Transcript DEPARTEMEN KEUANGAN DIT. SISTEM PENGANGGARAN PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RKA-KL TAHUN ANGGARAN 2009 Direktorat Sistem Penganggaran – Direktorat Jenderal Anggaran -- Departemen Keuangan RI.

DEPARTEMEN KEUANGAN
DIT. SISTEM PENGANGGARAN
PETUNJUK
PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RKA-KL
TAHUN ANGGARAN 2009
Direktorat Sistem Penganggaran – Direktorat Jenderal Anggaran -- Departemen Keuangan RI
MATERI :
I. BEBERAPA PENYEMPURNAAN;
II. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN:
III. LAIN - LAIN
I. BEBERAPA PENYEMPURNAAN
1. Pemantapan Penerapan Program dan Kegiatan TA
2008;
2. Penyempurnaan Rumusan Kegiatan;
3. Penyempurnaan Penerapan Bagan Akun Standar (BAS);
4. Penyempurnaan Metode Penghitungan Alokasi Belanja
Pegawai pada Satker;
5. Penerapan Standar Biaya Khusus (SBK) dalam
Penyusunan RKA-KL;
6. Pemantapan Penerapan MTEF.
1. PEMANTAPAN PENERAPAN PROGRAM DAN
KEGIATAN TA 2008

Meningkatkan Konsistensi Proses Perencanaan dan
Penganggaran, sehingga Kegiatan dan Program dalam RKP
diharapkan akan sama dengan RKAKL. Apabila diperlukan
tambahan, tetap dapat diberikan sepanjang relevan dengan
prioritas pembangunan nasional dan telah disepakati dalam
trilateral meeting.

Tujuan : Memudahkan dalam pengambilan kebijakan dan
pembuatan analisis serta evaluasi anggaran untuk tahun
selanjutnya.
2. PENYEMPURNAAN RUMUSAN KEGIATAN (1)
Tujuan : menjaga konsistensi dalam merumuskan pengalokasian
anggaran dan memenuhi kebutuhan minimum satker. Disamping itu,
dimaksudkan dalam rangka mewujudkan penerapan anggaran
berbasis kinerja secara penuh.
b. Penyempurnaan rumusan kegiatan meliputi :
• Kelompok Kegiatan Dasar : Kegiatan 0001, 0002 dan 0003;
• Kelompok Kegiatan Prioritas Nasional;
• Kelompok Kegiatan Prioritas K/L.
c. Kegiatan 0003 merupakan Kegiatan yang didesign dalam rangka
memenuhi pelayanan minimum kepada Publik yang merupakan
fungsi utama satker. Untuk TA 2009, alokasinya berasal dari
limpahan anggaran belanja mengikat pada Kegiatan 0002.
a.
PENYEMPURNAAN RUMUSAN KEGIATAN (2)
No
Jenis Kegiatan
Output/Kegiatan
Jenis Belanja
1 a Kegiatan
Terbayarnya Gaji Bel. Pegawai
Pembayaran Gaji, Pegawai
Honor &
Tunjangan (kode
kegiatan 0001)
Alokasi
Dasar Alokasi
Belanja
Mengikat
Data pegawai
b Kegiatan
 Terselenggaran  Bel. Barang
Penyelengga-raan
ya Operasional  Bel. Modal
Operasional
Satker
Khusus
Perkantoran &
 Terselenggaran
penggantian
Pemeliharaan
ya
inventaris dan
(kode kegiatan
Pemeliharaan
Pemeliharaan
0002)
asset Satker
(sesuai SBU)
karena syarat
kapilatisasi
Belanja
Mengikat
Data aset dan/
atau pegawai
c Kegiatan
 Regulasi
Pelayanan
 Pelayanan
Minimum kepada
Publik
Belanja
Mengikat
Bel. Barang
Ket.
Kelompok
Kegiatan
Dasar
Regulasi
yang
dihasilkan
atau
kebutuhan
pelayanan
yang
diberikan satker
PENYEMPURNAAN RUMUSAN KEGIATAN (3)
No
2
3
Jenis Kegiatan
Output/Kegiatan
Jenis Belanja
Alokasi
Dasar Alokasi
Kegiatan Prioritas
Nasional



Infrastruktur
Bantuan Sosial
Pelayanan (di
luar
target
pelayanan
minimal)
 Bel. Barang
Belanja
 Bel. Bansos
Tidak
 Bel. Modal
Mengikat
(Tergantung
pada
output kegiatan)
Target
Sasaran
nasional
Kegiatan Penunjang
atau Prioritas
Kementerian
Negara/Lembaga

Dekon / Tugas
Pembantuan
Dalam rangka
Penugasan
Einmalegh
(bersifat
insidentil)
 Bel. Barang
Belanja
 Bel. Bansos
Tidak
 Bel. Modal
Mengikat
(Tergantung
pada
output kegiatan)
Prioritas
Kebutuhan
Kementerian
Negara
/
Lembaga


dan
Ket.
CONTOH : KEG. PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
Satker
:
Deputi Perijinan dan Inspeksi
Tugas Pokok
:
Pengawaan Pemanfaatan Tenaga Nuklir dg Peraturan, Perizinan dan Inspeksi.
Fungsi
:
(Dua dari Sebelas
Fungsi Bapeten)
1.
2.
Ijin dan Inspeksi terhadap pembangunan dan pengoperasian reaktor, instalasi,
fasilitas bahan nuklir, dan sumber radiasi serta pengembangan kesiapsiagaan
nuklir;
Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bahan nuklir.
Kegiatan
:
Pengawasan Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir
Output Kegiatan
:
Laporan Hasil Inspeksi (LHI)
Subkegiatan
:
Inspeksi Keselamatan Nuklir Pada Instalasi Nuklir
Langkah operasional
:
Pelaksanaan Inspeksi dalam rangka monitoring
• Akun Belanja Bahan ((Untuk menampung biaya pengadaan ATK untuk
kegiatan)
• Akun Belanja Barang Operasional Lainnya (Untuk menampung biaya
komunikasi lapangan dan dokumentasi)
• Akun Belanja Perjalanan Biasa (DN) (Untuk menampung biaya perjalanan
dinas tim inspeksi)
CONTOH : KEGIATAN PRIORITAS DAN PENUNJANG
Contoh Kegiatan Penunjang dan alokasi biayanya
Kegiatan
:
Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik
Keluaran
:
Tersedianya sarana dan prasarana fisik yang memadai bagi
suatu satker
Indikator Keluaran
:
Tersedianya area parkir seluas 200 M2; 1 set peralatan audio
system dan multimedia pada ruang rapat; dan pengadaan
genset 1 unit.
Subkegiatan
:
Pembangunan Area Parkir (kontraktual)
Langkah operasional kegiatan (yang dapat dirinci :
lebih lanjut dalam Grouping Akun dan Header)
beserta akun belanjanya
Akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan
~ Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan
(kontraktual) s.d. gedung dan bangunan siap (nilai yang
dikontrakkan)
~ Alokasi dlm RKA-KL tersedia biaya untuk panitia
pengadaan barang/jasa & penerima barang/jasa, serta
biaya pengumuman pengadaan barang/jasa di koran
3. PENYEMPURNAAN PENERAPAN BAGAN AKUN
STANDAR (BAS) (1)
Tujuan : menyelaraskan antara norma anggaran dan norma
akuntansi. Disamping itu, sebagai upaya dalam rangka
meningkatkan akuntabilitas dan tranparansi dalam proses
penganggaran.
b. Penyempurnaan penerapan BAS meliputi :
• Pemantapan penerapan konsep nilai perolehan;
• Penyempurnaan konsep kapitalisasi;
• Penambahan kode akun dan uraian jenis belanja dalam
BAS.
c. Mulai TA 2009, tidak lagi dibedakan antara akun untuk
belanja mengikat atau belanja tidak mengikat.
a.
PENYEMPURNAAN PENERAPAN BAS (2)
Pemantapan penerapan konsep nilai perolehan (metode full costing),
dimaksudkan untuk menjaga konsistensi terhadap seluruh biaya yang
diperlukan dalam rangka mencapai sebuah keluaran harus dihitung
secara utuh menjadi satu kesatuan dengan jenis belanja kegiatan
induknya.
b. Penyempurnaan penerapan konsep kapitalisasi, dimaksudkan untuk
menjaga konsistensi dengan kaidah akuntansi dan penggunaan akun
yang sesuai. Hal-hal yang berkaitan dengan penyempurnaan ini
meliputi :
• Ciri-ciri atau karakteristik aset tetap maupun aset tetap lainnya;
• Kriteria pengeluaran untuk memperoleh aset tetap maupun aset
tetap lainnya atau pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan
aset tetap atau aset tetap lainnya.
a.
PENYEMPURNAAN PENERAPAN BAS (3)
c. Penambahan kode akun dan uraian jenis belanja dalam BAS,
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan atau memfasilitasi
transaksi yang dilakukan oleh K/L sepanjang sesuai dengan
prinsip akuntabilitas. Tambahan kode akun yang telah
ditetapkan antara lain :
• Akun 521115 : untuk pembayaran honor yang terkait
dengan kegiatan operasional (keg. 0002)
• Akun 521213 : untuk pembayaran honor yang terkait
dengan kegiatan non operasional yang dibiayai dari belanja
barang.
Contoh : PENERAPAN BAS
NO
URAIAN
KLAS
NO.
URAIAN
KLAS
1.
Pembelian memory PC, up grade PC
Bel Modal
1.
Pengisian Freon AC, service AC
Bel Barang
2.
Pembelian meubelair, dispenser
Bel Modal
2.
bensin,
Bel Barang
3.
Pembuatan jalan, irigasi dan jaringan
Bel Modal
Pembelian ban,
service / tune up
3.
Pengecatan, pembuatan partisi
non permanen, pembelian gordyn
Bel Barang
4.
Perbaikan jalan berlubang
Bel Barang
5.
Pengurusan STNK
Bel Barang
6.
Rumah yang akan diserahkan ke
masyarakat
Bel Barang
.
oli,
4.
Overhaul kendaraan dinas
Bel Modal
5.
Biaya lelang pengadaan aset
Bel Modal
6.
Perbaikan jalan kerikil ke hotmix
Bel Modal
7.
Pembelian tape mobil dinas
Bel Modal
8.
Penambahan jaringan dan pesawat telp.
Bel Modal
7.
Peralatan dan mesin yang akan
diserahkan ke pihak III
Bel Barang
9.
Penambahan jaringan listrik
Bel Modal
8.
Bel Barang
10.
Perjalanan dinas pengadaaan aset
Bel Modal
Pembayaran satpam dan cleaning
service
11.
Pembayaran konsultan perencanaan
pembangunan gedung dan bangunan
Bel Modal
9.
Pembelian accu mobil dinas
Bel Barang
10.
Pembelian lampu ruangan kantor
Bel Barang
Perbaikan atap dari seng ke multiroof
Bel Modal
11.
Perbaikan atap gedung kantor
Bel Barang
12.
4. PENYEMPURNAAN METODE PERHITUNGAN
ALOKASI BELANJA PEGAWAI PADA SATKER
a.
b.
c.
d.
Metode perhitungan alokasi Belanja Pegawai dari semula
berdasarkan realisasi bulan tertentu (dikalikan 13 bln)
ditambah accress (incremental), diubah menjadi
berdasarkan data pegawai (based on data);
Mekanismenya : Satker menginput data pegawai
(memvalidasi) melalui aplikasi belanja pegawai;
Apabila terdapat sisa lebih pagu anggaran setelah
dilakukan perhitungan, maka sisanya dicantumkan dalam
akun Bel. Pegawai Transito;
Tujuan : Pagu Belanja Pegawai lebih realistis.
5. PENERAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS
DALAM PENYUSUNAN RKA-KL
a.
Untuk kegiatan-kegiatan K/L yang sudah ditetapkan dalam
PMK tentang Standar Biaya Khusus (SBK), maka
penuangannya ke dalam RKA-KL menggunakan aplikasi yang
sudah terintegrasi dalam aplikasi RKA-KL;
b.
Mekanisme pelaksanaannya : satker hanya memasukkan kode
subkegiatan saja dan tidak perlu menulis kembali uraian dan
rincian dari kegiatan yang bersangkutan.
c.
Dalam menuangkan SBK ke dalam RKA-KL dimungkinkan
untuk melakukan perubahan/pergeseran anggaran antar akun
belanja sepanjang tidak melampaui pagu SBK.
6. PEMANTAPAN PENERAPAN MTEF
a.
Penerapan MTEF difokuskan pada kebutuhan anggaran
untuk memenuhi :
•
Kegiatan Dasar (Keg. 0001, Keg. 0002, dan Keg. 0003);
dan
•
Program/Kegiatan Prioritas Nasional yang masih on
going untuk beberapa tahun kedepan;
b.
Sebagai dasar penetapan baseline untuk kebijakan
pengeluaran di tahun-tahun berikutnya;
c.
Dapat dijadikan acuan dalam menghitung indeks biaya
sebuah kegiatan (dilakukan dengan membagi jumlah
alokasi anggaran yang dibutuhkan dengan keluaran yang
dihasilkan).
II. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN
1. Persiapan Penyusunan RKA-KL;
2. Kegiatan yang Dibatasi dan yang Tidak
Diperkenankan dalam RKA-KL;
3. Pengalokasian PHLN, PNBP, dan Penyusunan RKAKL Satker BLU;
4. Penyelesaian RKA-KL;
5. Pemblokiran.
1. PERSIAPAN PENYUSUNAN RKA-KL
DASAR ALOKASI ANGGARAN
Surat Edaran Menteri
Keuangan tentang Pagu
Sementara Kementerian
Negara/Lembaga Tahun
2009
INSTRUMEN PENGALOKASIAN
• Visi dan Misi K/L
• Peraturan Menteri Keuangan
ttg Tata Cara penyusunan
RKA-KL
• Peraturan Lainnya
• TOR dan RAB untuk kegiatan
tanpa SBK
• Data dukung lainnya
2. a. KEGIATAN YANG DIBATASI (1)
a. Rapat/rapat dinas/peresmian kantor & sejenisnya;
b. Telepon baru, kecuali satker yang belum punya;
c. Pembangunan gedung yang tidak langsung menunjang
tupoksi (mess, wisma, RD/rumah jabatan, ged.
pertemuan), kecuali ged. pelayanan umum (seperti RS,
RT, pos penjagaan) dan gedung/bangunan khusus
(antara lain : lab, gudang);
d. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali : ………….
KEGIATAN YANG DIBATASI (2)
d. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali :
• kendaraan fungsional seperti : Ambulan (RS), Cell wagon
(rumah tahanan), roda dua untuk petugas lapangan.
• Pengadaan kendaraan untuk satker baru;
• Penggantian kendaraan operasional yang rusak berat,
secara ekonomis perlu biaya pemeliharaan yang besar
untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar
inventaris dan tidak ada pemeliharaannya;
e. Kendaraan roda 4/6 untuk keperluan antar jemput pegawai
dialokasikan secara sangat selektif memperhatikan azas
efisiensi dan kepatutan.
2. b. KEGIATAN YANG TIDAK DIPERKENANKAN
a. Perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari
ulang tahun K/L;
b. Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan
bunga, dsb untuk berbagai peristiwa;
c. Pesta untuk berbagai peristiwa dan POR (Pekan Olah
Raga) pada Kementerian Negara/Lembaga;
d. Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan sejenis/
serupa dengan yang tersebut di atas;
e. Kegiatan yang perlu dasar hukum berupa PP/Perpres,
namun pada saat penelaahan RKA-KL belum ditetapkan
dengan PP/Perpres.
3. a. PENGALOKASIAN PHLN
Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang dananya bersumber dari
PHLN, mengacu pada :
a. ketentuan dalam PP No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengadaan dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman
Dan/Atau Hibah Luar Negeri serta ketentuan pada NPPHLN
masing-masing;
b. Hal-hal yang perlu diperhatikan :
• Pengalokasian dana PHLN dan RMP sesuai porsi dan kategori;
• Tata cara penarikan dan kantor bayar;
• Metode penghitungan porsi PHLN (metode non PPN, Metode
Netto, metode Bruto, dan metode non sharing)
• Pemahaman NPPHLN.
3. b. PENGALOKASIAN PDN
Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang dananya
bersumber dari Pinjaman Dalam Negeri (PDN), maka
tata cara penuangannya ke dalam RKA-KL mengikuti
ketentuan peraturan tentang pinjaman dalam negeri.
3. c. PENGALOKASIAN PNBP
Pengalokasian anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber
dari PNBP, tata cara penuangan ke dalam RKA-KL mengacu pada :
a. ketentuan dalam UU No. 20 tahun 1997 tentang PNBP dan PP No. 79
Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP;
b.
c.
d.
e.
f.
Nomenklatur kegiatan yang ada pada tabel referensi aplikasi RKA-KL;
Rekapitulasi target penerimaan dan pagu penggunaan;
PP tentang jenis dan tarif PNBP masing-masing K/L;
KMK/Surat Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian
Dana yang berasal dari PNBP.
Ketentuan akun untuk pembayaran honor bagi para pengelola PNBP
(terkait dengan operasional satker menggunakan akun 521115 sedangkan
Non operasional satker menggunakan akun 521213).
3. d. PENYUSUNAN RKA-KL BLU
mengacu kepada Renstra-KL
mengacu Renstra bisnis disertai prakiraaan RBA tahun berikutnya
RBA disusun berdasarkan (i) basis kinerja dan akuntansi biaya per
jenis layanan, (ii) kebutuhan & kemampuan pendapatan yang
diperkirakan akan diterima dari masyrkt, badan lain dan APBN
usulan RBA diajukan kpd menteri/pimpinan lemb. untuk dibahas
sebagai bagian RKA-KL disertai dengan usulan SPM dan biaya
output yang dihasilkan
Pendapatan Satker BLU yang dicantumkan dalam RKA-KL adalah
PNBP BLU: pendapatan jasa layanan, hasil kerjasama, & usaha
lainnya
Belanja BLU yang dicantumkan dalam RKA-KL adalah belanja BLU
yang didanai dari APBN (rupiah murni) dan dari PNBP-BLU
4. PENYELESAIAN RKA-KL
a. RKA-KL yang telah disusun diteliti kembali kesesuaiannya dengan pagu
yang ditetapkan serta tidak mengakibatkan :
• Pergeseran anggaran antar program;
• Pengurangan belanja mengikat;
• Perubahan sumber dana.
b. RKA-KL ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau yang setingkat Eselon
I sebagai penanggungjawab program;
c. RKA-KL yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Anggaran dilampiri antara lain:
• TOR dan RAB
• data output aplikasi belanja pegawai
• data analisis kerusakan bangunan;
• daftar inventaris kantor;
• Arsip Data Komputer dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan.
5. PEMBLOKIRAN (1)
a. Pemblokiran, dilakukan dengan alasan :
• Belum ada NPPHLN, NPPDN, atau nomor register untuk
kegiatan yang dibiayai dari PHLN atau PDN;
• Belum dilengkapi data pendukung seperti TOR dan RAB
termasuk data pegawai hasil validasi melalui aplikasi
belanja pegawai (keg. 0001). Khusus untuk data pegawai
hasil validasi, konsekuensinya adalah alokasi dana untuk
kegiatan 0002 yang perhitungannya berdasarkan indeks per
pegawai, akan terblokir sebesar 70% dari besaran nilai SBU;
• Belum ada persetujuan penetapan dari Kantor MENPAN,
untuk anggaran satker baru;
• Belum ada rincian rencana penggunaan terhadap sisa dana
hasil penelaahan.
PEMBLOKIRAN (2)
b. Pembukaan blokir mengikuti ketentuan dalam PMK tentang
tata cara perubahan rincian anggaran belanja pemerintah
pusat dan perubahan DIPA yang berlaku.
c. Perubahan SAPSK.
Ketentuan mengenai mekanisme dan kewenangan penetapan
perubahan SAPSK dilaksanakan sesuai PMK tentang tata
cara perubahan rincian anggaran belanja pemerintah pusat
dan perubahan DIPA yang berlaku.
HASIL KEGIATAN VALIDASI DATA PEGAWAI PADA K/L
• Melalui surat Dirjen Anggaran No. S-621/AG/2008 tanggal 13 Maret 2008, seluruh K/L
diminta untuk melakukan validasi data pegawai negeri
• Sampai dengan tanggal 2 Juli 2008, data hasil validasi yang telah diterima DJA sebanyak
30,51% , dengan rincian sbb:
KODE DAN URAIAN KL
007 SEKRETARIAT NEGARA
010 DEPARTEMEN DALAM NEGERI
012 DEPARTEMEN PERTAHANAN
015 DEPARTEMEN KEUANGAN
019 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL
082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
083 BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL
JUMLAH
JML PEG
KETERANGAN
829
2.288
430.309Data personil TNI
55.717
1.998Sementara Satker Pusat
21.507
137
700
511.487
Cat: Perkiraan jumlah PNS Pusat, Personil TNI dan POLRI sebanyak 1.676.359 orang
• Bagi K/L yang mengalami kesulitan melakukan validasi data pegawai, DJA siap
memberikan asistensi yang diperlukan sehingga paling lambat pada tanggal 25 Juli 2008
seluruh data pegawai selesai divalidasi dan dapat dijadikan dasar penyusunan belanja
pegawai pada RKAKL
III. LAIN - LAIN
1.
2.
3.
Pilot project 6 (enam) K/L
Kegiatan dalam rangka MDG’s
Pengenalan Anggaran responsif gender (ARG)
6. LAIN - LAIN (1)
1. Dalam rangka uji coba penerapan PBB dan MTEF secara
penuh, maka untuk tahun 2009 telah ditetapkan 6 (enam)
K/L sebagai pilot yaitu : Departemen Pertanian,
Pendidikan Nasional, Pekerjaan Umum, Kesehatan,
Keuangan dan Bappenas.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pelaksnaannya meliputi :
• Restrukturisasi Program dan Formulasi Kegiatan
dengan mengacu pada Tugas dan Fungsi masingmasing unit eselon I;
• Menyusun format baru RKA-KL yang mencerminkan
adanya informasi kinerja.
LAIN - LAIN (2)
2.
Sebagai pelaksanaan dari komitmen secara internasional,
APBN juga wajib dialokasikan untuk membiayai
kegiatan-kegiatan dalam rangka MDG’s (Millenium
Development Goals);
3.
Dalam penganggaran ke depan, juga akan dikembangkan
anggaran yang responsif gender, maksudnya adalah
setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan perlu
dianalisis apakah ada dampaknya terhadap kesetaraan
gender dalam proses pembangunan.
DEPARTEMEN KEUANGAN
DIT. SISTEM PENGANGGARAN
TERIMA KASIH
Direktorat Sistem Penganggaran – Direktorat Jenderal Anggaran -- Departemen Keuangan RI