Transcript MATERI SEMINAR POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh : Hamdani
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Melindungi kepentingan ekonomi nasional
dari pengaruh buruk (K3LM);
Melindungi kepentingan industri dalam
negeri;
Melindungi lapangan kerja;
Menjaga balance of payment;
Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi;
Menjaga stabilitas nilai tukar.


Share perdagangan internasional indonesia
terhadap perdagangan internasional dunia
rata-rata antara 0,95% - 1,4 %.
Menurut M. porter, dalam era persaingan
global saat ini suatu negara/bangsa harus
memiliki competitive advantage of nation :
1. Kondisi sumber daya ekonomi negara :
 SDM
 SDA
 IPTEK
 Modal
 Prasarana
2. Kondisi permintaan
 Komposisi permintan dalam negeri
 Ukuran dan bentuk pertumbuhan
permintaan
 Pertumbuhan pasar dalam negeri
 Tren permintaan internasional
3. Kondisi industri dan industri penunjang
 Menjaga dan memelihara kesempatan
4. Kondisi struktur dan pesaing perusahaan
 Pengembangan produk dan teknologi
 Peningkatan produktivitas
 Efisiensi dan efektivitas
 Peningkatan kualitas produk dan
pelayanan

Strategi perdagangan internasional yang
harus dilaksanakan indonesia adalah :
1. Meningkatkan ekspor
2. Meningkatkan konsumsi dalam negeri. Akan
tettapi yang harus dikonsumsi adalah produk
dalam negeri.
 Sesuai dengan Undang-Undang No. 7
tahun 2014 tentang Perdagagan pasal 74
ayat 1, dalam rangka pengembangan
ekspor pemerintah melakukan pembinaan
ekspor terhadap pelaku usaha untuk
perluasan akses pasar bagi barang dan
jasa produksi dalam negeri.
 Pada Undang-Undang No. 7 tahun 2014
tentang Perdagagan pasal 22 ayat 1,
disebutkan, dalam rangka pengembangan,
pemberdayaan dan penguatan perdagangan
dalam negeri, pemerintah, pemerintah daerah,
dan/atau pemangku kepentingan lainnya
secara sendiri-sendiri atau bersama-sama
mengupayakan peningkatan penggunaan
produk dalam negeri
 Dengan strategi tersebut maka tujuan
kebijakan perdagangan internasional akan
tercapai.

Apa usaha kita bersama untuk untuk
meningkatkan daya saing Internasional
Indonesia dalam menghadapi Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Pada akhirnya
memang yang harus bersaing adalah
perusahaan itu sendiri dengan perusahaan
yang sejenis di negara lain atau industry to
industry bukan negara. Oleh sebab itu,
perlu diciptakan suatu kondisi agar dunia
usaha kita mampu bersaing di pasar
Internasional.




MEA melibatkan 10 negara di Asia Tengara
dalam suatu kawasan ekonomi eksklusif
yang menciptakan akses pasar antar negara
yang lebih luas.
Bila dilihat dari sisi ekonomi, separuh
ekonomi ASEAN adalah Indonesia.
Dalam kelompok konsumen yang ada,
jumlah kelas menengah di Indonesia
terbilang besar, yakni 140 juta jiwa.
Pasar ASEAN saat ini tercatat kurang lebih
sebesar 612 juta jiwa, dan sebanyak 40,60%
merupakan masyarakat Indonesia.



Perdagangan bebas di kawasan ASEAN yang
dikemas dalam masyarakat ekonomi ASEAN
menyisakan keresahan bagi pelaku industri
pelayaran. Sebab, kesepakatan MEA yang
berlaku pada 2015 menandai era mobilisasi
barang, jasa dan orang.
Sederhananya, saat MEA berlaku, tidak ada lagi
batas wilayah negara di ASEAN terkait lalu lintas
ekonomi.
MEA akan memberikan dampak negatif antara
lain, perdagangan bebas ASEAN ini akan
menyebabkan lesunya sektor industri di jawa.



Sebab, barang-barang yng diproduksi di jawa
akan kehilangan pasar lantaran kapal-kapal
asing akan langsung masuk ke pelabuhanpelabuhan di daerah.
Sebagai contoh, masyarakat ambon akan
membeli barang dengan harga yang lebih murah
daripada hari ini. Karena, barang-barang yang
sebelumnya dikirim di jawa, dapat langsung
dikirim dari Thailand, misalnya. Biaya produksi
thailand lebih murah, biaya kirim pun lebih
murah.
Akibatnya, nanti barang-barang yang dikirim
dari jawa, yang selama ini dikirim keluar jawa,
akan tidak bisa bersaing. Pabrik-pabrik di jawa
akan kehilangan pasar luar jawa.


Hal ini juga akan berpengaruh pada industri
logistik dalam negeri karena perusahaan
pelayaran domestik yang biasanya mengirim
barang akan dikirim barang keluar Jawa akan
kalah bersaing. Pasalnya, barang-barang
kebutuhan daerah luar Jawa sudah dipenuhi
produk negara-negara ASEAN lainnya yang
jauh lebih dekat.
Asas kabotase mengharuskan perusahaan
pelayaran membeli kapalnya sendiri, dan
memiliki kapal itu untuk dapat berlayar
menggunakan bendera Indonesia.


Dalam 5 hingga 10 tahun ke depan
teknologi kapal akan menggunakan mesin
berbahan bakar elpiji, bukan BBM
Seharusnya industri pelayaran mendapat
perlakuan yang sama dengan industri
perdagangan. Dalam industri perdagangan,
maskapai boleh memiliki pesawat hasil
sewaan dan dapat beroperasi dalam negeri.
Ironisnya, sebagai negara kepulauan,
Indonesia tidak memiliki infrastruktur dan
fasilitas yang mendukung transportasi laut.


Transportasi laut Indonesia tidak berjalan
efektif, khususnya untuk masalah pelabuhan
perikanan. “Sekitar 70% pelabuhan perikanan
kita dibangun diwilayah barat Indonesia,
sisanya 30% ada ditimur. Bagaimana nelayan
kita bisa berkembang kalau pelabuhannya
tidak rata.
Pemerintah perlu memperhatikan bahwa
kualitas pelabuhan Indonesia mayoritas
banyak yang tidak layak, mulai
permasalahan pendangkalan karena
perusakan alam hingga permasalahan sosial.


Proteksi yang dilakukan pemerintah dengan
hanya mengizinkan dua pelabuhan yang
dibuka untuk pelayaran internasional, yakni
Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara
dan Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara,
akan memberatkan pebisnis.
Jika hal tersebut dilakukan, biaya untuk
kegiatan ekspor akan membengkak. Sebab
dari pelabuhan asal harus melewati dahulu
kedua pelabuhan itu, baru dilanjutkan ke
pelabuhan tujuan.


Melalui sistem logistik nasional (silognas)
MP3EI itu, kapal asing tidak boleh masuk lagi
ke Pelabuhan Tanjung Priok, tetapi harus
melewati dua pelabuhan itu (Kuala Tanjung
dan Bitung).
Dalam sislognas itu, kelihatannya kita
melindungi produksi dalam negeri,
melindungi shipping line dalam negeri.
Namun kalau untuk kegiatan ekspor,
biayanya akan lebih mahal dan kita tidak
bisa berkompetisi lagi

Kita hanya siap secara formal tetapi pada
dasarnya masih banyak pekerjaan rumah
yang belum dapat terselesaikan,
kelemahan dan ancaman dari luar seperti
di berikut ini :
1. Belum terintegrasinya Industri – industri
andalan Indonesia. Bahkan komponen inti
kebanyakan masih di Impor .
2.
3.
Kebijakan Tujuan Industri Indonesia juga
belum menyatakan satu arah.
Ketidakpercayaan konsumen dalam negeri
terhadap produk dalam negeri akan
menimbulkan gejolak pengangguran yang
akan sulit dikendalikan.
Policy mengenai gula hanya menyentuh
ujungnya saja bukan akar permasalahan,
demikian juga dengan beras, jagung dan
komoditi lainnya.
4.
5.
Inefisiensi yang masih sangat tinggi secara
nasional dalam bidang prasarana ekonomi
dan jasa – jasa akan sangat merugikan
produksi dalam Negeri.
Proteksi dan praktek monopoli untuk
beberapa sektor atau jenis barang tertentu
menunjukkan sangat lemahnya iklim
kompetisi pada lingkungan Industri dalam
negeri.

Saat ini sudah terlihat bahwa
sebagian besar barang di pasaran
adalah barang impor khususnya dari
China. Dengan berjalannya AFTA
telah
terlihat
sebagian
produk
memindahkan Industrinya ke negara
lain seperti Sony dan beberapa
consumer goods lainnya ke negara
lain.

Sedangkan kita hanya menjadi pasar
bagi mereka, juga sudah mulai
produk dengan merk Indonesia tetapi
diproduksi di China karena memang
lebih murah dan efisien, sehingga
sebagai pengusaha mereka tetap
survive.

Disektor kehutanan pun dengan
adanya pembatasan legal logging
padahal illegal logging tetap berjalan,
maka beberapa perusahaan plywood
pindah ke China. Ironisnya illegal
logging diekspor secara selundupan
ke Malaysia, China dll dan saat ini
kita sudah mulai mengimpor plywood
dari China yang bukan tidak mungkin
hasil dari ilegal logging tersebut.

Banyak contoh seperti itu terjadi pada
sektor lainnya a.1 garmen, sepatu
dan elektronik dll. Bagi pengusaha
mungkin ini cara untuk mereka
survive tetapi bagi bangsa kita
merupakan suatu kemunduran sebab
tidak ada atau mengurangi lapangan
kerja, penerimaan pajak dll.

Sektor lain yang juga akan
merupakan masalah bagi kita nanti
adalah dalam pasar Asean / AFTA di
mana diberlakukan “Asean Content”
sebesar 40%, tetapi pada
kenyataannya sangat sulit kita
membuktikan kebenaran angka
tersebut, kita belum punya
kemampuan untuk mengukurnya,

Ini terbukti juga Policy perdagangan
kita tidak menunjang ketahanan
ekonomi nasional umpamanya impor
suku cadang, bea masuknya tinggi
sedangkan impor mobil, bea
masuknya rendah sehingga pelaku
usaha pada akhirnya cenderung
menjadi pedagang saja bukan
produsen.

Situasi berbeda kita alami pada saat
kita ekspor barang tertentu ke negara
Asean lainnya ternyata kita kena
sanksi karena mereka punya alat ukur
dan pengecekan yang lebih akurat.
Faktor yang mempengaruhi kondisi dan daya
saing perusahaan di Indonesia :
1.
2.
Kondisi sumber daya ekonomi
Kebijakan dan regulasi pemerintah. Contoh
kebijakan kenaikan harga BBM, TDL, pajak
ekspor, ekspor rotan, udang
3.
4.
5.
6.
Kinerja variabel ekonomi makro seperti
nilai tukar/kurs, suku bunga, tingkat
inflasi, dan cadangan devisa
Kondisi infrastruktur/sarana penunjang
produksi dan distribusi
Biaya distribusi (contoh : THC dan pungli di
jalan)
Ekonomi biaya tinggi yang ditimbulkan
oleh kelambanan layanan birokrasi, pungli
dan KKN
Faktor yang perlu dianalisis karena
mempengaruhi daya saing perusahaan :
1. Kebijakan
dan regulasi pemerintah daerah
(Perda) yang terlampau berorientasi pada
peningkatan PAD, kemandirian (otonomi)
daerah dan kurang bersinerji dengan daerah
lain.
3.
4.
4.
5.
Banyaknya pungutan dan retribusi yang
meningkatkan biaya distribusi dan operasi
Munculnya usulan pajak lingkungan daerah
10% dari omzet penjualan
Kelambanan gerak layanan birokrasi aparat
daerah
Kondisi keamanan dan iklim berusaha di
daerah
1.
2.
Faktor Harga => menghasilkan daya saing
dalam harga
Mutu dan desain produk (dimensinya
meliputi: manfaat, daya tahan, keindahan
dan keunikan desain, kemudahan pemakaian
dan services, kelengkapan fitur, konsistensi
mutu dan kesinambungan pasokan)
3.
4.
5.
6.
Ukuran (size)
Kecepatan waktu produksi, distribusi dan
pelayanan
Metode transaksi/pembayaran
Pelayanan terpadu
1. Kesadaran,
visi, tekad/semangat dan
komitmen para pemimpin untuk membangun
daya saing dalam semangat persatuan =>
Indonesia Incorporated (Indonesia Inc)
2. Peningkatan Efisiensi dan biaya rendah (low
cost leadership)
Peningkatan mutu dan produkstivitas
4. Inovasi tiada henti
5. Kreativitas yang efektif dan aplikatif mampu
menghasilkan diferensiasi dan keunggulan
tersendiri (distinctive competence)
3.
6.
7.
Dalam pengembangan industri dan ekspor
memiliki fokus yang jelas, skala prioritas
dan produk unggulan yang nyata
berbasiskan ketersediaan sumber daya dan
kompetensi yang dikuasai
Adanya sinerji antar industri terkait dan
pengembangan aliansi strategis dengan
berbagai pihak
=> Semua harus dilaksanakan secara
berkesinambungan
1.
Legal Reform
Masalah kepastian hukum dan keamanan
membuat image Indonesia menjadi rusak
dan para investor meninggalkan kita
karena khususnya penegakan hukum
dirasakan sangat lemah disamping sistem
maupun pelaksanaannya.
2.
Ketenaga kerjaan
Mengatasi masalah pengangguran yang
sangat besar, apakah memprioritaskan
peningkatan kesejahteraan pekerja atau
penciptaan lapangan pekerjaan.
 Outsourcing, hampir seluruh perusahaan
besar dunia melakukan ini.

Contract Worker, pemakaian tenaga
kontrak sudah sangat lazim digunakan
pada sektor – sektor, Pertambangan,
Perikanan, Pelayaran, Jasa Kontruksi,
Konsultan, Pertanian, Perkebunan,
Penerbangan, Manufaktur(terutama di
sektor elektronik, garment dan sepatu) dan
lain – lain.

Overtime regulation, pola – pola
perhitungan upah lembur kita masih belum
dapat diterima oleh banyak kalangan
industri karena dirasa sangat memberatkan
mengingat Produktifitas pekerja yang masih
sangat rendah, sehingga perhitungan upah
lembur seharusnya dibuat tidak menarik
agar pekerja menghindarinya dengan jalan
meningkatkan hasil kerjanya dalam waktu
kerja normal (peningkatan produktifitas).

Kebutuhan untuk APBN juga untuk
membayar hutang – hutang baik dalam
negeri maupun luar negeri.
Mendukung adanya TAX REFORM yang
meliputi hal – hal sebagai berikut :

Kesetaraan, perlu adanya mekanisme
kesetaraan antara Wajib Pajak dan
Petugas Pajak.

Ombudsman, lebih dikenal sebagai
Protection to The Taxpayer Right and
Benefit, dimana lembaga ini menjaga dan
melindungi Hak Wajib Pajak dan Manfaat
Wajib Pajak dalam membayar pajak demi
pembangunan Nasional.
3.
Infrasturktur
Dengan terbatasnya dana dalam APBN
maka hampir dapat dipastikan bahwa
kondisi infrastruktur kita tidak mampu
menampung kelancaran investasi, juga
fasilitas pelabuhan yang sudah tidak
memadai.
4.
Energi dan Listrik
Dari sisi kelistrikan Indonesia
membutuhkan paling sedikit US$ 25 – 30
milyar dalam upaya meningkatkan
pelayanan kelistrikan guna mendukung
pertumbuhan ekonomi 5% yang
dicanangkan, hal ini terjadi akibat
besarnya nilai kehilangan atas tenaga
listrik.
5.
Usaha Kecil Menengah
Sektor UKM tidak boleh dikesampingkan
karena merekalah yang lebih mempunyai
daya tahan dari jenis usaha lain,
kemandirian dan keuletan UKM sudah
selayaknya diberi pelayanan yang lebih
disesuaikan dengan karakter usahanya.


Sertifikat Tanah Girik yang kemudian dapat
menjadi agunan untuk pinjaman awal UKM.
Exhibition Center, pusat pamer ini sangat
dibutuhkan untuk mengurangi biaya
promosi bagi UKM yang memang sangat
terbatas pendanaannya, sentra – sentra
pamer ini sebaiknya dibangun oleh pemda
di semua daerah di Indonesia.
1.
2.
3.
4.
Efisiensi Pemerintahan
Pertumbuhan Ekonomi
Efisiensi Bisnis
Infrastruktur

Efisiensi Pemerintahan Mencakup
◦ Aspek Keuangan Publik
◦ Kebijakan Fisikal
◦ Pendidikan
(Peringkat 45)


Pertumbuhan Ekonomi Mencakup
◦ Perdagangan Internasional
◦ Investasi Asing
◦ Tenaga Kerja
(Peringkat 46).

Efisiensi Bisnis Mencakup :
◦ Produktifitas
◦ Pasar Tenaga Kerja
◦ Pasar Uang
◦ Dampak Globalisasi
(Peringkat 48)

Infra Struktur Mencakup :
◦ Infra Struktur Dasar
◦ Infra Struktur Teknologi
◦ Infra Struktur Sains
◦ Infra Struktur Kesehatan
◦ Infra Struktur Lingkungan
(Peringkat 49)

Secara jujur harus dikatakan bahwa Indonesia
belum mempersiapkan diri secara baik dalam
menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
2015 dan masih harus membenahi didalam
berbagai sektor seperti tersebut diatas. Oleh
karena itu kerjasama antara pelaku usaha dan
pemerintah sudah menjadi suatu keharusan
seperti yang dilakukan di negara – negara lain
dimana para pelaku dan pemerintah duduk
bersama merumuskan kebijakan kebijakan apa
yang harus dilakukan dalam rangka bisa survive
di dalam globalisasi ini.