Transcript Materi_14-15_UU_PDRD_2009
PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
(UU Nomor 28 Tahun 2009)
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Oktober 2009
LATAR BELAKANG
KONDISI DI AWAL ERA OTONOMI DAERAH
1.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah Peranan PAD dalam APBD: Provinsi Kabupaten/Kota 2. Basis pajak daerah sangat terbatas. : 51% : 7% 3.
Jenis pungutan daerah yang memenuhi kriteria pajak daerah memiliki potensi yang relatif kecil.
Daerah diberi kewenangan yang besar untuk memungut PDRD ”open-list” 4. Pengawasan pungutan daerah kurang efektif.
Sistem pengawasan bersifat ”Represif” Tidak ada sanksi bagi yang melanggar.
1.
2.
3.
LATAR BELAKANG
IMPLIKASI DI DAERAH
Daerah berlomba-lomba menambah jenis pungutan daerah untuk meningkatkan PAD Timbul banyak Pungutan Daerah yang ’bermasalah’:
Perda bertentangan dengan peraturan per-UU-an Perda bertentangan dengan kepentingan umum Perda yang sudah dibatalkan tetap dipungut Pungutan didasarkan pada Keputusan Kepala Daerah Pungutan tanpa dasar hukum Dampak:
Kepastian hukum kurang
Memberikan beban berlebihan bagi masyarakat Menghambat kegiatan investasi di daerah
LATAR BELAKANG
TUJUAN PERUBAHAN UU PDRD 1. Memperbaiki sistim pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Penguatan perpajakan daerah (local taxing empowerment) 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah 4. Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
No.
1
TUJUAN Sistim Pemungutan
2 3
POKOK-POKOK PERUBAHAN
Local Taxing Power Sistim Pengawasan UU 28/2009 1. Mengubah sistim pemungutan pajak dan retribusi daerah.
2.
3.
4.
5.
Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah Menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah 6.
7.
Mengubah sistim pengawasan.
Mengenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan PDRD
4
Sistim Pengelolaan 8.
Bagi Hasil Pajak Provinsi 9.
Earmarking 10. Insentif Pemungutan
SISTIM PEMUNGUTAN
1. SISTIM PEMUNGUTAN
UU 34/2000
Open-List: 1.
Provinsi boleh menambah jenis retribusi daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU.
2.
Kabupaten/Kota boleh menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU.
UU 28/2009
Closed List: 1.
Daerah tidak boleh memungut selain yang ditetapkan dalam UU.
pajak daerah 2.
Daerah tidak boleh memungut retribusi daerah selain yang tercantum dalam UU dan PP.
LOCAL TAXING POWER 1.
2.
2a. PERLUASAN OBJEK PAJAK
PAJAK PROPINSI
UU 28/2009
Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Termasuk kendaraan pemerintah (Pusat & Daerah) Termasuk kendaraan pemerintah (Pusat & Daerah) PAJAK KABUPATEN/KOTA 1.
Pajak Restoran 2.
Pajak Hiburan UU BARU Termasuk katering/jasa boga (sebelumnya PPN) Termasuk permainan golf dan bowling.
LOCAL TAXING POWER
2b. PERLUASAN OBJEK RETRIBUSI
RETRIBUSI DAERAH
UU 28/2009
1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 2. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 3. Retribusi Ijin Gangguan Termasuk kendaraan di air Termasuk pemeriksaan alat alat penanggulangan kebakaran dan keselamatan jiwa Termasuk berbagai retribusi yang terkait dengan lingkungan
LOCAL TAXING POWER
3a. PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH
Daerah
Propinsi
UU 34/2000
1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
UU 28/2009
1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok
Daerah
Kabupaten/ Kota
UU 34/2000
1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Parkir 7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C LOCAL TAXING POWER 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
UU 28/2009
Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet PBB Pedesaan & Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
LOCAL TAXING POWER
3b. PENAMBAHAN JENIS RETRIBUSI DAERAH
Retribusi Jasa Umum UU 34/2000 UU 28/2009 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Capil Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 9.
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 10. Retribusi Pengujian Kapal
Perikanan
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.
Retribusi Persampahan/Kebersihan 3.
4.
Retribusi KTP dan Akte Capil Retribusi Pemakaman/Pengabuan Mayat 5.
6.
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pelayanan Pasar 7.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 11. Retribusi Penyedotan Kakus 12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair 13. Retribusi Pelayanan Pendidikan 14.
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
LOCAL TAXING POWER
Retribusi Jasa Usaha
UU 34/2000 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Retribusi Tempat Pelelangan Retribusi Terminal Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Retribusi Penyeberangan di Air Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
UU 28/2009
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Retribusi Tempat Pelelangan Retribusi Terminal Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Retribusi Penyeberangan di Air Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
LOCAL TAXING POWER
Retribusi Perizinan Tertentu
UU 34/2000 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 3. Retribusi Izin Gangguan 4. Retribusi Izin Trayek
UU 28/2009
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 3. Retribusi Izin Gangguan 4. Retribusi Izin Trayek 5. Retribusi Izin Usaha Perikanan
No.
1 2 LOCAL TAXING POWER
4. TARIF MAKSIMUM
PAJAK PROPINSI UU-34/2000 UU 28/2009
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
KB Pribadi (Pertama) KB Pribadi (Kedua, dst) KB Umum/Pem/TNI/POLRI Alat Berat BEA BALIK NAMA KEND BERMOTOR
Penyerahan Pertama Penyerahan Kedua, dst Alat Berat (Penyerahan I) Alat Berat (Penyerahan II,dst) 5% 10% 10% 1% - 2% 2% - 10% 0,5% - 1% 0,1% - 0,2% 20% 20% 1% 0,75% 0,075% 3 PAJAK BAHAN BAKAR KEND BERMOTOR 5% 10%** 4 PAJAK AIR PERMUKAAN 20% 10% 5 PAJAK ROKOK 10% **Tarif PBB-KB yang ditetapkan dalam Perda dapat diubah dengan Perpres (dalam jangka waktu 3 tahun)
PAJAK KABUPATEN/KOTA
1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet 10. BPHTB 11. PBB Pedesaan & Perkotaan
UU-34/2000
10% 10% 35% 25% 10% 20% LOCAL TAXING POWER
UU 28/2009
10% 10% 75% 25% 10% 25% 20% 20% 30% 20% 10% 5% 0,3%
No .
1
Tarif
Pajak Provinsi
LOCAL TAXING POWER
5. PENETAPAN TARIF UU 34/2000 UU 28/2009
Ditetapkan dengan PP (diberlakukan seragam di seluruh Indonesia) Ditetapkan dengan Perda (tidak boleh melampaui UU) 2 3 Pajak Kabupaten/Kota Retribusi Daerah Ditetapkan dengan Perda (tidak boleh melampaui UU) Ditetapkan dengan Perda (sesuai prinsip dan sasaran penetapan tarif untuk masing-masing golongan retribusi) Ditetapkan dengan Perda (tidak boleh melampaui UU) Ditetapkan dengan Perda (sesuai prinsip dan sasaran penetapan tarif untuk masing-masing golongan retribusi)
No.
PENGAWASAN
6. PENGAWASAN UU 34/2000 UU 28/2009
1 Pengawasan bersifat : REPRESIF 2 Pembatalan oleh Mendagri dengan pertimbangan Menkeu.
Pengawasan bersifat : PREVENTIF, dan - KOREKTIF Pembatalan oleh Presiden , o diusulkan oleh Mendagri o berdasarkan rekomendasi Menkeu .
PENGAWASAN
No.
7. SANKSI UU 34/2000
1 Tidak mengatur sanksi.
UU 28/2009
Mengatur sanksi, berupa: o Penundaan, atau o Pemotongan dana perimbangan.
PENGELOLAAN JENIS PAJAK
1. PKB
8. BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
UU 34/2000
Provinsi Kab/Kota 70% 30%
UU 28/2009
Provinsi Kab/Kota 70% 30% 2. BBN-KB 70% 30% 70% 30% 3. PBB-KB 4. Pajak Rokok 30% 70% 30% 30% 70% 70% 5. Pajak Air Permukaan 30% 70% 50% 20%*
*) untuk air permukaan yang berada hanya pada 1 kabupaten/kota
50% 80%*
JENIS PAJAK
1. PKB
PENGELOLAAN
9. EARMARKING
Porsi
Penerimaan
Peruntukan
Minimal 10% Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
2. Pajak Rokok 3. Pajak Penerangan Jalan Minimal 50% Pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. Sebagian Penyediaan penerangan jalan.
1 2
PENGELOLAAN
10. INSENTIF PEMUNGUTAN
No. UU 34/2000 PP 65/2001 UU 28/2009
- - Biaya Pemungutan Pajak Daerah maksimum 5% - - 1.
2.
3.
Insentif Pemungutan diberikan kepada instansi yang memungut PDRD atas dasar kinerja tertentu.
Ditetapkan dalam APBD Diatur lebih lanjut dalam PP
LAIN-LAIN No.
11. Masa Berlaku
Jenis Pajak Daerah Tanggal Berlaku Keterangan
1 2
UU 28/2009
BPHTB 01-01-2010 01-01-2011 3 4 PBB Pedesaan & Perkotaan Pajak Rokok 01-01-2014 01-01-2014
8 9 6 7 No.
1 2 3 4 5
LAIN-LAIN
Produk Hukum
12. Peraturan Pelaksanaan
Tentang PP PP PP PMK PMK PMK PMK Permendagri PB Menkeu & Mendagri Sistim pemungutan pajak daerah Tatacara pemberian insentif pemungutan PDRD Penetapan retribusi daerah tambahan Tatacara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok Badan atau perwakilan internasional yang dikecualikan sebagai subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan Badan atau perwakilan internasional yang dikecualikan sebagai subjek BPHTB Tatacara pelaksanaan sanksi pelanggaran ketentuan PDRD Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Tahapan pengalihan PBB Perdesaan & Perkotaan dan BPHTB menjadi pajak daerah Keterangan 2010 2010 Sesuai kebutuhan 2010 2010 2010 2009 Setiap tahun 2010
IMPLIKASI FISKAL
Proyeksi Penerimaan Propinsi Berdasarkan UU 34/2000 Provinsi No. Pajak 1 PKB 2 BBNKB 3 PBBKB 4 Pajak ABT-APU Total Pajak No. Retribusi 1 Retribusi 2 Retribusi tambahan Total Retribusi Bagi Hasil Pajak untuk Kab/Kota Pajak Provinsi Setelah Bagi Hasil PAD APBD PAD/APBD PAD setelah Bagi Hasil/APBD 2009 2010 13,337.02 14,686.04 13,826.49 15,023.39 7,744.94 8,709.29 664.99 741.49 35,573.44 39,160.22 2011 16,035.06 16,220.30 17,417.20 9,673.63 10,637.98 817.99 2012 17,384.09 894.50 42,746.99 46,333.76 2013 18,733.11 18,614.11 11,602.32 971.00 49,920.53 2014 20,082.13 19,811.01 12,566.66 1,047.50 53,507.30 2009 1,986.39 364.60 2,350.99 2010 2,189.89 401.95 2,591.83 2011 2,393.38 439.30 2,832.68 2012 2,596.87 476.65 3,073.52 2013 2,800.37 514.00 3,314.37 2014 3,003.86 551.35 3,555.21 14,036.01 15,528.38 17,020.75 18,513.12 20,005.49 21,497.86 21,537.44 23,631.84 25,726.24 27,820.64 29,915.05 32,009.45 43,587.34 47,814.31 50.20 50.82 52,041.28 51.35 56,268.24 51.80 60,495.21 86,826.55 94,090.18 101,353.80 108,617.42 115,881.05 123,144.67 52.20 64,722.18 52.56 Asumsi: 1. Pertumbuhan penerimaan 10%/tahun.
2. Semua daerah menerapkan tarif maksimum 34.03 34.31 34.55 34.76 34.94 35.10
Proyeksi Penerimaan Propinsi Berdasarkan
UU 28/2009 Provinsi No. Pajak
1 PKB 2 BBNKB 3 PBBKB 4 Pajak Air Permukaan 5 Pajak Rokok
Total Pajak 2009
13,337.02
2010
18,957.20 13,826.49 17,528.72 7,744.94 12,487.86 664.99 519.05 -
35,573.44 49,492.82 2011
20,698.56 18,925.22 13,870.59 572.60 -
54,066.97 2012
22,439.92 20,321.72 15,253.32 626.15 -
58,641.11 2013
24,181.28 21,718.22 16,636.05 679.70 -
63,215.25 2014
25,922.64 23,114.72 18,018.79 733.25 5,000.00
72,789.40 No. Retribusi
1 Retribusi 2 Retribusi tambahan
Total Retribusi Bagi Hasil Pajak untuk Kab/Kota 2009
1,986.39 364.60
2,350.99 2010
2,189.89 401.95
2,591.83 2011
2,393.38 439.30
2,832.68 2012
2,596.87 476.65
3,073.52 2013
2,800.37 514.00
3,314.37 2014
3,003.86 551.35
3,555.21 13,903.01 19,946.80 21,882.85 23,818.89 25,754.94 31,190.98 Pajak Provinsi Setelah Bagi Hasil PAD APBD PAD/APBD PAD setelah Bagi Hasil/APBD 21,670.44 29,546.02 32,184.12 34,822.22 37,460.32 41,598.41 43,587.34 86,826.55 50.20 34.19 58,146.92 63,361.26 68,575.59 73,789.93 84,004.27 94,090.18 101,353.80 108,617.42 115,881.05 123,144.67 61.80 40.60 62.51 40.92 63.13 41.21 63.68 41.45 68.22 42.89
Asumsi: 1. Pertumbuhan penerimaan 10% pertahun.
2. Semua daerah menerapkan tarif maksimum
Proyeksi Penerimaan Kabupaten/Kota Berdasarkan UU 34/2000
No. Pajak Kabupaten Kota
1 Pajak Hotel dan Restoran 2 Pajak Hiburan 3 Pajak Reklame 4 Pajak Penerangan Jalan 5 Pajak Bahan Galian Golongan C 6 Pajak parkir 7 Lain-lain
Total Pajak 2009
1,541.74 214.97 401.44 2,205.19 137.09 109.00 89.11
4,698.56 2010
1,653.58 236.57 446.07 2,346.36 130.07 124.66 83.35
5,020.65 2011
1,765.42 258.16 490.69 2,487.53 123.05 140.31 77.58
5,342.74 2012
1,877.26 279.76 535.31 2,628.70 116.03 155.96 71.82
5,664.83 2013
1,989.09 301.36 579.93 2,769.87 109.00 171.61 66.05
5,986.92 2014
2,100.93 322.95 624.56 2,911.04 101.98 187.27 60.29
6,309.01 No. Retribusi
1 Retribusi 2 Retribusi tambahan
Total Retribusi Bagi Hasil Pajak Propinsi PAD + Bagi Hasil Pajak Propinsi PAD APBD PAD/APBD (PAD + Bagi Hasil)/APBD 2009
5,663.46 489.88
6,153.34 2010
6,199.94 522.30
6,722.24 2011
6,736.42 554.72
7,291.15 2012
7,272.90 587.14
7,860.05 2013
7,809.38 619.57
8,428.95 2014
8,345.87 651.99
8,997.85 14,036.01 15,528.38 17,020.75 18,513.12 20,005.49 21,497.86 31,433.93 34,454.86 37,475.78 40,496.71 43,517.64 46,538.56 17,397.92 18,926.48 20,455.04 21,983.59 23,512.15 25,040.71 233,383.44 253,867.74 274,352.04 294,836.34 315,320.64 335,804.94 7.455 13.469 7.455 13.572 7.456 13.660 7.456 13.735 7.457 13.801
Asumsi: 1. Pertumbuhan penerimaan
7.457 13.859
10% pertahun.
2. Semua daerah menerapkan tarif maksimum
Proyeksi Penerimaan Kabupaten/Kota Berdasarkan
UU 28/2009 No. Pajak Kabupaten Kota 1 Pajak Hotel dan Restoran 2 3 Pajak Hiburan Pajak Reklame 4 5 6 7 Pajak Penerangan Jalan Pajak Bahan Galian Golongan C Pajak parkir Lain-lain 8 9 Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet 10 PBB Pedesaan dan Perkotaaan 11 BPHTB Total Pajak 2009 1,541.74 214.97 401.44 2,205.19 137.09 109.00 89.11 4,698.56 2010 1,818.94 295.71 446.07 2,346.36 162.58 186.98 222.45 100.00 5,579.09 2011 1,941.96 322.70 490.69 2,487.53 153.81 210.46 245.40 100.00 6,664.00 12,616.55 2012 2,064.98 349.70 535.31 2,628.70 145.03 233.94 268.35 100.00 7,930.16 14,256.17 2013 2,188.00 376.69 579.93 2,769.87 136.26 257.42 291.30 100.00 9,436.89 16,136.36 No. Retribusi 1 Retribusi 2 3 Retribusi tambahan Retribusi Pengendalian Menara 4 5 6 7 Retribusi Izin Usaha Perikanan Retribusi Pelayanan Pendidikan Retribusi Tera Retribusi Izin Gangguan Total Retribusi 2009 5,663.46 489.88 20.00 50.00 547.00 6,153.34 2010 6,199.94 522.30 30.00 20.00 10.00 50.00 615.99 6,722.24 2011 6,736.42 554.72 33.00 22.00 11.00 55.00 862.39 7,291.15 2012 7,272.90 587.14 36.30 24.20 12.10 60.50 1,034.87 7,860.05 2013 7,809.38 619.57 39.30 26.62 13.31 66.55 1,138.35 8,428.95 Bagi Hasil Pajak Propinsi PAD + Bagi Hasil Pajak Propinsi PAD APBD PAD/APBD (PAD + Bagi Hasil)/APBD 13,903.01 31,300.93 19,946.80 39,431.73 21,882.85 49,611.70 17,397.92 233,383.44 7.45 13.41 19,484.93 253,867.74 7.68 15.53 27,728.85 274,352.04 10.11 18.08
Asumsi: 1. Pertumbuhan penerimaan 10% pertahun.
2. Semua daerah menerapkan tarif maksimum
23,818.89 54,393.83 30,574.94 294,836.34 10.37 18.45 25,754.94 59,416.53 33,661.59 315,320.64 10.68 18.84 2014 2,311.02 403.69 624.56 2,911.04 127.48 280.90 314.25 100.00 12,222.05 11,229.90 30,524.88 2014 8,345.87 651.99 43.92 29.28 14.64 73.21 1,252.19 8,997.85 31,190.98 80,447.56 49,256.58 335,804.94 14.67 23.96
IMPLIKASI SOSIAL DAN EKONOMI 1. Menjamin ketersediaan anggaran untuk: a. pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; b. meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum dalam rangka pengawasan peredaran rokok illegal.
2. Meningkatkan kepastian hukum. 3. Meningkatkan pelayanan publik