Transcript KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN RUANG LINGKUP DAN MANFAAT PSAP No.

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP NO. 02
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
RUANG LINGKUP DAN MANFAAT PSAP No. 02

PSAP No. 02 diterapkan dalam penyajian Laporan
Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan
dengan menggunakan anggaran berbasis kas;

LRA menyediakan informasi mengenai realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisitLRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan
yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya.
Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010
2
DEFINISI LRA
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan
salah satu komponen laporan keuangan
pemerintah yang menyajikan
informasi
tentang realisasi dan anggaran entitas
pelaporan secara tersanding untuk suatu
periode tertentu.
Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010
3
BASIS AKUNTANSI
PENCATATAN LRA MENGGUNAKAN “BASIS KAS”:
 Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada
rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah
 Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari
rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah
 Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima
pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah
 Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan
dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah
Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010
4
ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup
pos-pos sebagai berikut:
ISI LRA
Pendapatan-LRA
DEFINISI
Belanja
Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah
yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun
anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Transfer
Penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan
dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
perimbangan dan dana bagi hasil
Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang
menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah,
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010
5
ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
ISI LRA
Surplus/defisit-LRA
DEFINISI
Penerimaan Pembiayaan
Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah
antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan
obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan
negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang
diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi
permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan
Pengeluaran Pembiayaan
Semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah
antara lain pemberian pinjaman kepada fihak ketiga,
penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali
pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu,
dan pembentukan dana cadangan
Selisih lebih/kurang antara pendapatan – LRA dan belanja
selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos
Surplus/Defisit LRA
Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010
6
ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
ISI LRA
Pembiayaan Neto
DEFINISI
Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi
pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran
tertentu
Sisa Lebih/kurang pembiayaan Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan
anggaran (SILPA/SIKPA)
pengeluaran selama satu periode pelaporan
Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010
7
INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LRA
 Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi
pendapatan menurut jenis pendapatan LRA.
Rincian lebih lanjut jenis pendapatan
disajikan pada Catatan atas Laporan
Keuangan;
 Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi
belanja menurut jenis belanja dalam LRA.
Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010
8
AKUNTANSI ANGGARAN





Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan
pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu
pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.
Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang
dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan.
Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi
otorisasi kredit anggaran (allotment).
Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan
Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran
disahkan dan anggaran dialokasikan
Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010
9
AKUNTANSI PENDAPATAN LRA
Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada
RKUN/D
 Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis
pendapatan
 Transfer masuk adalah penerimaan uang dari
entitas pelaporan lain, misal DAU dan DBH
 Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan
azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan
bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran)

Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010
10
AKUNTANSI PENDAPATAN LRA
Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatanLRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap
pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan
terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai,
maka asas bruto dapat dikecualikan;
 Dalam hal BLU, pendapatan diakui dengan mengacu
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan
berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA
pada periode penerimaan maupun pada periode
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatanLRA

Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010
11
AKUNTANSI PENDAPATAN LRA
Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang
(non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang
terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA
dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA pada
periode yang sama;
 Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang
(non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang
terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai
pengurang
Saldo Anggaran Lebih pada periode
ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010
12
AKUNTANSI BELANJA
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari
Rekening Kas umum Negara/Daerah
 Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,
pengakuan belanjanya terjadi pada saat
pertanggungjawab an atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan.
 Belanja BLU diakui dengan mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang mengatur BLU
 Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi
(jenis belanja), organisasi, dan fungsi

Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010
13
AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT LRA
 Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja
selama satu periode pelaporan dicatat dalam
pos Surplus/Defisit-LRA
 Surplus-LRA adalah selisih lebih antara
pendapatan-LRA dan belanja selama satu
periode pelaporan
 Defisit-LRA adalah selisih kurang antara
pendapatan-LRA dan belanja selama satu
periode pelaporan
Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010
14
AKUNTANSI PEMBIAYAAN



Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik
penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan
diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah
terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran.
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening
Kas Umum Negara/Daerah
Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan
azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan
tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran)
Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010
15
AKUNTANSI PEMBIAYAAN
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan
dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah;
 Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan
yang bersangkutan;
 Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana
Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh
dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah
merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut
dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos pendapatan
asli daerah lainnya.

Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010
16
TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING
• Transaksi dalam mata uang asing harus
dibukukan dalam mata uang rupiah
• Dalam hal tersedia dana dalam mata uang
asing yang sama dengan yang digunakan
dalam transaksi, maka transaksi dalam mata
uang asing tersebut dicatat dengan
menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah
berdasarkan kurs tengah bank sental pada
tanggal transaksi
Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010
17
TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING
Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang
asing yang digunakan dalam transaksi dan mata
uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka
transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat
dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu
sebesar
rupah
yang
digunakan
untuk
memperoleh valuta asing tersebut
Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010
18
TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING
 Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang
asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata
uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing
lainnya, maka:
a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing
lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs
transaksi;
b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya
tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs
tengah bank sentral pada tanggal transaksi
Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010
19
SALDO NORMAL ANGGARAN
Perkiraan
Tambah
Kurang
Saldo Normal
Pendapatan
K
D
K
Belanja
D
K
D
Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010
20
LRA DALAM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
 LRA dihasilkan dari siklus anggaran yang sebaiknya
tidak disatukan dengan siklus akuntansi.
 Untuk siklus anggaran, yang dicatat hanyalah
transaksi anggaran dan harus sesuai dengan pos
anggarannya
 LRA hanya berfokus pada transaksi dengan basis
kas, sehingga untuk penerimaan dan pengeluaran
yang tidak terkait dengan kas tidak dicatat dalam
LRA. Jika ditambahkan boleh dimasukkan dalam
informasi tambahan LRA.
Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010
21
TRANSAKSI ANGGARAN
 Transaksi belanja
Belanja
xxxx
Akun
Perantara
Estimasi
Perubahan SAL
xxxx
 Transaksi pendapatan
Estimasi Perubahan SAL
xxxx
Pendapatan
xxxx
 Jurnal penutup
Pendapatan
Belanja
xxxx
xxxx
Estimasi
Perubahan SAL
SAL
xxxx
xxxx
Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010
22
TRANSAKSI BELANJA ASET TETAP & PERSEDIAAN
Pemda pada 5 Desember membayar 500.000.000 untuk
membeli peralatan melalui pengeluaran LS
Tanggal
5 Des
Finansial
Aset tetap – peralatan
R/K PPKD
Anggaran
500.000.000
500.000.000
Belanja Modal
500.000.000
Estimasi Perubahan SAL
500.000.000
Pemda pada 15 Desember membayar 40.000.000 untuk
membeli persediaan dengan pengeluaran LS
Tanggal
15 Des
Finansial
Persediaan
R/K PPKD
Anggaran
40.000.000
40.000.000
Belanja Barang
Estimasi Perubahan SAL
40.000.000
40.000.000
TRANSAKSI PENERIMAAN
Pada tanggal 7 Januari, SKPD A mengeluarkan SKP atas restoran Lazata sebesar
10.000.000 dan hotel Melati 300.000.000. Pada tanggal 16 Februari restoran Lazata
membayar ke bendahara penerimaan SKPD A dan pada hari yang sama bendahara
penerimaan menyetorkan ke rekening kas daerah. Pada 25 Februari Hotel Melati
membayar pajak hotel ke kas umum daerah.
Tanggal
Finansial
Anggaran
7 jan
Piutang Pendapatan
Pendapatan Pajak – LO
310.000.000
Tidak dicatat
310.000.000
16 Feb
Kas di Bendahara Penerimaan
Piutang Pendapatan
10.000.000
Estimasi Perubahan SAL
10.000.000
Pendapatan Pajak – LRA
16 Feb
R/K PPKD
Kas Dibendahara Pe
nerimaan
10.000.000
Tidak dicatat
10.000.000
25 Feb
R/K PPKD
Piutang Pendapatan
300.000.000
Estimasi Perubahan SAL
300.000.000
Pendapatan Pajak – LRA
10.000.000
10.000.000
300.000.000
300.000.000
TRANSAKSI BELANJA
Pada tanggal 30 Januari, SKPD A membayar gaji pegawai dengan LS
sebesar 80.000.000
Tanggal
30 Jan
Finansial
Beban Gaji
R/K PPKD
Anggaran
80.000.000
Belanja Gaji
80.000.000
Estimasi Perubahan SAL
80.000.000
80.000.000
Pada tanggal 3 Maret, SKPD A membayar biaya pemeliharaan dengan
kas sebesar 10.000.000
Tanggal
30 Jan
Finansial
Beban pemeliharaan
Kas Bendahara pengeluaran
Anggaran
10.000.000
Belanja Gaji
10.000.000
Estimasi Perubahan SAL
10.000.000
10.000.000
Ilustrasi
Laporan
Realisasi
Anggaran
Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010
26
Ilustrasi
Laporan
Realisasi
Anggaran
Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010
27
TERIMA KASIH
Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan
(KSAP)
GedungPrijadiPraptosuhardjoIII, Lt. 2, KementerianKeuangan
Jl. Budi UtomoNo. 6, Jakarta
Telepon/Fax (021) 352 4551,
website : www.ksap.org
Email: [email protected]
28