Transcript 6-Prosedur dan Kebijakan Umum Ekspor

PROSEDUR DAN KEBIJAKAN
UMUM EKSPOR
www.eximasia2012.wordpress.com
Sari Yuniarti,SE.,MM.
[email protected]
Ekspor
adalah pengeluaran barang
dari daerah pabean Indonesia utk
dikirimkan ke luar negeri dgn mengikuti
ketentuan yg berlaku terutama mengenai
peraturan kepabeanan dan dilakukan
oleh seorang eksportir atau yg mendapat
izin khusus dari Direktorat Jenderal
Perdagangan Luar Negeri Departemen
Perdagangan.
Indonesia adalah negara ke-4 terbesar di Asia
Tenggara dan ke-30 terbesar dunia
sebagai negara Eksportir
Tujuan Umum Kebijakan
Ekspor Indonesia
 Menjamin tersedianya /kesinambungan bahan
baku industri dalam negeri
 Melindungi lingkungan dan kelestarian sumber
daya alam
 Meningkatkan nilai tambah
 Memelihara prinsip-2 K3LM (Kesehatan,
Keamanan, Keselamatan Lingkungan dan
Moral bangsa
 Meningkatkan kompetisi dan
nilai tawar
Pengertian Dasar
 Eksportir adalah setiap orang perseorangan atau
badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun
bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan
atau melakukan kegiatan (ekspor) dalam wilayah hukum
NKRI, baik sendiri maupun secara bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha
dalam bidang ekonomi
 Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia
yang meliputi wilayah daratan, perairan dan ruang udara
diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zone Ekonomi
Eksklusif dan Landasan Kontinen yang di dalamnya
berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan.
Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia
Pengertian Dasar
 Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari
daratan dan perairan disekitarnya dengan
batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintah dan kegiatan ekonomi yang
digunakan sebagai tempat kapal bersandar,
berlabuh, naik turun penumpang dan atau
bongkar muat barang yang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan
penunjang pelabuhan serta sebagai tempat
perpindahan intra dan antar moda transportasi
Pengertian Dasar
 Eksportir Terdaftar (ET) adalah perusahaan
atau perorangan yang telah mendapat pengakuan dari
Menteri Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 Barang yang diatur ekspornya adalah barang
yang ekspornya hanya dapat dilakukan oleh Eksportir
Terdaftar.
 Barang yang diawasi ekspornya adalah
barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan dengan
persetujuan Menteri Perdagangan atau Pejabat yang
ditunjuk setelah mendapat rekomendasi dari instansi
terkait
Pengertian Dasar
 Barang yang dilarang ekspornya adalah
barang yang tidak dapat diekspor.
 Barang yang bebas ekspornya adalah
barang yang tidak termasuk pada butir 6,7 dan 8
 Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang
dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun
berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan
memperhatikan syarat-syarat K3LM, perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman,
perkembangan masa kini dan masa yang akan datang
untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya
Mengancam keamanan nasional atau
kepentingan umum termasuk sosial, budaya
dan moral masyarakat.
Melindungi hak atas kekayaan intelektual;
Melindungi kehidupan manusia dan
kesehatan;
Merusak lingkungan hidup dan ekosistem;
dan/atau berdasarkan perjanjian internasional
atau kesepakatan yang ditandatangani dan
diratifikasi oleh Pemerintah.
Alasan barang-barang yang dilarang
untuk diekspor
Pengertian Dasar
 Verifikasi atau penelusuran teknis
adalah penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan
surveyor sebelum muat barang.
 Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat
otorisasi dari dan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan
untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis atas
ekspor dan impor.
 Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau
bahan kimia tertentu yang dapat digunakan sebagai
bahan baku penolong untuk keperluan proses produksi
industri apabila disimpangkan dapat digunakan dalam
memproses pembuatan narkotika dan atau psikotropika.
Pengertian Dasar
 Rekomendasi adalah surat yang
diterbitkan oleh instansi terkait yang
memuat penjelasan secara teknis dan
bukan merupakan izin persetujuan ekspor.
 Pre-Export Notification (PEN)
adalah pemberitahuan persetujuan ekspor
yang disampaikan kepada instansi badan
lembaga yang berwenang di negara tujuan
ekspor.
Pengertian Dasar
 Kuota nasional adalah jumlah barang
yg dapat diekspor setiap tahun ke negara
tujuan yg berdsrk persetujuan dikenakan
tarif bea masuk preferensi 0%.
 Kuota ekspor adalah batas alokasi
paling banyak jumlah barang yg bisa
diekspor.
Bea Vs Cukai
Bea
 Pabean adalah kegiatan yang
menyangkut pemungutan bea
masuk dan pajak dalam
rangka impor.
 Melindungi industri dalam
negeri dari limpahan produk
luar negeri yang diimpor/tariff
barrier
 Pemungutan pajak ekspor
pada bbrp komoditi adalah
untuk melindungi sumber
daya alam Indonesiadan
menjamin ketersediaan
bahan baku bagi industri
dalam negeri.
Cukai
 Cukai adalah pungutan
oleh negara secara tidak
langsung kepada konsumen
yang menikmati/
menggunakan obyek cukai
 Dapat menghalangi
penggunaan obyek cukai
untuk digunakan secara
bebas.
 Membatasi barang-barang
yang berdampak negatif
secara sosial.
Persyaratan Umum Ekspor
 Ekspor dapat dilakukan oleh setiap perusahaan
atau perorangan yang telah memiliki:
(1) Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)
atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
(2) Izin Usaha dari Departemen Teknis atau
Lembaga Pemerintah Non Departemen
berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
(3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Persyaratan Umum Ekspor
 Setiap eksportir yang melakukan ekspor
Barang Yang Diatur Ekspornya harus
memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksudkan pada butir 1 di atas, dan telah
mendapatkan pengakuan sebagai Eksportir
Terdaftar dari Menteri Perindustrian dan
Perdagangan, dalam hal ini Direktur
Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
Persyaratan Umum Ekspor
 Setiap eksportir yang melakukan ekspor Barang
Yang Diawasi Ekspornya harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di
atas dan telah mendapat persetujuan ekspor dari
Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam hal
ini Direktur Ekspor Produk Industri dan
Pertambangan atau Direktur Ekspor Produk
Pertanian dan Kimia dengan mempertimbangkan
usulan dari Direktur Pembina Teknis yang
bersangkutan di lingkungan Departemen
Perindustrian dan Perdagangan dan atau
instansi/Departemen lain yang terkait.
Persyaratan Umum Ekspor
 Terhadap barang ekspor tertentu, Menteri
Perindustrian dan Perdagangan dalam hal
ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar
Negeri menetapkan Harga Patokan Ekspor
(HPE) secara berkala sebagai dasar
perhitungan Pajak Ekspor (PE).
Komoditas yg Diatur Tata
Niaga Ekspornya
CONTOH
Kopi
Timah
Batangan
Komoditas
Ekspor
Intan
Kasar
Rotan
Komoditas yg Diawasi
Ekspornya
CONTOH
Sapi &
Kerbau
Kulit
buaya
Kelapa
Sawit
Komoditas
Ekspor
Emas
Murni/
Perak
Minyak
dan Gas
Bumi
Benih
Ikan
Bandeng
Komoditas yg Dilarang
Ekspornya
CONTOH
Ikan
Arwana
Barang
Kuno
bernilai
Budaya
Kulit
mentah
dari
binatang
melata
Pasir
Komoditas
Ekspor
Binatang
liar yg
dilindungi