Perlindungan Data Pribadi - Website Prof. Dr. H. Jamal Wiwoho, SH

Download Report

Transcript Perlindungan Data Pribadi - Website Prof. Dr. H. Jamal Wiwoho, SH

PERLINDUNGAN
DATA PRIBADI
Oleh:
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
Universitas Sebelas Maret
Dosen Mata Kuliah Hukum dan Teknologi Informasi
Fakultas Hukum UNS
www.jamalwiwoho.com
1
Secara legalistik negara hadir untuk
memberi perlindungan pada Data Pribadi
atau Data Privasi
Dalam UUD 1945 khususnya pasal 28F
dinyatakan :
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi
dan
memperoleh
informasi
untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh,
memiliki,
menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia.”
www.jamalwiwoho.com
2
Sebagai realisasi hal itu,
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan UU
Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
mengatur adanya Perlindungan atas
data pribadi secara azasi.
www.jamalwiwoho.com
3
Kita tahu bahwa banyak keluhan data
pribadi yang tanpa persetujuan
pemilik data untuk kepentingan
komersial misalnya : Asuransi, Kartu
Kredit, Pola Penyedotan Pulsa,
Pelanggan tidak bisa melakukan
UnReg, menerima content yang tak
diharapkan, Kredit tanpa agunan
dengan SMS spam atau SMS
broadcash.
www.jamalwiwoho.com
4
Secara historis, Perlindungan
Data Pribadi ini di Uni Eropa
telah ada sejak tahun 1960an, bahkan di Jerman pada
tahun 1970 telah ada UU
Perlindungan Data Pribadi.
www.jamalwiwoho.com
5
Secara khusus dan
perkembangan Uni Eropa
secara keseluruhan tahun 1995
telah muncul dengan “directive
act” dan pada negara-negara
APEC dalam “Privacy Frame
Work 2004” telah disepakati
perlunya pengaturan
Perlindungan Data Pribadi.
www.jamalwiwoho.com
6
Di Kawasan ASEAN,
Negara Singapura, Philipina,
Malaysia, Thailand, Brunei
(dalam proses) sudah ada,
hanya Indonesia, Vietnam
dan Myanmar yang belum
ada UU Perlindungan Data
Pribadi.
www.jamalwiwoho.com
7
Dalam PP Nomor 82 Tahun 2012,
antara lain:
 Perlindungan dari
data tanpa ijin.
Penggunaan
 Perlindungan oleh penyelenggara
sistem elektronik
 Perlindungan dari akses informasi
 Perlindungan Interferensi illegal
www.jamalwiwoho.com
8
Secara umum, Data
Pribadi yang harus
dilindungi adalah
Data Diri,
Data Pendidikan,
Data Kesehatan dan
Data Demografi.
www.jamalwiwoho.com
9
Beberapa Undang-Undang di Indoensia
yang ada kaitannya dengan Data Pribadi
adalah:
1. UU No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan
Pokok Kearsipan
2. UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen
Perusahaan
3. UU No. 10 tahun 1998 tentang
Perbankan
4. UU No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
5. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik
6. PP No. 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik.
www.jamalwiwoho.com
10
Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008
tentang ITE:
“Penggunaan
setiap
informasi
melalui media elektronik yang
menyangkut data pribadi seseorang
harus dilakukan atas persetujuan
Orang yang bersangkutan.”
 Data Pribadi merupakan hak
pribadi sesorang
www.jamalwiwoho.com
11
Sedangkan pada Pasal 28G UUD 1945 yang
berbunyi:
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan
harta benda yang di bawah kekuasaannya,
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak
asasi.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari
penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan
derajat martabat manusia dan berhak
memperoleh suaka politik dari negara lain.
Sampai sekarang belum ada perangkat hukum
(UU) yang mengatur.
www.jamalwiwoho.com
12
Pasal 84 UU Administrasi Kependudukan:
Data Pribadi Penduduk yang harus
dilindungi meliputi:
1. nomor KK;
2. NIK (Nomor Induk Kependudukan);
3. tanggal/bulan/tahun lahir;
4. keterangan tentang kecacatan fisik
dan/atau mental;
5. NIK ibu kandung;
6. NIK ayah;dan
7. beberapa isi catatan Peristiwa Penting
www.jamalwiwoho.com
13
POLA PELANGGARAN DATA PRIBADI
 Bisa oleh Pemerintah
Misalnya : muncul pada saat E-KTP
(Elektronik KTP) dan Penyadapan
perangkat
komunikasi
tanpa
koordinasi
 Bisa oleh Swasta/Perusahaan
Swasta
Contoh : bocornya 23 juta
pelanggan Telkomsel pada tahun
2011 serta data kartu kredit yang
di jual belikan.
www.jamalwiwoho.com
14
www.jamalwiwoho.com
15