Transcript IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PTS DI JAWA TENGAH

RAPAT KOORDINASI PIMPINAN YAYASAN DAN PIMPINAN PTS
DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH VI TAHUN 2011
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN PTS
DI JAWA TENGAH
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VI
KOPERTIS WILAYAH VI, 17 SEPTEMBER 2012
TAHAPAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL
Fokus Internal
VISI 2025
PERIODE
TEMA
Fokus Eksternal
INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF
2005-2009
2010-2014
2015-2019
2020-2024
Peningkatan
Kapasitas &
Modernisasi
Penguatan
Pelayanan
Daya Saing
Regional
Daya Saing
Internasional
Visi Depdinas 2014:
“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional
untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif “
(MISI 5K):
M1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan
M2. Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan
M3. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan
M4. Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan
M5. Meningkatkan Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan
Pendidikan
Sumber: Renstra Kemdiknas
SASARAN STRATEGIS PENDIDIKAN TINGGI
Visi
Kemdiknas
(2010-2014)
• Terselenggarannya Layanan Prima Pendidikan Nasional
untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif
Misi
Kemdiknas
(2010-2014)
Misi 5K
•
•
•
•
•
Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan (Availability)
Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan (Affordability)
Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan (Quality)
Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan (Equity)
Menjamin Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan (Assurance)
Motto :“Melayani Semua dengan Amanah”
TUJUAN STRATEGIS
Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Tinggi
Berkualitas, Relevan, dan Berdaya Saing Internasional
SASARAN
STRATEGIS
DIKTI
Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses
Pendidikan Tinggi Bermutu, Berdaya Saing
Internasional, Berkesetaraan Jender dan Relevan
dengan Kebutuhan Bangsa dan Negara
DASAR HUKUM
1. UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003,
2. UU Guru dan Dosen No. 14 Th 2005,
3. UU Dikti No. 12 Tahun 2012,
tanggal 10 Agustus 2012.
ISU-ISU PENTING
 Menjaga
eksistensi kelembagaan
PT/ PS.
 Mengembangkan mutu dan
keunggulan PT/ PS.
KELEMBAAGAAN
1. Pendirian Prodi baru
2. Perpanjangan ijin Prodi
3. Akreditasi
Setelah berlakunya UU Dikti :
Pendirian Prodi baru dan perpanjangan ulang
ijin Prodi harus telah memenuhi syarat
minimum akreditasi.
Prodi baru sudah terakreditasi minimum.
Strategi : pelaporan PDPT
Jenis & Jenjang Pendidikan Tinggi
dan Bentuk Perguruan Tinggi
Program Doktor
Program Profesi
Program D-2
Program D-1
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Akademi
Komunitas
Program
Sarjana
Program D-3
Akademi
lain, LPNK,
Profesi.
Program D-4
Politeknik
Kementerian,
Kementerian
Universitas, Institut,
Sekolah Tinggi
Program Magister
Hak Penyelenggaraan Program PT
Bentuk PT
Jenis Program PT
Akademik
Profesi/Spesialis
Vokasi
Akademi Komunitas
D1
D2
Akademi
Sekolah Tinggi
Institut
Universitas
Politeknik
D1
D2
D3
D4
DR
T
PR
SP
DR
T
DR
T
PR
SP
PR
SP
PR
SP
D3
MT
S1
S2
S3
D3
D4
MT
S1
S2
S3
D3
D4
MT
S1
S2
S3
D3
D4
MT
D1
D2
D3
D4
MT
DR
T
Pengaturan eksisting
Pengaturan baru
KELEMBAAGAAN
Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan
tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila
PT dan/atau Prodi tidak terakreditasi (UU
Dikti Ps 28 ayat 3).
 Prodi wajib diakreditasi ulang pada saat
jangka waktu akreditasinya berakhir, dan
bagi Prodi yang tidak diakreditasi ulang
dapat dicabut izinnya oleh Menteri (UU Dikti
Ps 28 ayat 6,7)
Strategi : pelaporan PDPT

KELEMBAAGAAN
SE Dirjen Dikti No. 1061/E/T/2012, 9-8-2012
 Penghentian sementara (moratorium)
pendirian dan perubahan bentuk PT, serta
pembukaan Prodi baru : mulai tanggal 1
September 2012 sd 31 Agustus 2014.
 Semua usul yang telah tercatat dalam agenda
surat masuk oleh Ditjen Dikti sebelum 1
September 2012 tetap diproses.
 Ada pengecualian untuk Prodi tertentu pada
wilayah-wilayah tertentu karena kebutuhan
negara.
DOSEN
Persyaratan Dosen :
1. Kualifikasi Pendidikan (S2, S3)
2. Rasio Dosen : Mahasiswa
3. Jenjang karir Akademik Dosen (Jafa)
4. Sertifikasi Dosen
No. 1 dan 2 untuk perpanjangan ijin Prodi,
dan usul Prodi baru (saat ini).
Strategi : Renbangdos
JENJANG KARIR AKADEMIK
DOSEN
JABATAN AKADEMIK
DOSEN PADA PT
Asisten Ahli
Lektor
Lkt Kepala
Profesor
Akademi Komunitas
Akademi
Sekolah Tinggi
Institut
Universitas
Politeknik
Pengaturan eksisting
Pengaturan baru
BUP PROFESOR: 70 TAHUN
PERSYARATAN DOSEN
DOSEN PADA PT
Kualifikasi pendidikan/Pengakuan Tingkat
Kompetensi KKNI
D3+/5
Akademi Komunitas
Akademi
Sekolah Tinggi
Institut
Universitas
Politeknik
Pengaturan eksisting
Pengaturan baru
S1/SST/6 S2/MST/8
S3/DRT/9
JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK
1. Penilaian didasarkan pada kelayakan
kegiatan yang dilakukan.
2. Penilaian ijazah didasarkan pada sejaluran
bidang ilmu dan penugasan dari Pimp. PT
3. Mulai 1 Juli 2011, usulan Jabatan
Fungsional Dosen secara Online melalui
laman : pak.dikti.go.id.
USUL JAFA DOSEN
SE Dirjen Dikti No. 2050/E/T/2011. 10 Des. 2011
1. Dirjen Dikti tidak akan melakukan penilaian karya
ilmiah yang dipublikasikan di suatu jurnal, jika
artikel dan identitas jurnal ybs tidak bisa
ditelusuri secara online.
2. Kebijakan No. 1 di atas, efektif
diimplementasikan untuk usulan kenaikan
pangkat dan jabatan dosen mulai tahun 2012.
3. Karya ilmiah dan jurnal harus PT dan Pengelola
Jurnal wajib mengunggah karya ilmiah
mahasiswa dan dosen pada portal Garuga, portal
PT, portal jurnal ybs atau portal lainnya.
USUL JAFA
SE Dirjen Dikti No. 190/D/T/2011
1. Setiap usulan Jabatan Fungsional Akademik
harus disertai Lembar Pertanyaan Pengesahan
Validasi Karya Ilmiah, berisi memenuhi kaidah
ilmiah, norma akademik, dan norma hukum
sesuai dg Permen Diknas No. 17 tahun 2010
tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Plagiat di PT.
2. Lembar pernyataan ditandatangani oleh
Pimpinan PT dan Koordinator Kopertis sebagai
penanggung jawab.
SERTIFIKASI DOSEN
Tugas utama dosen adalah melaksanakan Tri
Dharma Perguruan Tinggi dengan beban
kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua
belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas)
sks pada setiap semester sesuai dengan
kualifikasi akademiknya dengan ketentuan
sebagai berikut :
SERTIFIKASI DOSEN : BKD
Pendidikan dan penelitian paling sedikit
sepadan dengan 9 (sembilan) sks
 Pengabdian kepada masyarakat dan tugas
penunjang paling sedikit sepadan dengan 3
(tiga) SKS
 Kewajiban khusus bagi profesor sekurangkurangnya sepadan dengan 3 sks setiap
tahun

SERTIFIKASI DOSEN : BKD
1. Setiap Dosen yang memiliki serdos harus
menyerahkan laporan Beban Kerja Dosen
dan Kontrak Kerja Beban Dosen setiap
semester.
2. Khusus untuk Guru Besar, harus
menyerahkan bukti fisik BKD khusus setiap
tahun untuk dinilai.
SERTIFIKASI DOSEN : BKD
1. Tunjangan Serdos diberikan setelah lulus
penilaian BKD yang dilakukan oleh Asesor.
2. Pimpinan PT harus memperhatikan peserta
Serdos pada status T, misal BKD ybs kurang
dari 12 SKS, sedang studi lanjut dengan
BPPS, persyaratan serdos lainnya.
SERTIFIKASI DOSEN : BKD
Sedang disiapkan sistem agar laporan
Beban Kerja Dosen dapat disinergikan
dengan usulan Jabatan Fungsional
Akademik Dosen.
RENBANGDOS
RENCANA PENGEMBANGAN DOSEN
PTS harus memiliki basis data Perencanaan
dan Pengembangan Dosen (Renbangdos).
Renbangdos dibuat oleh Pimpinan PTS ybs,
untuk jangka waktu 5 tahun periode tahun
2010-2014 (Semua PTS Jawa Tengah sudah
membuat).
Renbangdos berisi profil dosen pada kondisi
saat ini, kebutuhan dan pengembangan dosen
sesuai dengan Resntra PTS.
RENBANGDOS
RENCANA PENGEMBANGAN DOSEN
Renbangdos dapat digunakan sebagai bahan
analisis dalam menyusun program
pengembangan dosen PTS a.l. :
1. Peningkatan jumlah dosen tetap
berdasarkan rasio dosen mahasiswa,
2. Peningkatan jenjang pendidikan dosen
tetap melalui studi lanjut.
3. Perencanaan Jabatan Fungsional
Akademik Dosen.
KOMPETENSI dan KKNI
Semua program studi wajib merumuskan
kompetensi atau learning outcomes
lulusannya dengan mengacu pada Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan
pada rumusan kompetensi hasil kesepakatan
forum program studi sejenis yang melibatkan
dunia profesi dan pemangku kepentingan.
Strategi : Standar isi PT
PERPADUAN ANTARA PENDIDIKAN FORMAL,
PROFESIONALISME, PENGALAMAN KERJA DAN KARIR:
Pencapaian Level pada KKNI Melalui Berbagai Jalur
P
9
S1
D
D 4
D 3
D 2
SM 1
SM
P
A
8
7
6
5
L3
4
L2
L1
3
2
1
PENJAMINAN MUTU
UU Dikti Pasal 52
1)Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi
merupakan kegiatan sistemik untuk
meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi
secara berencana dan berkelanjutan.
2)Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan,
pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan
peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
PENJAMINAN MUTU
UU Dikti Pasal 52
3) Menteri menetapkan sistem penjaminan
mutu Pendidikan Tinggi dan Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan
Tinggi.
PENJAMINAN MUTU
UU Dikti Pasal 53
Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(2) terdiri atas:
a. sistem penjaminan mutu internal yang
dikembangkanoleh Perguruan Tinggi; dan
b. sistem penjaminan mutu eksternal yang
dilakukan melalui akreditasi.
KEBIJAKAN NASIONAL SPM-PT
Pasal 50 ayat (2) UU. Sisdiknas:
Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan
SNP untuk menjamin mutu pendidikan nasional;
Perguruan Tinggi
SNP
SPMI
SNP
PDPT
SPME
SNP
Pasal 4:
SNP bertujuan menjamin
mutu pendidikan nasional
dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa dan
membentuk watak serta
SNP
peradaban bangsa yang
bermartabat.
Pasal 1 butir 27 PP. SNP:
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang
selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan
evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan
program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang
pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar
Nasional Pendidikan
Standar Nasional PT
Jenjang
Pendidikan
Dasar
Pendidikan
Menengah
Pendidikan
Tinggi
Isi
Proses
Lulusan
PTK
Sarpras
Kelola
Biaya
Penilaian
Lingkup
Pendidikan
Delapan
Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Delapan
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(SNPT)
Pendidikan
Pendidikan,
Penelitian,
Pengabdian
Kpd Masy.
Baru
30
Penjaminan Mutu
PT
BAN
INST
Internal
Eksternal
LAM PRO
LAM WIL
Bisa
Bisa
PRODI
✔
✔
Bisa
Catatan:
+ Semua standar mengacu pada SNP dari BSNP yang ditetapkan Menteri
+ Semua didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang dikelola Menteri
+ LAM PRO: Lembaga Akreditasi Mandiri
+ LAM WIL: Lembaga Akkreditasi Wilayah (BAN)
+ Bisa: Pengaturan baru
Sistem Penjaminan Mutu
Pemerintah
(Wilayah)
Lembaga
Lembaga
Penjamin
Layanan
Pend.Mutu
Tinggi
Perguruan
Perguruan
Perguruan
Tinggi
Tinggi
Tinggi
BSNP
Pangkalan Data
Pendidikan
Tinggi
Ketentuan Baru
Ketentuan Saat Ini
Masyarakat
BAN-PT
Lembaga
Lembaga
Lembaga
Akreditasi
Akreditasi
Akreditasi
Mandiri
Mandiri
Mandiri
OTONOMI PTS
Otonomi Bidang Akademik :
- sesuai perundangan
Otonomi Bidang Akademik :
- ditentukan oleh Badan Penyelenggara
PTS a.l. Yayasan.
TERIMA KASIH