alur pelaksanaan sertifikasi 1

Download Report

Transcript alur pelaksanaan sertifikasi 1

SUBDIT PAI PADA SMK
DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI
TAHUN 2013
PROSEDUR:
1. Up Dating Data Guru dan Pengawas PAI yang
2.
3.
4.
5.
belum Sertifikasi di Kemenag Kab/Kota
Data Dikirim ke Kanwil Kemenag untuk Divalidasi
Data Dikirim ke Kemenag RI Untuk Diolah Menjadi
Longlist
Longlist GPAI Dan Pengawas Diupload Di Internet.
Kemenag Kab/Kota Memverifikasi Dan Mengusulkan
Kembali GPAI Yang Belum Tercantum Namanya Di
Dalam Longlist
Data Diolah Kembali Untuk Ditetapkan Menjadi
Shortlist Berdasarkan Kuota Peserta Sertifikasi Di
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)
6. LPTK bekerjasama dengan Kemenag Kab/Kota
memanggil Guru dan Pengawas PAI yang
memenuhi syarat untuk mengikuti Uji Kompetensi
Awal (UKA)
7. Pelaksanaan UKA selama 1 hari.
8. Melalui Kemenag Kab/Kota LPTK memanggil
kembali Guru dan Pengawas untuk mengikuti
Diklat Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG)
selama 10 hari di LPTK
9. Jika lulus menerima Sertifikat Pendidik. Jika tidak
lulus mengulang tahun depan
1. LPTK mengirim SK Kelulusan dan Sertifikat kepada peserta
2.
3.
4.
5.
6.
PLPG melalui Kanwil Kemenag Provinsi
LPTK melaporkan pelaksanaan Diklat Sertifikasi (PLPG)
kepada Menteri cq. Pokja Sertifikasi Guru
Pokja mengusulkan Nomor Registrasi Guru NRG) ke
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jika data yang dikirim valid maka NRG bisa diterbitkan. Jika
tidak maka harus divalidasi ulang termasuk NUPTK
Peserta.
Peserta yang sudah lulus dan terbit NRG-nya segera di-SKkan oleh Dirjen.
SK Penerima Tunjangan Profesi Guru inklud NRG dikirim ke
Kanwil diteruskan ke Kantor Kemenag Kab/Kota
7. NUPTK yang tidak benar harus divalidasi di Lembaga
Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di Provinsi
masing-masing kemudian diusulkan kembali oleh
Kanwil ke Kemenag Pusat untuk dimintakan NRG-nya
di Kemendikbud.
8. Proses selanjutnya seperti nomor 5 dan 6
9. Untuk pencairan tunjangan profesi berpedoman pada:
a. Peraturan Menteri Keuangan No. 164/PMK.05/2010
Tahun 2010 ;
b. Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 2011; dan
c. Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan
Profesi bagi Guru Pendidikan Agama Islam pada
Sekolah Bukan PNS Tahun 2011 yang
ditandatangani oleh Dirjen Pendis