Transcript IND.DEMOKRASI LIBERAL DAN TERPIMPIN

INDONESIA PADA MASA
DEMOKRASI LIBERAL
(1949 – 1959)
a. Dalam bidang politik
b. Dalam bidang ekonomi
c. Dalam bidang sosial budaya
a. Dalam bidang Politik
Sistem Pemerintahan Parlementer
Menteri – menteri bertanggungjawab
kepada Perdana Menteri
Memiliki partai oposisi
UUDS 1950
Kabinet Natsir
Kabinet koalisi
Prokernya : penanggulangan masalah
keamanan,penyempurnaan susunan
pemerintahan dan angkatan
perang,penyelesaian masalah Irian Barat,
memperkuat ekonomi
Diganti krn gagal dlm perjuangan Irba,
mosi tidak percaya dari Hadikusumo
mengenai PP No. 39
Kabinet Sukiman
* nasionalisasi de javasche Bank
* menjaga keamanan,kemakmuran
rakyat,penyelenggaraan Pemilu
secepatnya,politik bebas
aktif,penyelesaian Irian Barat
* pelepasan 950 tapol
* penumpasan PKI dan faham komunis
* diganti krn :
- Penandatanganan MSA
Kabinet Wilopo
Prokernya : politik luar negeri bebas aktif
Diganti karena :
Gerakan separatis
Peristiwa 17 Oktober 1952
Peristiwa Tanjung Morawa
Kabinet Ali Sastroamidjoyo I
Kabinet Koalisi
Pembentukan Panitia Pemilu Pusat
Menetapkan tgl pelaksanaan pemilu
Pelaksanaan KAA
Pengangkatan menhan Iwa
Kusumasumantri
Pertentangan sipil dan militer
Kabinet Burhanuddin Harahap
Pepenyelenggaraan pemilu I untuk DPR
dan Konstituante
Pengendalian inflasi
Bubar karena menyerahkan mandatnya
kepada pemerintah
Kabinet Ali Sastroamidjoyo II
Perjuangan Irba
Pembentukan daerah otonom
Memperbaiki perekonomian negara
Politik Bebas Aktif
Pembatalan KMB
Bubar karena gerakan separis
didaerah,perbedaan pendapat antara TNI
dgn Masyumi
Kabinet Djuanda
Panca Karya/kerja
Pembentukan dewan Nasional
Normalisasi hub. dgn Malaysia
Pembatalan KMB
Pengembalian Irba
Mempercepat pembangunan
Bubar karena dikeluarkannya
dekrit/konsepsi presiden
PERDANA MENTERI
M. Natsir
Ali Sastroamidjoyo
Perdana menteri
Burhanuddin Harahap
Djuanda Kartawidjaya
Perdana menteri
Sukiman
Wilopo
PEMILU 1955
Dilaksanakan 2 x
Pemilu I memilih anggota DPR
Pemilu II memilih anggota Konstituante
Hasil : PNI, Masyumi, NU, PKI
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Kegagalan konstituante menyusun UUD
Isi : dibubarkan konstituante,berlaku
kembali UUD ‘45,tidak berlaku UUDS,
pembentukan DPAS dan MPRS
Akibat : peralihan dari demokrasi liberal ke
demokrasi terpimpin
b.Bidang Ekonomi
•
•
•
•
UU No. 19 tahun 1945
mengenai nilai tukar mata uang ORI
1 Oktober 1946
Uang kertas baru ORI
Perpu No. 2 tahun 1946
Pendirian BNI sebagai bank sirkulasi
Sistem ekonomi Gerakan
Benteng/Soemitro Djoyohadikusumo
Sistem ekonomi Ali Baba/Iskaq
Cokrohadisuryo
Ekonom Indonesia dan
programnya
Plan Kasimo
– Pemberian bantuan
bagi para petani dan
pemilik tanah.
– Perbaikan dalam
bidang pertanian
I .J. Kasimo
EKONOM INDONESIA DAN
PROGRAMNYA
GUNTING
SYAFRUDIN
– Pemotongan nilai
tukar rupiah,hingga
nilai tukarnya ½
SYAFRUDIN
PRAWIRANEGARA
Ekonom Indonesia dan
programnya
Ekonomi Ali Baba
– Kerjasama ekonomi
dan perdagangan
antara pengusaha
pribumi dengan
pengusaha Cina
Ekonom Indonesia dan
programnya
Gerakan Benteng
– Bantuan
kredit/pinjaman bagi
pengusaha
– Masyarakat/golongan
pengusaha/pedagang
Soemitro Djoyohadikusumo
Sosial budaya pd masa
Demokrasi liberal
Masuknya budaya Eropa dan USA
(musik,makanan dan busana)
Kebebasan berpolitik dan berkreasi
KABINET NATSIR
KABINET SUKIMAN
KABINET WILOPO
KABINET ALI
SASTROAMIDJOYO I
(ALI – WONGSO)
KABINET ALI
SASTROAMIDJOYO II
KABINET
DJUANDA/KARYA/ZAKEN
KABINET
DAMPAK POLEKSOSBUD
PD DEMOKRASI LIBERAL
PROKER TDK DPT DIJALANKAN DGN
BAIK
MASUKNYA BUDAYA ASING
BANYAKNYA PENGANGGURAN
Demokrasi Terpimpin
(1959 – 1967)
Sentralisasi kekuasaan
Keppres No.2/1959, Tugas MPRS
menyusun GBHN
Pembentukan kabinet kerja
Semboyan Nasakom untuk
mempersatukan bangsa yang berbeda
faham
Mempererat persatuan dan kesatuan
bangsa dibentuk Resopim
Ciri
Dasar negara USDEK
Penyatuan TNI & kepolisian dalam ABRI
Parpol dominan => PKI
Gelar presiden Paduka YM,Pemimpin
besar revolusi
Pembubaran beberapa parpol spt
Masyumi,PSI,Murba,BPS
Pembentukan Front Nasional
POLITIK
Sistem pemerintahan presidensial
Pembentukan kabinet kerja
Kedudukan lembaga tinggi dan tertinggi
negara berada dibawah presiden
Partai terkuat : PKI
Bergabung dalam NEFO
Hubungan diplomatik 5 negara, poros
Jakarta – Peking – Phnompenh – Hanoi
Pyongyang (IND – RRC – Vietnam Utara –
Kamboja – KORUT)
Politik
Melaksanakan politik mercusuar
/mendirikan bangunan/gedung yg
berukuran besar/spektakuler
Melaksanakan politik konfrontasi dengan
Malaysia (Dwikora)
Politik luar negeri lebih cenderung pada
blok kiri/timur (NEFO/New Emerging
Force/persekutuan negara – negara yg
berfaham sosialis komunis)
EKONOMI
Ekonomi terpimpin,komando,terpusat
Sanering = pemotongan nilai tukar mata
uang kertas
Pembekuan simpanan nasabah bank
mulai Rp 25.000 keatas
Deklarasi ekonomi
Membentuk DEPERNAS yang bertugas
menyusun rancangan pembangunan
semesta dengan pola 8 tahun
DAMPAK POLEKSOSBUD
PD DEMOKRASI TERPIMPIN
KRISIS EKONOMI
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN
NEGARA TERGANGGU
PERISTIWA G 30 S
BUDAYA EROPA /USA DILARANG
DAMPAK POLEKSOSBUD
PD DEMOKRASI TERPIMPIN
BUDAYA NASIONAL/DAERAH
BERKEMBANG PESAT
PRODUKSI BARANG /SENJATA DARI
CHINA DAN RUSIA BANYAK MASUK
DI INDONESIA
Perdana Menteri ketika
demokrasi terpimpin
Ali Sastroamidjoyo
Chaerul Saleh
Burhanuddin Harahap
Perdana Menteri ketika
demokrasi terpimpin
Johannes Leimena
Dr. Johannes Leimena
Perdana Menteri ketika
demokrasi terpimpin
Dr. Soebandrio
Dr. Soebandrio