Transcript pembiayaan kota - Universitas Brawijaya

PEMBIAYAAN KOTA
MANAJEMEN KOTA
JOHANNES PARLINDUNGAN, ST., MT.
E-mail : [email protected]
Blog : http://johannes.lecture.ub.ac.id/
JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH dan KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
KINERJA PELAYANAN UMUM
VOLUME PEKERJAAN (WORKLOAD MEASURES)
• MEMBANDINGKAN ANTARA VOLUME OUTPUT DENGAN JUMLAH
SUMBER DAYA.
• AMBANG BATAS DAN KAPASITAS PELAYANAN.
VOLUME EKONOMIS (ECONOMIC MEASURES)
• MENUNJUKKAN JUMLAH DANA YANG TERBUANG ATAU
PEMBOROSAN DAN PEMBENGKAKAN BIAYA DARI PENYEDIAAN
SUATU LAYANAN PUBLIK.
MANAJEMEN KOTA - JP
NURMANDI (1999)
2
EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS
• EFISIENSI : RASIO MINIMAL ANTARA INPUT DENGAN OUTPUT
• EFEKTIFITAS : TINGKAT PENCAPAIAN PADA TUJUAN ORGANISASI.
KESAMAAN (EQUITY)
• KESAMAAN AKSES SETIAP GOLONGAN PADA SUATU PELAYANAN
PUBLIK.
MANAJEMEN KOTA - JP
3
PENDEKATAN IMPROVING HAND
(JALAN TENGAH)
PEMERINTAH
LSM
LAINNYA
KONFLIK
KEMASYARAKATAN
MANAJEMEN KOTA - JP
NURMANDI (1999)
4
PENDEKATAN …
KONFLIK ANTAR AKTOR
IDEOLOGI PRAKTIS
KEBIJAKAN
BATAS KEWENANGAN
KEPENTINGAN
MANAJEMEN KOTA - JP
5
PENDEKATAN …
PERLU PENDEKATAN JALAN TENGAH (IMPROVING
HAND) SEBAGAI PENDEKATAN MANAJERIAL
PENDEKATAN INI DILAKUKAN MELALUI
PENINGKATAN /PERBAIKAN KOORDINASI.
WILAYAH PENANGANAN SESUAI DENGAN CAKUPAN
KOORDINASI YG DILAKUKAN.
KOORDINASI INTERNAL.
KOORDINASI VERTIKAL.
KOORDINASI HORISONTAL.
MANAJEMEN KOTA - JP
6
PENDEKATAN …
KOORDINASI INTERNAL
• KOORDINASI PEMERINTAH – SWASTA (PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIP).
• KOORDINASI ANTARA MEKANISME FORMAL – INFORMAL.
• KOORDINASI POLITISI – PRAKTISI.
• KOORDINASI LINTAS SEKTORAL (ANTAR DEPARTEMEN ATAU
ANTAR DINAS/SKPD)
MANAJEMEN KOTA - JP
7
PENDEKATAN …
KOORDINASI VERTIKAL
• KOORDINASI PEMERINTAH PUSAT – PEMERINTAH DAERAH.
• KOORDINASI DEPARTEMEN – DINAS SEKTORAL DAERAH.
BENTUKNYA :
• OTONOMI DAERAH.
• TUGAS PEMBANTUAN.
KOORDINASI INI ANTARA LAIN BERIMPLIKASI PADA PROSES
PERENCANAAN, PENGORGANISASIAN KEGIATAN,
PENGANGGARAN DAN PENGENDALIAN (MONITORING DAN
AUDIT).
MANAJEMEN KOTA - JP
8
PENDEKATAN …
KOORDINASI HORISONTAL
• KOORDINASI ANTARA UNIT-UNIT POLITIK DALAM SATU
KESATUAN DAERAH PERKOTAAN, BAIK ANTARA UNIT POLITIK
PEMERINTAH DAERAH MAUPUN UNIT POLITIK PEMERINTAH
PUSAT (TIPE MANAJEMEN METROPOLITAN).
• PERLU ADA PEMILAHAN FUNGSI YANG DITANGANI SEC.
MANDIRI OLEH SEBUAH KOTA MAUPUN YG DITANGANI DLM
KONTEKS METROPOLITAN.
CONTOH …
MANAJEMEN KOTA - JP
9
DISTRIBUSI PELAYANAN PUBLIK ANTARA PEMERINTAH
KOTAMADYA DAN PEMERINTAH METROPOLITAN DI TORONTO,
KANADA
NO.
1
2
JENIS PELAYANAN
AIR MINUM
PERSAMPAHAN
JENIS URUSAN
KEWENAN
GAN
PURIFIKASI &PUMPING
M
SISTEM DISTRIBUSI
MA
DISTRIBUSI LOKAL
A
RETRIBUSI
A
PENGUMPULAN
A
DAUR ULANG
MA
PENGOLAHAN
M
M = METROPOLITAN, A = KOTAMADYA
MANAJEMEN KOTA - JP
10
PEMBAGIAN KEWENANGAN
PEMERINTAHAN
SENTRALISASI :
PEMUSATAN KEWENANGAN POLITIK DAN ADMINISTRASI PADA PEMERINTAH
PUSAT
DESENTRALISASI :
PELIMPAHAN KEWENANANGAN POLITIK DAN ADMINISTRASI DARI
PEMERINTAH PUSAT KE PEMERINTAH DAERAH
(TERWUJUD DALAM OTONOMI DAERAH)
DEKONSENTRASI :
PELIMPAHAN KEWENANANGAN ADMINISTRASI DARI PEMERINTAH PUSAT KE
PEJABAT DI WILAYAH NKRI
TUGAS PEMBANTUAN :
PEMBERIAN TUGAS OLEH PEMERINTAHAN YG LEBIH TINGGI KE JENJANG YG
LEBIH RENDAH PENYERAHAN ANGGARAN PELAKSANAAN.
MANAJEMEN KOTA - JP
11
SUMBER-SUMBER KEUANGAN
DAERAH
PAJAK
RETRIBUSI
PAD
KEUNTUNGAN
PERSH DAERAH
PENGELOLAAN
ASET
DLL.
MANAJEMEN KOTA - JP
12
SUMBER – SUMBER …
PBB
BPHTB
BAGI HASIL
DANA ALOKASI
UMUM
HUTAN, TAMBANG,
PERIKANAN
MIGAS
DANA
PERIMBANGAN
KEBUTUHAN DI
LUAR DAU
DANA ALOKASI
KHUSUS
PRIORITAS
NASIONAL
DANA REBOISASI
MANAJEMEN KOTA - JP
MATCHING GRAND
13
SUMBER – SUMBER …
MANAJEMEN KOTA - JP
14
SUMBER – SUMBER …
MANAJEMEN KOTA - JP
15
SUMBER – SUMBER …..
DALAM NEGERI
BAGIAN LABA
PINJAMAN
LUAR NEGERI
DIVIDEN
HASIL KEKAYAAN
DAERAH LAINNYA
SAHAM
HIBAH, DANA DARURAT,
PINJAMAN LAINNYA
MANAJEMEN KOTA - JP
16
APBD dan APBN
• Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi, didanai dengan APBD.
• Penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh
gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, didanai dengan
APBN
• Penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh
gubernur dalam rangka tugas pembantuan, didanai dengan APBN
• Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi
dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan
dari pemerintah pusat kepada pemda, disertai dengan pemberian
dana.
MANAJEMEN KOTA - JP
17
APBD dan APBN
BENTUK-BENTUK ALOKASI DANA DARI PEMERINTAH PUSAT KE
DAERAH :
• Kapitalisasi atau penyertaan modal pemerintah (capitalization).
• Bagi hasil dari suatu pendapatan pemerintah pusat (revenue
sharing).
• Pinjaman (borrowing).
• Subsidi (grant).
MANAJEMEN KOTA - JP
18
PAJAK
• PEMBAYARAN DARI MASYARAKAT KEPADA NEGARA.
• PEMUNGUTAN DAPAT DIPAKSAKAN KARENA DITATAPKAN MELALUI PERATURAN
PERUNDANGAN.
• MASYARAKAT TIDAK MEMPEROLEH KONTRAPRESTASI SECARA LANGSUNG, TAPI
DIPEROLEH DALAM BENTUK PELAYANAN UMUM.
• DIPERGUNAKAN PEMERINTAH UNTUK PEMBIAYAAN UMUM.
FUNGSI PENERIMAAN (BUDGETER)
FUNGSI MENGATUR (INSENTIF, DISINSENTIF)
MANAJEMEN KOTA - JP
19
PAJAK
PAJAK PROVINSI :
• PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR.
• BEA BALIK NAMA KENDARAAN.
• PAJAK BBM
• PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR DI BAWAH TANAH DAN AIR
PERMUKAAN
PAJAK KABUPATEN / KOTA :
• PAJAK HOTEL.
• PAJAK RESTORAN.
• PAJAK HIBURAN.
• PAJAK REKLAME.
• PAJAK PENERANGAN JALAN.
• PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOL. C.
• PAJAK PARKIR.
MANAJEMEN KOTA - JP
20
RETRIBUSI
JENIS RETRIBUSI :
• DIKENAKAN PADA JASA PELAYANAN UMUM.
• DIKENAKAN PADA JASA USAHA.
• DIKENAKAN PADA PERIZINAN TERTENTU.
MANAJEMEN KOTA - JP
21
RET. JASA PELAYANAN UMUM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PELAYANAN KESEHATAN.
KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN.
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL.
PEMAKAMAN.
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.
PELAYANAN PASAR YANG DIKELOLA OLEH PEMDA.
AIR BERSIH.
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAMAN KEBAKARAN.
PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA YANG DIBUAT OLEH PEMDA.
PENGUJIAN KAPAL PERIKANAN.
RETRIBUSI JENIS INI JUGA DAPAT BERTINDAK SEBAGAI PENGATUR.
MANAJEMEN KOTA - JP
22
RET. JASA USAHA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.
PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN.
PELAYANAN TERMINAL.
TAMPAT KHUSUS PARKIR.
TEMPAT PENITIPAN ANAK.
PENGINAPAN/ VILA.
PENYEDOTAN KAKUS.
RUMAH POTONG HEWAN.
TEMPAT PENDARATAN KAPAL.
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.
PENYEBERANGAN DI ATAS AIR.
PENGOLAHAN AIR LIMBAH.
PENJUALAN USAHA PRODUKSI DAERAH.
MANAJEMEN KOTA - JP
23
RET. PERIZINAN TERTENTU
MEMBINA.
PENGATURAN.
PENGENDALIAN.
PENGAWASAN.
SUMBER PENDAPATAN.
•
•
•
•
•
•
IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN LAHAN.
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB).
IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.
IZIN GANGGUAN.
IZIN TRAYEK.
IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN.
MANAJEMEN KOTA - JP
24
DANA ALOKASI UMUM (DAU)
DANA APBN YG DIALOKASIKAN DENGAN TUJUAN
PEMERATAAN KEMAMPUAN KEUANGAN ANTAR DAERAH
DALAM RANGKA PELAKSANAAN DESENTRALISASI
PEMBIAYAAN PEGAWAI DAN ADMINISTRASI DAERAH
MANAJEMEN KOTA - JP
25
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
DANA APBN YG DIALOKASIKAN DENGAN TUJUAN
MEMBIAYAI KEBUTUHAN TERTENTU
SARANA dan PRASARANA
REBOISASI (40% daerah, 60% pusat)
KEGIATAN PRIORITAS LAINNYA
ADA DANA PENDAMPINGAN YG HARUS DISEDIAKAN
DAERAH PENERIMA D.A.K. (10%)
MANAJEMEN KOTA - JP
26
DAFTAR PUSTAKA
NURMANDI. 1999. MANAJEMEN PERKOTAAN. PENERBIT LINGKARAN
BANGSA
SADYOHUTOMO. 2008. MANAJEMEN KOTA DAN WILAYAH. PENERBIT
BUMI AKSARA
MUTTAQIN. 2011. KAPITA SELEKTA MATERI KULIAH MANAJEMEN
PEMERINTAH DAERAH DAN KOTA.
MANAJEMEN KOTA - JP
27