Transcript Demokrasi liberal 2

Demokrasi liberal
1950 – 1959
 . Prestasi Politik
1. Sistem Multi Partai
2. Pemilu I 1955
3. KAA
 . Kemelut politik
1. Ketidak stabilan politik
2. Gangguan keamanan dalam negeri
3. Perdebatan di konstituante
Sistem Multi Partai
. Maklumat Pemerintah No X , 3 November 1945
Pembentukan partai politik
. Dampak Positif
1. Demokrasi menjadi hidup
2. Membatasi kekuasaan Presiden
3. Sipil pelaksana kedaulatan rakyat
. Dampak Negatif
1. Partai hanya mengutamakan kepentingan golongannya
2. Persaingan tidak sehat
Pemilu I 1955
. Masa Kabinet Burhanuddin Harahap
. Pelaksanaan
1. 29 September 1955, memilih anggota DPR
2. 15 Desember 1955 memilih anggota konstituante
. 5 Besar hasil pemilu 1 tahun 1955
1. MASYUMI
2. PNI
3. NU
4. PKI
5. Partai Syarikat Islam
KONFERENSI ASIA-AFRIKA
 latar belakang
1. Persamaan nasib dan sejarah
2. Perang dingin
3. Politik Luar Negeri bebas aktif
 persiapan
1. Konferensi colombo, 28 April-2 Mei 1954, dihadiri :
* Ali Sastroamijoyo (Indonesia)
* P.J Nehru (India)
* Muhammad Ali Jinnah (Pakstan)
* U-Nu ( Myanmar)
* Sir John Kotelawala (Srilanka)
2.
Konferensi panca negara, Bogor 28-29 desember 1954, membicarakan :
* Tempat dan Waktu Pelaksanaan
* Rancangan Agenda
* Undangan
lanjutan KAA
 Pelaksanaan
1. Waktu 18-25 April 1955
2. Tempat gedung Merdeka
3. Undangan 30, hadir 29
 Tujuan
1. Memperkokoh kerjasama Bangsa Asia-Afrika
2. Mempertimbangkan masalah yang dihadapi bangsa
Asia-Afrika (poleksosbud)
3. Mempertegaskan kedudukan bangsa asia-afrika untuk
perdamaian dunia
Hasil
Dasa Sila Bandung
 Pengaruh
1. Sikap bersama menghadapi perang dingin
2. Dukungan bangsa Asia-Afrika terhadap
perjuangan merebut kembali Irian Barat
3. Menggalang sikap saling mengerti dalam
menyelesaikan masalah Palestina, Indo China,
rasialisme
Kemelut Politik
 Ketidakstabilan Politik
Periode 1950 – 1959 terjadi 7 kali ganti kabinet :
1. Kabinet Natsir September 1950-Maret 1951
Jatuh akibat gagal dalam perundingan dengan Belanda
mengenai Irian Barat
2. Kabinet Sukiman April 1951-April 1952
Jatuh, akibat dituduh melenceng dari Politik Luar
Negeri Bebas Aktif
Lanjutan
3. Kabinet Wilopo April 1952-Juni 1953
Jatuh akibat Peristiwa Tanjung Morawa
4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I Juli 1953-Juli 1955
Jatuh akibat kemelut dalam tubuh AD, krisis ekonomi
5. Kabinet Burhanudin Harahap Agustus 1955-Maret 1956
Jatuh akibat kurang mendapat dukngan dari hasil pemilu I 1955
6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II Maret 1956- Maret 1957
Jatuh akibat pergolakan di daerah, mundurnya dukungan dari MASYUMI
7. Kabinet Juanda April 1957- Juli 1959
Muncul Dekrit Presiden 5 Juli 1959
DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959
 Latar Belakang
 Tugas Konstituante menyusun UUD pengganti UUDS 1950
 Mulai bersidang 10 November 1956 – 1958 tidak menghasilkan apapun sebab
masing-masing Parpol hanya mengutamakan kepentingan golongannya saja
 Usul Soekarno
 22 April 1959 agar Konstituante menetapkan kembali UUD 1945 sebagai UUD negara
 Konstituante merespon dengan melakukan sidang pada 29 Mei 1959, 2Juni 1959
(tidak memenuhi Qorum) kemudian reses
 Larangan KASAD
 3 Juni 1959 KASAD Letjen AH Nasution melarang semua kegiatan politik
 Isi Dekrit
 Pembubaran Konstituante
 berlaku kembali UUD 1945 dan tidak berlaku UUDS 1950
 Membentuk MPRS dan DPAS
Dampak Dekrit Presiden 5 Juli 1959
 Positif
 Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan
 Memberikan pedoman yang jelas bagi kelangsungan negara
 Merintis pembentukan MPRS dan DPAS
 Negatif
 Memberikan kekuasaan yang besar bagi Presiden
 Kalangan Militer terjun dalam dunia politik