Transcript Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif oleh : H.Soeharsono Sagir Bahan Kajian Seminar Nasional Hukum Investasi, Pengusaha Indonesia : Diantara Hukum dan Politik.

Menciptakan Iklim Investasi
yang Kondusif
oleh :
H.Soeharsono Sagir
Bahan Kajian Seminar Nasional Hukum Investasi, Pengusaha Indonesia :
Diantara Hukum dan Politik. dikaji dari pendekatan Ekonomi,
Hotel PRIMA, Cirebon, 1 April 2006.
Pengamat Ekonomi,Pangkaji Kebijakan Publik Senior.
1
Menciptakan iklim investasi yang kondusif
sebenarnya merupakan conditio sina
quanon bagi Indonesia dalam menghadapi
krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak
11 Juli 1997 dalam era Globalisasi ,
dimana terjadi arus lalu lintas barang,
jasa, modal, hak cipta intelektual (IPTEK)
bebas masuk tanpa hambatan.
2
Sebagai negara berkembang yang
mengalami krisis ekonomi berlanjut kita
membutuhkan “ payung “ undang –
undang / peraturan yang menjamin
terjadinya proses fundamental ekonomi
makro kuat
3
Menjelang Krisis Ekonomi 11 Juli 1997,
bulan April 1997 Bank Dunia telah
memberikan “warning” ( peringatan )
yang cukup keras ( World Bank Report
on Indonesia ) berupa rekomendasi
kebijakan ekonomi
4
Baik berupa UU yang tiap tahun disahkan
DPR ( UU APBN ) / Kebijaksanaan Fiskal,
maupun UU yang terkait dengan Kebijakan
Moneter, yang berkali–kali dikeluarkan
disertai Peraturan Pemerintah sebagai
petunjuk pelaksanaan / atau surat edaran
dari Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral
/Otoritas Moneter, dalam Kebijaksanaan
Moneter
5
Bagaimana menciptakan iklim yang
kondusif, agar arus Investasi kembali
mengalir ke Indonesia; baik invetasi
langsung penanam modal asing ( PMA )
maupun modal dalam negeri yang parkir
diluar negeri
Paket Kebijakan
Perbaikan Iklim
Investasi, 1. Memperkuat kelembagaan pelayanan investasi
meliputi : 2. Penataan kembali Kepabeanan dan Cukai
3. Penataan kembali Perpajakan
4. Penataan kembali Ketenagakerjaan
5. Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi
6
Dari apa yang tertulis dalam butir
4 diatas, jelas bahwa pemerintah
“baru” dalam proses
mempersiapkan undang–undang
baru atau perbaikan UU yang telah
ada, untuk menarik Investasi ke
Indonesia agar pulih atau
berkembang
7
Kita saat ini masih “ berputar” sekitar
mempersiapkan UU untuk menciptakan
iklim investasi yang kondusif, sedang di
masyarakat kita saat ini – eksekutif,
legislative maupun masyarakat awam –
telah timbul budaya ( tata nilai ) atau
sikap yang : tidak mau diatur, tidak mau
tunduk pada peraturan atau undangundang yang ada, tetapi mau ikut
mengatur atau memaksakan kehendak
sendiri, kelompok atau golongan,
melalui pressure group /
berdemonstrasi
8
Kita hanya mampu membuat atau
mempersiapkan UU / Peraturan
untuk mencapai sasaran ( das
Sollen ) tetapi tidak mampu
mencapai sasaran dalam
kenyataan ( das Sein );
9
Sejak terjadi krisis ekonomi ( Juli 1997 )
telah mengalami empat kali
penggantian Presiden, dari : Habibie,
Gus Dur, Megawati dan SBY ; masalah
capital shortage belum dapat
terselesaikan
10
Untuk menutup defisit APBN
yang berkepanjangan; jelas –
jelas tidak mungkin dengan
cara menaikkan harga BBM
(untuk menekan subsidi
/Pengeluaran Rutin APBN )
tokh terus dilakukan oleh
Presiden Pengganti Suharto
11
Dalam kebijaksanaan Moneter –
atas petunjuk IMF (letter of
intent) telah terbit UU nomor
10/ 1998 ( Tentang Perbankan )
dan UU no 23/ 1999 ( Tentang
Bank Indonesia, sebagai Bank
Sentral ); tetapi dalam
kenyataannya tidak ada sanksi
yang benar–benar signifikan
(jelas dan nyata) jika terjadi
pelanggaran UU
12
Moral hazard dan asymmetric information
di dunia perbankan, masih terjadi;
ketentuan UU no 10/1998 pasal 8 ayat 1,
yang menyatakan bahwa “Dalam
memberikan kredit atau pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah, Bank wajib
mempunyai keyakinan berdasar analisis
yang mendalam atas itikad, kemampuan
serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk
melunasi hutangnya atau mengembalikan
pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang
diperjanjikan
13
Dalam pasal 29 ayat 2,uu no 10 / 1998
terrtulis ketentuan : Bank wajib
memelihara kesehatan Bank sesuai dengan
ketentuan kecukupan modal
14
Dalam surat edaran / petunjuk pelaksanaan
Kebijakan Moneter, Bank Indonesia sudah
menentukan rambu–rambu bagi Bank yang
melakukan fungsi intermediasi, antara
penyimpan dana (giro, tabungan dan
Deposito ) dengan dunia bisnis
15
Pelanggaran tersebut dalam butir 14, dapat terjadi
misalnya : ternyata Bank Mandiri tidak ditindak /
ditegur atau dikenakan sanksi walaupun NPL–nya
mencapai 26 % dari outstanding credit
16
Menurut pendapat saya untuk menciptakan
iklim investasi yang kondusif, dari dalam negeri
( PMDN ) maupun luar negeri (PMA) kita perlu
menata kembali kebijakan Fiskal (APBN) dan
Kebijakan Moneter,
17
Iklim investasi yang kondusif tidak
tercipta sertamerta, karena adanya UU
Paket Kebijakan Perbaikan Investasi
(Instruksi Presiden RI no.3/27 Feb.2006);
tetapi harus didahului Kebijakan Fiskal
dan Moneter yang tuntas
18
Undang–Undang yang ada menurut
pendapat saya sudah mencukupi
sebagai “payung” untuk mengundang
investor, asal dilakukan secara
konsisten dan tuntas
19
Investasi akan masuk ke Indonesia,
jika kita berhasil : menciptakan
kondisi ekonomi domestik kuat,
finansial kuat ( tidak tergantung
pada utang ; utang luar negeri
benar–benar pelengkap )
Demikian apa yang dapat saya ajukan pada
kesempatan Diskusi dengan Cirebon Lawyers Club,
APINDO/KADIN Cirebon.