Transcript Document 7850339

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL
Disampaikan dalam acara Rapat Kerja dan Musrenbang
Forum SKPD Disperindag Provinsi Sumatera Utara
Medan, 12 Maret 2015
1
DAFTAR ISI
I Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 - 2035
II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019
III Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah
IV Dukungan Kementerian Perindustrian Dalam Pengembangan Industri Di
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015
I.
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI
NASIONAL 2015 - 2035
3
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL
UU 17 TAHUN 2007
UU 3 TAHUN 2014
TTG PERINDUSTRIAN
PP
RIPIN
RPJPN
Arah Pembangunan Industri:
• Industri yang berdaya saing
• Keterkaitan dengan
pengembangan IKM
• Struktur Industri yang
sehat dan berkeadilan
• Mendorong perkembangan
ekonomi di luar Pulau Jawa
20 Thn
PERPRES
Pasal 9 Ayat 1 : RIPIN paling sedikit memperhatikan:
a. potensi sumber daya Industri;
b. budaya Industri dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat;
c. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
d. perkembangan Industri dan bisnis baik nasional maupun
internasional;
e. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun
internasional;
f. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi, dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
PERPRES
KIN
RPJMN
5 Thn
PERPRES
RKP
RENJA
PEMBANGUNAN
INDUSTRI
Pasal 9 Ayat 2 : RIPIN paling sedikit meliputi:
a. visi, misi, dan strategi pembangunan Industri;
b. sasaran dan tahapan capaian pembangunan Industri;
c. bangun Industri nasional;
d. pembangunan sumber daya Industri;
e. pembangunan sarana dan prasarana Industri;
f. pemberdayaan Industri; dan
g. perwilayahan Industri.
RENCANA
PEMBANGUNAN
INDUSTRI PROPINSI
PERDA
RENCANA
PEMBANGUNAN
INDUSTRI KAB/KOTA
PERMEN
1 Thn
4
A
VISI, MISI, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI
1. VISI PEMBANGUNAN INDUSTRI
Menjadi Negara Industri Tangguh yang bercirikan:
a. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan
b. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global
c. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi
2. MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI
a. meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian
nasional;
b. memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
c. meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
d. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau
penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
f. meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna
memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.
5
3. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL
Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional
adalah sebagai berikut:
a. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
b. pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
c. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM)
industri;
d. menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);
e. mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan
Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Menengah;
f. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan
kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan
menengah;
g. pembangunan sarana dan prasarana Industri;
h. pembangunan industri hijau;
i. pembangunan industri strategis;
j. peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
k. kerjasama internasional bidang industri.
6
B
SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
1. Sasaran Kualitatif Pembangunan Industri
a. meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai
pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri
dalam Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30% (tiga puluh persen);
b. meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi
ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang
modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;
c. tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh
wilayah Indonesia;
d. meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri
nasional;
e. meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
f. meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri;
dan
g. menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri
antara yang berbasis sumber daya alam.
7
2. Sasaran kuantitatif Pembangunan Industri
NO
Indikator Pembangunan Industri
Satuan
2015
2020
2025
2035
1
Pertumbuhan sektor industri nonmigas
%
6,8
8,5
9,1
10,5
2
Kontribusi industri nonmigas terhadap
PDB
%
21,2
24,9
27,4
30,0
3
Kontribusi ekspor produk industri
terhadap total ekspor
%
67,3
69,8
73,5
78,4
4
Jumlah tenaga kerja di sektor industri
Juta
orang
15,5
18,5
21,7
29,2
5
Persentase tenaga kerja di sektor
industri terhadap total pekerja
%
14,1
15,7
17,6
22,0
6
Rasio impor bahan baku sektor industri
terhadap PDB sektor industri nonmigas
%
43,1
26,9
23,0
20,0
7
Nilai Investasi sektor industri
Rp
Trilyun
270
618
1.000
4.150
8
Persentase nilai tambah sektor industri
yang diciptakan di luar Pulau Jawa
%
27,7
29,9
33,9
40,0
8
C
PENAHAPAN CAPAIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Tahap III 2025-2035
Tahap II 2020-2024
Tahap I 2015-2019
Indonesia sebagai Negara
Industri Tangguh
Keunggulan kompetitif
dan berwawasan
lingkungan
Meningkatkan nilai
tambah sumber daya alam
Catatan :
Pentahapan pembangunan industri prioritas sejalan dengan tahapan pembangunan
industri dalam RPJPN 2005-2025.
9
D
PENETAPAN INDUSTRI PRIORITAS
1.
2.
KRITERIA KUANTITATIF
(BERDASARKAN PAST
PERFORMANCE)
3.
4.
5.
6.
KRITERIA KUALITATIF
(BERDASARKAN VISI
KEDEPAN)
1.
2.
3.
Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor (memiliki
potensi pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri);
Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja (
berpotensi dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja
produktif);
Memiliki daya saing internasional (memiliki potensi untuk tumbuh
dan bersaing di pasar global);
Memberikan nilai tambah yang tumbuh progresif di dalam negeri (
memiliki potensi untuk tumbuh pesat dalam kemandirian);
Memperkuat, memperdalam, dan menyehatkan struktur industri;
dan
Memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan
teknologi.
Memperkokoh konektivitas ekonomi nasional.
Menopang ketahanan pangan, kesehatan dan energi.
Mendorong penyebaran dan pemerataan industri.
10
E
INDUSTRI PRIORITAS TAHUN 2015-2035
Industri Pangan
Industri Pembangkit Energi
Industri Farmasi, Kosmetik
dan Alat Kesehatan
Industri Barang Modal,
Komponen, Bahan
Penolong dan Jasa Industri
Industri Tekstil, Kulit, Alas
Kaki dan Aneka
Industri Hulu Agro
Industri Alat Transportasi
Industri Logam Dasar dan
Bahan Galian Bukan Logam
Industri Elektronika dan
Telematika / ICT
Industri Kimia Dasar
Berbasis Migas dan
Batubara
11
F
BANGUN INDUSTRI NASIONAL
VISI & MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL
Industri Andalan
Industri
Pangan
Industri Farmasi,
Kosmetik dan
Alat Kesehatan
Industri Tekstil,
Kulit, Alas Kaki
dan Aneka
Industri Alat
Transportasi
Industri
Elektronika &
Telematika / ICT
Industri
Pembangkit
Energi
Industri Pendukung
Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri
Industri Hulu
Industri Hulu Agro
Industri Logam Dasar dan Industri Kimia Dasar Berbasis
Migas dan Batubara
Bahan Galian Bukan Logam
Modal Dasar
Sumber Daya Alam
Sumber Daya Manusia
Teknologi, Inovasi & Kreativitas
Prasyarat
Infrastruktur
Kebijakan & Regulasi
Pembiayaan
12
G
PEMBANGUNAN INDUSTRI PRIORITAS
Jenis Industri yang menjadi prioritas untuk dikembangkan pada tahun
2015 – 2035 meliputi :
NO.
INDUSTRI PRIORITAS
JENIS INDUSTRI
1.
Industri Pangan
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Industri Pengolahan Ikan
Industri Pengolahan Susu
Industri Bahan Penyegar
Industri Pengolahan Minyak Nabati
Industri Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran
Industri Tepung
Industri Gula Berbasis Tebu
2.
Industri Farmasi, Kosmetik dan
Alat Kesehatan
a. Industri Farmasi dan Kosmetik
b. Industri Alat Kesehatan
3.
Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki,
dan Aneka
a.
b.
c.
d.
Industri Tekstil
Industri Kulit dan Alas Kaki
Industri Furnitur dan Barang Lainnya Dari Kayu
Industri Plastik, Pengolahan Karet, dan barang
dari karet
13
NO.
INDUSTRI PRIORITAS
JENIS INDUSTRI
4.
Industri Alat Transportasi
a.
b.
c.
d.
Industri Kendaraan Bermotor
Industri Kereta Api
Industri Perkapalan
Industri Kedirgantaraan
5.
Industri Elektronika dan
Telematika/ICT
a. Industri Elektronika
b. Industri Komputer
c. Industri Peralatan Komunikasi
6.
Industri Pembangkit Energi
Industri Alat Kelistrikan
7.
Industri Barang Modal,
Komponen, Bahan Penolong
dan Jasa Industri
a.
b.
c.
d.
Industri Mesin dan Perlengkapan
Industri Komponen
Industri Bahan Penolong
Jasa Industri
8.
Industri Hulu Agro
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Industri Oleofood
Industri Oleokimia
Industri Kemurgi
Industri Pakan
Industri Barang dari Kayu
Industri Pulp dan Kertas
14
NO.
INDUSTRI PRIORITAS
JENIS INDUSTRI
9.
Industri Logam Dasar dan
Bahan Galian Bukan Logam
a. Industri pengolahan dan pemurnian besi dan
baja dasar
b. Industri pengolahan dan pemurnian Logam
dasar bukan besi
c. Industri logam mulia, tanah jarang (rare earth),
dan bahan bakar nuklir
d. Industri bahan galian non logam
10.
Industri Kimia Dasar Berbasis
Migas dan Batubara
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Industri Petrokimia Hulu
Industri Kimia Organik
Industri Pupuk
Industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik
Industri Karet Alam dan Sintetik
Industri Barang Kimia Lainnya
15
H. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI
1. Pembangunan Sumber Daya Manusia; melalui penyiapan SDM yang berkompeten;
serta fasilitasi penguatan tempat uji kompetensi (TUK) dan lembaga sertifikasi SDM
industri dan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)
2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam; melalui jaminan ketersediaan bahan baku
(kualitas, kuantitas dan kontinuitas) dengan berkoordinasi dengan instansi terkait
dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir.
3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri; melalui peningkatan
kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri, penelitian
dan pengembangan yang terintegrasi, serta meningkatkan kerjasama industri
internasional untuk alih teknologi, peningkatan investasi dan penguasaan pasar
ekspor.
4. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi; melalui fasilitasi
pendirian pusat desain dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing
industri.
5. Penyediaan Sumber Pembiayaan; dengan memfasilitasi akses terhadap
pembiayaan yang kompetitif bagi industri.
16
I.
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI
1. Pengembangan Standardisasi Industri; melalui penguatan infrastruktur
dalam rangka pemberlakuan SNI wajib serta pengembangan
standardisasi produk, proses, manajemen (ISO 9000, ISO 14000, dan ISO
26000), serta spesifikasi teknis, dan pedoman tata cara;
2. Pembangunan Infrastruktur Industri; melalui fasilitasi penyediaan
kebutuhan energi untuk industri, lahan kawasan industri dan atau
kawasan peruntukan industri;
3. Pembangunan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); melalui
penyusunan rencana induk pengembangan sistem informasi industri
nasional, pengembangan sistem, pengolahan data dan penyebarluasan
informasi.
17
J.
PEMBERDAYAAN INDUSTRI
1. Pengembangan Industri Hijau; melalui penetapan standar industri hijau,
pembangunan dan pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau yang
tersertifikasi serta peningkatan kompetensi auditor industri hijau.
2. Pengembangan Industri Strategis; berupa kajian potensi industri strategis,
penyertaan modal, pembentukan usaha patungan dan pemberian fasilitas
pada industri strategis
3. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN); melalui sosialisasi
dan pemberian insentif, pemberian preferensi harga bagi produk yang
telah mencapai TKDN tertentu.
4. Kerjasama Internasional di bidang industri; melalui perlindungan dan
peningkatan akses pasar industri, pengembangan jaringan rantai suplai
global dan peningkatan kerjasama investasi industri serta peningkatan
akses sumber daya industri.
18
K. PERWILAYAHAN INDUSTRI
1. Penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI);
2. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
3. Pembangunan Kawasan Industri;
4. Pengembangan Sentra IKM
L.
PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL & MENENGAH (IKM)
1.
2.
3.
4.
5.
Pemberian insentif fiskal dan non fiskal;
Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan;
Standardisasi, procurement dan pemasaran bersama;
Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru;
Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar
domestik dan ekspor;
6. Peningkatan kemampuan kelembagaan;
7. Kerjasama kelembagaan.
19
II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
NASIONAL (RPJMN) 2015 - 2019
20
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL
SESUAI RPJMN 2015 - 2019
1
2
3
• Pengembangan Perwilayahan Industri
di luar pulau Jawa
• Penumbuhan Populasi Industri
• Peningkatan Daya Saing dan
Produktivitas
21
1)
1 Pengembangan Perwilayahan Industri di luar pulau Jawa, dengan
strategi meliputi :
a. Fasilitasi pembangunan 14 Kawasan Industri (KI),
b. Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang
terdiri dari 11 di Kawasan Timur Indonesia dan 11 di Kawasan Barat
Indonesia, dan
c. Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam
membangun infrastruktur utama (jalan, listrik, air bersih,
telekomunikasi, pengolah limbah, dan logistik), infrastruktur
pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas
kehidupan (Quality Working Life) bagi pekerja.
22
22. Penumbuhan Populasi Industri, dengan menambah paling tidak sekitar
9 ribu usaha industri berskala besar dan sedang dimana 50% tumbuh di
luar Jawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20 ribu unit usaha,
dengan strategi meliputi :
a. Mendorong investasi untuk industri pengolah sumber daya alam,
baik hasil pertanian maupun hasil pertambangan (hilirisasi),
b. Mendorong investasi untuk industri penghasil barang konsumsi
kebutuhan dalam negeri yang utamanya industri padat tenaga kerja,
c. Mendorong investasi untuk industri penghasil bahan baku, bahan
setengah jadi, komponen, dan sub-assembly (pendalaman struktur),
d. Memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi global, dan
e. Pembinaan industri kecil dan menengah (IKM) agar dapat terintegrasi
dengan rantai nilai industri pemegang merek (Original Equipment
Manufacturer, OEM) di dalam negeri dan dapat menjadi basis
penumbuhan populasi industri besar dan sedang.
23
33. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai
Tambah Per Tenaga Kerja) dengan strategi meliputi :
a. Peningkatan efisiensi teknis, melalui :
 Pembaharuan / revitalisasi permesinan industri
 Peningkatan dan pembaharuan keterampilan tenaga kerja
 Optimalisasi ke-ekonomian lingkup industri (economic of scope)
b. Peningkatan penguasaan IPTEK / inovasi,
c. Peningkatan penguasaan dan pelaksanaan pengembangan produk
baru (new product development) oleh industri domestik,
Pembangunan faktor input (peningkatan kualitas SDM industri dan
akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau), dan
d. Fasilitasi dan insentif dalam rangka peningkatan daya saing dan
produktivitas diutamakan industri: (1) strategis; (2) maritim; dan (3)
padat tenaga kerja
24
III. PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI DAERAH
25
A
DASAR HUKUM
UU No. 3 Tahun 2014 Pasal 10
(1) Setiap gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi.
(2) Rencana Pembangunan Industri Provinsi mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.
(3) Rencana Pembangunan Industri Provinsi disusun dengan paling sedikit memperhatikan:
a. potensi sumber daya Industri daerah;
b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
dan
c. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota
serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.
(4) Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi setelah
dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
UU No. 3 Tahun 2014 Pasal 11
(1) Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
(2) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.
(3) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan:
a. potensi sumber daya Industri daerah;
b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.
(4) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
26
OUTLINE RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
B
Bagian
Provinsi
Kabupaten / Kota
I
Pendahuluan
Pendahuluan
II
Visi dan Misi Pembangunan Industri
Daerah
Visi dan Misi Pembangunan Industri
Daerah
III
Sasaran dan Rencana Strategis
Pembangunan Industri di Daerah
Potensi Pembangunan Industri
Daerah
IV
Program Aksi Pembangunan Industri di
Daerah
Kawasan Peruntukan Industri
V
Sasaran dan Rencana Strategis
Pembangunan Industri di Daerah
VI
Program Aksi Pembangunan Industri
di Daerah
27
B
OUTLINE RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH (LANJUTAN)
1. Pendahuluan berisi kondisi saat ini yang mencakup :
a. Gambaran umum (demografi & ekonomi),
b. Industri (jumlah, jenis, trend),
c. Sentra dan kawasan,
d. Infrastruktur pendukung
2. Visi dan misi pembangunan industri merupakan bagian dari visi dan misi pembangunan
daerah yang tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN), Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) & Kebijakan
Industri Nasional (KIN)
3. Sasaran dan rencana strategis pembangunan industri mencakup pemetaan potensi
industri berdasarkan sasaran industri KIN, RPJMN dan aspek lain (globalisasi). Untuk
Rencana provinsi, rencana pembangunan industri atau kawasan industri yang bersifat
lintas kabupaten/kota.
4. Program aksi pembangunan industri mencakup penumbuhan, penguatan dan fasilitasi
serta penyiapan infrastruktur industri (hard dan soft)
5. Potensi pembangunan industri daerah mencakup :
a. Potensi Sumber Daya Alam: data eksisting, yang telah dimanfaatkan dan yang belum
dimanfaatkan
b. Potensi Sumber Daya Manusia: kondisi saat ini dan proyeksi di masa depan (5 tahun)
6. Kawasan Peruntukan Industri mencakup penetapan daerah dalam konteks perwilayahan
industri: RTRW, penugasan RIPIN & KIN, dan aspek lain (frontier, kemaritiman)
28
IV. DUKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DALAM
PENGEMBANGAN INDUSTRI DI PROVINSI SUMATERA
UTARA TAHUN 2015
29
A. Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian di
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015
1. Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Industri Agro sebesar Rp 500 juta melalui Fasilitasi dan
Koordinasi Pengembangan Industri Agro Unggulan di Provinsi Sumatera Utara
2. Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah sebesar Rp 4,1 Milyar
a.
Fasilitasi Pengembangan Produk IKM melalui:
• Pelatihan Peningkatan Mutu dan Desain Kemasan Untuk Makanan Ringan di Kab.
Asahan
• Pelatihan Peningkatan Mutu dan Desain Produk Alsintan Bagi IKM Pande Besi di
Kab.Labura
• Pelatihan Peningkatan Mutu dan Desain Produk Pengolahan Rotan di Kabupaten
Tapanuli Selatan
• Pelatihan Teknis dan Diversifikasi Produk Sulaman dan Bordir di Kota Binjai
• Pelatihan Teknis Produksi Nugget dan Abon Ikan di Kota Sibolga
30
(Lanjutan)
b.
Fasilitasi Pengembangan Kemampuan Sentra melalui :
• Pelatihan Peningkatan Desain Dan Diversifikasi Produk Fashion dari Tenun Ulos di
Kab. Samosir
• Pelatihan Teknis Desain dan Diversifikasi Produk Tenun dan Songket di Kab. Langka
c.
Fasilitasi Pengembangan Wirausaha Industri melalui :
• Penumbuhan WUB Melalui Pelatihan Teknis Pembuatan Selai dan Jelly dari Bahan
Baku Jeruk di Kab. Karo
• Penumbuhan WUB Melalui Pelatihan Teknis Produksi Gula Semut di Kab. Tapanuli
Tengah
• Penumbuhan WUB Melalui Pelatihan Teknis Produksi Nugget dan Abon IKan di Kota
Tanjung Balai
31
B. Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri di
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015
1. Fasilitasi Penambahan Sarana dan Prasarana Pusat Inovasi KEK Sei Mangkei sebesar Rp.
2.000.000.000,2. Operasional Pusat Inovasi KEK Sei Mangke Dalam Rangka Pengembangan Inovasi Industri
Berbasis Kelapa Sawit dan Turunannya sebesar Rp. 2.500.000.000,3. Pelatihan ISO 14001 ke Industri karet di Sumatera Utara sebesar Rp. 221.692.000 ,4. Promosi investasi produk hilir kelapa sawit (IHKS) untuk pengembangan klaster
oleochemical di Sumatera Utara, Riau, Kalimatan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Barat, dan Papua sebesar Rp. 1.141.300.000,5. Penguatan Kelembagaan Klaster IKM Fashion di (Sumatera Utara, Kalimantan Barat)
sebesar Rp. 233.160.000,6. Pelatihan Teknis Produksi Produk Spa berbasis Minyak Atsiri di Medan sebesar Rp.
215.214.000 ,7. Fasilitasi Sarana Produksi IKM Pakan Ternak di Tanah Karo sebesar Rp. 215.214.000,32
33
KAWASAN INDUSTRI
PEMBANGUNAN 14 KAWASAN INDUSTRI DI LUAR PULAU JAWA
1. Kawasan Industri Teluk Bintuni (Papua Barat)
2. Kawasan Industri Bitung (Sulawesi Utara)
3. Kawasan Industri Palu (Sulawesi Tengah)
4. Kawasan Industri Morowali (Sulawesi Tengah)
5. Kawasan Industri Konawe (Sulawesi Tenggara)
6. Kawasan Industri Halmahera Timur (Maluku Utara)
7. Kawasan Industri Bantaeng (Sulawesi Selatan)
8. Kawasan Industri Batulicin (Kalimantan Selatan)
9. Kawasan Industri Ketapang (Kalimantan Barat)
10. Kawasan Industri Landak (Kalimantan Barat)
11. Kawasan Industri Kuala Tanjung (Sumatera Utara)
12. Kawasan Industri Sei Mangkei (Sumatera Utara)
13. Kawasan Industri Tanggamus (Lampung)
14. Kawasan Industri Jorong(Kalimantan Selatan)
34
RENCANA PEMBANGUNAN 14 KAWASAN
INDUSTRI DI LUAR PULAU JAWA
35
SENTRA IKM (SIKIM)
1. Dalam periode 2015-2019, pemerintah memprioritaskan pembangunan 22
Sentra IKM baru di luar Pulau Jawa (Papua 3 sentra, Maluku 2 Sentra, Nusa
Tenggara 4 Sentra, Sulawesi 2 Sentra, Kalimantan 5 Sentra dan Sumatera 6
Sentra).
2. Dari 22 SIKIM yang akan dibangun telah ditetapkan lokasinya sebanyak 4 SIKIM
yaitu :
a. Kabupaten Ogan Komering Ulu (Sumatera Selatan)
b. Kota Tanjung Pinang (Kepulauan Riau)
c. Kota Pontianak (Kalimantan Barat)
d. Kabupaten Konawe (Sulawesi Tenggara)
36