Transcript 130127_Materi Gerakan Koperasi Syariah Indo

MATERI
Gerakan Koperasi Syariah
di Indonesia
1. Gerakan Koperasi di Indonesia
> Cikal bakal koperasi di Indonesia dimulai pada tahun
1896 mulai didirikan Bank Penolong dan Penyimpan
(Hulp en Spaar Bank). Bank ini diprakarsai oleh Patih
Kerajaan (Raden Aria Wirjaatmadja) untuk
membebaskan kaum priyayi (PNS) didaerahnya dari
pengijon. Inilah rintisan yang mengawali gerakan
perkoperasian di tanah air.
> Tahun 1915 UU Koperasi pertama lahir “Verordening
of de Cooperative Vereeningingen” (Koninkklijk Besluit 7
April 1915 Stbl No. 431), yakni UU perkumpulan
koperasi yang berlaku untuk segala bangsa, tidak khusus
untuk Bumiputra saja.
> Tahun 1920, diadakan Cooperative Commissie (Panitia
Koperasi) yang diketui Prof. Dr. J.H. Boeke. Tugas ini
adalah mengadakan penelitian, apakah koperasi ini
bermanfaat untuk masyarakat Indonesia.
> UUD 1945 menempatkan koperasi sebagai soko guru
perekonomian Indonesia. Atas dasar itu, Koperasi sebagai
suatu perusahaan yang permanen sehingga
memungkinkan koperasi berkembang secara ekonomis.
Dengan demikian, koperasi akan mampu memberikan
pelayanan secara terus-menerus dan meningkat kepada
anggota serta masyarakat sekitarnya. Koperasi juga dapat
memberikan sumbangan yang mendasar kepada
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Gerakan Koperasi Syariah
> Koperasi Syariah mulai santer diperbincangkan ketika
semarak munculnya baitul maal wattamwil (BMT) di Indo.
BMT dimotori oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di
Jakarta ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian
kalangan akar rumput, yakni pengusaha mikro.
> BMT awalnya hanya kelompok swadaya masyarakat
berlandaskan syariah (KSM Syariah), namun memiliki
kinerja layaknya sebuah bank. BMT diklasifikasikan sebagai
KSM pada saat itu adalah menghindari jeratan hukum
sebagai bank gelap dan adanya program pola hubungan kerja
sama antara bank dengan kelompok swadaya masyarakat
(PHBK Bank Indonesia). Hasil kerjasama BI dengan GTZ
sebuah LSM dari Jerman.
> Seiring adanya UU No. 7/ 1992 tentang Perbankan, dimana
disebutkan bahwa segala kegiatan dalam bentuk
penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan
menyalurkan dalam bentuk kredit harus berbentuk bank.
Karenanya, muncullah beberapa lembaga pengembangan
swadaya masyarakat (LPSM) yang memayungi KSM BMT.
LPSM tsb al: P3UK sebagai penggagas awal, PINBUK yang
dimotori ICMI dan FES DD Republika. Mereka turut membantu
mengembangkan sistem perekonomian Indo melalui perannya
dengan cara menfasilitasi bantuan dana pembiayaan BMI yang
merupakan satu-satunya bank umum syariah (BUS) pada saat
itu. Disamping itu, diberikan juga bantuan peningkatan skill
SDM melalui pelatihan katalis BMT termasuk akses jaringan
software BMT.
> Melihat UUD 1945, pasal 33, ayat 1 menyatakan bahwa
perekonomian Indo disusun sebagai usaha bersama
berdasarkan atas asas kekeluargaan, maka tidak heran muncul
lembaga-lembaga yang turut membantu pemerintah dalam hal
pengembangan perekonomian Indo. Dalam penjelasannya,
bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan bukan
kemakmuran perorangan dan bentuk usaha seperti ini yang
tepat adalah KOPERASI yang didasarkan atas asas gotong
royong, artinya bahwa peranan masyarakat maupun lembaga
masyarakat harus tetap dilibatkan atas dasar pertimbangan itu
maka disahkan UU Nomor 25/ 1992 tentang PERKOPERASIAN
pada tanggal 12 Oktober 1992.
> Lembaga BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat
dengan falsafah yang sama, yaitu “dari anggota oleh anggota untuk
anggota”, maka berdasarkan UU 25/ 1992 tersebut berhak
menggunakan badan hukum koperasi, letak perbedaannya dengan
Koperasi Konvensional (non syariah) salah satunya terletak pada
teknis operasionalnya saja. Koperasi Syariah mengharamkan bunga
dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram
dalam melakukan usahanya.
> Tahun 1994, berdiri sebuah forum komunikasi (FORKOM) BMT
se-Jabotabek. FORKOM tsb sejak tahun 1995 dalam setiap
pertemuan bulanannya, berwacana menggagas sebuah payung
hukum bagi anggotanya maka tercetus ide pendirian BMT dengan
badan hukum Koperasi, kendati masih sebatas menggunakan jenis
Badan Hukum Koperasi Karyawan Yayasan atau pun Unit Usaha dari
KUD.
> Tahun 1998, dari hasil beberapa pertemuan FORKOM BMT yang
anggotanya sudah berbadan hukum koperasi maka terjadi sebuah
kesepakatan untuk pendirian sebuah koperasi sekunder, yakni Koperasi
Syariah Indonesia (KOSINDO). Koperasi sekunder ini dengan keputusan
Menteri Koperasi dan UKM, Nomor 028/BH/M.I/XI/1998 diketuai Dr.
Ahmad Hatta, MA yang beranggotakan 30 BMT berbadan hukum koperasi
primer yang tersebar di Jakarta, Jabar dan Lampung. Selain KOSINDO
berdiri pula koperasi sekunder lainnya, seperti induk koperasi syariah
(INKOPSYAH) diprakarsai pusat inkubasi bisnis usaha kecil (PINBUK),
ICMI dan koperasi forum ekonomi syariah mitra dompet dhuafa
(KOFESMID) didirikan DD Republika.
> Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan
anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan
pendayagunaannya tsb maka bentuk idialnya BMT adalah Koperasi
Simpan Pinjam Syariah, selanjutnya oleh Kementerian Koperasi dan UKM
disebut koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). Berdasarkan keputusan
Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
Literatur :
Buchori, S. Nur, 2009, Koperasi Syariah, Cetakan
Pertama, Mashung: Sidoarjo, hal 09-14.