IV FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK FORMULASI KEBIJAKANPUBLIK Membahas mengenai konsep dan teknik formulasi kebijakan publik mulai dari Perumusan Masalah, pengembangan Alternatif Kebijakan sampai perumusan Rekomendasi Kebijakan, dan penuangannya dalam.
Download ReportTranscript IV FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK FORMULASI KEBIJAKANPUBLIK Membahas mengenai konsep dan teknik formulasi kebijakan publik mulai dari Perumusan Masalah, pengembangan Alternatif Kebijakan sampai perumusan Rekomendasi Kebijakan, dan penuangannya dalam.
IV FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK 2 FORMULASI KEBIJAKANPUBLIK Membahas mengenai konsep dan teknik formulasi kebijakan publik mulai dari Perumusan Masalah, pengembangan Alternatif Kebijakan sampai perumusan Rekomendasi Kebijakan, dan penuangannya dalam bentuk Peraturan Perundangan. POKOK BAHASAN 3 I. Pengertian & sifat masalah kebijakan; II. Teknik perumusan masalah; III. Identifikasi, Pengembangan, Penganalisaan,Pemilihan Alternatif dan Rekomendasi Kebijakan; IV. Perumusan format Peraturan Perundangan Hasil pembelajaran 4 Peserta diharapkan mampu mengeksplorasi konsep dan teknik formulasi kebijakan publik mulai dari perumusan masalah, pengembangan alternatif kebijakan sampai perumusan rekomendasi kebijakan dan penuangannya dalam bentuk peraturan perundangan yang akan digunakan untuk menjelaskan konsep dan mengaplikasikan teknik formulasi kebijakan publik. Selanjutnya peserta menuangkan kompetensi pengetahuan ini dalam bentuk Diskusi Isu Terpilih maupun Studi Kasus. I. PENGERTIAN DAN SIFAT MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK 5 (PENGERTIAN) a. Masalah Kebijakan “adalah produk pemikiran, yang dibuat pada suatu lingkungan, suatu elemen situasi masalah, yang diabstraksikan dari situasi oleh para analis.” (Dunn 1998:210-213) b. Masalah kebijakan adalah kebutuhan yang tidak terealisir, tapi dapat dicapai melalui tindakan kebijakan publik. PENGERTIAN DAN SIFAT MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK 6 (PENGERTIAN) c. Perumusan Masalah Kebijakan merupakan hal yang paling penting bagi para analis; d. Merupakan sistem petunjuk pokok / mekanisme pendorong yang mempengaruhi keberhasilan semua fase analisis; e. Apabila perumusan masalah benar, berarti 50% pemecahan telah selesai.. PENGERTIAN DAN SIFAT MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK 7 (PENGERTIAN) f. Dalam perumusan masalah ditemukan : a) Asumsi yang tersembunyi. b) Mendiagnosa sebab akibat. c) Memetakan tujuan. d) Memadukan pandangan yang bertentangan. e) Merancang peluang. PENGERTIAN DAN SIFAT MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK 8 CIRI-CIRI / SIFAT MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK 1. Saling ketergantungan antara masalah kebijakan; 2. Ada subyektivitas dari masalah kebijakan; 3. Sifat buatan dari masalah; 4. Dinamika masalah kebijakan; 5. Pembedaaan masalah : sederhana , agak sederhana dan rumit. II. TEKNIK PERUMUSAN MASALAH (Fase-fase Perumusan Masalah Kebijakan) 9 META MASALAH PENDEFINISIAN MASALAH PENCARIAN MASALAH MASALAH SUBSTANTIF SITUASI MASALAH SPESIFIKASI MASALAH PENGENALAN MASALAH MASALAH FORMAL Formulasi KP TEHNIK PERUMUSAN MASALAH 10 SITUASI MASALAH META MASALAH MASALAH SUBSTANTIF MASALAH FORMAL Untuk Dikenal sebagai Masalah Masalah formal mengetahui tumpukan substantif yaitu masalah situasi masalah masalah yang didefinisikan dari substantif yang harus mengenali belum terstruktur meta masalah akan segera situasi yg yaitu mengapa yaitu dipilih ditangani sesuai merupakan issue terjadi situasi mana saja kemampuan. publik masalah masalahnya yg tampak TEHNIK PERUMUSAN MASALAH Formulasi KP 11 CONTOH SITUASI MASALAH META MASALAH Misalnya pedagang kaki lima (PKL) Dirumuskan : Terganggunya Ketertiban Umum Oleh PKL. 1. Disiplin rendah 2. Jumlah meningkat 3. Tempat terbatas 4. Perilaku semrawut. dsb. 5. Penegakan hukum kurang 6. PKL kurang rasa memiliki lingkungan 7.PKL pendatang bertambah 8.Pendidikan rendah 9.Pendapatan rendah 10.Tempat baru kurang MASALAH SUBSTANTIF 1. Pendapatan PKL rendah 2. Disiplin PKL rendah 3. Tempat PKL terba tas 4. Penegakan hukum kurang 5. Pendidikan PKL kurang 6. Jumlah aparat ketertiban kurang 7. PKL pendatang bertambah dsb. MASALAH FORMAL Kurangnya Penegakan Hukum Tempat PKL METODE-METODE PERUMUSAN MASALAH Metode Tujuan Prosedur Sumber Pengetahuan Kriteria Kinerja Analisis Batas Estimasi batas peta masalah Pencarian sampel bola salju perencanaan masalah dan penjumlahan Sistem Pengetahuan Ketetapan Batas Analisis Klasifikasi Kejelasan Konsep Pemilahan secara logis dan klasifikasi penyebab Analisis Individual Konsistensi Logis Analisis Hirarki Identifikasi penyebab yang mungkin masuk akal dan dapat ditindaklanjuti Pemilahan secara logis dan klasifikasi penyebab Analisis individual kelompok Konsistensi Logis Sypecties (~ analog) Pengenalan kesamaan antar masalah Perumusan analog pesonal langsung dan fantasi Kelompok Plansibilitas perbandingan Brainstorming Generalisasi ide, tujuan, dan strategi Pemunculan ide dan evaluasi Kelompok Konsensus Analisis perspektif Berganda Generalisasi Wawasan Penggunaan secara serentak perspektif teknis organisasional dan personal Kelompok Perbaikan wawasan Analisis Asumsi Sintesis kreatif asumsiasumsi yang berlawanan Identifikasi pelaku, penampakan asumsi, mempertentangkannya dan pengelompokkan dan sitensis Kelompok Konflik Pemetaan Argumentasi Penilaian Asumsi Penyusunan tingkat dan penggambaran Plansibilitas dan urgensi Kelompok Plansibilitas dan urgensi optimal 12 13 PERAMALAN PROYEKSI : ramalan yang didasarkan pada ekstrapolasi atas kecenderungan masa lalu maupun masa kini ke masa depan. PREDIKSI : ramalan yang didasarkan pada asumsi teoritik yang tegas, dapat berbentuk hukum teoritis, preposisi teoritis, atau analogi. PERKIRAAN (CONJECTURE) : ramalan yang didasarkan pada penilaian yang informati atau penilaian pakai tentang situasi masyarakat masa depan. REKOMENDASI 14 Karakteristik Khusus Rekomendasi : Dapat Ditindaklanjuti (Actionable); Prospektif; Muatan nilai; Secara Etika Kompleks. III. TUJUH LANGKAH ANALISIS / FORMULASI KEBIJAKAN (Identifikasi, Pengembangan,Penganalisaan,Pemilihan Alternatif dan Rekomendasi Kebijakan) (Menurut : Mustopadidjaja) PENGKAJIAN PERSOALAN PENENTUAN TUJUAN PERUMUSAN ALTERNATIF PENYUSUNAN MODEL Langkah (1) Langkah (2) Langkah (3) Langkah (4) Tujuan pengkajian adalah menemukan dan memahami hakekat persoalan suatu masalah. Kemudian merumuskan dalam hubungan sebab akibat. Terjabarkan dalam faktor penyebab (independent variables) dan faktor akibat (dependent variables). Tujuan adalah akibat yg secara sadar ingin dicapai dan atau dihindari. Secara umum kebijakan selalu ingin mencapai kebaikan dan mencegah keburukan yang bakal terjadi semaksimal mungkin. Adalah cara yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan secara langsung atau tidak. Aletnatif kebijakan dapat muncul dalam pikiran karena beberapa hal: 1.Berdasar pengamatan. 2.Melakukan semacam analogi Informasi yang berkaitan dengan langkah yaitu metode penelitian, teori relevan, substansi persoalan dan metode kuantitatif. Model adalah penyederhanaan kenyataan persoalan yang dihadapi lalu diwujudkan dalam hubungan kausal atau fungsional. Model dapat dituangkan dalam model: schematic model, physical model, game model, 16 Formulasi KP PENILAIAN ALTERNATIF PENYUSUNAN REKOMENDASI Langkah (5) Langkah (6) Langkah (7) Analisa akan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif; menyangkut ekonomi (efisiensi dsb), politik, hukum administrasi (keefektifan dsb); nilai-nilai abstrak seperti etika, falsafah (equity, equality dsb). Alternatif yang ada perlu dinilai berdasar kriteria. Tujuannya mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektifitas dan fisibilitas tiap alternatif dalam pencapaian tujuan seperti ekonomi yang paling efisien, politik yang paling bisa dilaksanakan dan etika filosofis yang tidak bertentangan dengan nilai sosial budaya Penilaian alternatif memberikan gambaran mengenai sejumlah pilihan yang tepat untuk mencapai tujuan. Langkah akhir analisa kebijakan merumuskan saran altenatif yg diperhitungkan dapat mencapai tujuan secara optimum dalam berbagai kondisi. PENENTUAN KRITERIA 17 TUJUH LANGKAH ANALISA KEBIJAKAN (Mustopadidjaja) 18 1. PENGKAJIAN PERSOALAN 2. PENENTUAN TUJUAN 3. PERUMUSAN ALTERNATIF KEBIJAKAN 4. PENYUSUNAN MODEL MASALAH KEBIJAKAN MASA DEPAN KEBIJAKAN PERUMUSAN MASALAH PERAMALAN 5. PENETAPAN KRITERIA 6. PENILAIAN ALTERNATIF 7. PERUMUSAN REKOMENDASI AKSI KEBIJAKAN REKOMENDASI LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS (1) PENGKAJIAN PERSOALAN 19 PENGKAJIAN MASALAH/PERSOALAN UNTUK MENEMUKAN DAN MEMAHAMI HAKIKAT PERSOALAN DAN DIRUMUSKAN DALAM HUBUNGAN SEBAB AKIBAT, SEHINGGA JELAS FAKTOR PENYEBAB (Independent Variable) DAN FAKTOR AKIBAT (Dependent Variable). MISAL : “KOMPETENSI DAN MOTIVASI SDM APARATUR RENDAH SEHINGGA KINERJA BIROKRASI RENDAH” (MASALAH FORMAL) LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS (2) PENENTUAN TUJUAN 20 TUJUAN ADALAH AKIBAT YG SECARA SADAR INGIN DICAPAI. SECARA UMUM SUATU KEBIJAKAN SELALU BERTUJUAN UNTUK MENCAPAI KEBAIKAN ATAU MENCEGAHTERJADINYA KEBURUKAN ATAU KERUGIAN SEMAKSIMAL MUNGKIN. TUJUAN HARUS DITETAPKAN DGN JELAS, REALISTIS, DAN TERUKUR LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS (3) PERUMUSAN ALTERNATIF 21 ALTERNATIF ADALAH ALAT ATAU CARA YG DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK MENCAPAI, LANGSUNG ATAUPUN TDK LANGSUNG,SEJUMLAH TUJUAN YG TELAH DITENTUKAN DI LUAR ALAT ATAU CARA YG TELAH DIPERGUNAKAN ATAU TELAH ADA. MASALAH FORMAL PENETAPAN TUJUAN TUJUAN ADALAH AKIBAT YG SECARA SADAR INGIN DICAPAI. SECARA UMUM SUATU KEBIJAKAN SELALU BERTUJUAN UNTUK MENCAPAI KEBAIKAN ATAU MENCEGAHTERJADINYA KEBURUKAN ATAU KERUGIAN SEMAKSIMAL MUNGKIN. TUJUAN HARUS DITETAPKAN DGN JELAS, REALISTIS, DAN TERUKUR PERUMUSAN ALTERNATIF KEBIJAKAN ALTERNATIF ADALAH ALAT ATAU CARA YG DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK MENCAPAI, LANGSUNG ATAUPUN TDK LANGSUNG, SEJUMLAH TUJUAN YG TELAH DITENTUKAN DI LUAR ALAT ATAU CARA YG TELAH DIPERGUNAKAN ATAU TELAH ADA 22 LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS (4) PENYUSUNAN MODEL 23 MODEL ADALAH PENYEDERHANAAN DARI KENYATAAN PERSOALAN YANG DIHADAPI, DIWUJUDKAN DALAM HUBUNGAN-HUBUNGAN KAUSAL ATAU FUNGSIONAL; ADA BEBERAPA BENTUK MODEL, YAITU : 1. SKEMATIK MODEL (flow chart & arrow diagram); 2. FISIKAL MODEL (Miniatur); 3. GAME MODEL (Geladi / latihan manajemen, latihan perang, dsb) INGAT : CAUSAL LOOP / ARCHETYPE DIAGRAM LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS (5) PENENTUAN KRITERIA 24 1. TECHNICAL FEASIBILITY , MELIHAT SAMPAI SEJAUHMANA SETIAP ALTERNATIF KEBIJAKAN DAPAT MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN. KRITERIA PENILAIAN INI LEBIH MENEKANKAN PADA ASPEK “EFEKTIVITAS” SUATU ALTERNATIF LANGKAH INTERVENSI DALAM MENCAPAI APA YANG MENJADI TUJUAN DAN SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN. LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS (5) PENENTUAN KRITERIA, LANJUTAN…. 25 2. ECONOMIC AND FINANCIAL FESIBILITY, MELIHAT SAMPAI SEJAUH-MANA SETIAP ALTERNATIF KEBIJAKAN MEMBUTUHKAN BIAYA, DAN SEBERAPA BESAR KEUNTUNGAN YANG DAPAT DIPEROLEH DARI SETIAP ALTERNATIF KEBIJAKAN. KRITERIA INI LEBIH MENEKANKAN PADA ASPEK “EFISIENSI” DARI SETIAP ALTERNATIF KEBIJAKAN PUBLIK MENCAPAI APA YANG MENJADI TUJUANNYA. KRITERIA INI DAPAT MENGGUNAKAN TEKNIS COST AND BENEFIT ANALYSIS. LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS (5) PENENTUAN KRITERIA, LANJUTAN….. 26 3. POLITICAL VIABILITY, MELIHAT SEBERAPA JAUH EFEK MAUPUN DAMPAK POLITIK YANG AKAN DITIMBULKAN OLEH SETIAP ALTERNATIF KEBIJAKAN. DAMPAK POLITIK DARI ALTERNATIF KEBIJAKAN INI AKAN DILIHAT DARI TINGKAT AKSEBILITAS (ACCEPTABILITY), KECOCOKKAN DENGAN NILAI DI MASYARAKAT (APPROPRIATENESS), RESPONSIVITAS (RESPONSIVENESS), KESESUAIAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LEGAL SUITABILITY), DAN PEMERATAAN (EQUITY). KRITERIA INI, INTINYA UNTUK MEMPEROLEH DUKUNGAN POLITIK (POLITICAL SPONSORSHIP) TERHADAP ALTERNATIF KEBIJAKAN YANG DIUSULKAN. LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS 27 (5) PENENTUAN KRITERIA, LANJUTAN….. 4.ADMINISTRATIVE OPERABILITY, MELIHAT SEBERAPA BESAR KEMUNGKINAN SUATU ALTERNATIF KEBIJAKAN DAPAT BERHASIL DILAKSANAKAN DALAM KONTEK POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, DAN ADMINISTRASI YANG BERLAKU. KRITERIA ADMINISTRATIVE OPERABILITY INI AKAN MELIHAT DARI DIMENSI OTORITAS INTANSI PELAKSANA, KOMITMEN KELEMBANGAAN, KAPABILITAS STAF DAN DANA, DAN DUKUNGAN ORGANISASI. KRITERIA PENILAIAN ALTERNATIF KEBIJAKAN 28 • Technical Feasibility.. Economic And Financial Feasibility. Political Viability. • Administrative Operability. PENILAIAN ALTERNATIF KEBIJAKAN 29 NO KRITERIA DIMENSI 1 TECHNICAL FEASIBILITY (EFEKTIVITAS PENCAPAIAN TUJUAN). 2 ECONOMIC AND FINANCIAL FEASIBILITY. EFISIENSI (MENCAKUP : BIAYA DAN HASIL). 3 POLITICAL VIABILITY. 4 ADMINISTRATIVE OPERABILITY. (MELIPUTI) : ACCEPTABILITY.(Dpt Menerima) APPROPRIATENESS.(Kepantasan) RESPONSIVENESS.(Kepekaan) LEGAL SUITABILITY.(Pengakuan) EQUITY.(Adil) (DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN PADA KONTEKS SOSIAL, POLITIK, DAN ADMINISTRASI YANG BERLAKU). 5) PENENTUAN KRITERIA 30 ALTERNATIF NO 1 2 3 4 KRITERIA A B C Technical Feasibility ………………………… ………………………… …………………………. ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… Economic and financial feasibility. ………………………… ………………………… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… Political Viability. ………………………… ………………………… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………… ………………………… …………………………. ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… Administrative Operability. LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS (6) PENILAIAN ALTERNATIF 31 ALTERNATIF-ALTERNATIF YANG TELAH DIRUMUSKAN PERLU DINILAI BERDASARKAN KRITERIA-KRITERIA YANG TELAH DITETAPKAN; TUJUANNYA ADALAH MENDAPATKAN GAMBARAN LEBIH MENDALAM MENGENAI TINGKAT EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN FISIBILITAS DARI TIAP-TIAP ALTERNATIF. ALTERNATIF YANG DINILAI, DIBERIKAN URUTAN RANGKING DAN DIPILIH YANG MENDAPATKAN RANGKING TERTINGGI. 6) PENILAIAN ALTERNATIF 32 ALTERNATIF KRITERIA A B Technical Feasibility Economic and financial feasibility. Political Viability. Administrative Operability. B = Bobot; N = Nilai S = Skor N B S B N KET C S B N S LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS (7) PERUMUSAN REKOMENDASI 33 PENILAIAN ATAS ALTERNATIF-ALTERNATIF AKAN MEMBERIKAN GAMBARAN MENGENAI SEJUMLAH PILIHAN YANG TEPAT UNTUK MENCAPAI TUJUANTUJUAN TERTENTU; LANGKAH TERAKHIR DARI ANALISIS KEBIJAKAN ADALAH MERUMUSKAN REKOMENDASI, DILENGKAPI DENGAN STRATEGI PELAKSANAANNYA. Matriks Perumusan Kebijakan 34 No 1 Masalah Dampak Tujuan Instrumen Formal Kini KP KP 2 3 4 5 Alternatif KP Dampak Pelaksa naan KP Ramalan Masa Depan Hal-hal Yang Diatur Dlm KP 6 7 8 9 MATRIK PERUMUSAN KEBIJAKAN Masalah Formal Dampak Kini 2 3 1) Kualitas Lulusan Sekolah Kejuruan belum siap pakai; 2) Belum optimal nya Dukungan Pemda Dalam Pengemba ngan Kualitas Sekolah kejuruan. Ramalan Masa Depan Hal-2 yang diatur 5 6 7 8 9 Peraturan Kepala Daerah. PENGEM BANGAN KOMPETENSI GURU SEKOLAH KEJURUAN . 1.Lulus an SMK siap kerja; 2.Penyerapan angkatan kerja meningkat; 3. Minat masy. Thd. Sekolah kejuruan meningkat. Daya saing angkat an kerja lulusan SMK mening kat, sbg angkt. kerja siap pakai, shg dapat terserap lap. kerja. Kuri kulum SMK di sesuai kan dg tuntutan pasar. Tujuan Kebij. 4 1.Lulusan SMK tidak siap pakai; 1.MENINGKATKAN KUALITAS SEKOLAH KEJURUAN; 2. Daya saing angkatan kerja lulus an SMK lemah; 2.MENINGKAT KAN KUALITAS LULUSAN SEKOLAH KEJURUAN; 3. Daya tarik sekolah kejuruan rendah; Alternatif Dampak Pelaksanaan Instru men 3.MENINGKAT KAN PENYERAPAN TENAGA 4.MENINGKATKAN MINAT MASYARA KAT PADA SEKOLAH KEJURUAN. 35 MATRIK PERUMUSAN KEBIJAKAN 36 No 1. Masalah Formal Data Maskin blm akurat. Dampak Kini Tujuan Kebij. Pelayanan kesmaskin belum optimal Meningkat kan kinerja yan kes maskin. Instrumen Keputusan Bupati Dampak Pelaksanaan -Akurasi data -Yankes maskin meningkat Alternatif Pembentuk an Tim Koordinasi Lintas Sektor. Ramalan Masa Depan Hal-2 yang diatur Data akurat Yankes meningkat Tkt kes masy mening kat Dom. Teknis Laks. Op. tim. Tap. Krite ria mis kin Formulasi KP Perumusan Rekomendasi Kebijakan 37 Apa yang akan dikerjakan. Informasi atas aksi yang akan dilakukan. Prosedur penetapan kebijakan. Faktor pendukung untuk menentukan rekomendasi. Estimasi tingkat resiko, ketidak pastian, akibat ganda dan kriteria pilihan. Rekomendasi pengambilan keputusan. Perumusan Rekomendasi Kebijakan 38 FAKTOR-FAKTOR STRATEGIS YANG BEPENGARUH DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN Faktor Politik. Faktor Ekonomi/Finansial. Faktor Adminstrasi/Organisatoris. Faktor Teknologi. Faktor Sosial Budaya. Faktor Pertahanan dan keamanan (Hankam). IV. PERUMUSAN FORMAT PERATURAN PERUNDANGAN 39 Materi muatan kebijakan harus sesuai dengan jenis peraturan perundang undangan: Undang-undang, mengatur lebih lanjut ketentuan UUD. Peraturan Pemerintah Pengganti UU, mengatur materi yang sama dengan UU Peraturan Pemerintah, mengatur materi untuk menjalankan UU FORMAT PERATURAN PERUNDANGAN 40 PERATURAN PRESIDEN, MATERI UNTUK MELAKSANAKAN PP ATAU YANG DIPERINTAHKAN UU; PERDA, MATERI UNTUK MENYELENGGARAKAN OTONOMI DAERAH, TUGAS PEMBANTUAN, MENAMPUNG KONDISI KHUSUS DAERAH, DAN MENJABARKAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG LEBIH TINGGI. ALTERNATIF POLICY PAPER 41 PENDAHULUAN. FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK. A. AGENDA SETTING. B. POLICY PROBLEM FORMULATION. C. POLICY DESIGN. 1. TUJUAN KEBIJAKAN. 2. ALTERNATIF KEBIJAKAN. 3. PENILAIAN ALTERNATIF KEBIJAKAN 4. REKOMENDASI ALTERNATIF KEBIJAKAN. STRATEGI PELAKSANAAN ALTERNATIF KEBIJAKAN YANG DIPILIH. PENUTUP. ALTERNATIF POLICY PAPER RINGKASAN EKSEKUTIF -Pentingnya Situasi Permasalahan -Highlight Analisis Alternatif -Rekomendasi Langkah-Langkah Kebijakan I. LATAR BELAKANG MASALAH - Informasi tentang suatu masalah yang memerlukan intervensi Pemerintah - Latar Belakang Permasalahan, dan teori yang berkaitan dg Masalah - Langkah-2 yang telah ditempuh utk memecahkan masalah - Taksiran mengenai hasilguna kebijakan yang lalu II. RUMUSAN MASALAH (Substantive Problems) - Cara Pendekatan Masalah - Rumusan Tujuan Kebijakan 42 Policy Paper …….. III. ALTERNATIF KEBIJAKAN - Deskripsi Alternatif - Prakiraan Hasil/Dampak IV. PENILAIAN ALTERNATIF - Kriteria Penilaian - Penilaian Alternatif - Perbandingan Alternatif V. ALTERNATIF YANG DIREKOMENDASIKAN - Alternatif yang disarankan - Keterbatasan dan akibat yang mungkin tidak terkendali VI. RENCANA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN MENUJU - V : PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KP