Transcript Document 9652173

Matakuliah
Tahun
: PBB, BPHTB, BEA METERAI DAN PAJAKPAJAK DAERAH
: 2009
RETRIBUSI DAERAH
Pertemuan 12
Learning Outcomes
Pada akhir pertemuan ini, mahasiswa diharapkan akan
mampu menerangkan pengertian retribusi daerah,
golongan retribusi, penghitungan pelaksanaan dan
pemungutan retribusi, tata cara penghapusan piutang
retribusi yang kadaluarsa dan bagi hasil retribusi.
C2
Bina Nusantara University
3
Outline Materi
•Retribusi Daerah
•Golongan Retribusi
–Retribusi Jasa Umum
–Retribusi Jasa Usaha
–Retribusi Perizinan Tertentu
•Penghitungan dan pelaksanaan pemungutan retribusi
•Kadaluarsa penagihan retribusi
•Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang kadaluarsa
•Bagi Hasil Retribusi Tertentu dari Kabupaten kepada Desa
Bina Nusantara University
4
Retribusi Daerah
Retribusi Daerah (retribusi) adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau badan.
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PERIZINAN
Bina Nusantara University
5
Retribusi Jasa Umum
Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
a.
b.
c.
d.
Retribusi Pelayanan Kesehatan;
Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan;
Retribusi Penggantian Biaya Cetak
KTP dan Akte Catatan Sipil;
Retribusi pelayanan pemakaman dan
Pengabuan Mayat;
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Bina Nusantara University
Retribusi pelayanan parkir di Tepi
Jalan Umum;
Retribusi pelayanan pasar;
Retribusi pengujian kendaraan
bermotor;
Retribusi pemeriksaan alat pemadam
kebakaran;
Retribusi penggantian cetak peta;
Retribusi Pengujian kapal perikanan.
6
Retribusi Jasa Usaha
Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya
dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
a.
Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau
pertokoan;
c. Retribusi Tempat Pelelangan;
d. Retribusi Terminal;
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
f.
Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggarahan/Vila;
Bina Nusantara University
g. Retribusi Penyedotan Kakus;
h.
i.
j.
k.
l.
m.
Retribusi Rumah Potong Hewan;
Retribusi Pelayanan Pelabuhan
Kapal;
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah
Raga;
Retribusi Penyeberangan di atas air;
Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
Retribusi Penjualan Produksi Usaha
Daerah.
7
Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi atas kegiatan tertentu Pemda dalam rangka pemberian izin
kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan
ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.
a.
b.
c.
d.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
Retribusi Izin Gangguan;
Retribusi Izin Trayek.
Bina Nusantara University
8
Tata Cara Pemungutan Retribusi
Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat
Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang
dipersamakan.
Prinsip dalam penetapan tarif retribusi
a.
b.
c.
untuk Retribusi Jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan
Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa ybs,
kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
Untuk Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan utk memperoleh
keuntungan yg layak;
Untuk Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan utk menutup
sebagian atau sama dg biaya penyelenggaraan pemberian izin ybs.
Bina Nusantara University
9
Kadaluarsa Penagihan Retribusi
Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di
bidang retribusi.
Kadaluwarsa penagihan retribusi tertangguh bila:
a.
b.
Diterbitkan Surat Teguran, atau;
Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun
tidak langsung.
Bina Nusantara University
10
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang kadaluarsa
a. Piutang retribusi yang sudah tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat
dihapuskan.
b. Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi
Daerah Propinsi yang sudah kadaluwarsa.
c. Bupati/walikota menetapkan keputusan Penghapusan Piutang
Retribusi Daerah Kabupaten/Kota yg sudah kadaluwarsa.
d. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa
diatur dengan Perda.
Bina Nusantara University
11
Penghitungan dan pelaksanaan pemungutan retribusi
a. Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan
jasa.
b. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 tahun sekali
berdasarkan Perda.
Bina Nusantara University
12
Bagi Hasil Retribusi Kabupaten kepada Desa
• Hasil penerimaan jenis retribusi tertentu Daerah
Kabupaten sebagian diperuntukkan kepada Desa.
• Bagian Desa ditetapkan dengan Perda Kabupaten
dengan memperhatikan askpek keterlibatan Desa dalam
penyediaan layanan tersebut.
• Penggunaan bagian Desa ditetapkan sepenuhnya oleh
Desa.
Bina Nusantara University
13