Transcript KETENTUAN EKSPOR IMPOR DI INDONESIA GIOFEDI RAUF, SH.MH.

KETENTUAN EKSPOR IMPOR DI INDONESIA
GIOFEDI RAUF, SH.MH.
SUMBER HUKUM
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor : 182/MPP/Kep/4/1998
Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor
•
•
•
•
•
•
•
•
Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean;
Eksportir adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor;
Eksportir Terdaftar adalah perusahaan atau perorangan yang telah mendapat
pengakuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mengekspor barang
tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat,
perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona
ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
Barang Yang Diatur Ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dapat
dilakukan oleh Eksportir Terdaftar;
Barang Yang Diawasi Ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dapat
dilakukan dengan persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau
Pejabat yang ditunjuk;
Barang Yang Dilarang Ekspornya adalah barang yang tidak boleh diekspor;
Barang Yang Bebas Ekspornya adalah barang yang tidak termasuk pengertian
butir e, f dan g.
JENIS IJIN EKSPOR
•
•
•
•
•
•
•
APE - Angka Pengenal Ekspor untuk Eksportir Umum, berlaku untuk jangka 5 tahun
dan dapat diperpanjang.
APES- Angka Pengenal Ekspor Sementara, berlaku untuk jangka 2 tahun dan tidak
dapat diperpanjang.
(APE maupun APES dikeluarkan oleh Kanwil. Departemen Perdagangan).
APET- Angka Pengenal Ekspor Terbatas, untuk perusahaan PMA / PMDN
(Penanaman Modal Asing/Penanam Modal Dalam Negeri).
APET(S)- Angka Pengenal Ekspor Terbatas Sementara.
(APET maupun APET(S) dikeluarkan oleh BKPM)
Ape(S) Produsen – diberikan kepada perusahaan yang selain melakukan kegiatan
produksi juga melakukan kegiatan ekspor bahan baku / penolong untuk proses
produksi industri di luar negeri. Eksportir produsen memperoleh izin yang
bersangkutan dari Menteri Perdagangan setelah ada surat rekomendasi dari Menteri
Perindustrian.
PASCA KEPMENDAG No. 331/Kp/XII/87 tanggal 23 Desember 1987
•
•
•
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); atau
Izin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
SUMBER HUKUM IMPOR
Nomor:229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor
•
•
•
•
•
•
•
Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat,
perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona
ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
Barang yang diatur tata niaga impornya adalah barang yang impornya hanya
boleh dilakukan oleh perusahaan yang diakui dan disetujui oleh Menteri
Perindustrian dan Perdagangan untuk mengimpor barang yang bersangkutan;
Barang yang dilarang impornya adalah barang yang tidak boleh diimpor.
Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki Angka
Pengenal Importir (API), Angka Pengenal Importir Sementara ( APIS ) atau Angka
Pengenal Importir Terbatas (APIT).
Ketentuan mengenai API diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan
Perdagangan
Republik Indonesia Nomor: 253/mpp/kep/7/2000: tentang perubahan keputusan
menteri perindustrian dan perdagangan nomor. 550/mpp/kep/10/1999 tentang
angka pengenal importir (api)
api ada umum dan ada produsen (api-u, api-p)
MEKANISME MEMPEROLEH API
• API diterbitkan oleh Kepala KANWIL atas nama Menteri
di tempat kantor pusat
• perusahaan berdomisili.
• Setiap Perusahaan dagang hanya berhak memiliki 1
(satu) API-U dan setiap
• Perusahaan Industri hanya berhak memiliki 1 (satu) APIP.
• Perusahaan Dagang dan Perusahaan Industri
sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini adalah
setiap bentuk usaha perorangan, persekutuan, koperasi
atau
• badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
MASA BERLAKU API
• Masa berlaku API selama 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal diterbitkannya API
tersebut.
• API dapat dipergunakan untuk
melaksanakan impor di seluruh Daerah
Pabean Republik Indonesia.
KEWAJIBAN PEMEGANG ANGKA PENGENAL
IMPORTIR (API)
•
•
•
Kegiatan usaha setiap 1 (satu) tahun;
Setiap perubahan nama, bentuk badan
usaha, pengurus dan alamat
perusahaan;
Penutupan perusahaan atau
penghentian kegiatan impor disertai
dengan pengembalian API asli.
SANKSI
• API dibekukan apabila perusahaan pemilik API/pengurus
perusahaan pemilik API :
– Sedang diperiksa oleh penyidik karena diduga melakukan tindak pidana
yangberkaitan dengan penyalahgunaan API;
– Tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan kepada Kepala Kanwil
mengenai kegiatan usaha setiap 1 (satu) tahun; setiap perubahan
nama, bentuk badan usaha, pengurus dan alamat perusahaan.
• API yang telah dibekukan, dapat dicairkan apabila :
• Telah dikeluarkannya perintah penghentian penyidikan oleh
Penyidik;
• Dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala tuntutan hukum
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan
melampirkan amar pengadilan; atau
• Telah melaksanakan kewajibannya melaporkan kepada Kepala
Kanwil mengenai kegiatan usaha setiap 1 (satu) tahun; setiap
perubahan nama, bentuk badan usaha, pengurus dan alamat
perusahaan.
SANKSI
•
API dicabut apabila perusahaan pemilik API / pengurus perusahaan pemilik
API :
1. Tidak melaksanakan kewajibannya melapor sebanyak 2 (dua) kali mengnai
kegiatam usaha kepada kepala Kanwil;
2. Tidak melaksanakan kewajibannya pemberitahuan perubahan nama, bentuk
badan usaha, pengurus dan alamat perusahaan. selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan;
3. Memalsukan, mengubah, menambah dan/atau mengganti surat yang diberikan
oleh Instansi lain, dengan maksud untuk mendapatkan surat persetujuan
dan/atau surat keterangan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
4. Memalsukan, mengubah, menambah dan/atau mengganti surat yang diberikan
Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
5. Mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam API;
6. Mengimpor barang yang jumlahnya dan/atau jenisnya tidak sesuai dengan
persetujuan impor yang diberikan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
7. Memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan barang impor yang dalam
surat persetujuan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan ditetapkan
hanya untuk kebutuhan sendiri; atau
8. Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan
penyalahgunaan API dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
9. Apabila telah dicabut karena tidak melapor sebanyak 2 kali, boleh ajukan
permohonan baru setelah 3 tahun.
PENGECUALIAN
DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN 1-8 :
•
Perusahaan atau Perorangan yang mengimpor barang sebagai
berikut:
•
Barang pindahan;
•
Barang impor sementara;
•
Barang kiriman, hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal,
sosial, atau kebudayaan;
•
Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya
yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
•
Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya
yang bertugas di Indonesia;
•
Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan.
•
Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, ketentuan ini
tidak berlaku untuk pengimpor kapal niaga dan kapal ikan.
PROSEDUR EKSPOR
1. Syarat Ekspor
•
Secara umum persyaratan untuk ekspor adalah sebagai berikut :
•
Memiliki Surat Idjin Usaha Perdagangan (SIUP), untuk mendapatkannya
perusahaan dapat mengajukan permohonan melalui Kantor Departemen
Perdagangan (Kandepdag), atau
•
Memiliki Surat Ijin Usaha dari Departemen Teknis atau Lembaga
Pemerintah non Teknis lainnya berdasarkan peraturanyang berlaku.
2. Kelompok Mata dagangan Ekspor
3. Kode HS / The Harmonized System
4. Kontrak dan Syarat-Syarat Penjualan / Terms of Sale
5. Terms Penjualan
6. Standar dan Pengawasan Mutu
BEA CUKAI
DASAR HUKUM : instruksi Presiden No. 4 tahun 1985
A. Bea dan Cukai
•
Peraturan mengenai operasi Bea dan Cukai ditetapkan dalam instruksi
Presiden No. 4 tahun 1985 mengenai kebijaksanaan untuk melancarkan
kegiatan ekonomi. Penerapan prosedur Bea dan Cukai dalam bidang ekspor
dan impor termuat dalam surat keputusan Menteri Keuangan. Pasal-pasal
dalam keputusan tersebut yang ada hubungannya dengan ekspor dapat
ditingkatkan sebagai berikut:
1. Barang - barang ekspor tidak dikenakan pemeriksaan Bea dan Cukai.
2. Pengecualian hanya bisa dilakukan, apabila terdapat kecurigaan, bahwa :
•
Barang ekspor ekspor tersebut merupakan barang yang ekspornya dilarang,
diatur atau diawasi.
•
Barang ekspor tersebut kena pajak ekspor (PE) atau ekspor tambahan (PE),
dan ini tidak disebutkan dengan benar dalam PEB.
•
PEMERIKSAAN