MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR Oleh : Kepala Bappeda Prov. Jatim PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
Download ReportTranscript MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR Oleh : Kepala Bappeda Prov. Jatim PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR Oleh : Kepala Bappeda Prov. Jatim PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2009 1 KINERJA PEMBANGUNAN 2 Perbandingan Absolut Antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam Kuadran Tahun 2008 Kabupaten/Kota EKONOMI 7 5,83 5,84 6 6,11 5,9 4,78 4 3 2 Kabupaten/Kota PDRB Per Kapita Pert. Ekonomi 13.61 6.07 13.25 6.07 12.97 6.12 12.22 6.52 10.94 13.51 10.53 6.00 10.05 6.27 9.52 5.97 9.34 6.14 9.12 6.17 9.03 6.13 7.29 6.16 Kota Surabaya Kab. Gresik Kota Probolinggo 62.08 26.19 17.89 6.28 6.77 5.95 PDRB Perkapita Rendah Pertumbuhan Ekonomi Tinggi 1 PDRB Perkapita Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Tinggi PDRB Per Kapita Jawa Timur Rp. 16,76 Juta 0 2003 2004 2005 2006 PDRB Perkapita Rendah Pertumbuhan Ekonomi Rendah 2007 2008 Kabupaten/Kota Kab. Tulungagung Kota Pasuruan Kab. Probolinggo Kab. Mojokerto Kab. Situbondo Kab. Lumajang Kab. Malang Kab. Sumenep Kab. Magetan Kab. Kediri Kab. Madiun kab. Lamongan Kab. Ponorogo Kab. Bangkalan Kab. Bondowoso Kab. Sampang Kab. Trenggalek Kab. Pamekasan Kab. Pacitan PDRB Pert. Per EkonoKapita mi 14.49 12.80 12.48 12.26 11.69 11.69 11.43 9.96 9.86 8.87 7.99 7.36 6.83 6.78 6.31 5.59 5.56 5.10 5.06 5.89 5.43 5.70 5.54 5.00 5.42 5.79 4.25 5.40 4.35 4.25 5.89 5.88 4.52 5.24 4.51 5.54 5.22 5.78 Pertumbuhan Ekonomi 5 5,8 Kota Batu Kab. Banyuwangi Kota Madiun Kab. Tuban Kab. Bojonegoro Kab. Blitar Kota Blitar Kab. Jombang Kab. Pasuruan Kab. Nganjuk Kab. Jember Kab. Ngawi PDRB Pert. Per EkonoKapita mi Jawa Timur 5,90 % PERTUMBUHAN PDRB Perkapita Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Rendah Kabupaten/Kota Kota Kediri Kota Malang Kab. Sidoarjo Kota Mojokerto PDRB Per Kapita Pert. Ekonomi 189.81 31.28 29.29 21.51 4.82 5.88 4.54 5.19 3 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA IPM rendah Reduksi Softfall tinggi IPM tinggi Reduksi Softfall tinggi 78 01 29 IPM 11 12 27 70 09 26 22 21 08 07 02 18 19 75 23 10 14 24 71 72 77 76 15 74 25 06 69,14 69 68 13 67,46 66,84 66,87 Reduksi Softfall 67 66 65 64 04 05 79 0317 73 64,49 63,66 20 63 16 62 28 61 60 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kabupaten Kota 01 Pacitan 11 Bondowoso 21 Ngawi 71 Kediri 02 Ponorogo 12 Situbondo 22 Bojonegoro 72 Blitar 03 Trenggalek 13 Probolinggo 23 Tuban 73 Malang 04 Tulungagung 14 Pasuruan 24 Lamongan 74 Probolinggo 05 Blitar 15 Sidoarjo 25 Gresik 75 Pasuruan 06 Kediri 16 Mojokerto 26 Bangkalan 76 Mojokerto 07 Malang 17 Jombang 27 Sampang 77 Madiun 08 Lumajang 18 Nganjuk 28 Pamekasan 78 Surabaya 09 Jember 19 Madiun 29 Sumenep 79 Batu 10 Banyuwangi 20 Magetan 4 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TPT 12 II I 9,00 8,51 8,00 10 8,19 7,69 6,79 6,00 5,82 5,72 78 71 7,00 5,74 79 25 6,42 4 1 5,68 5,00 4,53 4,00 0 74 9 12 73 6 22 6 MYS 6 19 24 5 15 8 14 10 12 14 21 8 TPT Lama 3,00 28 TPT Baru 4 76 75 16 20 3, 2 2 17 8 77 73 72 11 27 29 4 2,00 IV 1,00 26 III 13 2 2004 2005 2006 2007 2008 0 Kabupaten Kota 01 Pacitan 11 Bondowoso 21 Ngawi 71 Kediri 02 Ponorogo 12 Situbondo 22 Bojonegoro 72 Blitar 03 Trenggalek 13 Probolinggo 23 Tuban 73 Malang 04 Tulungagung 14 Pasuruan 24 Lamongan 74 Probolinggo 05 Blitar 15 Sidoarjo 25 Gresik 75 Pasuruan 06 Kediri 16 Mojokerto 26 Bangkalan 76 Mojokerto 07 Malang 17 Jombang 27 Sampang 77 Madiun 08 Lumajang 18 Nganjuk 28 Pamekasan 78 Surabaya 09 Jember 19 Madiun 29 Sumenep 79 Batu 10 Banyuwangi 20 Magetan 5 KESENJANGAN ANTAR WILAYAH Tahun 2004 Indeks Vw 114,54 Perubahan 1,12121 Perubahan 2 1,5 2005 116,25 1,49293 2006 116,00 -0,21505 1 0,5 0 2007*) 2008**) 115,38 115,61 -0,53448 0,19934 2004 2005 2006 2007 2008 -0,5 -1 Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Keterangan: * ) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara 6 KEMISKINAN 25 24 23 22 21 21.09 20.73 19.95 19.52 20 19.98 20.34 19 19.1 18.51 18 17 16.68 16 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber : BPS, 2009 7 VISI dan MISI RPJMD JATIM 8 Visi : RPJMD JATIM Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Misi : Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat Strategi : 1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered development), yang mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development) dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri. 2. Keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro-poor). 3. Pengarusutamaan gender. 4. Keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, melalui, terutama, pengembangan agroindustri/agrobisnis. 9 IMPLIKASI STRATEGIS VISI & MISI RPJMD 2009-2014 TERHADAP KEBIJAKAN UMUM APBD 2010 1. Perubahan Performance Belanja ( Reguler visioner pro-rakyat). 2. Optimalisasi Cash Transfer a. Pembangunan Penanganan Kemiskinan pada 14 variabel : GEMA SEJAHTERA ( target group orientation paket2 bantuan teknis ke desa/kelurahan) b. Kemasyarakatan orientasi pada IPOLEKSOSBUD TRAMTIBNAS. c. Penanganan isu-isu strategis ( RTLH -KODAM, Narkoba –POLDA, Penanganan illegal Fishing-ARMATIM, Penaburan benih Penghijauan – TNI –AU, dll). 3. Public Investment Scheme Partnership ( sharing kab/kota) Pendidikan Gratis (60-40), Kesehatan Gratis (40-60) 4. Public - Private Partnership ( CSR ) terstruktur dalam jangka menengah RESI GUDANG, Program Sektoral, dll. 5. Dukungan Percepatan Pembangunan di Kabupaten /Kota & Desa/Kelurahan ( BK ke Kab/Kota – Desa/Kelurahan semacam DAK & DAU Prov ke Desa). 10 Program2 Cash Transfer ke Masy. & Desa Program2Sosio Program2 Pembangunan Gubernur Gemma Sejahtera (ex. Gerdutaskin) Bantuan2 Paket Prog. Taskin ke Desa2 dan Masy. Miskin Bappemas Percepatan Pemb. Perdesaan Bantuan2 Paket Keuangan (DAK) ke Desa2 SKPD…? ? Penggalakan Inovasi Teknologi Tepat Guna Agro Industri Bantuan2 R&D Inovatif BK Usaha mikro baru (informal/semi -formal) Pemberdaya an UMKM Bantuan2Paket Bantek, kredit, peralatan dsb Dinas-Dinas PemDes PrasaranaSarana Desa Pokmas/Le mb. Inovator DA K Misi: Ipoleksosbud LH & trantibmas; (Prakarsa Masy.) Percepatan Penangana nIssue2 strategis Bantuan2 Kemasyarakatan ke Pokmas2/Lembag a2 Masy Bantuan2 R TLH + KB, bibir sumbing, pelestarian MA, kepulauan, terumbu krng dll Biro-Biro BH BH Lemb. Keu. Desa Gubernur Balitbangda BH UPK/Pok maskin -Kemasyarakatan Tupoksi DPRD sbg Wakil Rakyat Jasmas DPRD Kemitraan BS u BS UMKM Pokma s/Lemb . BH Related Target Group Pokma s/Lemb . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur 11 Kompleksitas Penatausahaan Anggaran UU 33/2004 BPeg Provinsi (terbatas) Anggaran Cukup Besar PP 38/2007 Pembagian Kewenangan UU Pem Desa Kab./Kota (luas) Anggaran Terbatas Desa (terbatas) Anggaran Terbatas BL BBJ Dekonsentrasi BM Desentralisasi Tugas Pembantuan Belanja BPeg BK BBH BH BSub BSos Bbung BTT BTL Sharing P-P-P Priv/ compe n Pembia yaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur 12 Mekanisme Musrenbang dan Penyusunan APBD 13 Re-orientasi MUSRENBANG DESA/KELURAHAN Reguler Khusus JANUARI APRIL BK KHUSUS “DAK” ( PUBLIC GOOD / USULAN POKMAS BK UMUM “DAU” PEMDES DESA/KELURAHAN BAKORWIL BAKORWIL BAKORWIL BAKORWIL FORUM BAKORWIL ( camat, kades/lurah, pendamping/LSM Pembahasan usulan khusus desa/pokmas) 14 Bagan Alir RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 BAB I Pendahuluan BAB II BAB III Evaluasi Hasil Kinerja Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Pembangunan Daerah Ekonomi Makro : RKPD Jatim 2010 - merupakan penjabaran RPJMD Jatim dan RKP - Visi : Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka NKRI •- Misi : Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat - Muatan RKPD : • evaluasi pelaksanaan Pembangunan periode yang lalu, • rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, • prioritas dan sasaran pembangunan daerah, • rencana program dan kegiatan prioritas daerah - Dasar: UU 25/2004, UU 32/2004, UU 33/2005 dan PP 58/2005, PP 08/2008 & Permendagri 13/2006 116 Pertumbuhan Ekonomi 115.5 115 114.5 114 • Pertumbuhan Ekonomi tahun 2008 = 5,9 % (th 2007 = 6,11%) • Leading Sector : Perdagangan (29,36 %), Industri (28,49 %) dan Pertanian (16,47%) • Target Pertumbuhan ekonomi th.2009: 4,0 – 4,5% • PDRB/cap 2008: Rp.16,76 Jt Indeks Disparitas Prediksi Pendapatan Daerah/Sumber Pendapatan APBD : • PAD diperrkirakan mencapai Rp. 3,970 Triliun • Dana Perimbangan diperkirakan Rp. 2,378 Triliun • Pendapatan Lain2 yg syah diperkirakan Rp. 16 Triliun Arah Kebijakan Keuangan Daerah Isue Strategis : • Rendahnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan • Tingkat Kemiskinan, Kesenjangan, dan Pengangguran • Rendahnya Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur • Rendahnya kualitas Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Tata Ruang Wilayah • Kurang Optimalnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Penegakan Supremasi Hukum dan HAM serta Ketentraman dan Ketertiban • Terbatasnya Sumber Pembiayaan Pembangunan 1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin 2.Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong cilik, dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat 3. Meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengemb. Agro-industri/agrobisnis, serta pemb. dan perbaikan infrastruktur, terutama pertanian dan pedesaan. 4. Memelihara kualitas dan fungsi lingk. hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang. 113.5 1st Qtr Agenda : Tantangan : Penanggulangan kemiskinan Peningkatan penanganan pengangguran Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Stabilitas Sosial dan Politik (penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat) Penanganan Bencana Alam. Asumsi Proyeksi Makro Ekonomi • Ekternal • Internal (Nasional & Provinsi) Strategi 1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered development), yang mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development) 2. Keberpihakan kepada masyarakat miskin (propoor) 5.Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik. 6. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial. 7. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatkan peran pemuda, serta mengembangkan dan memasy. olahraga. 3. Pengarusutamaan gender 4. Keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, terutama melalui, pengembangan agroindustri/ agrobisnis RPJP tahun 2005-2025 Visi : Jatim sbg Pusat Agrobisnis terkemuka, berdaya saing global dan berkelanjutan 8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum, dan penghormatan hak asasi manusia. 9. Mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo. 15 18 Program Prioritas Pembangunan Sektoral & Prioritas Spasial di Kawasan Strategis 116.5 BAB IV Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2010 Pembangunan Kewilayahan • Upaya perwujudan program pembangunan yang lebih berorientasi pada keruangan (spasial/kawasan/kelompok antar daerah) • Integrasi antar sektor antar wilayah (tidak terbatas hanya pada 1 wilayah adimistrasi saja) • Biasa disebut Regionaliosasi • Di Jawa Timur antara lain : SWP, GKS, Ratubangnegoro, Kawismawirogo, Pawonsari, Wilis, Madura dll RTRWP Jatim Induk Dokumen Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Kawasan Strategis sebagai Prioritas Pembangunan 16 KS E : Agropolitan Regional 17 KS E : Andalan Wisata 18 Indikator Kinerja Utama 19 PRIORITAS PROPINSI 1. Pelabuhan Perikanan 2. Pelabuhan Umum 3. Jalan-jalan Akses Ekonomi (misal: Batu) 4. Jalan Poros Desa /Prasarana Desa 5. Air Bersih 6. TPA Terpadu 7. Spread Sheet + Mata Air 8. Resi Gudang 9. Pengembangan Pesisir + Kepulauan 10.RUSUNAWA 11.Wilayah DAS Bengawan Solo