Transcript peristiwa politik dan ekonomi pasca pengakuan

PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI PASCA PENGAKUAN
KEDAULATAN
A. Kembali ke NKRI
- Pasca Pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949,
RIS terdiri dari 7 negara bagian
(RI, NIT, Negara Madura, Pasundan, SumTim, SumSel. Jatim)
dan 9 Daerah otonomi
(Kalbar, Kaltim, Dayak Besar, Banjar,KalTenggara, Bangka, Belitung,
Riau, Jateng)
- RIS Presiden : Soekarno
PM : M. Hatta
Presiden RI : Mr. Asaat
1. Faktor yang mempengaruhi RIS kembali jadi NKRI
1. Bentuk RIS bertentangan dengan cita-cita proklamasi
kemerdekaan
2. RIS tidak sesuai dengan kehendak rakyat
3. RIS warisan Belanda,agar dapat dikuasai Kembali oleh
Belanda
4. Muncul berbagai masalah politik, sosial, ekonomi dan SDM
2. GERAKAN KEMBALI KE NKRI
1. Awal Feb 1950 rakyat Jabar menuntut pembubaran negara
Pasundan
2. Feb 1950 DPR Negara Sumsel mengembalikan mandat
kepada pemerintah RIS
3. Akhir Maret 1950 RIS terdiri hanya Kalbar, Sumtim, NIT, RI
4. Mei 1950 RI-RIS berunding menghasilkan kesepakatan:
a. RI-RIS sepakat membentuk NKRI
b. RI-RIS membentuk panitia perancang UUD NKRI
5. 15 Agustus 1950 presiden RIS membacakan piagam
pembentukan NKRI (secara resmi RIS berakhir 17 Agustus
1950)
B. Demokrasi liberal
1950 – 1959
 . Prestasi Politik
1. Sistem Multi Partai
2. Pemilu I 1955
3. KAA
 . Kemelut politik
1. Ketidak stabilan politik
2. Gangguan keamanan dalam negeri
3. Perdebatan di konstituante
1. Sistem Multi Partai
. Maklumat Pemerintah No X , 3 November 1945
Pembentukan partai politik
. Dampak Positif
1. Demokrasi menjadi hidup
2. Membatasi kekuasaan Presiden
3. Sipil pelaksana kedaulatan rakyat
. Dampak Negatif
1. Partai hanya mengutamakan kepentingan golongannya
2. Persaingan tidak sehat
2. Pemilu I 1955
. Masa Kabinet Burhanuddin Harahap
. Pelaksanaan
1. 29 September 1955, memilih anggota DPR
2. 15 Desember 1955 memilih anggota konstituante
. 5 Besar hasil pemilu 1 tahun 1955
1. MASYUMI
2. PNI
3. NU
4. PKI
5. Partai Syarikat Islam
Pemilu yang telah dilaksanakan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1955
1971
1977
1982
1987
1992
1997
1999
2004
2009
2014 Insya Allah
KONFERENSI ASIA-AFRIKA
 latar belakang
1. Persamaan nasib dan sejarah
2. Perang dingin
3. Politik Luar Negeri bebas aktif
 persiapan
1. Konferensi colombo, 28 April-2 Mei 1954, dihadiri :
* Ali Sastroamijoyo (Indonesia)
* P.J Nehru (India)
* Muhammad Ali Jinnah (Pakistan)
* U-Nu ( Myanmar)
* Sir John Kotelawala (Srilanka)
2.
Konferensi panca negara, Bogor 28-29 desember 1954, membicarakan :
* Tempat dan Waktu Pelaksanaan
* Rancangan Agenda
* Undangan
lanjutan KAA
 Pelaksanaan
1. Waktu 18-25 April 1955
2. Tempat gedung Merdeka
3. Undangan 30, hadir 29
 Tujuan
1. Memperkokoh kerjasama Bangsa Asia-Afrika
2. Mempertimbangkan masalah yang dihadapi bangsa
Asia-Afrika (poleksosbud)
3. Mempertegaskan kedudukan bangsa asia-afrika untuk
perdamaian dunia
Hasil
Dasa Sila Bandung
 Pengaruh
1. Sikap bersama menghadapi perang dingin
2. Dukungan bangsa Asia-Afrika terhadap
perjuangan merebut kembali Irian Barat
3. Menggalang sikap saling mengerti dalam
menyelesaikan masalah Palestina, Indo China,
rasialisme
C. Kemelut Politik
1. Ketidakstabilan Politik
Periode 1950 – 1959 terjadi 7 kali ganti kabinet :
1. Kabinet Natsir September 1950-Maret 1951
Jatuh akibat gagal dalam perundingan dengan Belanda
mengenai Irian Barat
2. Kabinet Sukiman April 1951-April 1952
Jatuh, akibat dituduh melenceng dari Politik Luar
Negeri Bebas Aktif
Lanjutan
3. Kabinet Wilopo April 1952-Juni 1953
Jatuh akibat Peristiwa Tanjung Morawa
4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I Juli 1953-Juli 1955
Jatuh akibat kemelut dalam tubuh AD, krisis ekonomi
5. Kabinet Burhanudin Harahap Agustus 1955-Maret 1956
Jatuh akibat kurang mendapat dukngan dari hasil pemilu I 1955
6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II Maret 1956- Maret 1957
Jatuh akibat pergolakan di daerah, mundurnya dukungan dari MASYUMI
7. Kabinet Juanda April 1957- Juli 1959
Muncul Dekrit Presiden 5 Juli 1959
2. DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959
 Latar Belakang
 Tugas Konstituante menyusun UUD pengganti UUDS 1950
 Mulai bersidang 10 November 1956 – 1958 tidak menghasilkan apapun sebab
masing-masing Parpol hanya mengutamakan kepentingan golongannya saja
 Usul Soekarno
 22 April 1959 agar Konstituante menetapkan kembali UUD 1945 sebagai UUD negara
 Konstituante merespon dengan melakukan sidang pada 29 Mei 1959, 2Juni 1959
(tidak memenuhi Qorum) kemudian reses
 Larangan KASAD
 3 Juni 1959 KASAD Letjen AH Nasution melarang semua kegiatan politik
 Isi Dekrit
 Pembubaran Konstituante
 berlaku kembali UUD 1945 dan tidak berlaku UUDS 1950
 Membentuk MPRS dan DPAS
Dampak Dekrit Presiden 5 Juli 1959
 Positif
 Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan
 Memberikan pedoman yang jelas bagi kelangsungan negara
 Merintis pembentukan MPRS dan DPAS
 Negatif
 Memberikan kekuasaan yang besar bagi Presiden
 Kalangan Militer terjun dalam dunia politik
D. MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
5 Juli 1959 - 1966
 Menurut UUD 1945 : Kedaulatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan
 Ciri : Kepemimpinan Tunggal Presiden Soekarno
 Pembentukan MPRS
 Penetapan Presiden no 2 tahun 1959
 Terdiri : 61 anggota DPR
94 utusan Daerah
200 wakil golongan
 Tugas : menetapkan GBHN
 Sidang Umum ke-1 (10 Nov-7 Des 1960) :
Tap no 1/MPRS/1960 : Manifesto politik sebagai GBHN
 Sidang Umum ke-2 (15-22 Mei 1963) :
Tap No 3/MPRS/1963 : Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup
 Sidang Umum ke-3 (11-16 April 1965)
Tap No 5/MPRS/1965 : Pidato Soekarno yang berjudul Berdikari sebagai
pedoman revolusi dan politik luar negeri Indonesia
 Pembentukan DPAS
 Berdasar penpres no 3 tahun 1959
 Ketua Presiden Soekarno
 Pembentukan dpr gr
 Penolakan RAPBN tahun 1960 yang diajukan Presiden
 Berdasar Penpres no 4 tahun 1959
 pembentukan kabinet kerja
 Dibentuk 10 Juli 1959
 Ir Juanda sebagai Menteri Pertama
 pembentukan front nasional
Berdasar Penpres No 13 tahun 1959
 Tujuannya menyatukan segala bentuk potensi Nasional
 Pembentukan Dewan Perancang nasional
(DEPERNAS)
 Bertugas merancang dan mengevaluasi pembangunan dengan ketua Moh Yamin, 1963
diganti menjadi Badan perancang Pembangunan Nasional, ketua Soekarno
 politik luar negeri masa demokrasi terpimpin
- Banyak ditentukan presiden
- Politik LN bebas aktif menjadi konfrontasi yang didasari
pandangan adanya dua kekuatan:
1. Oldefo (Old Established Forces) kekuatan lama: negara kapitalis,
imperialis
2. Nefo (New Emerging Forces) kekuatan baru, negara baru yg
progresif revolusioner anti kolonialisme dan imperisalisme.
Kebanyakan negara komunis seperti china, Vietnam Utara korea
Utara, Eropa Timur
- Langkah yang ditempuh:
1. Mengirim misi safari berdikari ke timur Tengah dan Afrika mencari
dukungan utk pelaksanaan konferensi negara-negara NEFO
2. Politik Mercusuar : pembangunan GBK, Jakarta By Pass, Jembatan
Ampera, Monas, penyelenggaraan GANEFO
 Penataan kehidupan politik
 Pemasyarakatan
ajaran NASAKOM (nasionalis, agama, komunis)
- banyak dimanfaatkan PKI untuk mengekspresikan dirinya
- Maksud membentuk pemahaman yang sama dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara
- Kelompok kritis dari Kalangan kampus dan ABRI
Pemasyarakatan ajaran Resopim (Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan
Nasional)
- Maksud memperkuat kedudukan Presiden Soekarno
- Akibatnya semua lembaga negara berada dibawah Presiden Soekarno
 Pembatasan Partai-Partai
- Makin memperkuat kedudukan Presiden
- Partai yang tidak memenuhi ketentuan
 Penyimpangan terhadap Pancasila
- Pemasyarakatan Nasakom yang membuat
kehidupan berbangsa dan bernegara tidak
lagi berdasar Pancasila tapi Nasakom
 Penyimpangan terhadap UUD 45
- Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden
seumur hidup
- Pembentukan MPRS, DPAS, DPR GR
- Pembubaran DPR
Peristiwa ekonomi indonesia pasca pengakuan
kedaulatan
 Kondisi ekonomi menjelang pengakuan kedaulatan
- Eksploitasi masa pendudukan Jepang
- Blokade ekonomi oleh Belanda
 Kebijakan ekonomi pasca pengakuan kedaulatan
- Plan Kasimo : menciptakan swasembada pangan, transmigrasi bagi 20 juta penduduk
Jawa ke Sumatera
- Gunting Syafrudin : 20 Maret 1950 mata uang yang bernilai Rp 2,50 keatas nilainya
tinggal setengahnya
- Sistem ekonomi gerakan Benteng : Dr. Sumitro joyohadikusumo : perlu ditumbuhkan
kelas pengusaha
- Nasionalisasi de Javasche Bank : Berdasar UU no 24 tahun 1951 menjadi Bank
Indonesia
- Sistem Ekonomi Ali-Baba : Mr Iskaq Cokrohadisuryo perlu kerjasama pengusaha
pribumi dan Tionghoa
D. KEHIDUPAN EKONOMI PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kemerdekaan Ekonomi belum terwujud
Perkebunan dan instalasi industri rusak
Jumlah penduduk meningkat tajam
Utang negara meningkat dan inflasi cukup tinggi
Defisit dalam perdagangan internasional
Tenaga ahli sangat terbatas
Penanaman modal asing sangat minim akibat konflik Irian
Barat
8. Terjadi disinvestasi yang tajam akibat konflik Irian Barat