Transcript M Budi Djatmiko KONSEP DASAR DAN KEBIJAKAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI - PERGURUAN TINGGI

KONSEP DASAR DAN KEBIJAKAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PERGURUAN TINGGI
M Budi Djatmiko
Ketua Tim LAM-PT APTISI PUSAT
Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT)
ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA
Semarang, 4 September 2013
1
AGENDA DAN DISKUSI SEMINAR
o Grand Desain Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan
dan Akreditasi
o Dasar Hukum LAM-PT :
Peraturan dan Perundangan
o Rencangan LAM PT di
bandingkan dengan BAN-PT
o Standar dan Prosedur
2
DISKRIMININASI VS KEADILAN
Data statistik 2012
1.Prodi di Indonesia 16.777
2.PTN 93
3.PTS 3.219
4.Prodi PTN 4.721
5.Prodi PTS 12.056
6.Prodi terakreditasi 8.638 prodi
7.Belum akreditasi & kedaluarsa
8.139 prodi
3
RINGKASAN POSTUR APBNP 2012 DAN APBN 2013
(miliar rupiah)
2012
Uraian
A. PENDAPATAN NEGARA
Selisih thd APBNP 2012
APBNP
APBN
Nominal
%
1.358.205,0
1.529.673,1
171.468,1
12,6
1.357.380,0
1.016.237,3
1.525.189,5
1.192.994,1
167.809,6
176.756,8
12,4
17,4
341.142,6
332.195,4
825,1
4.483,6
3.658,5
443,4
1.548.310,4
1.683.011,1
134.700,7
8,7
1.069.534,4
1.154.380,9
84.846,4
7,9
1. Belanja K/L
547.925,6
594.597,6
46.672,0
8,5
2. Belanja Non-K/L
a.l Tambahan Anggaran
- Penyesuaian Pendidikan
- Non-Pendidikan
521.608,9
0,0
0,0
0,0
559.783,3
12.745,4
3.938,1
8.807,3
38.174,4
12.745,4
3.938,1
8.807,3
7,3
478.775,9
408.352,1
70.423,9
528.630,2
444.798,8
83.831,5
49.854,3
36.446,7
13.407,6
10,4
8,9
19,0
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
II. PENERIMAAN HIBAH
B. BELANJA NEGARA
I
2013
BELANJA PEMERINTAH PUSAT
II. TRANSFER KE DAERAH
1. Dana Perimbangan
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
Total Anggaran Pendidikan
% Thd Belanja Negara
C. KESEIMBANGAN PRIMER
D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B)
% Defisit Terhadap PDB
E. PEMBIAYAAN (I + II)
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)
(8.947,2)
(2,6)
310.847,9
336.849,0
26.001,0
8,4
20,1
20,0
(0,1)
(0,3)
(72.319,9)
(40.094,2)
32.225,7
(44,6)
(190.105,3)
(153.338,0)
36.767,4
(19,3)
(2,23)
(1,65)
0,57
(25,67)
190.105,3
153.338,0
(36.767,4)
(19,3)
194.531,0
172.792,1
(21.738,9)
(11,2)
(19.454,2)
(15.028,5)
339,6
(4.425,7)
DISKRIMINASI VS KEADILAN
Data statistik 2012
1.Rata-rata Anggaran PTN Rp.
15.jt/mahasiswa/semester;
2. Diluar anggaran pembangunan
kampus, gaji dosen dan
karyawan;
3.DIPA PTN +/- 62 Trilun/th
4.Bantuan Operasional untuk 93
PTN 2,7 Triliun;
5.Bagaimana dengan PTS?
5
Pekerjaan Rumah Kita & Peraturan
Menteri
1. KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional)
2. Pendidikan Jarak Jauh
3. LAM
4. Sertifikat Profesi dan Kompetensi
5. Jenjang jabatan akademik
6. Penerimaan mahasiswa PTN
7. Pendanaan dari pemerintah daerah
kota & Provinsi
8. Pemenuhan hak mahasiswa
9. (26 P MENTRI & 6 P PEMERINTAH)
6
PERATURAN DAN KEBIJAKAN MENGENAI AKREDITASI DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
(sejak tahun 2003)
Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen
Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Rencana Strategis Depdiknas/Kemdiknas 2005-2009, 2010-2014
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28/2005 tentang Badan
Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17/2009 tentang Perangkat
Akreditasi Program Studi Sarjana
Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Peraturan Pemerintah No. 17/2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan
Peraturan Pemerintah No. 66/2010 tentang Perubahan atas PP No. 17/2010
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 6/2010
UU Pendidikan Tinggi No. 12 Th. 2012 (Diperkuat)
Kemudian Th. 2010 lahir BPSDM PK-PMP
7
SIKLUS PENGELOLAAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Formulasi
Kebijakan
(Plan)
Rekomendasi
(Action)
Implementasi
(Do)
Monitoring dan
Evaluasi
(Check)
8
SIKLUS PENJAMINAN MUTU & AKREDITASI
CQI = Continuous Quality Improvement
QMS = Quality Management System
EVALUASI-DIRI
dan seterusnya…
PERBAIKAN INTERNAL
DAN PEMBINAAN
PERBAIKAN
INTERNAL
KEPUTUSAN
AKREDITASI
EVALUASI EKSTERNAL/
AKREDITASI
►►►budaya mutu
9
DEFINISI MUTU PENDIDIKAN
PENDIDIKAN BERMUTU ADALAH PENDIDIKAN YANG MAMPU
MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
MEMENUHI SNP/
MANDIRI
BELUM MENCAPAI SNP/
STANDAR
MELAMPAUI SNP/
 SP-BI
 SP-BERKEUNGGULAN
LOKAL
PENETAPAN STANDAR
@
@
SNP disusun oleh BSNP dan ditetapkan oleh Menteri
Pendidikan Nasional.
SNP mencakup:
1. Standar Isi
2. Standar Proses
3. Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar Pendidik dan Tendik
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan
8. Standar Penilaian
@ SNPT adalah SNP ditambah Standar Penelitian dan
Standar Pengabdian kepada Masyarakat
@ Menjadi acuan penetapan standar pada seluruh satuan
pendidikan
yang dijabarkan ke dalam komponen dan
indikator.
PEMENUHAN STANDAR
 Pemenuhan standar dilaksanakan berdasarkan peta
mutu pendidikan.
 Peta ini dikembangkan dari evaluasi diri satuan
pendidikan yang telah direviu oleh Tim Audit Mutu
Internal
 Data dikelola dalam sistem informasi mutu
pendidikan oleh Badan PSDMPK-PMP melalui PPMP
di tingkat Pusat dan LPMP di tingkat Provinsi.
 Peta mutu menjadi dasar pengembangan rencana
kerja yang dilakukan oleh pembina, penyelenggara,
serta pelaksana satuan pendidikan.
PENGUKURAN
PENCAPAIAN STANDAR
 Proses pemenuhan standar diukur tingkat
ketercapaiannya untuk melihat keefektivan
pelaksanaan.
 Pengukuran pencapaian standar dilakukan secara:
 internal oleh Tim Evaluasi Mutu Internal,
 eksternal oleh BAN atau Lembaga Akreditasi Mandiri
(LAM) yang mendapat pengakuan Menteri Pendidikan
Nasional, dan
 penilaian hasil belajar
PENGEMBANGAN STANDAR
 Hasil pengukuran dianalisis sebagai pijakan
pengembangan standar.
 Pengembangan tersebut berupa rumusan koreksi
atas komponen dan indikator SNP/SNPT.
 Rumusan koreksi digunakan oleh BSNP untuk
melakukan pengembangan standar.
PERUBAHAN AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
(sejak tahun 2003)
 Dari akreditasi sukarela
menjadi wajib
 Dari akreditasi program studi
menjadi akreditasi program
studi dan perguruan tinggi
 Dari badan penjaminan mutu
internal sukarela menjadi wajib
 Dari badan akreditasi tunggal
menjadi majemuk
15
AKREDITASI
UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 1 ayat 22
Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam
satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
“ … a formal, published statement regarding the quality of an
institution or a program, following a cyclical evaluation based on
agreed standards (CRE, 2001).”
“… a process of external quality review used by higher education to
scrutinize colleges, universities and higher education programs for
quality assurance and quality improvement (CHEA, 2000).”
accountability
“… a window into higher
education institution”
(Peril & Promise, WB 2000)
PENJAMINAN MUTU
 Internal
 Eksternal
►►
►►
EVALUASI DIRI
AKREDITASI
16
5 MANFAAT AKREDITASI BAGI PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN (KHUSUS YAYASAN)
1. Dapat mengetahui kinerja tiap dosen karyawan di PT
melalui instrumen evaluasi mandiri internal dan
evaluasi eksternal : promisi, rotasi & demosi.
2. Dapat mengukur apresiasi pada pimpinan PT dan ka
prodi, semakin tinggi nilai akreditasi semikin dapat
diapresiasi lebih baik.
3. Sebagai Key Performance Indicators dalam menilai
kemajuan lembaga (PT/PRODI)
4. KPI atau instrumen LAM dapat dikaitkan dengan
pengajian dosen, karyawan dan pimpinan
5. Menjadi patok duga keberhasilan antar Prodi atau
antar PT
17
ELEMEN STANDAR LAM-PT
No.
Standar
1
Standar Isi
2
Standar Proses
3
Standar Kompetensi Lulusan
4
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
6
7
8
9
10
Pengelolaan Program Studi
Standar Pembiayaan
Standar Penilaian
Standar Penelitian
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
18
1. DARI AKREDITASI SUKARELA MENJADI WAJIB
(1)
UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 60 ayat 1 dan 2
 Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan
program dan satuan pendidikan pada jalur
pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang
dan jenis pendidikan.
 Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan
dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga
mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas
publik.
19
1. DARI AKREDITASI SUKARELA MENJADI WAJIB
(2)
UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 61 ayat 2 dan 3
 Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai
pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau
penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus
ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan
yang terakreditasi.
 Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara
pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta
didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan
terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan
tertentu setelah lulus uji kompetensi yang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang
terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
20
2. DARI AKREDITASI PROGRAM STUDI MENJADI AKREDITASI PROGRAM
STUDI DAN PERGURUAN TINGGI
UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 60 ayat 1
Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan
program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan
formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis
pendidikan.
PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan
Pasal 86 ayat 1
Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang
dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan
program dan/atau satuan pendidikan.
21
3. DARI PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SUKARELA MENJADI WAJIB
PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan Pasal 91
Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan
nonformal wajib melakukan penjaminan mutu
pendidikan.
UU RI Pendidikan Tinggi No. 12/2012 BAB III Pasal 53
Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) terdiri
atas :
a. a. Sistem penjaminan mutu internal yang
dikembangkan oleh PT
b. b. sistem penjaminan mutu eksternal yang
dilakukan melalui akreditasi
22
4. DARI BADAN AKREDITASI TUNGGAL
MENJADI MAJEMUK
UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 60 ayat 2
Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan
dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri
yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan
Pasal 86 ayat 2
Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri
yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk
melakukan akreditasi.
23
4. DARI BADAN AKREDITASI TUNGGAL
MENJADI MAJEMUK, Tercantum dalam UU-RI No. 12/2012 BAB III
PENJAMINAN MUTU Bagian ketiga AKREDITASI
Bab III Pasal 53
Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) terdiri
atas :
a. a. Sistem penjaminan mutu internal yang
dikembangkan oleh PT
b. b. sistem penjaminan mutu eksternal yang
dilakukan melalui akreditasi
Bab III Pasal 55
(5) Akreditasi program studi sebagai bentuk
akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi
mandiri
24
KELEMBAGAAN AKREDITASI MENDATANG ??
BAN-PT
(akreditasi institusi dan
penjamin mutu LAM)
LAM-1
LAM-2
LAM-3
LAM-4
LAM-n
LAM = Lembaga Akreditasi Mandiri
Contoh:
• LAM Bidang Kesehatan - HPEQ Project (Kemdiknas – Kemkes)
• LAM Bidang Teknik - akan diajukan dengan hibah luar negeri
Kerjasama BAN-PT dengan
asosiasi profesi dan
asosiasi institusi pendidikan
25
Rencana LAM PT (APTISI), terdahulu
Terdiri minimal dari 6 rumpun ilmu
sesuai dg UU PT 12/12, Pasal 10 :
1.Agama
2.Homaniora
3.Sosial
4.Alam
5.Formal
6.Terapan
Catatan : Lihat di penjelasan uu PT 12/12 pasal 10 & dimungkinkan
pengembangan sesuai dengan cabang ilmu
26
Kebijakan Kemdikbud/Dikti
dilihat dari Rencana Peraturan
menteri tentang Akreditasi
Prodi dan PT, bisa dipandang
sangat diskriminatif dan
tendensius atau sebaliknya
menjadikan APTISI terpacu
untuk lebih baik.
27
1. LAM diselenggarakan oleh ahli sesuai dengan
disiplin ilmu program studi.
2. Hanya ada satu LAM untuk satu program
studi di Indonesia.
3. Dengan persyaratan yang sangat sulit
dipenuhi, dengan kata lain hanya LAM
Pemerintah yg dpt berdiri.
3. Hal ini menjadikan APTISI berinisiasi untuk
membentuk Persatuan atau Asosiasi Ahli dan
Tenaga bidang ilmu Agama, Homaniora,
Sosial, Alam, Formal dan Terapan dan atau
membentuk ahli sesuai dengan fakultas
28
1. LAM diselenggarakan oleh ahli sesuai dengan
disiplin ilmu program studi.
2. Hanya ada satu LAM untuk satu program
studi di Indonesia.
3. Dengan persyaratan yang sangat sulit
dipenuhi, dengan kata lain hanya LAM
Pemerintah yg dpt berdiri.
3. Hal ini menjadikan APTISI berinisiasi untuk
membentuk Persatuan atau Asosiasi Ahli dan
Tenaga bidang ilmu Agama, Homaniora,
Sosial, Alam, Formal dan Terapan dan atau
membentuk ahli sesuai dengan fakultas
29
Ide pembentukan Persatuan atau Asosiasi Ahli dan Tenaga bidang
ilmu, sesuai dengan fakultas :
1. Persatuan Ahli & Tenaga Kesehatan Indonesia
2. Persatuan Ahli & Tenaga Teknik Indonesia
3. Persatuan Ahli & Tenaga Kependidikan Ind
4. Persatuan Ahli & Tenaga Ilmu Ekonomi & Bisnis Indonesia.
5. Persatuan Ahli & Tenaga Ilmu Hukum Indonesia
6. Persatuan Ahli & Tenaga Seni Sastra Budaya Indonesia
7. Persatuan Ahli & Tenaga Ilmu Sain/Alam Indonesia
8. Persatuan Ahli & Tenaga Komputer Indonesia
9. Persatuan Ahli & Tenaga Ilmu Sosial Politik Indonesia
10. Persatuan Ahli & Tenaga Pertanian Indonesia
11. Persatuan Ahli & Tenaga Komunikasi Indonesia
12. Persatuan Ahli & Tenaga Akuntan Indonesia
13. Persatuan Ahli & Tenaga Teknik Indonesia
14. dll.
30
Sistem Penjaminan Mutu & AKREDITASI
Pemerintah
BSNP
Masyarakat
(Wilayah)
Lembaga
Lembaga
Penjamin
Layanan
Pend.Mutu
Tinggi
Perguruan
Perguruan
Perguruan
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi
Ketentuan Baru
Ketentuan Saat Ini
BAN-PT
Lembaga
Lembaga
Lembaga
Akreditasi
Akreditasi
Akreditasi
Mandiri
Mandiri
Mandiri
5 Alasan lahir LAM-PT?
1.
2.
3.
4.
5.
Desakan APTISI dari tahun 2007-hingga 2011,
kebijakan BAN-PT tidak berpihak pada PTS.
Realitasnya, Sampai kapanpun BAN-PT tidak akan
mungkin mampu mengakreditasi semua prodi (dg
prodi mendekati angka 17.000)
Anggaran pemerintah yang terbatas (rata-rata
pertahun 1.300 PS, tahun ini 3.200 PS)
Tidak memiliki aseseor.
BAN-PT hanya mampu menilai tanpa memberikan
solusi kongkrit, (90% asesor dari PTN, tdk pernah
mengelola PTS)
32
24000
22000
20000
23000
RENSTRA DEPDIKNAS?
Thn 2010 semua PS terakreditasi
21800
20600
19400
18000
19600
18200
16600
17000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
13600
CAPAIAN
10600
Dukacita
Pemotongan
Anggaran
8600
8525
7000
2005
2006
BULATKAN SIKLUS AKREDITASI
2007
2008
2009
2010
2011
TUGAS BAN-PT Sebelum UU-PT 12/12
( Dalam Permendiknas No. 28/2005)
1.
2.
3.
Merumuskan kebijakan
operasional.
Melakukan sosialisasi kebijakan.
Melaksanakan akreditasi
perguruan tinggi.
34
TUGAS BAN-PT & LAM-PT
Dalam UU-PT 12/12
Bagian Ketiga : Akreditasi
Pasal 55
(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian
sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
berdasarkan Standar Nasional Pendidikan
Tinggi.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan untuk menentukan kelayakan
Program Studi dan Perguruan Tinggi atas
dasar kriteria yang mengacu pada Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.
35
TUGAS BAN-PT & LAM-PT
Dalam UU-PT 12/12
(3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi untuk
mengembangkan sistem
akreditasi.
(4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh
Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi.
(5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk
akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga
akreditasi mandiri.
36
TUGAS BAN-PT & LAM-PT
Dalam UU-PT 12/12
(6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan
Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan
Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas
rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi.
(7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu
dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan
kewilayahan.
37
TUGAS BAN-PT & LAM-PT
Dalam UU-PT 12/12
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai
akreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), dan lembaga
akreditasi mandiri sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diatur dalam
Peraturan Menteri.
38
ELEMEN STANDAR BAN-PT
N0.
STANDAR
JML
ELEMEN
JML DESKRIPTOR
PRODI
FAK/ST
1
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA
STRATEGI PENCAPAIAN
5
3
3
2
TATA PAMONG,
KEPEMIMPINAN, SISTEM
PENGELOLAAN, DAN
PENJAMINAN MUTU
8
6
6
3
MAHASISWA DAN LULUSAN
8
17
5
4
SUMBERDAYA MANUSIA
6
23
6
5
KURIKULUM, PEMBELAJARAN
DAN SUASANA AKADEMIK
11
27
3
6
PEMBIAYAAN, SARANA DAN
PRASARANA, DAN SISTEM
INFORMASI
6
16
12
7
PENELITIAN,
PELAYANAN/PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, DAN
KERJASAMA
9
8
7
BAN-PT 39
ELEMEN STANDAR LAM-PT
No.
Standar
Bobot Standar (%)
Jumlah Butir
Bobot Butir (%)
1
Standar Isi
10
10
1
2
Standar Proses
12
18
0,67
3
Standar Kompetensi Lulusan
10
10
1
4
Standar Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
12
12
1
5
Ketersediaan Sarana dan
Prasarana Pendidikan
10
10
1
6
Pengelolaan Program Studi
10
15
0,67
7
Standar Pembiayaan
8
10
0,8
8
Standar Penilaian
8
8
1
9
Standar Penelitian
12
8
1,5
10
Standar Pengabdian Kepada
Masyarakat
8
8
1
100
40
Standar Nasional PT
Jenjang
Pendidikan
Dasar
Pendidikan
Menengah
Pendidikan
Tinggi
Isi
Proses
Lulusan
PTK
Sarpras
Kelola
Biaya
Penilaia
n
Delapan
Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Delapan
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(SNPT)
Lingkup
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan,
Penelitian,
Pengabdian
Kpd Masy.
Baru
41
ISI POKOK BORANG BAN PT
Borang Program Studi:
• Identitas Program Studi
• Identitas Pengisi Borang Program Studi
• Isian Data Setiap Standar
Borang Fakultas/Sekolah Tinggi:
• Identitas Fakultas/Sekolah Tinggi
• Fakultas/Sekolah Tinggi
• Isian Data Setiap Standar
42
ISI POKOK Instrumen LAM PT
 Instrumen Prodi dan Fakultas disatukan
yang terdiri :
• Identitas Program Studi
• Identitas Pengisi Borang Program Studi
• Isian Data Setiap Standar
• Lampiran
 Instrumen kehasan prodi
43
PROSEDUR AKREDITASI BAN PT
PENGIRIMAN
EVALUASI DIRI
DAN BORANG
SERTA
LAMPIRAN
KEPADA BAN-PT
(Prodi)
1200 ++ asesor
15 anggota
3 staf ahli
BAN-PT
ASESMEN
KECUKUPAN
(Asesor BAN-PT)
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
HASIL ASESMEN KECUKUPAN
(Pleno BAN-PT)
ASESMEN
LAPANGAN
(Asesor BAN-PT)
VALIDASI
(anggota BAN-PT)
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
HASIL AKREDITASI
(Pleno BAN-PT)
PENGUMUNAN
HASIL AKREDITASI
(Ka/Sek BAN-PT)
44
PROSEDUR AKREDITASI LAM PT
PENGIRIMAN
EVALUASI DIRI
DAN BORANG
SERTA
LAMPIRAN
KEPADA LAM-PT
(Melalui soft dan hard copy)
asesor diutamakan
dari PTS (+/-1500)
15 anggota
3 staf ahli (Rencana dari BAN PT
atau ABET (Accreditation Board
for Engineering and Technology),
The Alliance on Business
Education and Scholarship for
Tomorrow, a 21st Century
Education (ABEST21), ASEAN
University Network on Quality
Assurance (AUN-QA
Setiap prodi bisa self assesment
ASESMEN
KECUKUPAN
(Asesor LAM-PT)
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
HASIL ASESMEN KECUKUPAN
(Pleno LAM-PT)
ASESMEN
LAPANGAN
(Asesor LAM-PT)
VALIDASI
(anggota LAM-PT)
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
HASIL AKREDITASI
(Pleno LAM-PT)
PENGUMUNAN
HASIL AKREDITASI
(Ka/Sek LAM-PT)
45
ELIGIBILITAS PENGAJUAN AKREDITASI
BAN PT
 Ijin Penyelenggaraan PROGRAM STUDI
 Ijin operasional PROGRAM STUDI
yang masih berlaku dari pejabat yang
berwenang
 PROGRAM STUDI memiliki dosen tetap
dengan jumlah dan kualifikasi minimal
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Catatan:
program studi belum memiliki lulusan dapat
mengajukan akreditasi
BAN-PT
46
ELIGIBILITAS PENGAJUAN AKREDITASI
LAM-PT
 Ijin Penyelenggaraan PROGRAM STUDI
 Ijin operasional PROGRAM STUDI
TIDAK MENJADI PERSYARATAN
(PERPANJANGAN IJIN MENGHAMBAT
AKREDITASI)
 PROGRAM STUDI memiliki dosen tetap
dengan jumlah dan kualifikasi minimal
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Catatan:
program studi belum memiliki lulusan dapat
mengajukan akreditasi
47
PEMERINGKATAN HASIL AKREDITASI
BAN PT
Skor Setiap Jenjang Program Studi
Peringkat
Diploma
Sarjana
Magister
Doktor
A
361 - 400
361 - 400
361- 400
361- 400
B
301 - 360
301 - 360
301- 360
301- 360
C
200 - 300
200 - 300
200- 300
200- 300
Tidak
Terakreditasi
< 200
< 200
< 200
< 200
BAN-PT
48
Usulan PEMERINGKATAN HASIL AKREDITASI
LAM-Prodi
Skor Setiap Jenjang Program Studi
Peringkat
Diploma
Sarjana
Magister
Doktor
Internasonal
700 -1000
700 -1000
700 -1000
700 -1000
Unggul
Nasional
600 - 700
600 - 700
600 - 700
600 - 700
Terakreditas
300- 1000
300 - 1000
300- 1000
300- 1000
Tidak
Terakreditasi
< 300
< 300
< 300
< 300
49
Bagai mana dengan Lembaga Akreditasi
Mandiri?
Setidaknya ada 5 Permasalahan yang harus dijawab
agar LAM PT ini bisa berdiri sesuai dengan harapan
masyarakat khususnya PTS :
1. Pendanaan/Pembiayaan & SKB
2. Legalitas (ASPEK HUKUM)
3. Pembuatan Borang/instrumen
4. Sosialisasi pada PT dan Masyarakat
5. Independensi
6. Terpercaya
Pengalaman Membuktikan
1. Ban PT membutuhkan waktu kurang lebih 2
tahun untuk mempersiapkan borang dan 1 tahun
untuk sosialisasi (dengan berbagai kekurangan
yg ada tetap berjalan)
2. Ban PT (1994-2012) membutuhkan 18 tahun lebih
untuk menghadirkan borang yang boleh
dikatakan sudah sangat baik walau belum
menyentuh permasalahan yang ada.
3. EMI (Evaluasi MUTU Internal), dibuat dalam
waktu 1 tahun langsung disosialisasikan, sampai
sekarang masih dalam proses perbaikan.
4. LAM-PT bagaimana?
Tim LAM-Prodi :
1. Dibutuhkan tim yang kuat
2. Anggota tim sebaiknya memiliki integritas dan
komitmen yang tinggi, yang di back up oleh
perguruan tingginya.
3. Tim tidak terlalu banyak
4. Mereka yang memahami borang BAN PT,
Instrumen EMI dan SPMI-PT
5. Sebaiknya diawali dengan membuat Studi
Kelayakan, instrumen & mengakreditasi
prodi S1
Sosialisasi Draf LAM-Prodi
1. Mengundang pimpinan PT, Ketua Prodi,
Dekan, para asesor Ban PT, dan Lembaga
Penjaminan Mutu PT.
2. Menghimpun masukan-masukan pada
TIM Inti LAM Prodi untuk
memformulasi ulang instrumen atau
borang yang sedang dibuat.
3. Menguji coba pada Prodi percontohan.
4. Mengolah hasil isian oleh Prodi
Percontohan
Sosialisasi Draf LAM-PT
5. Mengundang Prodi percontohan
untuk menerima masukan dan
masukan dari APTISI Wilayah
6. Penyempurnaan ulang
instrumen
7. Uji coba kembali.
Beberapa kekurangan BAN PT,
yang perlu diperbaiki :
1. Kurang efisien
2. Menggunakan hard copy
3. Waktu menunggu untuk di visit terlalu lama
(rata-rata 6 bln – 1 tahun)
4. Borang sulit dipahami, tidak ada manual
book, menjadikan beda sudut pandang
antara asesor dan ketua prodi saat di
lapangan (Multitafsir).
5. Borang terlihat tidak memahami realitas PTS.
Beberapa kekurangan BAN PT,
yang perlu diperbaiki :
6. Beberapa standar sulit terpenuhi akibat tidak
terukur kondisi dilapangan.
7. Masih menggunakan 7 standar, sesuai dg UU
PT No. 12 Th. 2012, harus ada 10 standar.
8. Asesor hanya menilai hasil akhir bukan
proses.
9. Masih manual dalam proses bisnis (belum
menggunakan TIK)
10. Belum menggunakan penilaian yg
transfaran.
Yang Harus Menjadi Keunggulan LAM
Prodi :
1. Efisien & efektif
2. Menggunakan TIK/ICT
3. Empowering
4. Pembinaan berkelanjutan
5. Humanis
Yang Harus Menjadi Keunggulan LAM
Prodi :
6. Kesepakatan penilaian dengan Prodi
(kemungkinkan banding terhadap
hasil akreditasi kecil)
7. Terbuka dan transparan.
8. Independen & Kredibel
9. Memberikan kesempatan lebih luas
merekrut asesor dari daerah.
10. Menghindari Multitafsir dalam
instrumen/borang.
Usulan Keunggulan TIK-LAM Prodi
1.
Bisa merekap, merangking &
membandingkan nilai prodi / semua
nilai tiap prodi di seluruh Indonesia,
Provinsi, Kabupaten/kota, Indonesia
Timur, Tengah dan Barat.
2. Bisa merekap, merangking &
membandingkan nilai Tiap standar dan
pertanyaan di seluruh Indonesia,
Provinsi, Kabupaten/kota, Indonesia
Timur, Tengah dan Barat.
59
Keunggulan LAM APTISI
3. Mengetahui Prodi di PT mana yg memiliki
nilai tertinggi tiap standar/pertanyaan
untuk dijadikan acuan bagi Prodi lain
untuk patok duga.
4. Mengeluarkan rekomendasi tiap standar
untuk pembinaan dan mengarahkan pada
nilai yang lebih baik.
5. Meriport & menyimpan instrumen prodi
tiap periodik tiap PT
6. Dll.
60
Persyaratan Aseseor :
1. Lemaga atau program studi induk asal calon
2.
3.
4.
5.
asesor minimal terakreditasi C (BAN-PT)
Pendidikan yang diutamakan S3, dan S2
memungkinkan jika dalam prodi tersebut
belum memiliki S3, atau masih kurang.
Lulus psikotes,
Pernah menjabat struktural di PT-nya.
Lulus wawancara (integritas, kredibilitas,
independen dan kompetensi bidang ilmu)
61
Persyaratan Aseseor :
6. Ahli dibidangnya dengan dibuktikan
rekomendasi oleh asosiasi profesi atau
asosiasi rumpun ilmu di wilayah masingmasing.
7. Telah mengikuti kursus & pelatihan
penilaian di LAM-Prodi
8. Siap menandatangani perjanjian :
memberian pelayanan, independen, sangsisangsi dll.)
10. Tidak dalam urusan dengan yang berwajib
62
RENCANA KEGIATAN TIM LAM-PT APTISI
No
Kegiatan
FEBRUARI 2013
1
2
3
4
MARET 2013
1
2
3
4
APRIL 2013
1
2
3
MEI 2013
4
1
2
3
JUNI 2013
4
1
2
3
1 Tandatangan kesepakatan nasional untuk
menjadikan LAM APTISI (Tgl. 15 Februari 2013)
2 Pendirian Badan Hukum LAM
3 Studi Kelayakan
4 Pengumpulan kontribusi finansial APTISI wilayah
5 Finalisasi Instrumen
6 Pembangunan Sistem Informasi (IT)
7 Konsolidasi dengan asosiasi-asosiasi dan rumpun
ilmu
8 Menyampaikan Usulan Persetujuan LAM Ke
Menteri dan Rekomendasi BAN-PT
9 Sosialisasi, Pelatihan dan Tryout Instumen LAM
10 Rekruitmen SDM (Calon Assesor)
11 PELAKSANAAN AKREDITASI
12
13
63
4
Deklerasi Padang 15 April 2010
1. APTISI harus melahirkan
Lembaga Akreditasi Independen
(LAI)
2. Memilih Ketua Pelaksana dan
TIM
3. Mengusulkan pada pemerintah
dan DPR berdirianya LAI, melalui
UUPT.
64
Deklerasi Makasar 14 Maret 2013
1. APTISI membuat LAM dengan 6 Rumpun,
2.
3.
4.
5.
dengan didukung konsorsium bidang ilmu &
Asosiasi Profesi lainnya
Kesepakatan semua APTISI Wilayah untuk
menggunakan Jasa LAM yang di lahirkan
APTISI.
LAM yang di lahirkan APTISI harus
independen, kridibel dan transparan & dlm
kontek membina.
Mencari sosok asesor yang baik.
Dapat dilaksanakan tahun 2014.
65
Tunggu Deklerasi APTISI di ACEH
pada OKTOBER 2013
Isinya : Menyikapi kebijakan
KEMNDIKBUD terhadap
Rencana Peraturan Mentri
Tentang AKREDITASI
Prodi & PT Serta masalah
lainnya.
66
KEMBALI KEPADA NILAI TQM
 Semua data yang dijadikan landasan perubahan Valid &
Reliable
 Dukungan data & fakta sebaiknya valid dan reliable.
Sebagai bentuk akuntabilitas, prediksi masa depan
harus “akurat” bahwa perubahan akan menghasilkan
kegemilangan pemenuhan 9 (SEMBILAN) prinsip
pengelolaan Pendidikan Tinggi harus andal
 Dengan memenuhi nilai TQM seharusnya Akreditasi
bukan proses yg menakutkan, seharusnya bahkan
sebaliknya, yaitu merupakan “kebutuhan” pengelola
(INTERNALLY DRIVEN)
23/05/2016
67
PR APTISI VI JAWA TENGAH
1. MEMBENTUK ASOSIASI ATAU
KONSORSIUM AHLI DAN
BIDANG ILMU MASING-MASING
2. MEMPERSIAPKAN CALON
ASESOR
3. USULAN INSTRUMEN UNTUK
PRODI
68
Wassalam dan Terima Kasih