Transcript RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DOSEN 22 JUNI 2007 IPB, KAMPUS DARMAGA, BOGOR 11/6/2015 Tim RPP RUJUKAN UTAMA (AMANAT) UU NOMOR 14 TAHUN 2005 1) 2) 3) 4) 5) 6) 11/6/2015 Pasal 47 ayat (3), Pasal 51 ayat.

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG
DOSEN
22 JUNI 2007
IPB, KAMPUS DARMAGA, BOGOR
11/6/2015
Tim RPP
1
RUJUKAN UTAMA (AMANAT)
UU NOMOR 14 TAHUN 2005
1)
2)
3)
4)
5)
6)
11/6/2015
Pasal 47 ayat (3),
Pasal 51 ayat (2),
Pasal 53 ayat (4),
Pasal 55 ayat (4),
Pasal 56 ayat (2),
Pasal 57 ayat (3),
7) Pasal 61 ayat (2),
8) Pasal 62 ayat (2),
9) Pasal 63 ayat (2),
10) Pasal 64 ayat (2),
11) Pasal 74 ayat (5),
12) Pasal 76 ayat (3)
Tim RPP
2
ISI
8 BAB 51 PASAL
BAB I
BAB II
: KETENTUAN UMUM
: KUALIFIKASI, KOMPETENSI, DAN
SERTIFIKASI DOSEN
BAB III
: HAK
BAB IV : WAJIB KERJA DAN IKATAN DINAS
BAB V
: PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN
PEMINDAHAN
BAB VI : SANKSI
BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP
PENJELASAN
11/6/2015
Tim RPP
3
KUALIFIKASI AKADEMIK: psl 2
Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik,
kompetensi, sertifikat pendidik, sehat
jasmani dan rohani, dan memenuhi
kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan
pendidikan tinggi tempat bertugas, serta
memiliki kemampuan untuk mewujudkan
tujuan pendidikan nasional.
11/6/2015
Tim RPP
4
KUALIFIKASI AKADEMIK: psl 3
(1) Kualifikasi akademik dosen diperoleh melalui
program pendidikan formal:
a. lulusan program magister yang menekankan ilmu
terapan untuk program diploma;
b. lulusan program magister yang menekankan
disiplin keilmuan untuk program sarjana; dan
c. lulusan program doktor untuk program
pascasarjana.
(2) Kualifikasi akademik dipenuhi sebelum yang
bersangkutan diangkat menjadi dosen.
11/6/2015
Tim RPP
5
KUALIFIKASI AKADEMIK: psl 4
(1) Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi
luar biasa dapat diangkat sebagai dosen.
(2) Keahlian dengan prestasi luar biasa mencakup
berbagai jenis keahlian dan/atau keterampilan dalam
bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau
olah raga yang mendapat pengakuan secara lokal,
nasional dan/atau internasional yang relevan dengan
bidang kajian yang ada dalam kurikulum pendidikan
tinggi.
(3) Dosen yang memiliki keahlian dengan prestasi luar
biasa tidak wajib memenuhi kualifikasi akademik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan prosedur
pengakuan secara lokal, nasional dan/atau
internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.
11/6/2015
Tim RPP
6
KOMPETENSI: psl 5
1.
Kompetensi dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan
perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan
diaktualisasikan oleh dosen dalam melaksanakan tugas
keprofesionalan.
2.
Kompetensi dosen bersifat holistik yang meliputi kompetensi
pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.
3.
Dosen pada pendidikan vokasi atau pendidikan profesi, selain
memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan
bidang keahlian yang menjadi tugas pokoknya.
4.
Kompetensi dosen dikembangkan oleh masing-masing satuan
pendidikan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi
bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olah raga.
5.
Kompetensi dosen ditetapkan oleh senat akademik perguruan
tinggi masing-masing atas dasar peraturan Menteri.
11/6/2015
Tim RPP
7
SERTIFIKASI PENDIDIK: psl 6
(1) Sertifikat pendidik bagi dosen diberikan
setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada
satuan pendidikan tinggi sekurang-kurangnya 2
(dua) tahun;
b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya
asisten ahli; dan
c. lulus sertifikasi.
(2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dilakukan melalui penilaian
pengalaman akademik dan profesional
dengan menggunakan penilaian portofolio
dosen.
11/6/2015
Tim RPP
8
SERTIFIKASI PENDIDIK: psl 6
3) Penilaian portofolio dosen mencakup penilaian atas
hasil pendidikan, pelatihan, dan berbagai kegiatan
akademik yang bertujuan untuk pengembangan
kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan
sosial.
4) Dosen tetap dalam jabatan yang sudah memiliki
kualifikasi akademik doktor dan sudah mempunyai
jabatan fungsional guru besar memperoleh sertifikat
pendidik tanpa melalui penilaian pengalaman akademik
dan profesional .
5). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sertifikat
pendidik serta kriteria dan prosedur penilaian portofolio
diatur dengan Peraturan Menteri.
11/6/2015
Tim RPP
9
SERTIFIKASI PENDIDIK: psl 7
(1) Sertifikasi pendidik bagi dosen diselenggarakan oleh
perguruan tinggi terakreditasi yang ditetapkan oleh
Pemerintah.
(2) Penyelenggara sertifikasi pendidik bagi dosen
ditetapkan berdasarkan pada kriteria berikut:
a.
b.
c.
11/6/2015
memiliki program studi yang relevan dan/atau satuan
pendidikan tinggi yang terakreditasi sekurangkurangnya bernilai B;
memiliki pendidik dan tenaga kependidikan dalam
jumlah dan kualifikasi yang memadai sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
memiliki sarana dan prasarana pembelajaran dalam
jumlah dan kualitas yang memadai sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tim RPP
10
SERTIFIKASI PENDIDIK: psl 7
3) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri dapat menambah kriteria lain
yang diperlukan untuk penetapan perguruan
tinggi sebagai penyelenggara sertifikasi
pendidik bagi dosen.
4) Jumlah peserta sertifikasi pendidik bagi dosen
setiap tahun ditetapkan oleh Menteri.
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan
kriteria perguruan tinggi penyelenggara
sertifikasi pendidik bagi dosen diatur dengan
Peraturan Menteri.
11/6/2015
Tim RPP
11
TUNJANGAN PROFESI: psl 10
1) Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memenuhi persyaratan akademik sebagai dosen sesuai
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan
Dosen;
b. memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik bagi dosen yang
telah diberi satu nomor registrasi dosen oleh Departemen;
c. melaksanakan tugas sebagai dosen tetap yang diangkat oleh
Pemerintah atau masyarakat dan bertugas sebagai dosen pada
perguruan tinggi yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah
dengan beban kerja sesuai tri darma perguruan tinggi
sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan
kredit semester (sks);
d. beban kerja sesuai dengan tri darma perguruan tinggi
sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk darma pendidikan
dan penelitian sekurang-kurangnya sepadan dengan 9
(sembilan) satuan kredit semester (sks) yang dilaksanakan
dalam perguruan tinggi yang bersangkutan;
11/6/2015
Tim RPP
12
TUNJANGAN PROFESI: psl 10
e.
f.
g.
h.
i.
beban kerja sesuai dengan tri darma perguruan tinggi
sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk darma
pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui
kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan
atau melalui lembaga lain;
pengabdian kepada masyarakat melalui lembaga lain
sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaksanakan dengan
seijin pimpinan satuan perguruan tinggi yang bersangkutan
dan merupakan penerapan keahlian yang dimilikinya sebagai
dosen;
tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain yang
dimaksud pada huruf c;
terdaftar pada Departemen sebagai dosen tetap; dan
berusia maksimal:
1)
2)
3)
11/6/2015
56 (lima puluh enam) tahun bagi dosen dengan jabatan Asisten
Ahli;
65 (enam puluh lima) tahun bagi dosen dengan jabatan Lektor
atau Lektor Kepala; dan
70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan guru besar
yang mendapat perpanjangan masa tugas.
Tim RPP
13
TUNJANGAN PROFESI: psl 10
2)
Guru besar yang berusia lebih dari 70 tahun dan masih aktif
sebagai dosen tetap memperoleh tunjangan profesi.
3)
Menteri dapat menetapkan ketentuan batas usia maksimal yang
lebih tinggi dari usia 65 (enam puluh lima) tahun sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk dosen yang:
a. bertugas pada satuan pendidikan tinggi di daerah khusus;
b. berkeahlian khusus; atau
c. dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.
4)
Dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan
perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat
jurusan tetap memperolah tunjangan profesi sepanjang yang
bersangkutan melaksanakan darma pendidikan sekurangkurangnya sepadan dengan 3 (tiga) satuan kredit semester
(sks).
11/6/2015
Tim RPP
14
TUNJANGAN FUNGSIONAL DAN
SUBSIDI FUNGSIONAL: psl 11
1) Tunjangan fungsional diberikan kepada dosen
yang memenuhi persyaratan sebagaimana
pada pasal 10, kecuali ayat (2).
2) Subsidi tunjangan fungsional diberikan
kepada dosen tetap yang diangkat oleh
satuan pendidikan tinggi yang
diselenggarakan oleh masyarakat apabila
memenuhi persyaratan sebagaimana pada
pasal 10, kecuali ayat (2).
11/6/2015
Tim RPP
15
TUNJANGAN FUNGSIONAL DAN
SUBSIDI FUNGSIONAL: psl 12
1) Tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan
fungsional diberikan oleh Pemerintah.
2) Tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan
fungsional yang diberikan oleh Pemerintah
ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan
menjadi beban anggaran pendapatan dan
belanja negara (APBN) sebagai dana
dekonsentrasi atau tugas pembantuan.
11/6/2015
Tim RPP
16
TUNJANGAN KHUSUS: psl 13
1)
2)
3)
Dosen yang diangkat oleh Pemerintah atau perguruan
tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang
bertugas di perguruan tinggi di daerah khusus berhak
memperoleh tunjangan khusus yang ditanggung oleh
Pemerintah dan dianggarkan dalam APBN.
Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan kepada dosen hanya apabila yang
bersangkutan melaksanakan kewajibannya sebagai
dosen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
Penetapan dan evaluasi secara periodik mengenai
tunjangan khusus di daerah khusus diatur dengan
Peraturan Menteri.
11/6/2015
Tim RPP
17
TUNJANGAN KHUSUS
Pasal 14
Dosen yang diangkat oleh Pemerintah dan bertugas di
daerah khusus berhak atas rumah dinas yang memenuhi
standar kelayakan huni yang disediakan oleh pemerintah
dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan
digunakan selama dosen yang bersangkutan bertugas di
daerah khusus.
Pasal 15
1) Tunjangan khusus bagi dosen tetap yang bukan pegawai
negeri sipil diberikan sesuai dengan kepangkatan yang
berlaku bagi dosen pegawai negeri sipil.
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepangkatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
11/6/2015
Tim RPP
18
TUNJANGAN KEHORMATAN: psl 16
1) Guru besar yang diangkat oleh Pemerintah atau badan hukum
penyelenggara satuan pendidikan mendapat tunjangan
kehormatan setara 2 (dua) kali gaji pokok guru besar yang
diangkat oleh Pemerintah sesuai masa kerja dan kualifikasi yang
sama.
2) Tunjangan kehormatan diberikan kepada guru besar yang
memenuhi persyaratan pada pasal 10.
3) Guru besar tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan
perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat
jurusan tetap memperolah tunjangan kehormatan sepanjang yang
bersangkutan melaksanakan darma pendidikan sekurangkurangnya sepadan dengan 3 (tiga) satuan kredit semester (sks).
4) Tunjangan kehormatan bagi guru besar tetap yang bukan pegawai
negeri sipil diberikan sesuai dengan kepangkatan yang berlaku
bagi dosen pegawai negeri sipil.
5) Tunjangan kehormatan guru besar ditanggung oleh Pemerintah
dan dianggarkan dalam APBN.
6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kehormatan guru besar
diatur dengan Peraturan Menteri.
19
Tim RPP
11/6/2015
KESETARAAN TUNJANGAN: psl 17
1) Tunjangan profesi, subsidi tunjangan
fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan
kehormatan bagi dosen tetap yang bukan
pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan
kepangkatan yang berlaku bagi dosen pegawai
negeri sipil.
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepangkatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Presiden.
11/6/2015
Tim RPP
20
MASLAHAT TAMBAHAN: psl 18
1)
2)
3)
Pemerintah menjamin terwujudnya maslahat
tambahan kepada dosen yang diangkat oleh
Pemerintah atau dosen yang diangkat oleh satuan
pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat.
Maslahat tambahan diberikan dengan prinsip
penghargaan atas dasar prestasi.
Prestasi dapat berupa:
a.
b.
c.
d.
11/6/2015
buku teks/buku ajar;
invensi dan inovasi;
kekayaan intelektual/paten; dan/atau
karya tulis yang diterbitkan di jurnal nasional yang
terakreditasi dan/atau jurnal yang mempunyai reputasi
internasional.
Tim RPP
21
MASLAHAT TAMBAHAN: psl 18
4) Pemberian setiap satu bentuk maslahat tambahan
diprioritaskan kepada dosen yang belum memperoleh
maslahat tambahan.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, prosedur, dan
penetapan prestasi diatur dengan Peraturan Menteri.
4) Maslahat tambahan dapat diberikan kepada dosen yang
memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 10, kecuali
ayat (2).
11/6/2015
Tim RPP
22
MASLAHAT TAMBAHAN: psl 19-20
Pasal 19
Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian
maslahat tambahan yang berbeda untuk dosen yang
bertugas di daerah khusus atau sebagai pengampu
bidang keahlian khusus.
Pasal 20
Maslahat tambahan diperoleh dalam bentuk:
a.
b.
c.
d.
11/6/2015
tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan
penghargaan bagi dosen;
kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra-putri
dosen;
pelayanan kesehatan; dan/atau
bentuk kesejahteraan lain.
Tim RPP
23
PENGHARGAAN: psl 25
1)
Dosen memiliki hak yang sama untuk mendapatkan
penghargaan.
2) Dosen yang mendapatkan penghargaan merupakan dosen
berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di
daerah khusus.
3) Dosen berprestasi adalah dosen yang:
a. karya kreatif atau inovatifnya diakui baik pada tingkat
daerah, nasional dan/atau internasional;
b. kinerjanya melampaui target kinerja yang ditetapkan
satuan pendidikan tinggi; dan/atau
c. secara langsung membimbing mahasiswa sehingga
memenangkan kejuaraan dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga di
tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
4) Dosen berdedikasi luar biasa adalah dosen yang
menjalankan tugasnya dengan komitmen, pengorbanan
waktu, tenaga, dan pikiran yang jauh melampaui tuntutan
tanggung jawab yang ditetapkan dalam penugasan.
24
11/6/2015
Tim RPP
PENGHARGAAN: psl 26
1.
Penghargaan kepada dosen dapat diberikan dalam bentuk
tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam,
dan/atau bentuk penghargaan lain.
2.
Penghargaan tanda jasa dapat diberikan kepada dosen
yang memiliki pengabdian dan kesetiaan terhadap Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagai dosen sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.
Penghargaan kenaikan pangkat istimewa dapat diberikan
kepada dosen yang memiliki prestasi dan dedikasi luar
biasa untuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali selama masa
kariernya sebagai dosen.
11/6/2015
Tim RPP
25
PENGHARGAAN: psl 26
4. Penghargaan kenaikan pangkat istimewa dapat
diberikan kepada dosen yang bertugas di daerah
khusus untuk 1 (satu) kali selama masa kariernya
sebagai dosen.
5. Penghargaan dalam bentuk finansial, piagam, dan/atau
bentuk penghargaan lain dapat diberikan kepada
dosen yang memiliki prestasi yang diakui oleh satuan
pendidikan tinggi, bupati/walikota, gubernur, Menteri,
Presiden, dan/atau masyarakat.
6. Pemerintah memberi penghargaan purna bakti bagi
dosen menjelang pensiun berupa tunjangan
kehormatan profesi sebesar 2 (dua) kali gaji pokok.
11/6/2015
Tim RPP
26
PENGHARGAAN: psl 27
1.
Dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas di
daerah khusus mendapat penghargaan yang dapat
diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,
masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan
pendidikan tinggi.
2.
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib
menyediakan biaya pemakaman, termasuk biaya
perjalanan untuk pemakaman dosen, yang gugur
dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sebagai
dosen.
3.
Ketentuan lebih lanjut mengenai dosen yang gugur
dalam melaksanakan tugas diatur dengan Peraturan
Menteri.
11/6/2015
Tim RPP
27
PROMOSI: psl 28
1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan,
dosen berhak mendapatkan promosi sesuai
dengan prestasi kerja.
2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan
jenjang jabatan fungsional.
11/6/2015
Tim RPP
28
PROMOSI: psl 29
1.
Dosen yang diangkat oleh Pemerintah dapat ditempatkan pada
jabatan struktural di luar perguruan tinggi.
2.
Penempatan pada jabatan struktural dilakukan setelah dosen yang
bersangkutan bertugas sebagai dosen sekurang-kurangnya
selama 8 (delapan) tahun.
3.
Selama menempati jabatan struktural dosen yang bersangkutan
kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi,
tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan.
4.
Dosen yang ditempatkan pada jabatan struktural dapat ditugaskan
kembali sebagai dosen dan mendapatkan hak-hak dosen sesuai
peraturan perundang-undangan.
5.
Hak-hak dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berupa
tunjangan profesi dan tunjangan fungsional diberikan sebesar
tunjangan profesi dan tunjangan fungsional untuk jabatan
fungsional yang setara dengan jabatan fungsional terakhir yang
pernah dijabatnya.
11/6/2015
Tim RPP
29
PERLINDUNGAN
 Perlindungan dalam Melaksanakan Tugas dan Hak atas
Kekayaan Intelektual (Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32)
 Dosen memperoleh perlindungan hak atas kekayaan
intelektual sesuai ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 33)
 Akses Memanfaatkan Sarana dan Prasarana
Pembelajaran (Pasal 34)
 Kebebasan untuk Berserikat dalam Organisasi Profesi
(Pasal 35)
 Peningkatan Kompetensi (Pasal 36)
 Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik,
dan Otonomi Keilmuan (Pasal 37)
 Pemberian Penilaian dan Penentuan Kelulusan
Mahasiswa (Pasal 38)
 Cuti (Pasal 39, Pasal 40).
11/6/2015
Tim RPP
30
CUTI (Pasal 39-40)
1. Dosen yang diangkat Pemerintah berhak memperoleh cuti
sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Dosen yang diangkat oleh badan hukum penyelengara
satuan pendidikan tinggi berhak memperoleh cuti sesuai
perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
3. Selain cuti tersebut, dosen dapat memperoleh cuti untuk
studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan tetap
memperoleh gaji penuh.
4. Cuti untuk studi dan penelitian diberikan kepada dosen
yang telah memenuhi kualifikasi akademik dan telah
memiliki sertifikat pendidik dengan tetap memperoleh gaji
penuh.
11/6/2015
Tim RPP
31
…CUTI
5. Gaji penuh meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada
gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi,
tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat
tambahan.
6. Cuti studi dan penelitian diberikan oleh pemimpin perguruan
tinggi kepada dosen yang mempunyai jabatan fungsional
sebagai berikut:
a. lektor kepala yang berhak mendapatkan cuti 6 (enam)
tahun sekali; dan
b. guru besar atau profesor yang berhak mendapatkan cuti 5
(lima) tahun sekali.
7. Cuti studi dan penelitian diberikan paling lama 6 (enam) bulan.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti studi diatur
dengan Peraturan Menteri.
11/6/2015
Tim RPP
32
WAJIB KERJA DAN IKATAN DINAS; psl 41
1)
2)
3)
11/6/2015
Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan
ketentuan wajib kerja kepada dosen dan/atau warga negara
Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan
kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di
daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Keadaan darurat merupakan situasi luar biasa yang terjadi di
daerah khusus yang disebabkan oleh bencana alam,
bencana sosial, atau situasi lain yang mengakibatkan
kelangkaan dosen sehingga proses pembelajaran tidak dapat
terlaksana secara normal sesuai Standar Nasional
Pendidikan.
Warga negara yang dapat ditugaskan wajib kerja adalah:
a. dosen yang memenuhi kualifikasi akademik magister (S2) atau doktor (S-3) yang memiliki sertifikat pendidik;
dan/atau
b. warga negara lainnya yang memiliki kualifikasi akademik
magister (S-2) atau doktor (S-3).
Tim RPP
33
WAJIB KERJA DAN IKATAN DINAS; psl 41
4) Wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pelaksanaan tugas sebagai dosen paling
lama 1 (satu) tahun.
5) Penugasan warga negara sebagai dosen dalam
rangka wajib kerja ditetapkan oleh Menteri dengan
memperhatikan usulan atau pertimbangan
pemerintah daerah.
6) Warga negara selain dosen yang ditugaskan
menjalani wajib kerja memperoleh tunjangan wajib
kerja setara dengan tunjangan profesi, tunjangan
fungsional atau subsidi tunjangan fungsional,
tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan bagi
guru besar atau profesor, selama menjalankan tugas
sebagai dosen.
11/6/2015
Tim RPP
34
WAJIB KERJA DAN IKATAN DINAS; psl 42
1) Pemerintah menetapkan pola ikatan dinas bagi
calon dosen untuk memenuhi kepentingan
pembangunan pendidikan nasional atau
kepentingan pembangunan daerah.
2) Ikatan dinas diberikan kepada mahasiswa program
magister atau program doktor sebagai calon dosen.
3) Ikatan dinas bagi calon dosen dimaksudkan untuk
memenuhi kebutuhan dosen untuk menunjang
pembangunan pendidikan nasional dan/atau
pembangunan daerah.
4) Pola ikatan dinas dapat berbentuk ikatan kerja untuk
jangka waktu pengabdian 2 (dua) kali masa
pendidikan ditambah 1 (satu) tahun pada satuan
pendidikan tinggi tempat penugasan.
11/6/2015
Tim RPP
35
WAJIB KERJA DAN IKATAN DINAS; psl 43
1) Sebelum memulai pendidikan ikatan dinas, calon
dosen ikatan dinas menandatangani di atas
materai pernyataan tertulis tentang kesediaannya
untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan
ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2) Pemerintah mengangkat calon dosen ikatan dinas
yang telah menyelesaikan pendidikan ikatan
dinasnya sebagai pegawai negeri sipil, dan
menempatkannya sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
11/6/2015
Tim RPP
36
PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN
PEMINDAHAN; psl 44
1) Pengangkatan dan penempatan dosen yang
diangkat oleh Pemerintah dilakukan sesuai
peraturan perundang-undangan.
2) Dalam rangka pengangkatan dan penempatan
dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Departemen melakukan koordinasi perencanaan
kebutuhan dosen secara nasional.
3) Pengangkatan dan penempatan dosen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
atas dasar perencanaan kebutuhan dosen
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
11/6/2015
Tim RPP
37
PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN
PEMINDAHAN; psl 45
1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah wajib
menandatangani pernyataan kesanggupan untuk
ditugaskan di daerah khusus paling sedikit selama 2
(dua) tahun.
2) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang telah
bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berhak pindah tugas setelah tersedia dosen
pengganti.
3) Dalam hal terjadi kekosongan dosen, Pemerintah
wajib menyediakan dosen pengganti untuk menjamin
keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan
pendidikan tinggi yang bersangkutan.
11/6/2015
Tim RPP
38
PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN
PEMINDAHAN; psl 46
1) Pemindahan dosen yang diangkat oleh Pemerintah
dapat dilakukan antarsatuan pendidikan tinggi sesuai
ketentuan perundang-undangan.
2) Pemindahan dosen yang diangkat oleh Pemerintah
dilakukan berdasarkan kebutuhan dosen baik di
tingkat nasional maupun di tingkat satuan pendidikan
tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3) Pemindahan dosen yang diangkat oleh satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat,
baik atas permintaan sendiri maupun kepentingan
penyelenggara, dilakukan berdasarkan perjanjian
kerja atau kesepakatan kerja bersama.
11/6/2015
Tim RPP
39
SANKSI; psl 47
1)
Dosen yang tidak dapat memenuhi kualifikasi
akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan yang
bersangkutan telah diberi kesempatan untuk
memenuhinya, dapat dikenai sanksi oleh
Pemerintah, atau badan hukum penyelenggara
satuan pendidikan tinggi berupa:
a.
b.
c.
11/6/2015
dialihtugaskan pada pekerjaan tenaga kependidikan
yang tidak mempersyaratkan kualifikasi dan kompetensi
dosen;
diberhentikan tunjangan profesi, tunjangan
fungsional/subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan
khususnya, atau
diberhentikan dari jabatan sebagai dosen.
Tim RPP
40
SANKSI; psl 47
2)
Perguruan tinggi yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara
sertifikasi pendidik bagi dosen namun berdasarkan evaluasi
Pemerintah tidak memenuhi lagi kriteria sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 dapat dicabut kewenangannya untuk
menyelenggarakan sertifikasi pendidik bagi dosen oleh Menteri.
3)
Dosen dan/atau warga negara lainnya yang memenuhi kualifikasi
akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai
dosen yang menolak wajib kerja di daerah khusus sebagaimana
diatur dalam Pasal 41 dapat dikenai sanksi oleh Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya berupa:
a.
b.
c.
11/6/2015
penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) tahun bagi dosen
pegawai negeri sipil;
pencabutan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan
fungsional selama 2 (dua) tahun bagi dosen; dan/atau
penghentian pelayanan kepemerintahan tanpa melanggar hak asasi
manusia selama 2 (dua) tahun bagi warga negara selain dosen.
Tim RPP
41
SANKSI; psl 47
4) Dosen yang telah melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2)
tetapi mengingkari pernyataan tertulisnya dikenai
sanksi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
sesuai kewenangannya berupa:
a. penundaan kenaikan pangkat atau jabatan selama 4
b.
c.
d.
e.
11/6/2015
(empat) tahun;
penghentian pemberian tunjangan profesi selama 4
(empat) tahun;
penghentian pemberian tunjangan fungsional selama 4
(empat) tahun;
penghentian pemberian maslahat tambahan selama 4
(empat) tahun; atau
pemberhentian dari jabatannya sebagai dosen.
Tim RPP
42
SANKSI; psl 48
Mahasiswa program magister atau doktor
calon dosen yang telah melaksanakan
ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 40 tetapi tidak melaksanakan atau
mengingkari perjanjian ikatan kerja
dikenakan sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan.
11/6/2015
Tim RPP
43
KETENTUAN PERALIHAN; psl 49
1) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
sejak berlakunya Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen, dosen
dalam jabatan yang belum memiliki
sertifikat pendidik memperoleh tunjangan
fungsional atau subsidi tunjangan
fungsional dan maslahat tambahan;
11/6/2015
Tim RPP
44
KETENTUAN PERALIHAN; psl 49
2) Sebelum Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 terbit, dosen tetap bukan pegawai
negeri sipil pemegang sertifikat pendidik mendapat
tunjangan profesi seperti yang berlaku bagi dosen
pegawai negeri sipil dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. terhitung sejak menerima sertifikat pendidik
dan memiliki pengalaman mengajar hingga 6
(enam) tahun atau 100 kum  setara dosen
PNS golongan III/a masa kerja golongan 0 (nol)
tahun;
b. dosen tetap dengan pengalaman mengajar
lebih dari 6-10 (sepuluh) tahun atau 150 kum, 
setara dosen PNS III/b masa kerja golongan 0
(nol) tahun;
11/6/2015
Tim RPP
45
KETENTUAN PERALIHAN; psl 49
c. 10 (sepuluh)-14 (empat belas) tahun atau 200 kum, 
setara III/c;
d. 14 (empat belas)-18 (delapan belas) tahun atau 300
kum,  setara IIId;
e. 18 (delapan belas) - 22 (dua puluh dua) tahun, atau 400
kum,  setara IV/a;
f. 22 (dua puluh dua) tahun sampai dengan 26 (dua puluh
enam) tahun, atau 550 kum,  setara IV/b;
g. 26 (dua puluh enam) tahun sampai dengan 30 (tiga
puluh) tahun, atau 700 kum,  setara IV/c;
h. 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan 34 (tiga puluh
empat) tahun, atau 850 kum,  setara IV/d;
i. lebih dari 34 (tiga puluh empat) tahun atau 1050 kum,
 setara IV/e.
11/6/2015
Tim RPP
46
KETENTUAN PERALIHAN; psl 49
2)
Sebelum Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 terbit, dosen tetap bukan pegawai negeri
sipil mendapat subsidi tunjangan fungsional, dan
tunjangan khusus, seperti yang berlaku bagi dosen
pegawai negeri sipil dengan ketentuan sebagai berikut:
a. terhitung sejak menerima sertifikat pendidik dan memiliki
pengalaman mengajar hingga 6 (enam) tahun atau memenuhi
angka kredit kumulatif jabatan fungsional dosen minimal
angka kredit 100 kum mendapatkan subsidi tunjangan
fungsional dan/atau tunjangan khusus setara dosen pegawai
negeri sipil golongan III/a dengan masa kerja golongan 0 (nol)
tahun;
b. yang telah bekerja sebagai dosen tetap dengan pengalaman
mengajar lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 10
(sepuluh) tahun atau memenuhi angka kredit kumulatif
jabatan fungsional dosen minimal angka kredit150 kum,
berhak mendapatkan subsidi tunjangan fungsional dan/atau
tunjangan khusus setara dosen pegawai negeri sipil
golongan III/b dengan masa kerja golongan 0 (nol) tahun;
11/6/2015
Tim RPP
47
TERIMA KASIH
11/6/2015
Tim RPP
48