Transcript PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR BAHAN PRA MUSRENBANG TAHUN 2010 BIDANG PEMERINTAHAN & KEMASYARAKAAN Surabaya, Januari 2009

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
BAHAN PRA MUSRENBANG
TAHUN 2010
BIDANG PEMERINTAHAN &
KEMASYARAKAAN
Surabaya,
Januari 2009
ISSUES UTAMA TAHUN 2010
LINGKUP BIDANG PEMERINTAHAN &
KEMASYARAKATAN
 Indeks Pembangunan Manusia
 Kemiskinan
 Pengangguran (Kependudukan)
 Pelayanan Dasar :
1.
Kesehatan
2.
Pendidikan
 Penanganan Masalah Sosial
 Pemberantasan Korupsi
Krisis
Keuangan
global
PENANGANAN DAN PENINGKATAN IPM
DI JAWA TIMUR
• IPM Jawa Timur tahun 2007 = 68,06
Komponen :
• Indeks Kesehatan = 68,69
• Indeks Pendidikan = 73,56
• Indeks Daya Beli = 57,40
Daerah yang perlu mendapat perhatian untuk peningkatan IPM
yaitu:
• Kawasan Tapal Kuda
• Kab. di wilayah Pulau Madura
• Kawasan Pantai Utara (PANTURA)
POSISI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KAB/KOTA TAHUN 2007
Di atas rata rata skor Jawa Timur
KAB/KOTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
KOTA MALANG
KOTA BLITAR
KOTA MADIUN
KOTA SURABAYA
KOTA MOJOKERTO
SIDOARJO
KOTA BATU
KOTA KEDIRI
GRESIK
TULUNGAGUNG
KOTA PROBOLINGGO
MOJOKERTO
BLITAR
KOTA PASURUAN
JOMBANG
PACITAN
TRENGGALEK
KEDIRI
IPM JATIM 2007 = 68,06
SKORE
(75,05)
(74,70)
(74,64)
(74,36)
(73,70)
(72,39)
(71,37)
(72,34)
(70,60)
(70,57)
(70,41)
(69,70)
(69,52)
(69,43)
(69,36)
(69,24)
(68,84)
(68,37)
Di bawah rata rata skor Jawa Timur
KAB/KOTA
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
MAGETAN
NGANJUK
PONOROGO
MALANG
LAMONGAN
MADIUN
NGAWI
BANYUWANGI
BOJONEGORO
TUBAN
PASURUAN
LUMAJANG
SUMENEP
JEMBER
PAMEKASAN
SITUBONDO
BONDOWOSO
PROBOLINGGO
BANGKALAN
SAMPANG
SKORE
(68,01)
(67,50)
(67,41)
(66,90)
(66,72)
(66,56)
(66,06)
(65,34)
(65,00)
(64,16)
(63,49)
(63,26)
(61,09)
(60,92)
(60,58)
(60,44)
(59,05)
(58,74)
(58,25)
(53,24)
4
GAMBARAN UMUM
AKIBAT KRISIS KEUANGAN GLOBAL
•
Kondisi Perusahaan :
•KURANG BHN BAKU
•PESANAN MENURUN
•BIAYA PRODUKSI
TINGGI
•STOP PRODUKSI
MENGGANGGU
BERUSAHA/
STABILITAS
PHK /
DIRUMAHKAN
Gejolak sosial :
KRIMINALITAS/
TIDAK ADA RASA
AMAN, Rendahnya
kualitas pelayanan
Dasar (kes, dik, sos,
Ekonomi, dll)
PENGANGGURAN
KEMISKINAN
Issue kemiskinan
1. Masih tingginya jumlah penduduk miskin
(7.137.699 orang).
2. Belum optimalnya peran dan fungsi Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di
setiap jenjang ;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam
pengelolaan asset-asset dan hasil-hasil
pembangunan program kemiskinan di
perdesaan.
PERBANDINGAN PROGRES PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN
DENGAN TARGET MDG’s DI JAWA TIMUR
(Juta Jiwa)
Maskin Jatim
*)
*) Angka sementara
TAHUN
Target MDG’s
Rencana Strategi
1.
2.
3.
4.
5.
Revitalisasi TKPKD Propinsi/Kab/Kota ;
Sinkronisasi program/kegiatan pemberdayaan mayarakat ;
Pengembangan sumber pembiayaan penanggulangan
kemiskinan melalui dunia usaha ;
Penguatan kelembagaan masyarakat, Mendorong
pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) sebagai lembaga mikro keuangan di desa ;
Mendorong pelaksanaan pendampingan dalam setiap
kebijakan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat
dengan mengutamakan tenaga pendamping dari daerah
lokasi pemberdayaan (SP3, KPM, danlain-lain).
ISSUE STRATEGIS PENGANGGURAN
1. Tingginya angka pertumbuhan penduduk ;
2. Jumlah pengangguran 1.366.504 orang ;
3. Rendahnya investasi ;
4. Rendahnya kualitas SDM tenaga kerja ;
5. Krisis keuangan global, terjadinya PHK massal (Jawa
Timur, 9.000 pekerja) ;
6. Masih belum siapnya Kabupaten/kota membangun
jaringan online untuk kegiatan SIAK.
DATA DETEKSI DINI DAMPAK KRISIS GLOBAL DI JATIM
(PER NOPEMBER 2008)
NO
1
2
KAB/KOTA
KOTA PASURUAN
KAB. PASURUAN
NAMA
PERUSAHAAN
SEKTOR
USAHA
KONDISI
JML.
PEKERJA
KET.
1. PT. JATI DIRI PRIMA
RAYA
PERKAYUAN
TUTUP
69 ORANG
-
2. PT. BUKIT HIJAU
PERKAYUAN
MERUMAHKAN
125 ORANG
UPAH DIBAYAR 75 %
1. PT. INTIM
HARMONIS
ROTI/KUE
MERUMAHKAN
300 ORANG
UPAH DIBAYAR 50 %
2. PT BOX TIME
KOTAK KARDUS
PHK
760 ORANG
MASIH RENCANA
3
KAB. NGANJUK
1. PT. JAYA KERTAS
KERTAS
MERUMAHKAN
1.247 ORANG
MASIH RENCANA
4.
KAB. SIDOARJO
1. PT. INTRINDO
MAKMUR
SEPATU
PHK
1.314 ORANG
PHK SELESAI
BIPARTIT/TUTUP
2. PT. ARTHA GLORY
GARMEN
PHK
1.800 ORANG
PROSES PENGADILAN
HI
1. PT. ERATEX JAYA
TEXSTIL
TEKSTIL &
GARMEN
PHK
960 ORANG
MASIH RENCANA
2. PT. KUTAI TIMBER
INDONESIA
PERKAYUAN
MERUMAHKAN
2.204 ORANG
RENCANA 2009
5.
KOTA
PROBOLINGGO
TOTAL
8.779
ORANG
10
RENCANA STRATEGIS
1. Proaktif mengimplementasikan berbagai
Kebijakan/Strategi/Program/Kegiatan pemerintah pusat untuk
menggerakkan sektor riil.
2. Mendorong pengembangan dan peningkatan industri kreatif, industri
lokal, UKM dengan mengurangi ekonomi biaya tinggi dan mengurangi
pungutan liar.
3. Memperketat pengawasan produk impor (Permendag No. 44 tahun 2008
tentang Pembatasan Impor untuk Lima Produk).
4. Mendorong pengembangan dan peningkatan pelaksanaan PNPM Mandiri
di level yang paling bawah (desa/kecamatan);
5. Revitalisasi BLK, melakukan job market fair (bursa kerja) &
pengembangan UMSI
6. Kab/kota agar menekan angka pertumbuhan penduduk dan segera
menerapkan SIAK secara online se-Jawa Timur.
Issue Strategis Kesehatan
1. Belum optimal & meratanya peningkatan kualitas
dan akses Yankes ;
2. Rendahnya Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (HBS) ;
3. Terjadinya beban ganda penyakit & rawan bencana
serta kasus gizi buruk ;
4. Rendahnya dukungan Kualitas lingkungan ;
5. Belum meratanya Distribusi dan kompetensi Nakes ;
6. Kurang optimalnya sistem manajemen dan regulasi
kesehatan
12
RENCANA STRATEGIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat melalui peningkatan
kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak
prasekolah
Program Perbaikan Gizi Masyarakat untuk penanggulangan Gizi
Buruk
Program Pencegahan & pemberantasan penyakit
Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Pengembangan posyandu dan desa siaga
Program Upaya Kesehatan Perorangan melalui peningkatan
sarana dan prasarana RS
Jamkesda
Kabupaten/Kota Sehat Kab/Kota membentuk Kab/Kota Sehat 
seleksi Tingkat Nas. thn 2011 (Peraturan Bersama Mendagri No.
34/2005 dan Menkes No. 1138/2005)
Issu Strategis Pendidikan
1)
2.
3.
4.
5.
Dampak krisis ekonomi global, menyebabkan :
• Menurunnya kemampuan orang tua dalam membiayai
pendidikan;
• Meningkatnya biaya operasional pendidikan;
Tingginya angka Buta Huruf terutama masyarakat berusia diatas
65 tahun (3,4 jt org);
Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah terutama tingkat SLTA
Rendahnya Daya saing Siswa paska lulus sekolah;
Rendahnya IPM Pendidikan Jawa Timur, khususnya daerah Tapal
Kuda (Kab. Probolinggo : 62,23 -- Bondowoso : 60,53 – Situbondo :
64,43 --Sumenep : 63,54 – Sampang : 52,26 – Bangkalan : 67,20 -Pamekasan : 65,29 – Lamongan : 71,97 – Bojonegoro : 71,64 – Tuban :
70,27)
14
Rencana Strategi
1. Pemberantasan Buta Huruf (Keaksaraan
Fungsional) terutama bagi Penduduk di atas 65
Tahun;
2. Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
(Wajardikdas) 9 Tahun;
3. Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah
(Wajardikmen) 12 Tahun;
4. Pengelolaan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
15
Issue Strategis Sosial
1. Melemahnya peranan keluarga sebagai lembaga
kesejahteraan sosial terkecil yang memberikan
perlindungan dan pengembangan fisik, psikologis dan
sosial bagi anak dan remaja ;
2. Terbatasnya kemampuan ORSOS dalam mendukung
usaha peningkatan Kesejahteraan sosial bagi masy
yang kurang beruntung ;
16
RENCANA STRATEGI
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),
khususnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, gelandangan
psikotik, PSK, Komunitas Adat Terpencil dan lanjut usia.
Selanjutnya dalam penanganan PMKS, Komite penanganan PMKS
prop. Jawa Timur menetapkan 4 (empat) alternatif dalam
penanganan PMKS antara lain :
a. Dikembalikan ke daerah asal ;
b. Alih Profesi dengan Bantuan Modal Kerja ;
c. Transmigrasi Lokal ;
d. Transmigrasi Luar Daerah.
Kab/Kota  Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi dengan kebijakan yang telah
dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam rangka efektifitas
Penanganan PMKS, antara lain :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur kepada Bupati/Walikota se Jawa Timur
tanggal 30 September 2005 Nomor : 460/9274/031/2005 tentang Bantuan
Sarana dan Prasarana FK-PSM dan Bantuan Stimulan PMKS ;
2. Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur tanggal 4 Januari 2006 Nomor
: 460/095/110.008/2006 tentang Penanganan PMKS melalui Proses Razia ;
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur kepada Bupati/Walikota tanggal 6
Pebruari 2006 Nomor : 460/1025/031/2006 tentang Ruangan Tempat
Gelandangan Psykotik di Rumah Sakit Daerah untuk ditempati Gelandangan
Psykotik.
ISSUE STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSI
(PEMERINTAHAN YANG BERSIH & BERWIBAWA)
PERMASALAHAN
•
•
BELUM OPTIMALNYA PELAYANAN
PUBLIK
BELUM OPTIMALNYA
PENANGGULANGAN KORUPSI
INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
TAHUN 2008
Skore IPK adalah 0 s/d 10, dimana: 0 =
sangat korupsi
10 = sangat bersih
• IPK Indonesia = 2,6 atau naik 0,3 point dari
tahun 2007
Hasil survey dilakukan di 50 Kab/ Kota
di Indonesia, antara lain:
•IPK Kota Malang
: 5,00
•IPK Jember
: 4,96
•IPK Kota Kediri
: 4,90
•IPK Kota Surabaya
: 4,26
ISSUE STRATEGIS
• Peningkatan Pelayanan Publik
 Pelayanan Satu Atap.
 Kejelasan pembiayaan aktivitas
 Penyusunan Standart Pelayanan
Minimal (SPM)
• Transparansi Mekanisme Pengadaan
Barang dan Jasa.
 E-Procurement
 Sertifikasi Panitia Pengadaan
Barang/Jasa
• Peningkatan Pengawasan Internal
 Laporan Kinerja Pemda
• Penyusunan RAD-PK Kab/Kota
• Penyusunan RAD-HAM Kab/Kota
ISSUE STRATEGIS
Pemberdayaan Perempuan dan KB
1.
2.
3.
4.
Lemahnya jaringan kerja perempuan dan masyarakat
terhadap pengarusutamaan gender (PUG) dan
Pengarusutamaan Anak (PUA) ;
Tingginya kasus KDRT, Trafiking dan Perlindungan Anak ;
Rendahnya pemahaman tentang Keluarga Berencana ;
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan
POSYANDU.
RENCANA STRATEGIS
1.
2.
3.
4.
Melaksanakan sosialisasi jaringan kerja perempuan dan
masyarakat terhadap pengarusutamaan gender (PUG)
dan Penarusutamaman Anak (PUA) ;
Melaksanakan sosialisasi KDRT, Trafiking dan
Perlindungan Anak ;
Mengoptimalisasikan pelaksanaan Fasilitasi Keluarga
Berencana ;
Pengembangan dan pengoptimalisasi peran kader
POSYANDU.
Issu Strategis
Pemuda dan Olah Raga
1) Dampak krisis ekonomi global,
menyebabkan meningkatnya angka
pengangguran;
2) Masih rendahnya prestasi atlit di Jawa
Timur;
22
Rencana Strategi
1.
Pemberian ketrampilan kewirausahaan dan daya saing
pemuda ;
2.
Pembibitan atlit, melalui pengembangan PPLP (Pusat
Pendidikan dan Latihan Pelajar) di Kab/Kota.
23
SKPD Mitra Kerja
Bidang Pemerintahan & Kemasyarakatan
SUBID PEMNATUR
SUBID KESRA
1. Biro Administrasi.
Pemerintahan Umum
1. Biro Adm. Kesra
2. Biro Hukum
3. Dinas Sosial
3. Biro Organisasi
4. DISNAKERTRANSDUK
4. Biro Umum
5. BAPEMAS
5. BAKESBANG
6. Badan Kepegawaian
Daerah
7. SATPOL PP
8. SEKWAN
9. Badan DIKLAT
2. DINKES + 5 RSU
SUBID DIKBUDPAR & KEMASY
1. Dinas Pendidikan
2. DISPORA
3. Badan Perpustakaan &
Kearsipan
4. Badan PP & KB
5. Kantor Perwakilan
6. Dinas Pariwisata &
Kebudayaan
7. Biro Administrasi
Kemasyarakatan
JAWA TIMUR & MDGs
PRIORITAS JATIM
1. PENINGKATAN KESALEHAN
SOSIAL DALAM BERAGAMA
2. PENINGKATAN AKSESIBILITAS
THD KUALITAS PENDIDIKAN
DAN KESEHATAN
3. PENANGGULANGAN KEMISKINAN,
PENGANGGURAN, PERBAIKAN
IKLIM KETENAGAKERJAAN DAN
MEMACU KEWIRAUSAHAAN.
4. PENCEPATAN PERTUMBUHAN
EKONOMI YANG BERKUALITAS,
BERKELANJUTAN DAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.
5. OPTIMALISASI PENGENDALIAN
SUMBERDAYA ALAM,
PELESTARIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN PENATAAN RUANG.
6. PENINGKATAN KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN, SUPREMASI
HUKUM DAN HAM
7. REVITALISASI PROSES
DESENTARLISASI DAN OTONOMI
DAERAH MELALUI REFORMASI
BIROKRASI DAN PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK
MDGs
TARGET
Mengentaskan
Kemiskinan
Ekstrim dan
Kelaparan
Target 1: Menurunkan hingga setengahnya Penduduk yang
Mencapai Pendidikan
Dasar untuk Semua
Target 3: Pada 2015, semua anak Indonesia, baik laki-laki
Mendukung
Kesetaraan Gender
dan Memberdayakan
Perempuan
Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat
Mengurangi Tingkat
Kematian Anak
Target 5: Mengurangi hingga dua pertiga-nya , tingkat
Meningkatkan
Kesehatan Ibu
Target 6: Menurunkan ¾-nya Tingkat Kematian Ibu di
Memerangi HIV/AIDS
dan penyakit
menular lainnya
Target 7: Menghentikan dan mulai menurunkan
hidup dibawah garis kemiskinan ekstrim hingga 50%
KOORD.
PENGG. JWB
BID.
PEMKEMAS
Target 2: Mengurangi Jumlah penduduk yang menderita
kelaparan hingga setengahnya
maupun prempuan, akan dapat menyelesaikan pendidikan
dasar
pendidikan dasar dan sekolah menengah di Indonesia
kematian anak dibawah usia 5 tahun
Indonesia
kecenderungan penyebaran HIV/AIDS di Indonesia
Target 8: Menghentikan dan menurunkan kecenderungan
penyebaran Malaria dan penyakit menular lain di
Indonesia.
BID.
PEMKEMAS
BID.
PEMKEMAS
BID.
PEMKEMAS
BID.
PEMKEMAS
BID.
PEMKEMAS
MDGs
Memastikan
Kelestarian
Lingkungan
TARGET
Target 9: Mengintergrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam
kebijakan dan program pemerintah Indonesia, serat mengembalikan
sumberdaya yang hilang
Target 10: Mengurangi hingga setengahnya proporsi masyarakat Indonesia
KOORD. PENGG. JWB
Bid. Prasarana
Wilayah dan Bidang
Perencanaan
Regional
yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar.
Target 11: Meningkatkan secara signifikan kehidupan masyarakat yang hidup di
daerah kumuh.
Mengembangkan
Kemitraan untuk
Pembangunan
Target 12: Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka,
berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif
Target 13: Mengatasi persoalan khusus dari negara-negara paling tertinggal.
Hal ini termasuk akses bebas tariff dan bebas kuota untuk produk eksport
mereka, meningkatkan pembebasan utang untuk negara berutang besar,
penghapusan utang bilateral resmi dan memberikan ODA yang lebih besar
kepada Negara yang berkomitmen menghapuskan kemiskinan.
Bid. Ekonomi dan
Bidang Perencanaan
Pembiayaan
MDGs
TARGET
Target 14: Mengatasi kebutuhan khusus di negara-negara daratan
dan kepulauan kecil
Target 15: Menangani hutang negara berkembang melalui upaya
nasional maupun Internasional agar pengelolaan hutang
berkesinambungan dalam jangka panjang.
Target 16: Bekerja sama dengan negara berkembang
mengembangkan pekerjaan yang layak dan produktif untuk kaum
muda
Target 17: Bekerjasama dengan Perusahaan Farmasi, memberikan
akses untuk penyediaan obat-obatan penting dengan harga
terjangkau di negara berkembang
Target 18: Bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan
teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.
KOORD. PENGG.
JWB