Transcript kuliah SG1

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
disampaikan pada acara
KULIAH UMUM
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Bandung, 29 JANUARI 2011
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
disampaikan pada acara
KULIAH UMUM
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Bandung, 29 JANUARI 2011
Source: Megacities by Richard Dobbs
THE COMING BOOM
1
THE COMING BOOM
Source: Megacities by Richard Dobbs
2
THE COMING BOOM
Source: Megacities by Richard Dobbs
3
Source: Megacities by Richard Dobbs
FLOOR SPACE
4
Source: Megacities by Richard Dobbs
PUBLIC MASS TRANSIT
5
Source: Megacities by Richard Dobbs
ENERGY SECTOR
6
Source: Megacities by Richard Dobbs
CITY DWELLER SPENDING
7
URBAN AREA JOBS AND GROW OF URBAN GDP
Source: Megacities by Richard Dobbs
8
NUMBER OF COMMUTERS AND COMMUTING TIME
Source: Megacities by Richard Dobbs
9
CRISES IN PUBLIC SERVICES
Source: Megacities by Richard Dobbs
10
I. PENDAHULUAN [1]
BACKLOG KEBUTUHAN RUMAH TAHUN 2009
=  RT – ( Bangunan Eksisting –  Rumah Rusak
7,4 Juta Unit
Berat
dengan faktor koreksi extended family 20%
VISI
Asumsi Backlog
yang akan
ditangani sebesar
25%
(2010-2014)
= 1.842.994 unit
Rata-Rata
Pertambahan
RT Baru
(2010-2014)
= 710.000/tahun
Milik
Kontrak
Sewa
dll.
)
Termasuk komponen
untuk mengurangi
backlog
Kelemahan:
• Data yang ada hanya jumlah Rumah Tangga (RT), bukan jumlah
Kepala Keluarga (KK).
• Data jumlah bangunan eksisting merupakan hasil proyeksi (tidak
ada data yang update).
Kelebihan:
• Memperhitungkan jumlah fisik bangunan rumah yang ada.
MENGHUNI
Kebutuhan
Total Penanganan
(2010-2014)
= 5.392.994 unit
Perspektif
Backlog
•
•
•
•
(Tanpa memperhitungkan
Extended Family)
Fasilitasi Pemerintah
: 2.070.000 unit
Potensi Swadaya Masyarakat : 3.322.994 unit
12,3 Juta Unit
(2007)
13,5 Juta Unit
(2009)
80 %
MEMILIKI
(Memperhitungkan
Extended Family)
10,8 Juta Unit
Kelemahan:
• Data yang ada hanya jumlah Rumah Tangga
(RT), bukan jumlah Kepala Keluarga (KK).
• Tidak memperhitungkan jumlah fisik
bangunan rumah.
• Komponen sewa seperti Rusunawa tidak
diperhitungkan untuk mengurangi backlog.
• 28,8% anggaran Kemenpera 2010-2014
dialokasikan untuk pembangunan 70.000
unit Rusunawa.
Kelebihan:
• Data yang digunakan dapat di update dari
hasil Susenas yang dilaksanakan setiap 3
tahun.
11
I. PENDAHULUAN [2]
UUD NKRI 1945
PASAL 28 H
Hak untuk
bertempat tinggal
UU 39 TAHUN
1999
PASAL 40
UU 11 TAHUN
2005
PASAL 11
HAM - Hak untuk
bertempat tinggal
Pengesahan
International
Covenant on Ecosoc
UU 17 TAHUN 2007
RPJPN 2005 - 2025
Arah Pembangunan
Perkim Jangka Panjang
UU 1 TAHUN
2011
PASAL 50 ayat 1
Hak untuk bertempat
tinggal atau menghuni
rumah
TARGET 11
MDGS
AGENDA
HABITAT
1. Adequate shelter for all
2. Sustainable human settlements
development in an urbanizing
world
RPJMN
2004-2009
•
•
•
•
•
Meningkatkan kehidupan
masyarakat di daerah kumuh
RPJMN
2010-2014
RENSTRA KEMENPERA
2010-2014
VISI
MISI
TUJUAN & SASARAN
STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN &
STRATEGI
PROGRAM & KEGIATAN
RPJMN
2015-2020
RPJMN
2021-2025
ROAD MAP
12
II. LANDASAN KEBIJAKAN
[6]
ARAH PEMBANGUNAN PERKIM JANGKA PANJANG
(RPJPN 2005 – 2025)
1) PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG BERKELANJUTAN,
MEMADAI, LAYAK, DAN TERJANGKAU OLEH DAYA BELI MASYARAKAT SERTA
DIDUKUNG OLEH PRASARANA DAN SARANA PERMUKIMAN YANG MENCUKUPI
DAN BERKUALITAS YANG DIKELOLA SECARA PROFESIONAL, KREDIBEL, MANDIRI,
DAN EFISIEN;
2) PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BESERTA PRASARANA DAN
SARANA PENDUKUNGNYA YANG MANDIRI MAMPU MEMBANGKITKAN POTENSI
PEMBIAYAAN YANG BERASAL DARI MASYARAKAT DAN PASAR MODAL,
MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA, SERTA MENINGKATKAN PEMERATAAN DAN
PENYEBARAN PEMBANGUNAN; DAN
3) PEMBANGUNAN
PERUMAHAN
BESERTA
PENDUKUNGNYA YANG MEMPERHATIKAN
LINGKUNGAN HIDUP.
PRASARANA
FUNGSI DAN
DAN
SARANA
KESEIMBANGAN

UU No. 17 TAHUN 2007 TENTANG RPJP 2005-2025 BAB II. 2 Huruf D 5:
“Memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat untuk mewujudkan kota
tanpa permukiman kumuh”.

UU No. 17 TAHUN 2007 TENTANG RPJP 2005-2025 BAB IV.1.5 BUTIR 19:
“Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya
diarahkan pada (1) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang …..
terjangkau oleh daya beli masyarakat …
13
III. RENSTRA KEMENPERA TAHUN 2010-2014
M I S I:
1. MENINGKATKAN IKLIM YANG KONDUSIF
& KOORDINASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.
V I S I:
SETIAP
KELUARGA
INDONESIA
MENEMPATI
RUMAH
YANG
LAYAK
HUNI
2. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN RUMAH
LAYAK HUNI DALAM LINGKUNGAN YANG
SEHAT & AMAN SERTA DIDUKUNG OLEH
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG
MEMADAI.
3. MENGEMBANGKAN SISTEM PEMBIAYAAN
PERUMAHAN JANGKA PANJANG YANG
EFISIEN, AKUNTABEL DAN
BERKELANJUTAN.
4. MENINGKATKAN PENDAYAGUNAAN
SUMBER-DAYA PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN SECARA OPTIMAL.
5. MENINGKATKAN PERAN PEMERINTAH
DAERAH DAN PEMANGKU
KEPENTINGAN LAINNYA DALAM
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN.
14
IV. ROADMAP : SKENARIO OPERASIONALISASI PEMBANGUNAN PERKIM
TAHUN 2005 - 2025
PENGEMBANG
AN
KEBIJAKAN
Pinjaman/
Hibah
Penyaluran
Pinjaman/
Penyaluran hibah
Pembiayaa
n
Obligasi
Daerah
Pasar
Sekunder
Urban-Rural
Lnkg, PSU,
Bahan Bangunan
dan Rekayasa
Ranc. Bangun
•Dekon
•DAK
Perkim
Memperkuat Kapasitas
Pemda dalam
pengembangan
kawasan perumahan
melalui
sistem land banking
Menerbitka
n
PSU Kawasan
 Jaringan air minum;
 Air limbah; (septic tank
komunal);
 Jaringan listrik;
 PJU
PSU Kawasan
 Jalan;
 Drainase.
Bahan Bangunan
• Lokal
Ranc Bangun:
• Arsitektur
lokal
Pemerintah
Daerah
Underlyin
g
Asset
LHB dan
Kewajiban
Pelayanan
Umum
Penugasan khusus
Pemerintah kpd
BUMN untuk
pembangunan
perumahan bagi
MBR dengan
spesifikasi dan
harga sesuai
standar Pemerintah
BUMN/D
PERKIM
Pengembang
Pembangunan
PSU Kawasan
Perkuatan
Perumahan
Swadaya
Tabungan
Perumahan
Nasional
Fasilitas
Likuiditas
Pemberdayaan
Masyarakat &
Bantuan Stimulan
BLU
Pusat
Pembiayaan
Perumahan
PNPM
MANDIRI
PERKIM
Bank / LKNB
Pelaksana
Blended
Financing
KAWASAN PERMUKIMAN
Pembiayaan
Sekunder
Perumahan
Dikelola oleh
Pusat Pengelolaan
Aset (dibawah
Permerintah
Daerah)
LINGKUNGAN HUNIAN
Kredit Konstruksi
dg bunga rendah
Rumah
Swadaya
Rumah Jadi
A
Rusun
Rumah
Sejahtera
Tapak
Milik
Sewa
KPR dan Kredit
Mikro Swadaya
dengan bunga
rendah
A
Masyarakat
SISI PERMINTAAN
PASAR SEKUNDER
PASAR PRIMER
15
V. TABUNGAN PERUMAHAN
TABUNGAN
PERUMAHAN
TABUNGAN
SUKARELA
TABUNGAN
WAJIB
PERUNTUKAN DANA TABUNGAN
PERUMAHAN :
1. Untuk memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi peserta
tabungan
2. Untuk pembelian, pembangunan
dan perbaikan rumah
IURAN DAN KEPESERTAAN TABUNGAN
PERUMAHAN :
1. Setiap PNS, TNI/POLRI , Karyawan
swasta yang berpenghasilan tetap,
karyawan BUMN/D wajib membayar
iuran tabungan perumahan
2. Perusahaan wajib
mengimbangi
iuran tabungan wajib perumahan
bagi Karyawan
3. Pemerintah wajib mengimbangi iuran
tabungan wajib perumahan bagi PNS,
TNI/Polri
PENGELOLAAN
DANA
TABUNGAN
PERUMAHAN hanya dapat diinvestasikan
pada:
1. Lembaga keuangan;
2. Surat berharga yang diperdagangkan
di pasar modal, dan
3. Instrumen keuangan lainnya.
UNDANG-UNDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
MENGAMANATKAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG TABUNGAN PERUMAHAN
16