Transcript Document

PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Muhtar Mahmud
Elemen Penerimaan Daerah




Pendapatan Asli Daerah;
Dana Perimbangan;
Pinjaman Daerah; dan
Lain-lain Penerimaan yang Sah.
Unsur Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Perusahaan Milik Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Lainnya yang Dipisahkan
 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah.




Sumber Andalan PAD
 Pajak Daerah
 Retribusi Daerah
Dasar Hukum Pajak & Retribusi
Daerah
 Undang-Undang No. 28 tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang-Undang
RI No.34 Tahun 2000 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
KEBIJAKAN UMUM
TUJUAN dan KEBIJAKAN
No.
TUJUAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
1
Memperbaiki
Sistim
Pemungutan
Membatasi jenis
pungutan daerah
CLOSED-LIST
2
Penguatan
Local Taxing
Power
Memperluas basis
pungutan daerah
1.
2.
3.
4.
3
4
Meningkatkan
efektivitas
Pengawasan
Mengubah sistim
pengawasan
Memperbaiki
Sistim
Pengelolaan
Meningkatkan
kualitas penggunaan
hasil pajak daerah
1.
2.
1.
2.
3.
MEMPERLUAS OBJEK
MENAMBAH JENIS
MENAIKKAN TARIF
MAKSIMUM
DISKRESI
PENETAPAN TARIF
PENGAWASAN PREVENTIF
DAN KOREKTIF
SANKSI
MEMPERBAIKI BAGI
HASIL PAJAK
MEMPERTEGAS
EARMARKING
MEMPERBAIKI SISTIM
INSENTIF PEMUNGUTAN
1. CLOSED-LIST
1. Daerah tidak boleh memungut pajak
daerah selain yang ditetapkan dalam UU.
2. Daerah tidak boleh memungut retribusi
daerah selain yang tercantum dalam UU
dan PP.
DAFTAR PAJAK DAERAH
PROVINSI
1.
2.
Pajak Kendaraan Bermotor
Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok
KABUPATEN/KOTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Parkir
Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. PBB Perdesaan & Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan
DAFTAR RETRIBUSI DAERAH
1. Retribusi Jasa Umum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Retribusi
Retribusi
Retribusi
Retribusi
Retribusi
Retribusi
Retribusi
Retribusi
Retribusi
Retribusi
Retribusi
Retribusi
Retribusi
Retribusi
Pelayanan Kesehatan
Persampahan/Kebersihan
KTP dan Akte Capil
Pemakaman/Pengabuan Mayat
Parkir di Tepi Jalan Umum
Pelayanan Pasar
Pengujian Kendaraan Bermotor
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Penggantian Biaya Cetak Peta
Pengolahan Limbah Cair
Penyedotan Kakus
Pelayanan Tera/Tera Ulang
Pelayanan Pendidikan
Pengendalian Menara Telekomunikasi
2. Retribusi Jasa Usaha
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Retribusi
Retribusi
Retribusi
Retribusi
Retribusi
Retribusi
Retribusi
Retribusi
Retribusi
Retribusi
Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah
Pasar Grosir/Pertokoan
Tempat Pelelangan
Terminal
Tempat Khusus Parkir
Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa
Rumah Potong Hewan
Pelayanan Kepelabuhanan
Tempat Rekreasi dan Olahraga
Penyeberangan di Air
Penjualan Produksi Usaha Daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan
2. TARIF MAKSIMUM
No.
PAJAK PROVINSI
TARIF MAKSIMUM
1
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

KB Pribadi (Pertama)

KB Pribadi (Kedua, dst)

KB Umum

KB Pemerintah/TNI/POLRI

Alat Berat
10%
1% - 2%
2% - 10%
0,5% - 1%
0,5% - 1%
0,1% - 0,2%
2
BEA




BALIK NAMA KEND BERMOTOR
Penyerahan Pertama
Penyerahan Kedua, dst
Alat Berat (Penyerahan I)
Alat Berat (Penyerahan II,dst)
20%
20%
1%
0,75%
0,075%
3
PAJAK BAHAN BAKAR KEND BERMOTOR
10%**
4
PAJAK AIR PERMUKAAN
10%
5
PAJAK ROKOK
10%
**Tarif PBB-KB yang ditetapkan dalam Perda dapat diubah dengan Perpres (s/d 31 Desember 2012)
PAJAK KABUPATEN/KOTA
TARIF MAKSIMUM
1.
Pajak Hotel
10%
2.
Pajak Restoran
10%
3.
Pajak Hiburan
75%
4.
Pajak Reklame
25%
5.
Pajak Penerangan Jalan
10%
6.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
25%
7.
Pajak Parkir
30%
8.
Pajak Air Tanah
20%
9.
Pajak Sarang Burung Walet
10%
10. BPHTB
11. PBB Perdesaan & Perkotaan
5%
0,3%
3. PENETAPAN TARIF
TARIF PAJAK DAERAH
1. Tarif efektif ditetapkan dalam Peraturan Daerah
2. Tarif efektif tidak boleh melampaui tarif
maksimum yang ditetapkan dalam UU 28/2009
TARIF RETRIBUSI DAERAH
1. Tarif Retribusi Daerah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah
2. Tarif Retribusi ditetapkan sesuai prinsip dan
sasaran penetapan tarif untuk masing-masing
golongan retribusi.
4. PENGAWASAN
KETENTUAN PEMUNGUTAN PDRD
1. Raperda PDRD dievaluasi oleh Pemerintah
2. Hasil evaluasi Raperda digunakan oleh daerah untuk menyempurnakan
Raperda sebelum ditetapkan menjadi Perda
3. Perda yang telah ditetapkan disampaikan kepada Menteri Keuangan dan
Menteri Dalam Negeri
4. Perda yang sudah dibatalkan Pemerintah, harus dihentikan
SANKSI
pemungutannya.
1.
2.
3.
Atas pelanggaran ketentuan PDRD dikenakan SANKSI.
Bentuk Sanksi:
a. Penundaan Dana Perimbangan
b. Pemotongan Dana Perimbangan
c. Restitusi (Pengembalian)
Tatacara Pengenaan sanksi diatur dalam PMK 11/PMK.07/2010.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
Nomor 11/PMK.07/2010
TENTANG SANKSI
No.
1.
Jenis Pelanggaran
Pelanggaran Prosedur
(Administratif):
Bentuk dan Besaran
Sanksi
Pengenaan Sanksi
Pencabutan Sanksi
5. BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
JENIS PAJAK
PEMBAGIAN
Provinsi
Kabupaten/Kota
1. PKB
70%
30%
2. BBN-KB
70%
30%
3. PBB-KB
30%
70%
4. Pajak Air
Permukaan
50%
20%*
50%
80%*
5. Pajak Rokok
30%
70%
*) untuk air permukaan yang berada hanya pada 1 kabupaten/kota
6. EARMARKING
JENIS PAJAK
Porsi
Penerimaan
Peruntukan
1.
PKB
Minimal Pembangunan dan/atau
10%
pemeliharaan jalan serta
peningkatan moda dan sarana
transportasi umum.
2.
Pajak Rokok
Minimal Pelayanan kesehatan masyarakat
50%
dan
penegakan hukum.
3. Pajak Penerangan
Sebagian Penyediaan penerangan jalan.
7. INSENTIF PEMUNGUTAN
1. Insentif Pemungutan diberikan kepada
instansi yang memungut PDRD
atas dasar kinerja tertentu.
2. Ditetapkan dalam APBD
3. Diatur lebih lanjut dalam PP
8. Masa Berlaku
No.
1
2
3
4
Jenis Pajak Daerah Tanggal Berlaku
UU 28/2009
BPHTB
PBB Pedesaan &
Perkotaan
Pajak Rokok
Keterangan
01-01-2010
Raperda harus
didasarkan pada UU
28/2009
01-01-2011
Perda sudah harus
ditetapkan sebelum
01-01-2011
01-01-2014
Daerah yg telah siap
dapat memungut PBBPP sebelum 01-012014
01-01-2014
Perda dapat
ditetapkan sebelum
01-01-2014
PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH BARU
JENIS PAJAK BARU (Provinsi)
Pajak Rokok
Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok.
Objek Pajak
Subjek Pajak
Wajib Pajak
Konsumsi rokok (sigaret, cerutu, dan rokok
daun),
kecuali rokok yang tidak dikenai cukai
berdasarkan
peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
Konsumen rokok
Pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir
rokok yang
memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha
Barang
23
Kena Cukai.
PENGALIHAN PAJAK PROVINSI (Kabupaten/Kota)
Pajak Air Tanah
Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah
Objek Pajak
Subjek Pajak
Wajib Pajak
Tarif
Pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah
Orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah.
Orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah.
Maksimum 20% dari Nilai Jual Air
24
JENIS PAJAK BARU (Kabupaten/Kota)
Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
Objek Pajak
Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung
walet, kecuali yang telah dikenakan PNBP.
Subjek Pajak
Orang pribadi atau badan yang melakukan
pengambilan dan/atau mengusahakan sarang
burung walet.
Wajib Pajak
Orang pribadi atau badan yang melakukan
pengambilan dan/atau mengusahakan sarang
burung walet.
Tarif
25
Maksimum 10% dari nilai jual sarang burung walet
PENGALIHAN PAJAK PUSAT (Kabupaten/Kota)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan &
Perkotaan
1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
Objek Pajak
Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan dan pertambangan.
Subjek Pajak
Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai
suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas
bumi, dan arau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh26
manfaat atas bangunan.
PENGALIHAN PAJAK PUSAT (Kabupaten/Kota)
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Objek Pajak
Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Subjek Pajak
Orang pribadi atau badan yang memperoleh
hak atas tanah dan/atau bangunan.
Wajib Pajak
Orang pribadi atau badan yang memperoleh
hak atas tanah dan/atau bangunan.
Tarif
Maksimum 5% dari nilai perolehan objek pajak
(NPOP)
27
JENIS RETRIBUSI BARU
RETRIBUSI
PELAYANAN TERA / TERA ULANG
Objek Retribusi Tera dan Tera Ulang adalah
a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan
perlengkapannya.
b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tujuan
Tarif
Melindungi kepentingan umum agar masyarakat
memperoleh barang dengan takaran dan kualitas yang
sesuai dengan kesepakatan.
Didasarkan pada biaya penyediaan jasa, dengan
memperhatikan:
• Kemampuan masyarakat
• Aspek keadilan
• Efektivitas pengendalian pelayanan
28
JENIS RETRIBUSI BARU
RETRIBUSI
PELAYANAN PENDIDIKAN
Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah
daerah.
Tujuan
Untuk kesinambungan dan peningkatan kualitas
pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah, di luar pendidikan dasar dan
menengah.
Tarif
Didasarkan pada biaya penyediaan jasa, dengan
memperhatikan:
• Kemampuan masyarakat
• Aspek keadilan
• Efektivitas pengendalian pelayanan
29
JENIS RETRIBUSI BARU
RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah
pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan
memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan
umum.
Tujuan
Untuk memberikan tanggungjawab kepada
Pemerintah Daerah dalam penataan dan
pengamanan menara telekomunikasi.
Tarif
Ditetapkan paling tinggi 2% dari nilai jual objek
30
pajak yang digunakan sebagai dasar
JENIS RETRIBUSI BARU
RETRIBUSI
IZIN USAHA PERIKANAN
Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah Pemberian kepada orang pribadi atau
badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
Tujuan
Untuk meningkatkan pelayanan dan pengendalian kegiatan di
bidang perikanan secara terus menerus dengan kualitas yang
lebih baik.
Tarif
Didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh
biaya penyelenggaraan pemberian izin.
Pertimbangan:
Seluruh kewenangan perizinan dan pungutannya telah diserahkan ke daerah.
31
PENUTUP
BEBERAPA PEMIKIRAN
1. Satu Perda dapat mengatur lebih dari satu jenis
pungutan:
Misal : Satu Perda untuk pajak daerah
Satu Perda untuk retribusi daerah
2. Perda PDRD sebaiknya diberlakukan pada awal tahun
anggaran, khususnya untuk jenis pajak yang dialihkan
dari provinsi atau pusat.
3. Penetapan tarif seyogyanya didasarkan pada kajian yang
mendalam, sehingga tidak menurunkan pendapatan
dan/atau tidak membebani masyarakat/dunia usaha.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PERAN PEMERINTAH
Melakukan sosialisasi dan Pembinaan mengenai PDRD
Merumuskan Peraturan Pelaksanaan UU PDRD
Memberikan bimbingan teknis PDRD
Memberikan pelatihan di bidang PDRD
(BPHTB dan PBB-PP)
Memberikan fasilitasi untuk kelancaran pemungutan
PDRD
Melakukan pengawasan atas pemungutan PDRD
HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN DAERAH
1.
2.
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya dapat dipungut dengan menetapkan
Peraturan Daerah.
Persiapan untuk memungut jenis, objek dan tarif baru (2010):
a. Menyusun Perda:
- objek baru (pajak hotel, pajak restoran, PKB, BBN-KB)
- tarif baru (pajak parkir, pajak hiburan, mineral bukan logam dan batuan,
PKB, BBN-KB, PBB-KB)
- jenis pajak baru (BPHTB )
b. Menyediakan anggaran untuk penyusunan perda.
3. Persiapan untuk memungut PBB-Perdesaan & Perkotaan (2010-2013):
4. Menginventarisir seluruh perda-perda PDRD untuk disesuaikan dengan UU
Nomor 28 Tahun 2009 (2010-2011).
5. Mengkaji potensi pajak dan retribusi di daerahnya (2010-2013):
(untuk penetapan jenis pajak dan retribusi, tarif yang sesuai daya pikul masyarakat,
kebijakan khusus / insentif untuk investasi).
Terima Kasih