Transcript MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2009
1
KINERJA
PEMBANGUNAN
2
Perbandingan Absolut Antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam Kuadran
Tahun 2008
Kabupaten/Kota
EKONOMI
7
5,83 5,84
6
6,11
5,9
4,78
4
3
2
Kabupaten/Kota
PDRB
Per
Kapita
Pert.
Ekonomi
13.61 6.07
13.25 6.07
12.97 6.12
12.22 6.52
10.94 13.51
10.53 6.00
10.05 6.27
9.52 5.97
9.34 6.14
9.12 6.17
9.03 6.13
7.29 6.16
Kota Surabaya
Kab. Gresik
Kota Probolinggo
62.08
26.19
17.89
6.28
6.77
5.95
PDRB Perkapita Rendah
Pertumbuhan Ekonomi Tinggi
1
PDRB Perkapita Tinggi
Pertumbuhan Ekonomi Tinggi
PDRB Per Kapita Jawa Timur Rp. 16,76 Juta
0
2003
2004
2005
2006
PDRB Perkapita Rendah
Pertumbuhan Ekonomi Rendah
2007
2008
Kabupaten/Kota
Kab. Tulungagung
Kota Pasuruan
Kab. Probolinggo
Kab. Mojokerto
Kab. Situbondo
Kab. Lumajang
Kab. Malang
Kab. Sumenep
Kab. Magetan
Kab. Kediri
Kab. Madiun
kab. Lamongan
Kab. Ponorogo
Kab. Bangkalan
Kab. Bondowoso
Kab. Sampang
Kab. Trenggalek
Kab. Pamekasan
Kab. Pacitan
PDRB Pert.
Per EkonoKapita
mi
14.49
12.80
12.48
12.26
11.69
11.69
11.43
9.96
9.86
8.87
7.99
7.36
6.83
6.78
6.31
5.59
5.56
5.10
5.06
5.89
5.43
5.70
5.54
5.00
5.42
5.79
4.25
5.40
4.35
4.25
5.89
5.88
4.52
5.24
4.51
5.54
5.22
5.78
Pertumbuhan Ekonomi
5
5,8
Kota Batu
Kab. Banyuwangi
Kota Madiun
Kab. Tuban
Kab. Bojonegoro
Kab. Blitar
Kota Blitar
Kab. Jombang
Kab. Pasuruan
Kab. Nganjuk
Kab. Jember
Kab. Ngawi
PDRB Pert.
Per EkonoKapita
mi
Jawa Timur 5,90 %
PERTUMBUHAN
PDRB Perkapita Tinggi
Pertumbuhan Ekonomi Rendah
Kabupaten/Kota
Kota Kediri
Kota Malang
Kab. Sidoarjo
Kota Mojokerto
PDRB
Per
Kapita
Pert.
Ekonomi
189.81
31.28
29.29
21.51
4.82
5.88
4.54
5.19
3
INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA
IPM rendah Reduksi Softfall tinggi
IPM tinggi Reduksi Softfall tinggi
78
01
29
IPM
11 12
27
70
09
26
22
21
08
07
02
18
19
75
23 10
14
24
71
72
77
76
15
74
25
06
69,14
69
68
13
67,46
66,84
66,87
Reduksi Softfall
67
66
65
64
04
05
79 0317
73
64,49
63,66
20
63
16
62
28
61
60
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Kabupaten
Kota
01
Pacitan
11
Bondowoso
21
Ngawi
71
Kediri
02
Ponorogo
12
Situbondo
22
Bojonegoro
72
Blitar
03
Trenggalek
13
Probolinggo
23
Tuban
73
Malang
04
Tulungagung
14
Pasuruan
24
Lamongan
74
Probolinggo
05
Blitar
15
Sidoarjo
25
Gresik
75
Pasuruan
06
Kediri
16
Mojokerto
26
Bangkalan
76
Mojokerto
07
Malang
17
Jombang
27
Sampang
77
Madiun
08
Lumajang
18
Nganjuk
28
Pamekasan
78
Surabaya
09
Jember
19
Madiun
29
Sumenep
79
Batu
10
Banyuwangi
20
Magetan
4
TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA
TPT
12
II
I
9,00
8,51
8,00
10
8,19
7,69
6,79
6,00
5,82
5,72
78
71
7,00
5,74
79
25
6,42
4
1
5,68
5,00
4,53
4,00
0
74
9
12
73
6
22 6
MYS
6
19
24
5
15
8
14
10
12
14
21
8
TPT Lama
3,00
28
TPT Baru
4
76
75
16
20
3,
2
2
17
8
77
73
72
11 27
29
4
2,00
IV
1,00
26
III
13
2
2004
2005
2006
2007
2008
0
Kabupaten
Kota
01
Pacitan
11
Bondowoso
21
Ngawi
71
Kediri
02
Ponorogo
12
Situbondo
22
Bojonegoro
72
Blitar
03
Trenggalek
13
Probolinggo
23
Tuban
73
Malang
04
Tulungagung
14
Pasuruan
24
Lamongan
74
Probolinggo
05
Blitar
15
Sidoarjo
25
Gresik
75
Pasuruan
06
Kediri
16
Mojokerto
26
Bangkalan
76
Mojokerto
07
Malang
17
Jombang
27
Sampang
77
Madiun
08
Lumajang
18
Nganjuk
28
Pamekasan
78
Surabaya
09
Jember
19
Madiun
29
Sumenep
79
Batu
10
Banyuwangi
20
Magetan
5
KESENJANGAN
ANTAR WILAYAH
Tahun
2004
Indeks Vw
114,54
Perubahan
1,12121
Perubahan
2
1,5
2005
116,25
1,49293
2006
116,00
-0,21505
1
0,5
0
2007*)
2008**)
115,38
115,61
-0,53448
0,19934
2004
2005
2006
2007
2008
-0,5
-1
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur
Keterangan: * ) Angka Diperbaiki
**) Angka Sementara
6
KEMISKINAN
25
24
23
22
21
21.09
20.73
19.95
19.52
20
19.98
20.34
19
19.1
18.51
18
17
16.68
16
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Sumber : BPS, 2009
7
VISI dan MISI
RPJMD JATIM
8
Visi :
RPJMD JATIM
Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Misi :
Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat
Strategi :
1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered development),
yang mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development) dalam
merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan yang
menyangkut hajat hidup mereka sendiri.
2. Keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro-poor).
3. Pengarusutamaan gender.
4. Keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, melalui,
terutama, pengembangan agroindustri/agrobisnis.
9
IMPLIKASI STRATEGIS VISI & MISI RPJMD 2009-2014
TERHADAP KEBIJAKAN UMUM APBD 2010
1. Perubahan Performance Belanja ( Reguler  visioner pro-rakyat).
2. Optimalisasi Cash Transfer
a. Pembangunan  Penanganan Kemiskinan pada 14 variabel : GEMA
SEJAHTERA ( target group orientation  paket2 bantuan teknis ke
desa/kelurahan)
b. Kemasyarakatan  orientasi pada IPOLEKSOSBUD TRAMTIBNAS.
c. Penanganan isu-isu strategis ( RTLH -KODAM, Narkoba –POLDA, Penanganan
illegal Fishing-ARMATIM, Penaburan benih Penghijauan – TNI –AU, dll).
3. Public Investment Scheme Partnership ( sharing kab/kota)  Pendidikan Gratis
(60-40), Kesehatan Gratis (40-60)
4. Public - Private Partnership ( CSR )  terstruktur dalam jangka menengah 
RESI GUDANG, Program Sektoral, dll.
5. Dukungan Percepatan Pembangunan di Kabupaten /Kota & Desa/Kelurahan ( BK
ke Kab/Kota – Desa/Kelurahan  semacam DAK & DAU Prov ke Desa).
10
Program2 Cash Transfer ke Masy. & Desa
Program2Sosio
Program2
Pembangunan
Gubernur
Gemma
Sejahtera
(ex.
Gerdutaskin)
Bantuan2
Paket Prog.
Taskin
ke Desa2 dan
Masy. Miskin
Bappemas
Percepatan
Pemb.
Perdesaan
Bantuan2
Paket
Keuangan
(DAK)
ke Desa2
SKPD…?
?
Penggalakan
Inovasi
Teknologi
Tepat Guna
Agro Industri
Bantuan2
R&D
Inovatif
BK
Usaha mikro
baru
(informal/semi
-formal)
Pemberdaya
an UMKM
Bantuan2Paket
Bantek, kredit,
peralatan dsb
Dinas-Dinas
PemDes
PrasaranaSarana
Desa
Pokmas/Le
mb.
Inovator
DA
K
Misi:
Ipoleksosbud LH
& trantibmas;
(Prakarsa Masy.)
Percepatan
Penangana
nIssue2
strategis
Bantuan2
Kemasyarakatan
ke
Pokmas2/Lembag
a2 Masy
Bantuan2 R TLH
+ KB, bibir
sumbing,
pelestarian MA,
kepulauan,
terumbu krng
dll
Biro-Biro
BH
BH
Lemb.
Keu.
Desa
Gubernur
Balitbangda
BH
UPK/Pok
maskin
-Kemasyarakatan
Tupoksi
DPRD sbg
Wakil Rakyat
Jasmas
DPRD
Kemitraan
BS
u
BS
UMKM
Pokma
s/Lemb
.
BH
Related
Target
Group
Pokma
s/Lemb
.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur 
11
Kompleksitas Penatausahaan Anggaran
UU
33/2004
BPeg
Provinsi
(terbatas)
Anggaran
Cukup
Besar
PP 38/2007
Pembagian
Kewenangan
UU Pem Desa
Kab./Kota
(luas)
Anggaran
Terbatas
Desa
(terbatas)
Anggaran
Terbatas
BL
BBJ
Dekonsentrasi
BM
Desentralisasi
Tugas
Pembantuan
Belanja
BPeg
BK
BBH
BH
BSub
BSos
Bbung
BTT
BTL
Sharing
P-P-P
Priv/
compe
n
Pembia
yaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur 
12
Mekanisme Musrenbang dan Penyusunan APBD
13
Re-orientasi
MUSRENBANG DESA/KELURAHAN
Reguler
Khusus
JANUARI
APRIL
BK KHUSUS “DAK”
(
PUBLIC GOOD / USULAN
POKMAS
BK UMUM “DAU”
 PEMDES
DESA/KELURAHAN
BAKORWIL
BAKORWIL
BAKORWIL
BAKORWIL
FORUM BAKORWIL
( camat, kades/lurah, pendamping/LSM  Pembahasan usulan khusus
desa/pokmas)
14
Bagan Alir RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010
BAB I
Pendahuluan
BAB II
BAB III
Evaluasi Hasil Kinerja
Rancangan Kerangka
Ekonomi Daerah
Pembangunan Daerah
Ekonomi Makro :
RKPD Jatim 2010
- merupakan
penjabaran RPJMD
Jatim dan RKP
- Visi :
Terwujudnya Jawa
Timur yang Makmur
dan Berakhlak dalam
Kerangka NKRI
•- Misi :
Mewujudkan Makmur
bersama Wong Cilik
melalui APBD untuk
Rakyat
- Muatan RKPD :
• evaluasi pelaksanaan
Pembangunan
periode yang lalu,
• rancangan kerangka
ekonomi daerah
beserta kerangka
pendanaan,
• prioritas dan sasaran
pembangunan
daerah,
• rencana program dan
kegiatan prioritas daerah
- Dasar: UU 25/2004,
UU 32/2004, UU
33/2005 dan PP
58/2005, PP 08/2008 &
Permendagri 13/2006
116
Pertumbuhan
Ekonomi
115.5
115
114.5
114
• Pertumbuhan Ekonomi tahun
2008 = 5,9 % (th 2007 =
6,11%)
• Leading Sector : Perdagangan
(29,36 %), Industri (28,49 %)
dan Pertanian (16,47%)
• Target Pertumbuhan ekonomi
th.2009: 4,0 – 4,5%
• PDRB/cap 2008: Rp.16,76 Jt
Indeks
Disparitas
Prediksi Pendapatan
Daerah/Sumber Pendapatan
APBD :
• PAD diperrkirakan mencapai
Rp. 3,970 Triliun
• Dana Perimbangan diperkirakan Rp. 2,378 Triliun
• Pendapatan Lain2 yg syah
diperkirakan Rp. 16 Triliun
Arah Kebijakan
Keuangan Daerah
Isue Strategis :
• Rendahnya
Aksesibilitas
dan
Kualitas
Pendidikan
dan
Kesehatan
• Tingkat
Kemiskinan,
Kesenjangan, dan Pengangguran
• Rendahnya Percepatan
Pembangunan Ekonomi dan
Pembangunan Infrastruktur
• Rendahnya kualitas Sumberdaya
Alam dan Lingkungan Hidup,
serta Tata Ruang Wilayah
• Kurang
Optimalnya
Penyelenggaraan
Otonomi
Daerah, Penegakan Supremasi
Hukum
dan
HAM
serta
Ketentraman dan Ketertiban
• Terbatasnya Sumber Pembiayaan
Pembangunan
1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan
pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin
2.Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan
kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong cilik, dan
meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat
3. Meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
dan berkelanjutan, terutama melalui pengemb. Agro-industri/agrobisnis, serta pemb.
dan perbaikan infrastruktur, terutama pertanian dan pedesaan.
4. Memelihara kualitas dan fungsi lingk. hidup, serta meningkatkan
perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang.
113.5
1st Qtr
Agenda :
Tantangan :
 Penanggulangan
kemiskinan
 Peningkatan
penanganan
pengangguran
 Pertumbuhan
Ekonomi
Yang Berkualitas
 Stabilitas Sosial dan Politik
(penciptaan
ketentraman
dan ketertiban masyarakat)
 Penanganan
Bencana
Alam.
Asumsi Proyeksi Makro
Ekonomi
• Ekternal
• Internal (Nasional & Provinsi)
Strategi
1. Pembangunan
berkelanjutan berpusat pada
rakyat (people centered
development), yang
mengedepankan partisipasi
rakyat (participatory based
development)
2. Keberpihakan kepada
masyarakat miskin (propoor)
5.Mewujudkan percepatan
reformasi birokrasi, dan
meningkatkan pelayanan
publik.
6. Meningkatkan kualitas
kesalehan sosial demi
terjaganya harmoni sosial.
7. Meningkatkan kualitas
kehidupan dan peran
perempuan, serta terjaminnya
kesetaraan gender, dan
meningkatkan peran pemuda,
serta mengembangkan dan
memasy. olahraga.
3. Pengarusutamaan gender
4. Keseimbangan pemerataan
pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi,
terutama melalui,
pengembangan
agroindustri/ agrobisnis
RPJP tahun 2005-2025
Visi : Jatim sbg Pusat Agrobisnis
terkemuka, berdaya saing global dan
berkelanjutan
8. Meningkatkan keamanan dan
ketertiban, supremasi hukum,
dan penghormatan hak asasi
manusia.
9. Mewujudkan percepatan
penanganan rehabilitasi dan
rekonstruksi sosial ekonomi
dampak lumpur panas
Lapindo.
15
18 Program Prioritas Pembangunan Sektoral & Prioritas Spasial di Kawasan Strategis
116.5
BAB IV
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2010
Pembangunan Kewilayahan
• Upaya perwujudan program pembangunan yang lebih berorientasi pada
keruangan (spasial/kawasan/kelompok antar daerah)
• Integrasi antar sektor antar wilayah (tidak terbatas hanya pada 1 wilayah
adimistrasi saja)
• Biasa disebut Regionaliosasi
• Di Jawa Timur antara lain : SWP, GKS, Ratubangnegoro, Kawismawirogo,
Pawonsari, Wilis, Madura dll
RTRWP Jatim
Induk Dokumen Perencanaan Pembangunan Kewilayahan
Kawasan Strategis  sebagai Prioritas Pembangunan
16
KS E : Agropolitan Regional
17
KS E : Andalan Wisata
18
Indikator Kinerja Utama
19