Transcript ASPEK-ASPEK HUKUM PERANCANGAN & PENGELOLAAN KONTRAK BISNIS PRINSIP-PRINSIP HUKUM UMUM DALAM HUKUM KONTRAK KEBEBASAN BERKONTRAK • Prinsip Utama Hukum Kontrak – Diakui di hampir semua sistem hukum • Kebebasan Berkontrak meliputi kebebasan untuk: – Menetapkan dengan.

ASPEK-ASPEK
HUKUM
PERANCANGAN
&
PENGELOLAAN
KONTRAK
BISNIS
1
PRINSIP-PRINSIP
HUKUM UMUM
DALAM HUKUM
KONTRAK
2
KEBEBASAN
BERKONTRAK
• Prinsip Utama Hukum Kontrak
– Diakui di hampir semua
sistem hukum
• Kebebasan Berkontrak
meliputi kebebasan untuk:
– Menetapkan dengan siapa
kontrak akan dibuat;
– Menetapkan isi dan persyaratan
kontrak
– Menetapkan bentuk kontrak;
– Menetapkan cara pelaksanaan,
perubahan dan pengakhiran
kontrak
– Dalam kontrak2 Int’l, menetapkan
hukum yang berlaku atas kontrak
(choice of law)
– Menetapkan forum/pengadilan
dalam penyelesaian perselisihan
3
KEBEBASAN
BERKONTRAK
– PEMBATASAN TERHADAP
KEBEBASAN PARA
PIHAK:
• Tidak bertentangan dengan
Undang-undang atau
Kaidah-kaidah hukum yang
memaksa (mandatory laws);
• Tidak bertentangan dengan
itikad baik, keadilan dan
kesusilaan
• Hukum yang dipilih harus
memiliki kaitan nyata dan
signifikan terhadap kontrak
4
KEBEBASAN
BERKONTRAK
Berdasarkan asas ini:
Dalam perancangan kontrak, pada
dasarnya:
– orang tidak perlu terikat pada jenis
atau bentuk kontrak tertentu (ingat
statute of frauds);
– Dalam kenyataan dapat dijumpai
pelbagai jenis kontrak, yang
masing2 memiliki kekhasan,
tergantung dari transaksi yang
melatarbelakanginya (underlying
transaction)
5
PACTA SUNT
SERVANDA
• Setiap kontrak yang telah
dibuat secara sah oleh para
pihak akan mengikat mereka
secara hukum;
• Artinya juga:
– Perubahan dan pengakhiran
kontrak hanya akan sah dan
mengikat bila dilakukan:
• Sesuai persyaratan di dalam
kontrak;
• Berdasarkan kesepakatan para
pihak;
6
MANDATORY LAWS
• Pengertian Mandatory Laws
• Asasnya: Tidak dapat
dikesampingkan melalui
kesepakatan;
• Masalah khusus dalam
Kontrak-kontrak Bisnis Int’l;
7
Good Faith & Fair
Dealings
• Pelaksanaan semua elemen
kontrak harus dilaksanakan atas
dasar itikad baik dan pola
bertransaksi yang fair;
• Asas ini dapat digunakan sebagai
defense untuk penolakan
pelaksanaan kontrak (contract
avoidance) atau Penyesuaian
(adaptation);
• Erat kaitannya dengan
pembentukan kontrak dan
keabsahan kontrak;
8
Good Faith & Fair
Dealings
• Ukuran yang digunakan:
mengacu pada standar etika
bisnis pada umumnya;
Asas Kewajaran
(reasonableness)
Mengacu pada standar
perilaku di dalam sektor bisnis
yang bersangkutan;
9
Good Faith & Fair
Dealings
• Beberapa alasan penolakan
pelaksanaan kontrak yang erat
kaitannya dengan GFFD:
 Kekeliruan (mistake)
 Penipuan (Fraud)
 Ancaman (Threat);
 Kesenjangan Kedudukan
Kontraktual (Gross Disparity)
10
KONTRAK
BISNIS/COMMERCIAL
CONTRACTS
• Pengertian:
Kontrak2 yang dibuat oleh para
pihak dalam rangka pelaksanaan
transaksi perdagangan dan atau
pelaksanaan profesi para pihak
• Hati-hati dengan Kontrakkontrak Konsumsi (consumer
contracts);
11