Transcript Metode Analisis APBD Pengertian Analisis Anggaran Analisis adalah suatu kegiatan untuk mempelajari obyek atau masalah melalui pemikiran yang logis, meliputi keadaan dan unsur-unsurnya, tatanan dan keterkaitan.

Metode
Analisis APBD
Pengertian Analisis
Anggaran
Analisis adalah suatu kegiatan untuk
mempelajari obyek atau masalah melalui
pemikiran yang logis, meliputi keadaan dan
unsur-unsurnya, tatanan dan keterkaitan baik
yang bersifat nyata maupun tidak nyata,
bersifat internal dan eksternal, teknis dan non
teknis , vertikal dan horizontal.
Tujuan Analisis
Anggaran
• Menelaah arah kebijakan Anggaran pada
tahun berjalan, baik disi penerimaan
maupun pada sisi belanja.
• Menelaah sejauhmana konsistensi dan
signifikansi
hubungan
antara
visi
pembangunan daerah dengan kebijakan
penganggaran daerah.
Pentingnya Melakukan
Analisis Anggaran
• Pada hakekatnya bahwa anggaran
adalah
uang
rakyat
yang
pengalokasiannya
harus
sebesarbesarnya untuk rakyat.
• Pada dasarnya proses penganggaran
adalah proses politik, sehingga salah
satu dimensi yang paling menonjol dalam
proses penganggaran adalah dimensi
politik.
• Anggaran negara adalah instrumen
teknis yang dihasilkan dari proses
perencanaan
dengan
berbagai
pendekatan teknis yang terukur, rasional
dan terarah tidak boleh manipulatif dan
spekulatif.
• Anggaran negara disusun atas
efesiensi dan efektivitas.
prinsip
Prinsip umum
dalam Analisis Anggaran
• Pendekatan Proses Penganggaran yang
lebih politis.
• Pendekatan Teknis melalui instrumen
teknis yang lebih kualitatif.
• Pendekatan Normatif yang dibangun dari
persepsi hukum dalam penyusunan dan
Pengelolaan anggaran daerah.
• Menelaah/mengkaji hubungan alokasi
prioritas pembiayaan dengan kebijakan
pembangunan
dan
tingkat
proporsionalitas pembiayaan pada sektor
yang menuntut keberpihakan pemerintah
atau adanya POLITICAL WILL.
• Menelaah trend kebijakan penganggaran
dalam
periode
tertentu
dan
menghubungkannya
dengan
tingkat
kemajuan yang dicapai pada sektorsektor
yang
menjadi
prioritas
pembiayaan dalam periode tersebut.
Teknis Analisis
Anggaran
• Analisis Linier
• Analisis Non Linier
• Analisis Thematic atau
Dynamic
Sistem Anggaran Lama
Pendapatan
•
Bagian Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu
•
Bagian Pendapatan Asli Daerah
•
•
–
Pajak Daerah
–
Restribusi Daerah
–
Bagian Laba Usaha daerah
–
Lain-lain PAD yang sah.
Dana Perimbangan
–
Bagi Hasil Pajak
–
Bagi Hasil Bukan Pajak ( SDA )
–
DAU
–
Dana Bantuan Luar Negeri
–
Dana Alokasi Khusus
–
Dana Darurat
Bagian Pinjaman Pemerintah Daerah
–
•
Pinjaman Luar Negeri
Lain-lain Penerimaan Yang Sah.
PENGELUARAN
 Belanja Rutin
 Belanja
Pembangunan
Belanja Rutin
1.
Belanja Pegawai
2.
Belanja barang
3.
Belanja Pemeliharaan
4.
Belanja Perjalanan Dinas
5.
Belanja Lain-lain
6.
Anggaran Pinjaman Hutang dan Bunga
7.
Belanja Pensiun & Onderstand
8.
Pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga
9.
Pengeluaran yang tak tersangka
Belanja Pembangunan
•
Sektor Industri
•
Sektor kependudukan dan Keluarga
Sejahtera
•
Sektor Pertanian dan Kehutanan
•
Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi
•
Sektor Kesehatan , Kesejahteraan Sosial,
Peranan Wanita, Anak dan Remaja
•
Sektor Tenaga Kerja
•
Sektor Perumahan
•
Sektor Perdagangan Pengembangan
•
•
Usaha daerah , Keuangan Daerah dan
Koperasi
Sektor Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
•
Sektor Transportasi
•
Sektor Hukum
•
Sektor Pertambangan dan Energi
•
•
Sektor Aparatur Pemerintah dan
Pengawasan
Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi
Daerah
•
Sektor Pembangunan Daerah dan
Pemukiman
Sektor Politik ,Penerangan ,
Komunikasi dan Media Massa
•
Sektor Keamanan dan Ketertiban
Umum
•
Subsidi Pembangunan Terhadap
Daerah Bawahan
•
•
Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
•
Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional,
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, Pemuda dan Olahraga
Sistem Anggaran Kinerja
NO.
URAIAN
I.
1,1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah
Restribusi Daerah
Bagian Laba Usaha Daerah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
Dana Primbangan
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Dana Primbangan dari Propinsi
1.3
Lain-Lain Pendapatan Yang Syah
Jumlah Pendapatan
Jumlah (Rp)
Realisasi (Rp)
II. BELANJA
2.1 APARATUR
2.1.1 Belanja Administrasi Umum
2.1.1.1 Belanja Pegawai /Personalia
2.1.1.2 Belanja Baranh dan Jasa
2.1.1.3 Belanja Perjalanan Dinas
2.1.1.4 Belanja Pemeliharaan
2.1.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan
2.2.2.1 Belanja Pegawai /Personalia
2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.2.2.3 Belanja Perjalanan Dinas
2.2.2.4 Belanja Pemeliharaan
2.1.3 Belanja Modal
2.2 BELANJA PELAYANAN PUBLIK
2.2.1 Belanja Administrasi Umum
2.2.1.1 Belanja Pegawai/Personalia
2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.2.1.3 Belanja Perjalanan Dinas
2.2.1.4 Belanja Pemeliharaan
2.2.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan
Belanja Pegawai/Personalia
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Pemeliharaan
2.2.3 Belanja Modal
2.3
BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN
KEUANGAN
2.4
BELANJA TIDAK TERSANGKA
Jumlah Belanja
Defisit
III.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN DAERAH
Sisa lebih Perhitungan Tahun Lalu
Transfer dari Dana Cadangan
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi
Hasil Penjualan Aset daerah yang
dipisahkan
Iuran Wajib Pegawai
Potongan Tabungan Uang Muka Pegawai
Pembayaran Pajak Penghasilan
Penerimaan Pihak Ketiga
Penerimaan Bantuan Luar Negeri
3.2 PENGELUARAN DAERAH
3.2.1 Transfer ke Dana Cadangan
3.2.2 Penyertaan Modal Kepada BPD Jatim
Pembayaran Utang Pokok yang jatuh
3.2.3
tempo
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun
3.2.4
berjalan
3.2.5 Iuran Wajib Pegawai
3.2.6
Potongan Tabungan Uang Muka Pegawai
3.2.7 Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)
3.2.8 Pengeluaran Pihak ketiga
3.2.9 Pembayaran Proyek-Proyek DIPDA-L
Jumlah Pembiayaan
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003
NO.
URAIAN
I.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah
Restribusi Daerah
Bagian Laba Usaha Daerah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
Dana Primbangan
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Dana Primbangan dari Propinsi
1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Syah
Jumlah Pendapatan
JUMLAH
Prosentase
39,377,446,135.00
12.51%
60.86%
26.41%
7.09%
5.64%
256,483,697,351.00
81.46%
5.57%
91.34%
3.09%
19,000,000,000.00
314,861,143,486.00
6.03%
23,966,000,000.00
10,397,684,045.00
2,791,262,090.00
2,222,500,000.00
14,278,697,351.00
234,280,000,000.00
7,925,000,000.00
19,000,000,000.00
II. BELANJA
2.1 APARATUR
2.1.1 Belanja Administrasi Umum
2.1.1.1 Belanja Pegawai /Personalia
2.1.1.2 Belanja Baranh dan Jasa
2.1.1.3 Belanja Perjalanan Dinas
2.1.1.4 Belanja Pemeliharaan
2.1.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan
2.2.2.1 Belanja Pegawai /Personalia
2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.2.2.3 Belanja Perjalanan Dinas
2.2.2.4 Belanja Pemeliharaan
2.1.3 Belanja Modal
2.2 BELANJA PELAYANAN PUBLIK
2.2.1 Belanja Administrasi Umum
2.2.1.1 Belanja Pegawai/Personalia
2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.2.1.3 Belanja Perjalanan Dinas
2.2.1.4 Belanja Pemeliharaan
2.2.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan
Belanja Pegawai/Personalia
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Pemeliharaan
2.2.3 Belanja Modal
85,972,718,245.80
72,183,958,712.80
54,263,246,594.80
10,985,605,118.00
2,046,677,000.00
4,888,430,000.00
11,998,430,833.00
5,997,610,943.00
5,265,439,890.00
286,980,000.00
448,400,000.00
1,790,328,700.00
1,790,328,700.00
259,091,546,509.93
128,925,056,080.93
72.59%
49.76%
93.88%
3.47%
1.01%
1.64%
28,451,357,679.00
10.98%
26.44%
30.71%
4.55%
38.29%
39.26%
121,040,724,627.00
4,468,666,453.93
1,307,070,000.00
2,108,595,000.00
7,523,812,864.00
8,737,944,315.00
1,295,902,000.00
10,893,698,500.00
101,715,132,750.00
24.09%
83.96%
75.17%
15.22%
2.84%
6.77%
13.96%
49.99%
43.88%
2.39%
3.74%
2.08%
101,715,132,750.00
III.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN DAERAH
Sisa lebih Perhitungan Tahun Lalu
Transfer dari Dana Cadangan
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi
Hasil Penjualan Aset daerah yang
dipisahkan
Iuran Wajib Pegawai
Potongan Tabungan Uang Muka
Pegawai
Pembayaran Pajak Penghasilan
Penerimaan Pihak Ketiga
Penerimaan Bantuan Luar Negeri
3.2 PENGELUARAN DAERAH
3.2.1 Transfer ke Dana Cadangan
3.2.2 Penyertaan Modal Kepada BPD Jatim
Pembayaran Utang Pokok yang jatuh
3.2.3
tempo
Sisa lebih Perhitungan Anggaran
3.2.4
Tahun berjalan
3.2.5 Iuran Wajib Pegawai
Potongan Tabungan Uang Muka
3.2.6
Pegawai
3.2.7 Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)
3.2.8 Pengeluaran Pihak ketiga
3.2.9 Pembayaran Proyek-Proyek DIPDA-L
Jumlah Pembiayaan
80,530,373,845.29
37,058,746,795.29
21,000,000,000.00
67.67%
46.02%
26.08%
0.00%
0.00%
14.67%
11,810,242,000.00
797,195,850.00
6,457,189,200.00
0.99%
8.02%
0.00%
4.23%
3,407,000,000.00
38,471,673,675.00
250,000,000.00
32.33%
0.00%
0.65%
16,000,000.00
0.04%
11,810,242,000.00
0.00%
30.70%
797,195,850.00
6,457,189,200.00
19,141,046,625.00
2.07%
16.78%
0.00%
49.75%
119,002,047,520.29
Langkah Praktis
Menganalisis Angaran
• Menyiapkan Nota Keuangan Daerah (Dokumen
APBD), minimal 3 tahun terakhir dan dokumen
pendukung lainnya, Renstra, RTRWK serta
peraturan terkait baik di tingkat pusat (UU, PP,
Kepmen, Surat Edaran Menteri terkait),
maupun di tingkat daerah (Perda, Keputusan
Gubernur, Bupati, dll).
• Membuat
Prosentase
distribusi
alokasi
Penerimaan menurut Sumber Penerimaan dan
Pengeluaran menurut Sektor/sub sektor yang
dibiayai.
• Membuat Pemetaan Sederhana berdasarkan item
program/Proyek
persektor,
kemudian
mengklasifikasikannya berdasarkan pihak yang
diuntungkan pada pelaksanaan program/proyek
apakah ke publik atau aparat dengan rekanannya.
• Mengelompokkan Instansi/Dinas atau lembaga
daerah pengguna anggaran terbesar dan menelaah
obyek dan sasaran pembiayaannya.
• Menelaah signifikansi hubungan antara Induk
sektor/sub sektor dengan item program atau proyek
yang akan dibiayai pada tiap sektor tersebut,
kemudian mengklasifikasi prioritas pembiayaan tiap
sektor berdasarkan prinsip prioritas dan alokasi
proporsional untuk sektor yang membutuhkan
keperpihakan pemerintah.
• Membuat Catatan
Pendekatan yaitu :
Kritis
berdasarkan
3
– Catatan kritis dari aspek proses yang
merupakan tinjauan politis,
– Catatan dari aspek efesiensi, dan
rasionalitas yang merupakan tinjauan dari
sisi teknis ekonomis,
– Dan atatan dari aspek Normatif yaitu
berdasarkan pendekatan Hukum yang
menjadi acuan dalam penyusunan dan
Pengelolaan Anggaran Daerah.
• Merumuskan Arah Kebijakan sebagai
Rekomendasi untuk eksekutif dan legislatif
serta menentukan tindak lanjut atau
strategi advokasi dan kontrol yang dapat
dilakukan oleh masyarakat sipil.
• Tersedianya dokumen resmi tentang
anggaran (yang terbaru) yang hendak
dikaji dan dilengkapi dengan dokumen
pendukungnya
misalnya,
Nota
Keuangan/APBD,
UU/Perda,
dan
Dokumen Hukum yang terkait sebagai
disebutkan pada point pertama pada
langkah praktis analisis diatas.
Bagian-bagian Penting
Analisis pada Analisis pada
sisi Penerimaan Daerah
• Sisa Anggaran Tahun Lalu
– Nilai sisa ini ,dengan sistem pencatatan
yang tidak menggunakan standart akuntansi
yang jelas, sangat rawan untuk dimanipulasi
– Untuk menganalisis anggaran ke depan,
harus ditelusuri pada dinas, instansi atau
badan yang tingkat realisasi penggunaan
tertinggi sampai dengan yang terendah
• Pendapatan Asli Daerah ( PAD )
– Menelaah sektor mana yang memberikan
kontribusi terbesar pada penerimaan Asli Daerah
– Mengkaji sejauh mana segnifikansi antara
estimasi penerimaan masing-masing pos
penerimaan Asli Daerah dengan taksiran
potensinya
masing-masing
pos
tesebut.
Kecenderungan
menggunakan
estimasi
minimum oleh pemerintah.
– Memperhatikan dasar kebijakan fiskal daerah,
khususnya
yang
berhubungan
dengan
Kebijakan Perpajakan dan Restribusi Daerah.
– Menelaah signifikansi Hubungan Kebijakan
Peningkatan PAS dengan Kualitas Fasilitas
Pelayanan Publik.
Bagian-Bagian Penting
Analisis Pada Sisi Belanja
Daerah
• Analisis Perbandingan Alokasi Anggaran Per
Sektor atau per Unit program untuk melihat
Prioritas Belanja.
• Analisis Trend Kebijakan Belanja Daerah, yaitu
melihat Kecenderungan alokasi anggaran dari
tahun ke tahun yang secara umum dapat dilihat
dari kecenderungan antara belanja ke aparat
atau ke Publik.
• Analisis Perbandingan Antara Lokasi Anggaran
Per Unit Belanja dengan Nilai seharusnya
berdasarkan standar biaya yang yang diatur
oleh ketentuan
– Rasionalisasi Kenaikan Nilai Alokasi Anggaran
belanja Pegawai dengan jumlah PNS dan Pejabat
Daerah.
– Analisis Dampak Kebijakan Kenaikan Belanja
Daerah terhadap beban rakyat dan pertumbuhan
ekonomi daerah.
– Analisis Perbandingan Prosentase Kenaikan PAD
dengan Prosentase Kenaikan Belanja Daerah
– Analisis Signifikansi Hubungan Sektor dengan
item/program yang dibiayai pada tiap sektor.
– Rasionalisasi Alokasi Belanja Operasional Kepala
Daerah (Biaya Taktis Operasional Kepala/Wakil
Kepala Daerah, Anggota DPRD, dsb).
Pertanyaan Pokok Yang dapat di
Jawab dari Analisis Anggaran
Daerah
• Arah
atau
kecenderungan
pemerintah dan Belanja.
kebijakan
• Konsistensi Kebijakan Penganggaran terhadap
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,
serta terhadap prinsip-prinsip Penyusunan dan
Pengelolaan Anggaran Daerah
• Strategi Pembiayaan dan Peningkatan Daerah
Berdasarkan hasil kajian mendalam fenomena
yang dihadapi dan memperhatikan potensi,
kekuatan dan masalah yang dihadapi masingmasing.
Beberapa Permasalahan yang
Perlu mendapat Perhatian dalam
Analisis Anggaran
• Struktur penerimaan Pendapatan Asli
Daerah
• Alokasi Belanja untuk sektor Publik dan
Kesejahteraan Sosial.
• Komposisi Dana Perimbangan Propinsi,
Kota, Kabupaten
• Struktur Belanja secara sektoral
• Apa anggaran dibelanjakan secara
faktual.
• Metode atau pendekatan Proyeksi,
komitmen terhadap prinsip, efesiensi dan
rasionalitas alokasi, serta signifikansi
hubungan
kebijakan
penganggaran
daerah dengan UU yang berlaku.
Arahan, mandat dan Pembinaan dari
Pusat dan Pemerintah Atasan
Data Historikal
Dokumen Terkait
USULAN MODEL
PERENCANAAN KEBIJAKAN
JANGKA MENENGAH
Masyarakat
Tomas, LSM, Ormas, Asosiasi,
Profesi, PT, dll
Pengutaran Usulan, aspirasi dan
inisiatif masyarakat melalui jalurjalur jenjang birokrasi /Pemerintah
seperti RT, RW, Desa dan Kecamatan
Pengutaran Usulan, aspirasi dan
inisiatif masyarakat melalui dengar
Pendapat, turun lapangan, kuisioner,
kotak pos, media massa dan lain-lain
LEGISLATIF
DPRD
EKSEKUTIF
Pemda beserta Instansi/Uni
Daftar Usulan, aspirasi dan
inisiatif masyarakat serta evalusi
kinerja Pemerintah Daerah
perode sebelumnya
Rekonsiliasi &
Kesepakatan
POKOK-POKOK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA ANGGARAN MULTI TAHUNAN
Daftar Usulan,
Aspirasi dan Inisiatif
Masyarakat