Transcript - Akuntansi Keuangan Sektor Publik dan Manajemen

Strategi Optimalisasi Pajak dan
Retribusi Sebagai Sumber Pendapatan
Asli Daerah
Oleh: Muhtar Mahmud
Nama
Drs. Muhtar,M. Si
Tempat & Tgl Lahir
Bima, 13 Septeber 1966
Pendidikan
S1 Akuntansi UNM, S2
Keuda UGM
Keluarga
1 isteri 3 anak
Alamat
Benowo Jaten Kranyar
Surakarta
Telepon
0271-821650-08122687386081548590636
E-mail
[email protected];
[email protected];
[email protected]
Elemen Penerimaan Daerah




Pendapatan Asli Daerah;
Dana Perimbangan;
Pinjaman Daerah; dan
Lain-lain Penerimaan yang Sah.
Unsur Pendapatan Asli Daerah





Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Perusahaan Milik Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Lainnya yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah.
Sumber Andalan PAD


Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Dasar Hukum Pajak & Retribusi
Daerah

Undang-Undang No. 28 tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang-Undang
RI No.34 Tahun 2000 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
Jenis Pajak Propinsi




Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di
Atas Air, dengan tarif maksimum 5%.
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan di Atas Air, dengan tarif maksimum
10%.
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
dengan tarif maksimum 5%.
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Bawah Tanah dan Air Permukaan, dengan tarif
maksimum 20%.
Bagian Pajak Propinsi Untuk
Kabupaten/Kota



Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan kepada
Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30%;
Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit
70%;
Hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Bawah Tanah dan Air Permukaan diserahkan kepada
Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70%.
Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri
atas:







Pajak Hotel, dengan tarif maksimum 10%.
Pajak Restoran, dengan tarif maksimum 10%.
Pajak Hiburan, dengan tarif maksimum 35%.
Pajak Reklame, dengan tarif maksimum 25%.
Pajak Penerangan Jalan, dengan tarif
maksimum 10%.
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,
dengan tarif maksimum 20%.
Pajak Parkir, dengan tarif maksimum 20%.
Jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi
tiga golongan, yaitu:



Retribusi Jasa Umum
Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi Jasa Umum
Kriteria Retribusi Jasa Umum








Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi
Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi;
Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan
yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani
kepentingan dan kemanfaatan umum;
Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;
Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai
penyelenggaraannya;
Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan
Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan
tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum
adalah:










Retribusi Pelayanan Kesehatan;
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akte Catatan Sipil;
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Retribusi Pelayanan Pasar;
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria
sebagai berikut:


Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat
bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan
Tertentu; dan
Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat
komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor
swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta
yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan
secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:













Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
Retribusi Tempat Pelelangan;
Retribusi Terminal;
Retribusi Tempat Khusus Parkir;
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
Retribusi Penyedotan Kakus;
Retribusi Rumah Potong Hewan;
Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
Retribusi Penjualan Produksi Daerah.
Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria
sebagai berikut:



perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan
yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas
desentralisasi;
perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna
melindungi kepentingan umum; dan
biaya yang menjadi beban daerah dalam
penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk
menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut
cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi
perizinan.
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu
adalah:




Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
Retribusi Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol;
Retribusi Izin Gangguan;
Retribusi Izin Trayek
Objek Retribusi Daerah



Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau
diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan
dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau badan.
Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.
Subjek Retribusi Daerah



Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau
badan yang mengunakan/menikmati pelayanan
jasa umum yang bersangkutan.
Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau
badan yang menggunakan/menikmati
pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang
pribadi atau badan yang memperoleh izin
tertentu dari Pemerintah Daerah
Prinsip dan sasaran penetapan tarif
jenis Retribusi Daerah sebagai berikut:



Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan
mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan;
Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana
keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta
sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada
harga pasar;
untuk Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan
untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi dan Tata
Cara Penghapusan Piutang
Retribusi Yang Kadaluwarsa




Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh
Kepala Daerah.
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat
dihapuskan.
Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Propinsi dan Piutang
Retribusi Daerah Kabupaten/Kota yang sudah kadaluwarsa
dilakukan dengan Keputusan yang masing-masing
ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.
Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah
kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Permasalahan Umum Pemerintah
Daerah










Ketidakcukupan sumber daya finansial
Minimnya jumlah pegawai yang memiliki ketrampilan dan keahlian
Sistem pengendalian manajemen yang tidak memadai
Rendahnya produktivitas pegawai
Inefisiensi
Infrastruktur yang kurang mendukung
Lemahnya perangkat hukum (aparat penegak hukum dan peraturan
hukum) serta kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum
Adanya benturan budaya (SARA) yang destruktif
Budaya rent seeking behaviour serta Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN)
Lemahnya akuntabilitas publik
Masalah yang dihadapi pemerintah
daerah terkait dengan kurangnya
sumber daya finansial antara lain:





Tingginya tingkat kebutuhan daerah (fiscal need) sementara
penerimaan daerah (fiscal capasity) tidak cukup untuk membiayai
kebutuhan daerah, sehingga keadaan tersebut menimbulkan fiscal
gap;
Kualitas pelayanan publik yang masih memprihatinkan sehingga
menyebabkan beberapa produk pelayanan publik yang sebenarnya
bisa dijual ke masyarakat melalui charging for service direspon
secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan
masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah;
Rendahnya kualitas sarana dan prasarana (seperti: jalan, pasar,
terminal, dan sebagainya) sehingga menyebabkan kelesuan
ekonomi daerah;
DAU dari pemerintah pusat yang tidak mencukupi; dan
Belum diketahui potensi PAD yang mendekati kondisi riil.
Strategi Optimalisasi Pajak dan
Retribusi Daerah

Adalah desaign cara atau sistem dalam
rangka meningkatkan perolehan pajak dan
retribusi sebagai unsur pokok pembentuk
PAD.
Kebijakan dan strategi yang dapat
ditempuh pemerintah daerah untuk
meningkatkan PAD, antara lain:





Menghitung potensi PAD yang riil dimiliki
daerah;
Evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah;
Menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
sebagai pajak daerah;
Memperbaiki sistem perpajakan daerah; dan
Optimalisasi peran BUMD dan BUMN.
Menghitung Potensi PAD


Untuk mengoptimalkan penerimaan PAD,
langkah pertama yang harus dilakukan
pemerintah daerah adalah menghitung
potensi Pendapatan Asli Daerah secara
sistematis.
Tidak diketahuinya potensi PAD
menyebabkan lemahnya perencanaan
anggaran.
Fokus Optimalisasi Retribusi Di
daerah




Retribusi Pasar
Retribusi Terminal
Retribusi Parkir
Beberapa kab/Kota Dominan Retribusi RS


Lemahnya perencanaan anggaran seringkali
memunculkan senjangan anggaran (budgetary
slack) baik positif maupun negatif (Mardiasmo,
1999).
Untuk meminimalkan budgetary slack, maka
peran DPRD sangat penting terutama dalam
mengevaluasi target PAD yang diajukan
pemerintah daerah dibandingkan dengan potensi
PAD yang dimiliki daerah.
Evaluasi Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Masih banyak yang beranggapan bahwa
otonomi daerah berarti pemerintah daerah
harus mencukupi kebutuhan daerahnya
dengan Pendapatan Asli Daerahnya sendiri

Harus dipahami bahwa otonomi daerah tidak
berarti eksploitasi daerah untuk menghasilkan
PAD setinggi-tingginya. Jika otonomi diartikan
sebagai eksploitasi PAD, maka justru masyarakat
daerahlah yang akan terbebani. Maksimisasi PAD
akan berimplikasi pada peningkatan pungutan
pajak daerah dan retribusi daerah, karena
penyumbang terbesar PAD adalah dua komponen
tersebut.
Kebijakan untuk tidak menambah
pungutan pajak dan meningkatkan
retribusi didasarkan atas beberapa
pertimbangan.


Pertama, pungutan retribusi langsung
berhubungan dengan masyarakat
pengguna layanan publik (public service).
Kedua, investor akan lebih bergairah
melakukan investasi di daerah apabila
terdapat kemudahaan sistem perpajakan di
daerah.
Kriteria Pajak untuk dikembangkan








Bersifat pajak dan bukan retribusi;
Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah
Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas
yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah
Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan
kepentingan umum;
Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau
objek pajak Pusat;
Potensinya memadai;
Tidak memberikan dampak yang negatif terhadap perekonomian;
Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
Menjaga kelestarian lingkungan
Terima Kasih