Transcript 11-RKA-KL

1. DASAR HUKUM RKA-KL
2. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN
PENGANGGARAN K/L 2005 S/D 2006
3. UPAYA-UPAYA PENYEMPURNAAN RKA-KL 2007
4. POKOK-POKOK ISI PERMENKEU TTG PETUNJUK
PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RKA-KL 2007
5. JADUAL PENYELESAIAN RKA-KL 2007
UU NO 17/2003
Pasal 14 (1)
• Dalam rangka penyusunan RAPBN, menteri/ pimpinan
lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang
menyusun RKA-KL
UU NO 17/2003
Pasal 14 (2)
• RKAKL disusun berdasarkan prestasi kerja / kinerja
yang akan dicapai.
PP NO 20/2004
Pasal 3 (2)
• Program dan kegiatan disusun dengan pendekatan
berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka
menengah, dan penganggaran terpadu
PP NO 21/2004
Pasal 4
• RKA-KL disusun dengan menggunakan pendekatan
a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
b. Penganggaran Terpadu;
c. Penganggaran Berbasis Kinerja
BAPPENAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA
BAPPENAS+DEPKEU
KEMENTERIAN/LEMBAGA
RPJM
RENSTRA-KL
PAGU INDIKATIF
RKP
DEP.KEUANGAN
PAGU SEMENTARA
HIMPUNAN RKA-KL
DEP.KEUANGAN
NOTA KEU &
RAPBN
DEP.KEUANGAN
PERENCANAAN
PP
SE-MK
RKA-KL
DEP.KEUANGAN
PEMERINTAH+DPR
SEB
RENJA-KL
BAPPENAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PP
APBN
RINCIAN APBN
KEMENTRIAN/L+DEPKEU
DIPA
PEMERINTAH+DPR
LKPP
PENGANGGARAN
UU
Perpres
PENGESAHAN
ANGGARAN
PELAKSANAAN
UU
PERTNGGJWB
MULAI MENGGUNAKAN
DOKUMEN PENGANGGARAN
TERPADU - RKAKL
MULAI MENERAPKAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN
TERPADU – SATKER
MULAI MENGANUT
KLASIFIKASI EKONOMI
TERPADU – JENIS BELANJA
MEMPERKENALKAN
DOKUMEN PENGANGGARAN
KINERJA - RKAKL
MULAI MENGGUNAKAN UNIT
PENANGGUNGJAWAB
PENCAPAIAN KELUARAN SATKER
MEMPERKENALKAN DOKUMEN
PENGANGGARAN UNTUK
KPJM/MTEF – RKAKL KHUSUSNYA
FORM 1.2, 1.4, 1.5, 2.2,.2.4, 3.2,
DAN 3.4 MENGENAI PRAKIRAAN
MAJU
MENYEMPURNAKAN
PENGGUNAAN DOKUMEN
PENGANGGARAN TERPADU RKAKL
MENYEMPURNAKAN KRITERIA
SATKER SEBAGAI PENGGUNA
ANGGARAN DAN PELAKSANA
KEGIATAN TERPADU
MENYEMPURNAKAN KRITERIA
JENIS BELANJA DAN KRITERIA
PEMBEBANAN PADA JENIS
BELANJA
MENYEMPURNAKAN
PENGGUNAAN DOKUMEN
PENGANGGARAN KINERJA RKAKL
MENYEMPURNAKAN KRITERIA
SATKER SEBAGAI
PENANGGUNGJAWAB
PENCAPAIAN KELUARAN
SUDAH MENYEDIAKAN
SEBAGIAN STANDAR BIAYA
UNTUK MENGHITUNG ALOKASI
PADA KEGIATAN – SBU/SBK
MENYEMPURNAKAN
PENGGUNAAN DOKUMEN
PENGANGGARAN UNTUK
PELAKSANAAN KPJM/MTEF
MELETAKKAN DASAR-DASAR
PELAKSANAAN MTEF/KPJM
SUDAH TERSEDIA SEBAGIAN
STANDAR BIAYA YANG KELAK
AKAN MEMBANTU DALAM
MEPERHITUNGKAN
PRAKIRAAN MAJU & MTEF
MEMPERSIAPKAN UPAYA
UNTUK BENAR-BENAR
MENGHILANGKAN KESAN
MASIH ADANYA DIKOTOMI
BELANJA RUTIN DAN BELANJA
PEMBANGUNAN
MENGEVALUASI KEMBALI
PEMBEBANAN PENGELUARAN
SEBAGAI BELANJA ATAU NON
BELANJA – PENDANAAN ATAU
PEMBIAYAAN
SINKRONISASI
FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM
/KEGIATAN DALAM RANGKA
KONSISTENSI ANTARA
PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
MEMPERLUAS PENYEDIAAN
STANDAR BIAYA BAIK YANG
BERSIFAT UMUM MAUPUN
YANG BERSIFAT KHUSUS
MENYEMPURNAKAN PENGGUNAAN
DOKUMEN PENGANGGARAN UNTUK
PELAKSANAAN KPJM/MTEF –
KHUSUSNYA MULAI DIGUNAKANNYA
FORM 1, FORM 2, DAN FORM 3
UNTUK MULAI MELAKSANAKAN
DASAR-DASAR KPJM/NTEF
MEMPERLUAS TERSEDIANYA
STANDAR BIAYA YANG AKAN
SANGAT MEMBANTU DALAM
MEPERHITUNGKAN PRAKIRAAN
MAJU DAN KPJM
Keluaran dari masing-masing kegiatan
dalam satu program harus secara sinergis
mendukung pencapaian hasil yang
diharapkan dari program yang
bersangkutan . PP No. 20 th 2004 Ttg RKP
Pasal 8 ayat (2)
KEGIATAN DALAM
PERLU DIEVALUASI
APAKAH PROGRAM SUDAH SEJALAN
DENGAN TUGAS POKOK ORGANISASI.
APAKAH SEMUA KEGIATAN SUDAH SESUAI
DAN SECARA SINERGIS MENDUKUNG
PROGRAMNYA
APAKAH SEMUA KEGIATAN SUDAH
MEMPUNYAI KELUARAN YANG SESUAI
SINKRONISASI
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
1. BEBERAPA SUBFUNGSI TERKAIT HANYA DENGAN FUNGSI
TERTENTU (SUDAH DIMUAT DALAM LAMPIRAN III PP N0.21/2004)
2. BEBERAPA PROGRAM HANYA TERKAIT DENGAN
FUNGSI/SUBFUNGSI TERTENTU
3. BEBERAPA KEGIATAN HANYA TERKAIT DENGAN PROGRAM
TERTENTU.
4. NOMENKLATUR KEGIATAN DISEMPURNAKAN AGAR SEDAPAT
MUNGKIN :

MENCERMINKAN TUPOKSI

MENUNJUKKAN DUKUNGAN THD PENCAPAIAN SASARAN
PROGRAM

MENGGAMBARKAN OUTPUT
5. KODE KEGIATAN DITATA ULANG SEHINGGA MENUNJUKKAN
KODE FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, DAN KEGIATAN
1. RKA-KL DISUSUN MENURUT UNIT ORGANISASI DAN KEGIATAN
BERDASARKAN RENJA-KL YANG TELAH DISESUAIKAN DENGAN
PAGU SEMENTARA
2. PENYUSUNAN RKA-KL DENGAN PENDEKATAN ANGGARAN
TERPADU, KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH, DAN
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
3. RKA-KL HASIL PEMBAHASAN DENGAN DPR DISAMPAIKAN
KEPADA DJAPK UNTUK DILAKUKAN PENELAAHAN MELIPUTI :
KESESUAIAN DENGAN PAGU SEMENTARA, PRAKIRAAN MAJU,
STANDAR BIAYA, DAN TOR/RAB
4. RKA-KL HASIL PENELAAHAN MENJADI DASAR PENYUSUNAN
SATUAN ANGGARAN PER SATUAN KERJA (SAPSK)
5. TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RKA-KL DILAKUKAN
BERDASARKAN LAMPIRAN I, LAMPIRAN II, DAN LAMPIRAN III
1. LAMPIRAN I :
PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RKA-KL 2007
MEMUAT TATA CARA PENGALOKASIAN ANGGARAN UNTUK
MEMBIAYAI KEGIATAN DALAM RANGKA MENCAPAI OUTPUT
DENGAN PENDEKATAN ANGGARAN TERPADU DAN
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA.
2. LAMPIRAN II :
PEDOMAN PENYUSUNAN KPJM 2007-2009
MEMUAT TATA CARA PENYUSUNAN PRAKIRAAN MAJU DAN
KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)/
MEDIUM TERM EXPENDITURE FRAME WORK (MTEF)
3. LAMPIRAN III :
PETUNJUK PENGISIAN APLIKASI RKA-KL 2007
MEMUAT TATA CARA PENGISIAN APLIKASI RKA-KL, APLIKASI
PENYUSUNAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH
PUSAT, DAN APLIKASI PENYUSUNAN KONSEP DIPA
Hal 1
Penempatan program-program pada
fungsi/subfungsi yang sesuai, misalnya semua
program pendidikan dan latihan ditempatkan pada
Fungsi/Subfungsi Pendidikan;
Penyesuaikan/penambahan program-program
kementerian negara/lembaga agar lebih konsisten
dengan tugas pokok dan fungsi kementerian
negara/lembaga;
Ditetapkannya Program Penyelenggaran Pimpinan
Kepemerintahan dan Kenegaraan di semua
Kementerian Negara/Lembaga untuk menampung
kegiatan eks Administrasi Umum;
Hal 1
Penempatan kegiatan-kegiatan pada program yang
benar-benar sesuai, sehingga keluaran/output
kegiatan akan menunjang tercapainya
hasil/sasaran/output dari program;
Nomenklatur kegiatan dan subkegiatan lebih
sederhana yang sedapat mungkin menggambarkan
keluaran/output yang hendak dicapai;
Dikelompokkannya kegiatan-kegiatan ke dalam (a)
kegiatan yang terkait dengan program tertentu dan
(b) kegiatan yang dapat terkait dengan semua
program.
Hal 3
Pelaksanaan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
(KPJM) lebih disempurnakan dengan lebih mencermati pencantuman
besaran angka pada kolom prakiraan maju secara benar.
Dalam rangka melanjutkan pelaksanaan Anggaran Berbasis
Kinerja telah dilakukan sinkronisasi program/kegiatan untuk
memperjelas konsistensi perencanaan dan penganggaran,
keterkaitan antara program dengan kegiatan/subkegiatan,
Penyempurnaan yang cukup mendasar dilakukan dengan
meninjau kembali rumusan nomenklatur kegiatan/subkegiatan
maupun pengkodeannya.
Tatacara penyusunan anggaran yang dananya bersumber dari
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) disamakan dengan yang
bersumber dari rupiah murni.
Tata cara revisi anggaran tidak dimuat dalam petunjuk ini,
melainkan diupayakan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan
tersendiri sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU APBN.
SATKER
SISTEM
KLASIFIKASI
ANGGARAN
DALAM
RKA-KL
Hal 7 SD 10
UNIT ORG
OUTPUT
JENIS
BELANJA
NATIONAL
GOALS
Keterangan:
FUNGSI
SUBFUNGSI
PROGRAM
KEGIATAN
SUBKEGIATAN
K/L
KLASIFIKASI EKONOMI
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG
Hal 9
PENGELUARAN UNTUK KOMPENSSI DALAM BENTUK UANG YANG
DIBERIKAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH YANG BERTUGAS
DIDALAM MAUPUN DILUAR NEGERI SEBAGI IMBALAN
ATASPEKERJAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
PENGELUARAN UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA YANG HABIS
PAKAI UNTUK MEMPRODUKSI BARANG/JASA TERTENTU
BELANJA MODAL
PENGELUARAN YANG DIPAKAI UNTUK PEMBENTUKAN MODAL
YANG SIFATNYA MENAMBAH ASET PEMERINTAH
BANTUAN SOSIAL
PENGELUARAN UNTUK TRANSFER UANG ATAU BARANG YANG
DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT GUNA MELINDUNGI DARI
KEMUNGKINAN TERJADINYA RESIKO SOSIAL TERTENTU
HIBAH
SUBSIDI
CICILAN/BUNGA
UTANG
BELANJA LAIN-LAIN
PENGELUARAN UNT TRANSFER YANG SIFATNYA TIDAK WAJIB
KEPADA NEGARA LAIN ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL
PENGELUARAN YG DIBAYARKAN KEPADA PERUSAHAAN
NEGARA/SWASTA/LEMBAGA TERTENTU YG MEMPRODUKSI DAN
MENJUAL BARANG/JASA AGAR HARGA BARANG/JASA YANG
DIPRODUKSI DPT DIJANGKAU MASYARAKAT
PENGELUARAN UK PEMBAYARAN ATAS KEWAJIBAN PENGGUNAAN
UTAMH BAIK DALAM MAUPUN LUAR NEGERI
PENGELUARAN UNTUK BELANJA PEMERINTAH YANG TIDAK DAPAT
DIKLASIFIKASIKAN MENUUR JENIS BELANJA TERSEBUT
KOMPONEN
POKOK
SETIAP SATUAN KERJA MINIMAL MEMPUNYAI SATU
KEGIATAN DLM RANGKA MEWUJUDKAN SEBAGIAN
SASARAN PROGRAM DARI UNIT ORGANISASI
PENDEKATAN
ANGGARAN TERPADU
DALAM RKA-KL
Hal 10
PENETAPAN SATUAN KERJA
SEBAGAI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN UNTUK
MELAKSANAKAN SEMUA
KEGIATAN YANG DITETAPKAN
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN SATUAN KERJA
MEMPUNYAI KELUARAN YANG JELAS & TIDAK
TUMPANG TINDIH DNG KELUARAN DARI KEGIATAN LAIN
JENIS BELANJA YG DITETAPKAN DENGAN KRITERIA YG
SAMA UNTUK SEMUA KEGIATAN
SATU DOKUMEN PERENCANAAN, SATU DOKUMEN
PENGANGGARAN DAN SATU DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN UNTUK SEMUA JENIS SATKER DAN
KEGIATAN
KOMPONEN
POKOK
PENDEKATAN
ANGGARAN KINERJA
DALAM RKA-KL
Hal 11-12
SATUAN KERJA SEBAGAI
PENANGUNGJAWAB
PENCAPAIAN
KELUARAN/OUTPUT
KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
RANGKAIAN TINDAKAN YG
DILAKSANAKAN SATUAN KERJA
SESUAI DENGAN TUGAS POKOKNYA
UNTUK MENGHASILKAN
KELUARANAN YANG DITENTUKAN
SATUAN KERJA MEMPUNYAI
KELUARAN YANG JELAS &
TERUKUR SEBAGAI AKIBAT DARI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PERHITUNGAN ANGGARAN
DIDASARKAN PADA STANDAR
BIAYA (BERISFAT UMUM DAN
BERSIFAT KHUSUS
PEMBEBANAN
ANGGARAN PADA
JENIS BELANJA YANG
SESUAI
Hal 11
KPJM / MTEF
SAAT
KEBIJAKAN
DIPUTUSKAN
R-APBN
PRAKIRAAN
MAJU
PRAKIRAAN
MAJU
Hal 15
Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran
Priotitas Pembangunan Nasional dan/atau Prioritas
Kementerian Negara/Lembaga.
Kebutuhan anggaran yang bersifat mengikat
Kebutuhan dana Pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang
anggarannya bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri.
Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat
tahun jamak (multi years)
Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
percepatan pemulihan pasca konflik dan pasca bencana di
berbagai daerah.
DOKUMEN PENGANGGARAN
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL)
Hal 17
1.1
1.2
FORMAT RKA-KL
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
KEGIATAN
KELUARAN
VOLUME
KELUARAN
KEGIATAN
PRAKIRAAN
MAJU
KPJM
ANGGARAN
KINERJA
KEGIATAN
JENIS BELANJA
MEMUAT BIAYA
OUTPUT
ANGARAN
TERPADU
ANGGARAN
KINERJA
1.4
KEGIATAN
PENDAPATAN
1.5
KEGIATAN
JENIS BELANJA
RINCIAN PER
MATA ANGGARAN
MEMUAT BIAYA
INPUT
ANGGARAN
KINERJA
27
[email protected]
Back
Hal 17
Visi dan Misi kementerian negara/lembaga.
Skala Prioritas.
RKA-KL disusun berdasarkan skala prioritas dengan mengacu pada:
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hasil pembahasan dgn DPR
Pagu Sementara/Pagu Definitif
Hasil Kesepakatan DPR dengan kementerian negara/lembaga
Tupoksi unit organisasi kementerian negara/lembaga
Pengalokasian anggaran kedalam kegiatan/subkegiatan dalam RKA-KL
tidak dapat mengakibatkan :
pergeseran anggaran antar program
pengurangan belanja mengikat
perubahan pagu sumber pendanaan/sumber pembiayaan
(RM/PLN/HLN/PNBP)
yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu
Sementara 2007.
Perhitungan alokasi biaya didasarkan pada indeks satuan biaya yang
ditetapkan.
PERATURAN, ANTARA LAIN
1. PMK TTG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN
PENELAAHAN RKA-KL
2. RENJA-KL/RKP
3. SE MENKEU PAGU SEMENTARA/DEFINITIF
4. PMK TTG STANDAR BIAYA
DOKUMEN PENDUKUNG, ANTARA LAIN
Hal 18
1. TERM OF REFERENCE (TOR)
2. RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)
3. DAFTAR PEMBAYARAN GAJI BULAN TERTT.
4. DATA ANALISIS KERUSAKAN BANGUNAN
5. DAFTAR JUMLAH & KONDISI INVENTARIS
Hal 19
COST OF
ACTIVITY
HOW
MUCH
DETAIL OF
COST
ACTIVITY
MEANING,
ACTIVITY,
OUTPUT
HOW
WHAT
WAY,METHOD,E
FFORT TO
IMPLEMENT
WHERE
LOCATION OF
ACTIVITY
REASONS
RELATED TO
PROGRAM
WHY
WHEN
WHO
SUBJECT
PERFORMING
ACTIVITY
SUBJECT
RECEIVING
BENEFIT
CERTAIN TIME
STARTED &
ENDED, HOW
LONG
Hal 19-20
Program-program dikaitkan dengan fungsi/subfungsi yang sesuai, sehingga
setiap program berada pada subfungsi tertentu.
Program-program dan alokasi anggarannya dalam Pagu Sementara 2007
tidak dapat ditambah atau dikurangi, kecuali atas persetujuan/rekomendasi
DPR-RI/ Ketua Komisi Mitra Kerja kementerian negara/lembaga terkait yang
ditunjukkan dengan dokumen tertulis.
Alokasi anggaran pada masing-masing program tidak dapat digeser/diubah
antar sumber pendanaan/sumber pembiayaan
Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
(Kode 000019) adalah program yang dapat terkait dengan semua fungsi
pada subfungsi lain-lain (Kode 0090), khususnya dalam rangka
pengalokasian anggaran untuk belanja-belanja yang sifatnya mengikat,
sehingga kode program tersebut adalah xx 9019. Dalam program xx9019
tersebut dimungkinkan untuk adanya kegiatan-kegiatan/belanja-belanja yang
tidak mengikat.
Hal 21-22
PENGELOLAAN GAJI,
TUNJANGAN DAN HONORARIUM
KEGIATAN
DASAR
PENYELESAIAN LANGGANAN
DAYA DAN JASA
PERAWATAN SARANA
PRASARANA
KEGIATAN
KEGIATAN
TUPOKSI
KEGIATAN
PRIORITAS
KEGIATAN
PENUNJANG
1. SATUAN KERJA PUSAT ESELON I
Hal 23-24
2. SATUAN KERJA PUSAT ESELON II
3. SATUAN KERJA INSTANSI VERTIKAL
ESELON II
4. SATUAN KERJA INSTANSI VERTIKAL
ESELON III
5. SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (SKPD)
6. SATUAN KERJA NON VERTIKAL
TERTENTU (SNVT)
7. SATUAN KERJA SEMENTARA (SKS)
8. SATUAN KERJA KHUSUS (DILUAR
BAGIAN ANGGARAN K/L)
Hal 23
SATKER PUSAT
Satker pusat adalah satker yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dan mengelola anggaran kantor pusat unit
organisasi kementerian negara/lembaga.
Untuk mendukung kecepatan dan kelancaran penganggaran
dan pelaksanaan anggaran satker pusat dapat berupa:
Unit eselon II, sepanjang memenuhi salah satu atau lebih syarat sbb:
Lokasi satker berada pada prop/kab/kota yang berbeda dengan
kantor pusatnya.
Karakteristik tugas/kegiatan satker yang komplek
Volume kegiatan dengan anggaran yang relatif besar
Komite atau sejenisnya dengan bidang tugas/ kegiatan memerlukan
koordinasi lintas unit organisasi /kementerian/lembaga.
Contoh: Komite Standar Akuntansi Pemerintah yang mendapatkan
anggaran dari dan dikoordinasikan oleh DJPBN.
Hal 23
SATKER VERTIKAL / UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Satker Vertikal / UPT adalah satker di daerah yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan mengelola
anggaran kementerian /lembaga untuk mencapai
keluaran/output dalam rangka menunjang sasaran
program kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
Contoh :
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai
instansi vertikal DJPBN.
Hal 23
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
SKPD adalah satker yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dan mengelola anggaran kementerian
negara/lembaga dalam rangka pelaksanaan azas
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Contoh :
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan
dan mengelola anggaran Departemen Kesehatan dalam
rangka dekonsentrasi maupun tugas pembantuan.
Rumah Sakit Daerah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan
kegiatan dan mengelola anggaran Departemen Kesehatan
dalam rangka tugas pembantuan.
Hal 24
SATKER NON VERTIKAL TERTENTU (SNVT)
SNVT adalah satker yang ditetapkan kementerian
negara/lembaga untuk melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dan mengelola anggaran kementerian
negara/lembaga yang bersangkutan karena adanya sifat
tertentu dari kegiatan dimaksud.
Beberapa contoh SNVT pada Tahun 2006 yang
dimungkinkan masih digunakan pada tahun 2007, antara
lain:
Hal 24
Di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
tidak terdapat satker pusat yang ada di lokasi kegiatan dan
kegiatan dimaksud tidak dapat dilaksanakan oleh SKPD karena
bukan merupakan tugas pokok dan fungsinya.
Contoh : Kegiatan Pembangunan Listrik Pedesaan
dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) setempat.
Di lingkungan Departemen Perhubungan terdapat kegiatan
yang ditinjau dari sifat pekerjaan memerlukan penanganan
oleh satker pusat.
Contoh : Pembangunan Bandar Udara yang dilaksanakan oleh
SNVT Pembangunan Bandar Udara “Sultan Badaruddin II”
Palembang di bawah Ditjen Perhubungan Udara.
Pembangunan Jalan Kereta Api di Lampung yang dilaksanakan
oleh SNVT Pengembangan Perkeretaapian Lampung di bawah
Ditjen Perkeretaapian.
Hal 24-25
SATKER SEMENTARA
Dalam hal kementerian/lembaga tidak dapat
memanfaatkan satker sebagaimana dimaksud pada butir
1 s/d 4 tersebut diatas maka dapat menggunakan satker
sementara.
SATKER KHUSUS
Satker Khusus adalah satker yang ditetapkan untuk
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan
mengelola dana yang bersumber dari bagian anggaran
(BA) di luar anggaran kementerian negara/lembaga atau
Bagian Anggaran pembiayaan Perhitungan, antara lain
BA 69
BELANJA MENGIKAT DAN BELANJA TIDAK MENGIKAT
KEGIATAN
SATKER
KEGIATAN DASAR
GAJI & TUNJANGAN YANG
MELEKAT PADA GAJI
LANGGANAN DAYA DAN JASA
PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA KANTOR
DIDANAI DARI BELANJA
MENGIKAT
KEGIATAN TUPOKSI (KEGIATAN PRIORITAS & KEGIATAN
PENUNJANG)
UNTUK MENCAPAI OUTPUT YANG MENJADI TANGGUNGJAWABNYA
UNTUK MENDUKUNG MEWUJUDKAN SASARAN PROGRAM
DIDANAI DARI BELANJA TIDAK MENGIKAT
Hal 25-28
Belanja Pegawai Tidak Mengikat
Belanja pegawai tidak mengikat adalah belanja pegawai yang diberikan
dalam rangka mendukung pembentukan modal dan atau kegiatan yang
bersifat temporer.
Anggaran untuk belanja pegawai tidak mengikat dapat disediakan untuk
kegiatan sepanjang:
pelaksanaannya memerlukan pembentukan panitia/tim/pokja.
mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur.
sifatnya koordinatif dengan mengikutsertakan satker/instansi lain.
sifatnya temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau
diluar jam kerja.
merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada PNS
disamping tugas pokoknya sehari-hari.
bukan operasional yang dapat diselesaikan secara internal satker.
Contoh Belanja Pegawai Tidak Mengikat
Hal 28
Honorarium yang disediakan untuk PNS yang ditunjuk sebagai
pengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan fungsi kuasa
pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Honorarium ini
diberikan karena perangkapan jabatan/penugasan dan
tanggungjawab.
Honorarium yang disediakan untuk anggota Tim Penyusunan Draft
Peraturan Perundang-undangan yang mengikutsertakan
satker/instansi lain yang terkait. Honorarium ini diberikan dalam
rangka mencapai keluaran berupa peraturan
Honorarium yang disediakan untuk anggota Tim Penyusunan
Standar Biaya Khusus Kementerian/Lembaga yang anggotanya
terdiri dari unsur Kementerian/lembaga, Departemen keuangan,
dan Badan pusat Statistik. Honorarium ini disediakan dalam
rangka mencapai keluaran berupa standar biaya kegiatan tertentu.
KEGIATAN SWAKELOLA DAN KONTRAKTUAL
SATKER
Hal 35
KEGIATAN
KEGIATAN SWAKELOLA
ANGGARAN DIBEBANKAN PADA
BEBERAPA JENIS BELANJA,
SESUAI DENGAN KOMPONENKOMPONENNYA
CONTOH : DIKLAT FUNGSIONAL
HONORARIUM MASUK BELANJA
PEGAWAI, PERJALANAN MASUK
BELANJA BARANG
KEGIATAN KONTRAKTUAL
ANGGARAN DIBEBANKAN PADA SATU JENIS BELANJA YANG
SESUAI
CONTOH : DIKLAT FUNGSIONAL MASUK BELANJA BARANG
JADUAL PENYIAPAN RAPBN BERKAITAN DENGAN PENYELESAIAN RKA-KL 2007
No
Kegiatan
1
Penetapan SE Menkeu tentang Pagu
Sementara 2007 kepada K/L
2 Penyusunan RKA oleh K/L
3
Pembahasan RKA-KL dengan komisikomisi DPR
Penelaahan RKA-KL hasil
4 pembahasan dengan komisi-komisi
DPR kepada Depkeu dan Bappenas
Penyelesaian Himpunan RKA-KL
2007 oleh Depkeu sebagai bahan
5 Pembahasan dalam Sidang Kabinet
(bersama-sama dengan NK &
RAPBN 2007)
6
Finalisasi Draft NK & RUU APBN
2007
7
Sidang Kabinet Exercise NK dan
RAPBN 2007
8 Cetak NK & RUU APBN 2007
9
Pengiriman Buku NK & RUU APBN
2007 kepada DPR
10
Pidato Pengantar NK & RUU APBN
2007 kepada DPR
6
7
8
Juli 2006
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1
2
3
4
5
6
Agustus 2006
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
MEKANISME PENYELESAIAN RKA-KL
UNIT
K/L
DJAPK
SEKKAB
DJPBN
WAKTU
JULI
RKA-KL YG
DISEPAKATI
DPR
PENELAAHAN
RKA-KL
HIMPUNAN
RKA-KL
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
PENYESUAIAN
RKA-KL DNG
PAGU DEFINITIF
PENELAAHAN
RKA-KL
PENYUSUNAN
RINCIAN APBN
NOVEMBER
DESEMBER
KONSEP
PERPRES
KONSEP
DIPA
SAPSK
PENETAPAN
PERPRES
PERPRES
RABPP
PENGESAHAN
DIPA
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
PERUBAHAN APLIKASI RKAKL
TAHUN 2008
Sosialisasi Aplikasi RKAKL 2008
Program PPKK (XX.90.19) dihilangkan
Dikonversi ke
Program TUPOKSI/TEKNISK/L
Program Penerapan Kepemerintahan
yang baik (01.01.09)/(KB)
Menu ubah Program PPKK, pada Utility
Kegiatan 0003, 0004, 0005 digabung ke
kegiatan 0002
Keg 0001 : belanja pegawai mengikat
Keg 0002 : belanja barang mengikat
SKPD digabung menjadi satu
Informasi SBU, SBK dan Keterangan MAK
 SBU :
 Komponen biaya non perjadin
 Komponen biaya perjadin ad cost
 SBK :
 Tidak semua komponen SBK menjadi
Kegiatan/sub
kegiatan.
 Detil MAK tidak muncul pada form 1.5
Informasi …. lanjutan
 MAK yang tidak digunakan :
 Belanja Inventaris Kantor (521112)
 Belanja Pelaksanaan Tupoksi (521114)
Kegiatan ditambah dengan
 Indikator Output : Summary dari output subkegiatan
 KPJM : aspek input dan output pada KPJM
 Prioritas RKP : keterkaitan dengan RenjaKL
Sub Kegiatan ditambah Indeks Sub Kegiatan
Fasilitas copy/hapus sub kegiatan dan MAK
Fasilitas perbaikan data
Form 1.3, 2.3, 3.3 komponen mengikat dan
tidak mengikat tidak dimunculkan
CATATAN
Perubahan Porsi
Virus Data