Transcript kuliah profesi keguruan v

KULIAH V
KEGIATAN DAN JABATAN GURU (II)
(LANJUTAN)
 KEWAJIBAN DAN HAK GURU.
 MAKNA JABATAN GURU SEBAGAI JABATAN
PROFESIONAL.
 PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIPEROLEH
SEORANG GURU.
KEWAJIBAN DAN HAK GURU
PENDAHULUAN
 Dalam paradigma lama dlm proses pembelajaran di sekolah, guru masih
ada yg merasa berkuasa dan mendominasi siswa. Paradigma pembelajaran
lama tersebut, menimbulkan fenomena D.4, yaitu Datang, Duduk, Dengar
dn Diam. Dgn kondisi yg demikian menjadikan siswa merasa terpasung
oleh kondisi yg tidak kondusif dan tdk menyenangkan.
 Seorang guru atau pendidik seyogianya harus mau dan mampu utk melaksanakan kewajibannya dgn baik, serta tdk hanya menuntut hak semata.
 Pelaksanaan kewajiban dan penuntutan terhadap hak haruslah selaras dan
seimbang dgn pelaksanaan kewajiban dan hak dari peserta didik.
 Berkaitan dgn hak-hak guru (yg akan dibahas nanti) dlm realisasinya
mungkin ada yg masih dlm bentuk harapan dan belum menjadi kenyataan.
Utk menggapai harapan tsb sudah barang tentu memerlukan satu usaha
terus menerus dan pantang menyerah. Utk itu para guru harus dpt
menunjukkan bhw hak-2 yg akan diperoleh haruslah setara dgn kewajiban
yg diberikan dlm pelaksanaan tugasnya, serta tuntutan terhadap hak tsb
harus diikuti dgn semangat utk melaksanakan kewajiban dgn sebaik-2 nya.
I. KEWAJIBAN DAN HAK GURU
 Kewajiban merupakan segala sesuatu yg harus dilaksanakan, sedangkan Hak
adlh merupakan dampak dari sesuatu yg telah dilaksanakan. Sbg suatu Profesi
Guru memiliki kewajiban dan Hak yg diatur dlm UU.
 Berikut ini ditampilkan beberapa Kewajiban dan Hak Guru menurut UU No. 14
Thn. 2005 ttg Guru dan Dosen, UU. No. 20 Thn 2003 Ttg SISDIKNS, serta PP No
74 Tahun 2008 ttg Guru.
A. KEWAJIBAN GURU:
 Kewajiban Guru adlh melayani pendidikan khususnya di sekolah, melalui kegiatan mengajar, mendidik, dan melatih, utk mencerdaskan kehidupan bangsa, menyiapkan generasi bangsa kita agar mampu hidup di dunia yg sedang menunggu
mereka.
 Walaupun demikian agar tujuan tsb dapat tercapai ada syarat yg harus dipenuhi:
1. Jumlah guru yg memadai dgn jumlah sekolah yg harus dilayani.
2. Jenis guru yg disediakan sesuai dgn kompetensi guru yg dibutuhkan dan proporsional dgn jumlah kompetensi guru itu (Djohar, 2006).
MENURUT UU.GD. NO 14/2005, KEWAJIBAN GURU ADLH
a.
b.
c.
Memiliki kualifikasi akademik yg berlaku (S.1 atau
D.IV).
Memiliki kompetensi
pedagogik, yg meliputi:
Memiliki kompetensi
kepribadian, yg meliputi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Pemahaman wawasan atau landasan pendidikan.
Pemehaman terhadap siswa.
Pengembangan kurikulum dan silabus
Perancangan pembelajaran.
Pelaksanaan pembelajaran yg mendidik dan dialogis.
Pemanfaatan teknologi pembelajaran.
Evaluasi belajar.
Pengembangan siswa utk mengaktualisasikan berbagai potensi.
1). Beriman dan bertaqwa. 2) berakhlak mulia.
3). Arif dan bijaksana. 4). Demokratis, berwibawa, stabil
dewasa, jujur dan sportif.
5). Teladan bagi siswa dan masyarakat.
6). Objektif mengevaluasi kinerjanya sendiri.
7). Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
d.
Memiliki kompetensi sosial,
yg meliputi:
1) Berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun.
2) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi
secaraa fungsioal.
3) Bergaul secara efektif dgn siswa, sasama penididik, tenaga
kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, org tua/wali
siswa.
4) Bergaul secara santun dgn masyarakat sekitar dgn
mengindahkan norma serta sistem yg berlaku;
5) Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat
kebersamaan.
e.
Memilki kompetensi
profesional, yg meliputi:
1) Mampu menguasai materi pelajaran secara luas dan
mendalam sesuai dgn standar isi program satuan
pendidikan, mata pelajaran, kelompok satuan pelajaran
yg diampu.
2) Mampu menguasai konsep dan metode disiplin
keilmuan, teknologi, atau seni yg relevan, yg secara
konseptual menaungi atau koheren dgn program satuan
pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata
pelajaran yg diampu.
f.
Memiliki sertifikat
pendidik.
.
g.
Sehat jasmani dan ruhani, serta memiliki kemampuan utk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional.
h. Melapaorkan pelanggaran trhdp peraturan satuan pendidikan yg dilakukan oleh siswa
kpd pimppinan satuan pendidikan.
i.
Menaati peraturan yg didtetapkan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan,
pemerintah daerah, dan pemerintah.
j.
Melaksanakan
pembelajaran yg mencakup
kegiatan pokok:
1) Merencanakan pelajaran;
2) Melaksanakan pembelajaran; menilai hasil
pembelajaran;
3) Membimbing dan melatih siswa’
4) Melaksanakan tugas tambahan yg melekat pd
pelaksanaan kegiatan pokok.
B. HAK GURU:
Secara umum Hak Guru
itu adalah:
HAK GURU
HAK UNTUK MEMPEROLEH
GAJIH.
HAK UTK MENGEMBANGKAN
KARIER
HAK UTK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN
HUKUM, BAIK DLM MELAKSANAKAN
TUGAS MAUPUN DLM MEMPEROLEH
HAK-2 MEREKA.
 HAK GURU: Berdasarkan UU RI No. 14 Thn 2005 ttg Guru dan Dosen Hak Guru
adalah:
A. Memperoleh penghasilan di
atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
H
A
K
G
U
R
U
B. Mendapat tunjangan profesi,
tunjangan fungsional, dan
subsidi tunjangan funsional
bagi guru yg memenuhi
sayarat-2 berikut:
C. Mengikuti uji kompetensi utk
memperoleh sertifikat pendidik bagi guru yg telah memiliki kualifikasi akademik
S.1 atau D.IV
1. Memiliki satu atau lebih serifikaf
pendidik yg tlh diberi satu nomor
registrasi Guru oleh Departemen.
2. Memenuhi beban kerja sbg Guru.
3. Mengajar sbg guru mata pelajaran dan/atau guru kelas pd satuan
pendidikan yg sesuai dgn peruntukan sertifikat pendidik yg dimilikinya.
4. Terdaftar pd Departemen sbg
Guru.
5. Berusia paling tinggi 50 thn.
6. Tdk terikat sbg tenaga tetap pd
instansi selain satuan pendidikan
tempat bertugas.
SAMBUNGAN TTG HAK GURU:
D.
Mendapat maslahat tambahan dlm bentuk:
1. Tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, atau penghargaan bagi Guru.
2. Kemudahan memperoleh pendidikan bagi putera/puteri guru, pelayanan kesehatan,
atau bentuk kesejahtraan lain.
E.
Mendapat penghargaan dlm bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan,
uang atau barang, piagam, atau bentuk penghargaan lainnya.
F.
Mendapat tambahan angka kredit setara utk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi
satu kali bagi Guru yg bertugas di daerah khusus.
G.
Mendapatkan penghargaan bagi guru yg gugur dlm melaksanakan tugas pendidikan.
H.
Mendapatkan promosi sesuai dgn tugas dan prestasi kerja dlm bentuk kenaikan pangkat
dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional.
I.
Memberikan penilaian hasil belajar dan menentukan kelulusan kelulusan kpd siswa.
J.
Memberikan penghargaan kpd siswa yg terkait dgn prestasi akademik dan/atau prestasi
non akademik.
K.
Memberikan sanksi kpd siswa yg melanggar aturan.
L.
Mendapat perlindungan dlm melaksanakan tugas dlm bentuk rasa aman dan jaminan
keselamatan.
Sambungan:
M. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan deskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil.
N.
Mendapatkan perlindungan profesi terhadap:
1) Pemutusan hubngan kerja yg tdk sesuai dgn ketentuan peraturan peundangundangan.
2) Pemberian imbalan yg tdk wajar.
3) Pembatasan dlm menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi;
4) Pembatasan atau atau pelarangan lain yg dapat menghambat guru dlm melaksanakan tugas.
O.
Mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan
dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap:
1) Risiko gangguan keamanan kerja;
2) Kecelakaan kerja;
3) Kebakaran pd waktu kerja;
4) Bencana alam;
5) Kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
6) Risiko lain.
P.
Memperoleh perlindungan dlm melasanakan hak atau kekayaan intelektual sesuai dgn
ketentuan peraturan perundang-undangan
Q.
Memperoleh akses memanfaatkan sarana dan pararana pembelajaran.
Sambungan:
R.
Berserikat dalam organisasi profesi guru;
S.
Kesempatan utk berperan dlm penentuaan kebijakan pendidikan.
T.
Kesempatan utk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya, serta utk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dlm bidangnya.
U.
Berhak memperoleh cuti studi.
Sedangkan berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 ttg SISDIKNAS pasal 40,
bhw Kewajiban dan Hak Guru alah sbg berikut:
a.
Pendidik dan tenaga Kependidikan berkewajiban:
1) Menciptakan suasana pendidikan yg bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan
logis.
2). Mempunyai komitmen secara profesional utk meningkatkan mutu pendidikan.
3). Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukaan sesuai
dgn kepercayaan yg diberikan kepadanya.
Sambungan”
b.
Pendidik adlh tenaga kependidikan berhak memperoleh:
1)
2)
3)
4)
Penghasilan dan Jaminan kesejahteraan sosial yg pantas dan memadai.
Penghargaan sesuai dgn tugas dan prestasi kerja;
Pembinaan karier sesuai dgn tuntutan pengembangan kualitas;
Perlindungan hukum dlm melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekeyaan
intelektual;
5) Kesempatan utk menggunakan sarana , prasarana dari fasilitas pendidikan utk
menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas.
Sedangkan dlm UU No. 20, pasal 43 ttg SISDIKNAS disebutkan , bhw hak lain yg akan
diperoleh oleh guru adalah , Promosi dan sertifikasi, yaitu:
a) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan
berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi
kerja dlm bidang pendidikan;
b) Sertifikasi pendidik yg diselanggarakan oleh perguruan tinggi yg memiliki program
pengadaan tenaga pendidikan yg terakreditasi;
c) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sbgaimana
dimaksud dlm ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dgn Peraturan-Pemerintah.
Selanjutnya berkaitan dgn hak guru tsb maka dlm pasal 44 ditegaskan
beberapa kewajiban Pemerintah dan Pemerintah daerah, maupun masyarakat, dlm merealisasikan hak-hak Guru tsb, sebagai berikut:
1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikam pada satuan pendidikan yg diselenggarakan
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, (ayat 1)
2. Penyelenggara pendidikaan oleh masyarakat berkewajiban membina dan
mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yg diselenggarakannya (ayat 2).
3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan
pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yg
diselenggarakan oleh masyarakat. (ayat 3)
II. MAKNA JABATAN GURU SEBAGAI JABATAN
FUNGSIONAL
Berdasarkan UU No. 8 Thn 1974 ttg Pokok-pokok Kepegawaian
dijelaskan, bahwa ada dua jenis Pegawai Negeri Sipil, sebagaiman di
gambarkan di bawah ini:
ADA DUA JENIS PNS
1. Jabatan Struktur: yaitu jabatan
manajer yg disusun pd struktur
organisasi serta dibawahi oleh
satu jabatan atasan dan membawahi beberapa struktur bawahan.
2. Jabatan Fungsional: Yaitu jabatan
Profesi yg disusun utk menerapkan fungsi tertentu suatu organisasi, yg didasarkan pada tingkat
keahlian dan keterampilan yg diperlukan utk melaksanakan tugas
dan profesinya.
II. MAKNA JABATAN GURU SEBAGAI JABATAN FUNGSIONAL
 Bhw berdasarkan Kepusan Men-PAN No. 26/1989 tanggal 2 Mei 1989
tentang angka kredit bagi jabatan guru dalam lingkungan Depdikbud RI,
menegaskan bhw jabatan guru: adlh jabatan fungsional bagi pegawai
negeri sipil yg diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab utk melaksanakan pendidikan di sekolah.
 Jabatan guru terdiri dari empat bentuk atau aktifitas, yaitu:
1) Pendidikan;
2) Proses belajar mengajar atau bimbingan Penyuluhan
3) Pengembangan profesi;
4) Penunjang proses belajar mengajar atau bimbingan dan
penyuluhan.
PERINCIAN DARI AKTIFITAS TSB DI ATAS SEBAGAI BERIKUT:
(A) Aktifitas Pendidikan meliputi:
 Mengikuti dan memperoleh
ijazah formal.
 Mengikuti dan memperoleh
STTPL kedinasan.
(B). Aktifitas PBM, BP meliputi:
 Melaksanakan PBM atau praktek;
 Melaksanakan proses BP.
 Melaksanan tugas di daerah terpencil.
 Melaksanakan tugas tertentu di
sekolah
(C) Aktifitas Penunjang, meliputi:
 Melaksanakan pengabdian pada
masyarakat; dan
 Melaksanakan kegiatan pendukung
oendidikan
 Rincian jabatan Profesional Guru adalah sebagai berikut:
No.
Pangkat
Gol-Ruang
Jabatan
1.
Pengatur Muda
II/a
Guru Pertama
2.
Pengatur Muda TK I
II/b
Guru Pratama Tk. I
Pengatur
II/c
Guru Muda
4.
Pengatur Tk. I
II/d
Guru Muda TK.I
5.
Penata Muda
III/a
Guru Madya.
6.
Penata Muda Tk. I
III/b
Guru Madya Tk. I
7.
Penata
III/c
Guru Dewasa
8.
Penata Tk. I
III/d
Guru Dewasa TK. I
9.
Pembina
IV/a
Guru Pembina
10.
Pembina Tk. I
IV/b
Guru Pembina Tk. I
11
Pembina Utama Muda
IV/c
Guru Utama Muda
12
Pembina Utama Madya
IV/d
Guru Utama Madia
13
Pembina Utama.
IV/d
Guru Utama
 Sumber: SK Men.Pan No. Np. 26/1989, Pasal 1. tgl 2 Mei 1989.
III. PERLINDUNGAN HUKUM YG DIPEROLEH
SEORANG GURU
UU.GD No. 14/2005 telah menetapkan ttg perlindungan terhadap guru dlm
melaksanakan tugas profesinya sebagaimana ditetapkan dlm pasal 39 sebagai
beri-kut:
1.
Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
2.
Perlindungan meliputi perlindungan hukum, perlindungan profresi, serta perlindungan
keselamatan dan kesehatan kerja.
a. Perlindungan hukum mencakup perlindungan hukum terhadap:
1. Tindak kekerasan
2. Ancaman; perlakuan diskriminatif; Intimidasi;
3. Perlakuan tidak adil dari pihak siswa, org tua siswa, masyarakat, birokrasi, atau pihak
lain.
b. Perlindungan Profesi mencakup perlindungan terhadap:
1. Pemutusan hubungan kerja yg tdk sesuai dgn peraturan perundang-Undangan.
2. Pemberian imbalan yg tdk wajar;
3. Pembatasan dlm menyampaian pandangan; pelecehan terhadap profesi;
4. Pembatasan/pelarangan lain yg dapat menghambat guru dlm melaksanakan tugas.
Sambungan:
c. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup:
1. Perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja. Kecelakaan
kerja.
2. Kebakaran pd waktu kerja, bencana alam;
3. Kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain
Di samping itu dlm pasal 39 dari UU. GD thn 2005 juga tersirat makna bahwa
guru berhak atas berbagai perlindungan sebagai berikut:
1.
Guru berhak mendapatkan perlindungan dlm melaksanakan tugas dlm bentuk rasa
aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum
penyelenggara pendidikan, aturan, organisasi profesi, dan/atau masyarakat sesuai dgn
kewenangan masing-maing.
2.
Rasa aman dan jaminan keselamatan dlm melaksanakan tugas diperoleh guru melalui
perlindungan hukum profesi, keselamatan, dan kesehatan kerja.
3.
Masyarakat, organisasi profesi guru, Pemerintah atau Pemerintah daerah dapat saling
membantu dlm memberikan perlindungan.
 Berikutnya SUPRIADI (1999) menyebutkan ada empat perlindungan
hukum bagi tenaga kependidikan baik disekolah maupun di luar
sekolah, yaitu:
1.
Rasa aman dlm melaksanakan tugas mengajar maupun tugas lain yg berhubungan
dgn yugas mengajar;
2.
Perlindungan terhadap keadaan membahayakan yg dapat mengancam jiwa, baik
karena alam maupun perbuatan manusia.
3.
Perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak yg merugikan tenaga
kependidikan.
4.
Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial bagi tenaga kependidikan sesuai dgn
tuntutan tugasnya.
• Johar (2006) mengatakan:
 Perlindungan hukum bagi guru sebaiknya diserahkan kpd badan perlindungan hukum guru yg dinamakan “Lembaga Bantuan Hukum Guru (LBHG),
Adanya badan ini, menjadikan guru ada yg membela dlm melaksanakan
tugasnya dan membela dlm memperjuangkan hak-haknya.
 Bila saat ini PGRI telah memiliki badan hukum itu, dlm implementasinya
lembaga itu hanya perlu diberdayakan lagi agar menjadi lembaga yg
fungsional utk menjadi tempat perlindungan hukum bagi kinerja dan
kesejahteraan guru.
KESIMPULAN:
Perlindungan kpd guru dgn maksud menciptakan rasa aman bagi
guru dlm melaksanakan tugas mulianya sebagai profesi pendidik,
sehingga guru tdk dibebani dgn permasalahan eksternal yg dapat
mengganggu kenyamanan guru dlm melaksanakan tugasnya.
ALUR KERJA PEMBERIAN PERLINDUNGAN TERHADAP GURU
ASOSIASI
PROFESI
GURU
LBH atau lembaga
yg sejenis
Manakala Guru memerlukan bantuan perlindungan hukum dapat
dimintakan melalui Asosiasi profesi (jika sudah ada) atau LBH yg ada di
masing-2 Propinsi dgn mekanisme kerja , seperti gambar di atas.