaraannya dengan mempedomani UU Sektoral dan NSPK yang ditetapkan
oleh K/L


Slide 21

Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman Kumuh

Pasal 96
UU 1/2011 ttg Perumahan & kawasan
permukiman


Slide 22

TANGGUNGJAWAB
PUSAT

1. Menetapkan NSPK,
yaitu berupa ketentuan Per-UU yg
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
(yg dilaksanakan oleh K/L) sbg
pedoman dlm penyelenggaraan
urusan pemerintahan konkuren yg
menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat & yg menjadi kewenangan
Daerah.
2. Melaksanakan pembinaan dan
pengawasan
Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2011
Pasal 16 UU nomor 23 Tahun 2014

KEMENTERIAN PU-PR
HARUS MENJAMIN
KETERSEDIAAN NSPK
DAN KEGIATAN BINWAS
THD DAERAH


Slide 23

TANGGUNGJAWAB
PEMDA
1.

2.

3.

Menetapkan kebijakan Daerah
wajib berpedoman pada NSPK yg telah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat (pasal 17 ayat (2) UU 23/2014).
Dalam hal kebijakan Daerah yg dibuat tidak mempedomani
NSPK, Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan
Daerah (pasal 17 ayat (3) UU 23/2014).

SPM

Mempedomani
yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat (pasal 18 UU 23/2014)


Slide 24

PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH

1. Adanya:
Tugas, wewenang,
kewajiban &
tanggung jawab
daerah

 UU NO 23/2014
• penyelggraan Otda & TP;
• rencana pemb. Daerah
• Aspirasi masyarakat

2. Adanya:
Kuasa
peraturan perUU-an yg lebih
tinggi

 UU Sektoral (UU 1/2011)
 NSPK

BAGAIMANA PROGRES RANPERDA
KUMUH DI DAERAH……????

Bentuk Kebijakan
Daerah
PRODUK HUKUM
DAERAH
• SK KDH
• PERKADA
• PERDA


Slide 25

Ranperda Kumuh Tahun 2015
Diawali dgn penyusunan Prolegda,
yaitu Instrumen Perencanaan Program
Pembentukan Perda Provinsi &Perda
Kab/Kota yg disusun scr terencana,
terpadu & sistematis.

setiap tahun sebelum
penetapan Rancangan Perda tentang
APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.
dilakukan

Pasal 10 Permendagri 1/2014

Apakah Ranperda
Kumuh sdh masuk
Prolegda 2015…

Memastikan
Ranperda kumuh
masuk dlm
Prolegda 2016


Slide 26

Pengecualian Pengajuan Ranperda diluar Prolegda
Permendagri Nomor 1 tahun 2014 pasal 15 ayat (3)

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah
dapat mengajukan Ranperda di luar Prolegda:
1. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik,
atau bencana alam;
2. Akibat kerja sama dgn pihak lain; dan
3. Keadaan tertentu lainnya yg memastikan adanya urgensi
atas suatu RanPerda yg dpt disetujui bersama oleh
Balegda & biro hukum Prov. atau bagian hukum kab/kota.

Kebijakan Percepatan Penerapan SPM Bidang PU dan PR
merupakan hal yg patut dipertimbangkan daerah utk
mempercepat proses pembentukan Perda Kumuh


Slide 27

Langkah-langkah Penyiapan
Prolegda 2016
1.Memastikan bhw ranperda kumuh dimasukkan
dlm prolegda tahun 2016;
2.Mensosialisasikan naskah akademis dan
ranperda kepada anggota DPRD melalui
berbagai media dan konsultasi
3.Melakukan pembicaraan dan konsultasi dgn
DPRD agar dpt memastikan bahwa ranperda
kumuh merupakan hal mendesak utk
ditetapkan menjadi perda tahun 2016;
4.Proses pendampingan diarahkan dpt
menfasilitasi percepatan penetapan Perda
kumuh


Slide 28

DUKUNGAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN
PEMBENTUKAN PERDA KUMUH
1. Memberikan Pemahaman thd Peraturan Per-UU-an
terkait Kawasan Permukiman;
2. Fasilitasi terhadap Penyiapan Naskah Akademis
3. Fasilitasi terhadap Penyiapan Rancangan Perda


Slide 29

PENUTUP
1. Pelaksanaan Perda ttg Kumuh merupakan kewjiban
daerah yg hrs segera dilaksanakan krn telah memenuhi:
a) Tugas, kewenangan, tanggujawab, dan kewajiban daerah
otonom dlm menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan
umum;
b) Kuasa/Amanat peraturan per-uu-an yang lebih tinggi yaitu
UU Nomor 1 Tahun 2011
2. Kementerian PU dan Pera wajib melaksanakan Binwas
terhadap penyelenggaraan kawasan permukiman di Daerah
3. Bagi ranperda kumuh yg belum sempat dibahas dimasukkan
kembali di dalam prolegda tahun 2016 utk dijadikan prioritas
pembahasan


Slide 30