Transcript Manajemen Mutu PTS (Kopertis V DIY)

Manajemen Mutu PTS
(Kopertis V DIY)
Bambang Supriyadi
Kepmendiknas No. 184/U/2001,
• Dikti dibantu Kopertis melaksanakan Wasdalbin terhadap PTS
dalam rangka penjaminan akuntabilitas pengelolaan
perguruan tinggi
• Perguruan tinggi wajib mendokumentasikan kegiatan
pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dan
wajib melaporkan ke Dikti dan Kopertis setiap akhir semester
• Tidak lagi berlaku ujian negara bagi mahasiswa PTS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
BAB XV
PENJAMINAN MUTU
Pasal 91
(1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal
dan nonformal wajib melakukan penjaminan
mutu pendidikan.
(2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau
melampaui Standar Nasional Pendidikan.
UU NO.12 TAHUN 2012 tentang PENDIDIKAN TINGGI
Pasal 51
(1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan
Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan
yang mampu secara aktif mengembangkan
potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan
dan/atau teknologi yang berguna bagi
masyarakat, bangsa, dan negara.
(2) Pemerintah menyelenggarakan sistem
penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk
mendapatkan pendidikan bermutu.
UU NO.12 TAHUN 2012 tentang PENDIDIKAN TINGGI
Pasal 53
Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2)
terdiri atas:
a. sistem penjaminan mutu internal yang
dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
b. sistem penjaminan mutu eksternal yang
dilakukan melalui akreditasi.
PARADIGMA PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN
Penetapan
Standar
Pengembangan
dan Perbaikan
Standar
Pemenuhan
Standar
Pengukuran
Pencapaian
Standar
DEFINISI MUTU PENDIDIKAN
PENDIDIKAN BERMUTU ADALAH PENDIDIKAN YANG MAMPU
MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
MEMENUHI SNP/
MANDIRI
BELUM MENCAPAI SNP/
STANDAR
MELAMPAUI SNP/
 SP-BERKEUNGGULAN
LOKAL
Hal-hal yg dicermati pada saat Evaluasi Prodi
1. Masa berlaku SK Pimpinan PTS
2. Masa berlaku SK Ijin Penyelenggaraan
3. Jumlah Laporan PDPT yang diserahkan
4. Rasio Dosen Tetap terhadap Mahasiswa Aktif (semester terakhir)
5. Kondisi Data pada Master Mahasiswa
6. Transaksi Perolehan SKS dan Indeks Prestasi (Sem dan Kum)
7. Batas Lulus, lamanya Cuti dan Non Aktif Mahasiswa
8. Pengambilan SKS yang melebihi batas maksimal
9. Pengakuan SKS dan Transaksi Pengambilan Mata Kuliah Mhs Pindahan
10. Mata kuliah yang belum ada nilainya
11. Kurikulum (cara penulisan dan sebarannya)
12. Tingkat Pendidikan Dosen dan Jabatan Fungsional Dosen
13. Sebaran Transaksi Mengajar Dosen Tetap di Prodi Homebase
14. Kesesuaian MaKul yg diajar Dosen Tetap dg Latar Belakang Ilmunya
15. Sebaran Transaksi Akademik Mhs (kejujuran/ keterbukaan PTS dalam
melaporkan PDPT)
Sebelum Maret 2013
• Sebelum Rapat Evaluasi Perpanjangan
Ijin, Tim Evaluasi Kopertis melakukan
Desk Evaluation terhadap 15 hal di atas.
Selanjutnya hasilnya diklarifikasikan oleh
Tim yang dipandu Koordinator Kopertis
kepada pimpinan, kaprodi dan operator
PDPT PTS.
Contoh Laporan perkembangan jumlah mhs
Sebaran Transaksi Akademik Mahasiswa yg BENAR